Jakarta, 8 Juni 2026. Kelompok PSDK serukan perdamaian dan waspada terhadap potensi penyusupan kelompok anarko pada Peringatan hari Solidaritas Internasional Dalam momentum Peringatan hari Solidaritas Internasional, sejumlah aktivis mahasiswa dan elemen kepemudaan diantaranya PSDK mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana damai, tertib, dan kondusif dalam setiap kegiatan penyampaian aspirasi maupun aksi refleksi kebangsaan. Peringatan ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat persatuan nasional serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Oleh karena itu, seluruh peserta aksi maupun masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan, vandalisme, maupun provokasi yang dapat mencederai tujuan penyampaian aspirasi.

Dalam pernyataannya, perwakilan aktivis Sdr. Surya juga mengingatkan adanya potensi keterlibatan kelompok tidak bertanggung jawab, termasuk oknum yang membawa paham anarko, yang kerap memanfaatkan momentum aksi publik untuk menciptakan kericuhan dan konflik dengan aparat maupun masyarakat.

“Mari kita juga waspada terhadap keterlibatan anarko yang selama ini turut serta dalam aksi-aksi dengan mahasiswa, buruh maupun elemen masyarakat lainnya, agar kita tidak terprovokasi dan melakukan aksi anarkis yang dapat merugikan kita semua” ujar Sdr. Surya kepada wartawan tanggal 8 Juni 2026.

Aktivis juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi selama kegiatan berlangsung, termasuk menjaga komunikasi yang baik antara peserta aksi, aparat keamanan, dan penyelenggara kegiatan agar situasi tetap aman dan terkendali.

“Kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat agar tetap fokus menyampaikan aspirasi secara damai dan bermartabat. Jangan memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin menunggangi gerakan rakyat dengan tindakan provokatif, perusakan fasilitas umum, ataupun kekerasan,” tutupnya.

Redaksi.co MAMUJU : Aroma tebang pilih dan konspirasi dalam penanganan kasus pengeroyokan brutal terhadap kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju serta penyerangan Sekretariat Gerakan Vendetta mulai memicu amarah publik. Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Cabang Mamuju secara terbuka menyerang kinerja aparat dan menuntut hukum tidak bersikap “jinak” kepada aktor-aktor intelektual di balik layar.

Plt Ketua IPMAPUS Cabang Mamuju, Sahrul, secara blak-blakan menguliti lambannya pergerakan Polresta Mamuju. Ia menegaskan bahwa polisi tidak boleh lumpuh dan hanya berani menyentuh pelaku di permukaan, sementara dalang utama dibiarkan melenggang bebas.

“Kami mendesak Polresta Mamuju untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan! Jangan sampai muncul kesan hukum ini mandul dan hanya menyentuh sebagian pihak, sementara yang lain kebal hukum. Siapa pun yang terlibat, panggil dan seret mereka ke penjara!” kecam Sahrul dengan nada murka, Senin (8/6/2026).

Kemarahan mahasiswa bukan tanpa alasan. IPMAPUS membongkar adanya indikasi keterlibatan institusi setelah mencuatnya informasi mengenai surat peringatan internal yang diterbitkan oleh pihak SPPG Axuri kepada sejumlah relawan mereka yang diduga kuat otak atau pelaku dalam aksi premanisme tersebut.

Sahrul mengutuk keras jika ada upaya dari aparat untuk menutup mata atau mengubur informasi krusial ini.

“Jangan berani menutup mata dari fakta! Surat internal SPPG Axuri itu adalah sinyal merah bahwa ada bau busuk keterlibatan pihak lain. Periksa semua, jangan ada yang dilindungi!” cetusnya.

Dampak dari skandal berdarah ini, IPMAPUS langsung membidik Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka mendesak Koordinator Regional Sulawesi Barat untuk segera melakukan ‘bersih-bersih’ dan mengevaluasi total tata kelola di lingkungan SPPG Axuri.

Bagi mahasiswa, sangat haram hukumnya jika institusi yang didanai negara justru menjadi sarang oknum-oknum yang memelihara tindakan kriminal dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Kami meminta Kareg BGN Sulawesi Barat mengambil langkah radikal. Copot dan evaluasi pihak yang bertanggung jawab di SPPG Axuri! Institusi negara tidak boleh kehilangan wibawa dan harga dirinya hanya karena melindungi oknum-oknum bajingan yang mencoreng program pemerintah,” tegas Sahrul tanpa tedeng aling-aling.

Menutup pernyataannya, IPMAPUS Mamuju memberikan peringatan keras kepada seluruh penguasa dan elit yang mencoba mengintervensi kasus ini. Hukum harus berdiri tegak, bukan tunduk pada jabatan atau golongan.

“Tidak ada ruang untuk tebang pilih! Tidak ada tameng pelindung bagi pelaku kekerasan. Jika terbukti terlibat, ratakan dengan hukum tanpa pengecualian!”

IPMAPUS bersumpah tidak akan mundur satu jengkal pun dan akan terus mengawal kasus ini hingga titik darah penghabisan, memastikan seluruh tikus-tikus kriminal yang terlibat diseret ke pengadilan tanpa ada manipulasi hukum. (ZUL)