Redaksi.Co, Sukabumi || Seekor Elang Jawa jantan bernama Raja Dirgantara kembali dilepasliarkan ke habitat alaminya di kawasan Danau Situ Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (13/12/2025). Pelepasliaran dilakukan oleh Kementerian Kehutanan bersama Balai Besar TNGGP setelah elang tersebut dinyatakan memenuhi syarat kelayakan.

Pemilihan lokasi pelepasliaran didasarkan pada hasil kajian teknis yang mencakup kondisi habitat, ketersediaan pakan, serta tingkat kompetisi satwa liar. Area perbukitan di sekitar Situ Gunung dinilai mendukung kebutuhan hidup Elang Jawa yang memiliki wilayah jelajah luas.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, Raja Dirgantara telah dibekali perangkat GPS telemetry guna memantau pergerakan dan pola jelajahnya pascapelepasliaran. Pemantauan ini ditujukan untuk mendukung pengelolaan habitat dan penguatan upaya konservasi Elang Jawa.

“Perangkat GPS memungkinkan kami mengetahui pergerakan elang, wilayah jelajah, hingga lokasi bertengger dan mencari makan. Penggunaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan satwa,” kata Rohmat.

Raja Dirgantara sebelumnya menjalani proses rehabilitasi selama 1 tahun 3 bulan di Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa (PPKEJ) Cimungkad, Sukabumi. Elang tersebut merupakan hasil penyerahan masyarakat dari Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur, dalam kondisi belum mandiri saat pertama kali diterima pada September 2024.

Selama masa rehabilitasi, tim PPKEJ Cimungkad melakukan pemulihan perilaku melalui berbagai tahapan, termasuk pemberian pakan alami dan latihan berburu. Berdasarkan hasil evaluasi kesehatan dan perilaku, Raja Dirgantara memperoleh nilai 405 poin, melampaui batas minimal yang ditetapkan untuk dilepasliarkan.

PPKEJ Cimungkad merupakan fasilitas rehabilitasi dan edukasi Elang Jawa yang berdiri sejak 2020 di kawasan TNGGP. Selain sebagai pusat pemulihan satwa, kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan konservasi bagi masyarakat.

Rohmat menyebutkan, populasi Elang Jawa di Pulau Jawa saat ini diperkirakan mencapai 511 pasang dan menunjukkan tren peningkatan. Ke depan, Kementerian Kehutanan berencana memperluas penggunaan teknologi pemantauan ke puluhan kantong habitat Elang Jawa di berbagai wilayah.

Selain pemanfaatan teknologi, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam menjaga kelestarian habitat. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi serta pemberian apresiasi kepada tokoh lokal yang berperan aktif dalam konservasi satwa liar.***(RAF)

Editor : Rd.Ratu Dinar Nusantara

Skandal ‘Si Benteng’ Tangerang: DPC Maung Kota Paparkan Aspek Hukum Penyalahgunaan Anggaran Negara Rp 36 Miliar

Tangerang, 13 Desember 2025 –

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM MAUNG Kota Tangerang segera menanggapi berita dari Suara Republik News tentang skandal lubang hitam APBD terkait angkutan kota ‘Si Benteng’, di mana investigasi menemukan dugaan manipulasi kilometer tempuh dan ‘bancakan anggaran’ sebesar Rp 36 miliar per tahun. Kasus yang melibatkan penyaluran anggaran untuk operasional angkutan umum ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan uang rakyat yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam keterangan pers yang diadakan di kantor DPC MAUNG Kota Tangerang, M.Soleh Ketua DPC MAUNG Kota Tangerang menyampaikan keprihatinan mendalam. “Kita tidak bisa tinggal diam melihat uang rakyat sebesar ratusan miliar rupiah terbuang sia-sia karena manipulasi dan penyalahgunaan. Anggaran APBD untuk angkutan kota ditujukan untuk meningkatkan layanan masyarakat, bukan untuk diambil alih oleh kelompok tertentu,” ujar Ketua DPC MAUNG Kota Tangerang. Dia menambahkan, “Kami mendorong penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan investigasi menyeluruh dan tegas, agar pelaku bisa diusut hingga tuntas.”

Dari aspek hukum, beberapa pasal dan undang-undang yang relevan dengan kasus ini antara lain:

– Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pidana Keuangan Negara (UU PKN) Pasal 3: Mengatur tentang perbuatan manipulasi data atau dokumen dengan niat untuk memperoleh kelebihan dalam penyaluran anggaran atau keuntungan lain yang melanggar hukum. Pidana yang diberikan maksimal adalah 15 tahun penjara.

– Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263: Mengatur tentang penipuan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau negara. Dalam konteks kasus ini, penipuan dapat terjadi jika manipulasi data kilometer tempuh ‘Si Benteng’ dilakukan untuk menipu pemerintah agar memberikan anggaran lebih banyak dari yang seharusnya. Pidana maksimal untuk pasal ini adalah 12 tahun penjara.

– Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263: Tentang penipuan yang menyebabkan kerugian bagi negara, dengan pidana maksimal 12 tahun penjara.

– Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 100: Menetapkan kewajiban pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan.

– Peraturan Walikota Tangerang tentang Pengelolaan Angkutan Umum Kota: Yang mengatur standar operasional, pelaporan kilometer tempuh, dan penyaluran anggaran untuk angkutan ‘Si Benteng’.

DPC MAUNG Kota Tangerang menekankan bahwa manipulasi kilometer tempuh yang menyebabkan overbooking anggaran adalah bentuk penyalahgunaan yang jelas. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kilometer yang dilaporkan sesuai dengan kenyataan, dan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui,” jelas Ketua DPC. Mereka juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau dan melaporkan setiap tanda-tanda penyalahgunaan anggaran yang terlihat.

Sebagai penutup, DPC MAUNG Kota Tangerang berjanji akan terus memantau perkembangan investigasi kasus ini dan memberikan dukungan kepada penegak hukum. Mereka juga meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan evaluasi sistem pengelolaan anggaran angkutan kota agar kasus serupa tidak terulang. “Uang rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita harus bersama-sama melindungi APBD dari lubang hitam dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi semua pelaku,” tutup orang nomor satu di DPC MAUNG Kota Tangerang

Penulisher : TIM/RED

Penulis : TIM MAUNG

Aceh Barat.Redaksi.co
Setelah dilepas dari Markas PWI Aceh di Banda Aceh pada Rabu siang, 10 Desember 2025 akhirnya armada yang membawa bantuan darurat dari “Posko PWI Aceh Peduli” untuk wartawan terdampak bencana berhasil menyelesaikan misi tahap I,
Jumat, 12 Desember 2025.

Tim distribusi bantuan logistik untuk wartawan terdampak bencana mengakhiri misi tahap I setelah bertemu dan menyerahkan bantuan kepada Pengurus PWI Aceh Tamiang yang dilakukan di Kota Langsa.

Bantuan untuk wartawan anggota PWI Aceh Tamiang diserahkan oleh Sekretaris PWI Aceh, Muhammad Zairin kepada Sekretaris PWI Aceh Tamiang, Abdul Rozzaq Mubarraq.

Bersamaan dengan penyerahan bantuan untuk wartawan Aceh Tamiang, juga diserahkan bantuan untuk wartawan terdampak bencana di Kota Langsa yang diterima oleh Bendahara PWI Kota Langsa, M. Hanafiah.

“Setelah melalui perjalanan panjang di lintas Banda Aceh-Medan yang masih banyak hambatan akibat bencana akhirnya kami bisa menyelesaikan distribusi bantuan sampai ke kawan-kawan wartawan Aceh Tamiang meski mereka menunggu di Kota Langsa,” kata Muhammad Zairin.

Tim yang dilepas oleh Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin pada Rabu siang, 10 Desember 2025 dipimpin Sekretaris PWI Aceh, Muhammad Zairin didampingi Abdul Hadi, M. Nazar A.Hadi, Pribadi, dan Roni Chusmiran.

Sepanjang lintasan yang dilalui, tim menyalurkan bantuan untuk anggota PWI di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

Bantuan bahan pangan yang disalurkan itu merupakan hasil penggalangan yang dilakukan Posko PWI Aceh Peduli Korban Banjir-Longsor yang dibuka di Kantor PWI Aceh di Banda Aceh sejak 4 Desember 2025.

“Penggalangan masih berlanjut dan kita segera jadwalkan pendistribusian tahap II sesuai data wartawan terdampak bencana yang dikirim Pengurus PWI Kabupaten/Kota,” kata Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin.

Sukses pendistribusian bantuan logistik untuk wartawan terdampak bencana pada tahap I ini, menurut Ketua PWI Aceh tak lepas dari kepercayaan berbagai kalangan yang telah mempercayakan donasinya melalui Posko PWI Aceh Peduli.

“Juga yang tak kalah berperan dalam misi ini adalah mitra kerja dari Polda Aceh—Sat Brimob, Gegana, Airud—yang membantu penyeberangan barang di jembatan putus di Kuta Blang, Bireuen hingga perjalanan tim bisa lebih cepat dan lancar,” kata Nasir Nurdi ****

FAKFAK | REDAKSI.co – Turnamen Futsal Fakfak Membara Cup 2025 semakin memanas memasuki babak semifinal yang mempertemukan tim-tim terbaik, baik di kategori putra maupun putri, dalam perebutan Piala Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.

Pada kategori putra, dua laga sengit dipastikan tersaji Minggu 14/12/2025. Victoria FC akan berhadapan dengan Sirikar FC (15.00 – 16.00 WIT), duel yang diprediksi berlangsung ketat mengingat performa impresif kedua tim sejak fase awal. Sementara itu, pertandingan tak kalah menarik mempertemukan Warning FC kontra Tribuana FC ( 19.00 – 20.00) WIT, dua tim yang dikenal memiliki permainan cepat dan kolektivitas solid.

Sementara di kategori putri, persaingan juga berlangsung kompetitif pada Sabtu 13/12/2025. Nuri Angels FC akan menghadapi Arui FC ( 15.00 – 16 00 WIT), laga yang diprediksi sarat gengsi dan determinasi tinggi. Di semifinal lainnya, Srikandi FC akan menantang Yudistira Femini FC (19.00 – 20.00 WIT), dua tim yang konsisten menunjukkan kualitas permainan dan semangat juang tinggi sepanjang turnamen.

Antusiasme penonton pun terus meningkat, menjadikan Futsal Fakfak Membara Cup 2025 sebagai salah satu event olahraga paling bergengsi di Kabupaten Fakfak tahun ini.

Turnamen ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan, menumbuhkan sportivitas, serta mendorong pembinaan atlet futsal lokal agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

Aceh Barat.Redaksi.co
Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah (ZUDI) Kabupaten Aceh Barat kembali menunjukkan empati dan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya.

Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Desember 2025 sebagai respons atas musibah banjir yang melanda sejumlah keluarga santri ZUDi di gampong dalam wilayah tersebut.

Pimpinan Dayah ZUDI Waled H.Khairul Azhar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dayah dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan, baik kepada keluarga santri maupun masyarakat luas.

Bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana dan logistik dari keluarga besar Dayah ZUDI, para santri, dewa guru serta dukungan para wali santri

Bantuan yang diberikan meliputi bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng,mie instan, air mineral,serta perlengkapan kebutuhan harian lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak saat ini

Bantuan ini disalurkan dengan berkoordinasi bersama aparatur gampong dan relawan setempat agar bantuan tepat sasaran dan diterima langsung keluarga Santri dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Warga Beutong menyambut baik dan mengapresiasi bantuan tersebut yang diterima saat warga memerlukan, bantuan tersebut di dinilai sangat membantu meringankan beban mereka di tengah kondisi sulit

Pimpinan Dayah ZUDI Waled H.Khairul Azhar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat solidaritas dan semangat tolong-menolong, sebagaimana ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan

Dayah ZUDI selain menyalurkan bantuan secara materi,juga mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberikan ketabahan, serta daerah yang dilanda banjir segera pulih kembali ****

OLEH:  ERWIN RETOB

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, dinamika politik global memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas pemerintah local di berbagai belahan dunia. Perubaan politik, konflik internasional, dan kebijakan global dapat secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat local serta kemampuan pemerintah setempat untuk menjaga ketertiban dan kedamaian.

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam lanskap politik global, keterkaitan yang semakin erat antara Negara dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi, mempercepat aliran informasi, ide, dan kepentingan politik di seluruh dunia. Dalam konteks ini, keputusan politik yang dibuat di tingkat internasional dapat memiliki efek demino yang signifikan pada pemerintah local.

Dengan Uraian diatas maka ada beberapa rumusan dari dampak perubahan Politik Global pada pemerintah Lokal yaitu:

1. Ekonomi Pembangunan.

Perubahan kebijakan perdagangan internasional, sanksi ekonomi, atau krisis keuangan Global dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan pemerintah Lokal.

2. Keamanan

Konflik Internasional atau ketegangan antar Negara dapat menciptakan situasi keamanan yang tidak stabil di tingkat local, mengancam stabilitas politik dan ketertiban masyarakat.

3. Migrasi dan multikulturalisme

Krisis Kemanusiaan atau konflik dinegara lain dapat menyababkan Gelombang migrasi massal yang menimbulkan tantangan baru bagi pemerintahan local terkait dengan integrasi social, ekonomi, dan keamanan.

4. Perubahan Lingkungan

Isu-isu lingkungan Global seperti perubahan iklim dapat memiliki dampak yang merusak infrastruktur dan sumber daya Lokal, memicu ketegangan social dan politik di Tingkat Lokal.

Sehingga untuk Menghadapi tantangan Politik Global dan peningkatana Ekonomi maka, pemerintah Raja Ampat Harus benar-benar focus pada ekowisita berkelanjutan berbasis masyarakat (community-based ecotourism), diverifikasi ekonomi kreatif (keajinan noken, frozen food ikan), dan ekonomi biru, sambil mengedepankan konservasi ekosistem laut, memperkuat partisipasi local, Meningkatkan SDM (pelatihan diving, Bahasa Inggris), serta membangun pendukung yang ramah lingkungan.

Oleh sebab itu ada beberapa strategi dalam peningkatan ekonomi:

1. Pengambangan Ekowisata Berkelanjutan

a. Fokus Quality Toursm: Menarik Wisatawan berkualitas yang peduli Lingkungan bukan sekedar kuantitas
b. Model berbasis Komunitas: Melibatkan Masyarakat local sebagai pengelola (pemandu, homestay, Pokmaswas) untuk memastikan manfaat ekonomi langsung dirasakan dan menjaga kelestarian.
c. Diversifikasi Produk Wisata: Mengembangkan wisata bahari (diving, mincing), budaya, dan petualangan (Danau Ubur-ubur), serta mendukung homestay masyarakat.

2. Penguatan Ekonomi Lokal dan Kreatif

a. Pemberdayaan Perempuan: Mengelola hasil Laut menjadi frozen food atau kerajinan noken untuk oleh-oleh bernilai tinggi.
b. Pemasaran Produk: Mempromosikan kerajinan tangan dan produk local secara nasional/internasional melalui digitalisasi.

3. Pemanfaatan ekonomi Biru

a. Mengelola sumber daya laut secara bijak untuk kesejahteraan dan menjaga kelestarian ekosistem (mangrove, terumbu karang).
4. Peningkatan kapasitas SDM
a. Pelatihan untuk memandu wisata, pengelola homestay, penyelam (diving), dan keterampilan Bahasa inggris agar lebih professional
5. Penguatan Regulasi dan kelembagaan
a. Menetapkan kebijakan yang mengedepankan keberlanjuta, keadilan social, dan ketehanan ekosistem, termasuk moratorium izin tambang baru. dan kajian lingkungan strategis.
Dengan menerapkan Strategi ini, saya selaku peserta LK III BADKO HMI Papua Barat-Papua Barat Daya meyakini bahwa Pemerintah Raja Ampat dapat menciptakan model pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berwawasan lingkungan, menjadikan wilayah ini sebagai symbol ekonomi hijau Indonesia di mata Dunia.