Redaksi.co MAMUJU : Polemik dugaan monopoli pengelolaan dapur bersama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat kian memanas. Di tengah derasnya sorotan publik, sikap bungkam yang ditunjukkan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI Mamuju dan Kepala Regional (Kareg) Sulawesi Barat justru memicu gelombang pertanyaan baru.

Lembaga Advokasi dan Kajian Sulawesi Barat (LAKSBAR) menilai diamnya pihak-pihak yang memiliki kewenangan tersebut semakin memperkeruh situasi dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program strategis pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

“Publik sedang menunggu penjelasan, bukan keheningan. Semakin lama pihak terkait memilih bungkam, semakin besar pula kecurigaan dan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat,” tegas Ketua LAKSBAR, Ammang.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi yang mampu menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai dugaan monopoli pengelolaan dapur bersama yang melibatkan yayasan dalam pelaksanaan Program MBG.

Padahal, kata Ammang, keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib dilakukan ketika sebuah program menggunakan dana negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kalau memang tidak ada persoalan, mengapa tidak dijelaskan secara terbuka? Justru sikap diam inilah yang memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujarnya.

LAKSBAR mengaku telah mencermati berbagai informasi yang berkembang dan menilai perlu adanya langkah cepat dari pemerintah pusat untuk memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Karena itu, LAKSBAR mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dapur bersama di Mamuju maupun wilayah Sulawesi Barat.

“Kami meminta BGN pusat tidak menunggu persoalan ini semakin liar. Lakukan pemeriksaan dan evaluasi secara terbuka agar publik mendapatkan kepastian dan tidak terus dibayangi berbagai dugaan,” kata Ammang.

Sorotan LAKSBAR tidak hanya tertuju pada substansi dugaan yang berkembang, tetapi juga pada minimnya respons dari pihak yang seharusnya memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Hingga kini, upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah awak media kepada Korwil SPPI Mamuju maupun Kareg Sulbar disebut belum mendapatkan jawaban yang jelas. Kondisi tersebut semakin memperkuat tuntutan agar ada penjelasan resmi yang dapat mengakhiri spekulasi yang beredar.

Tidak berhenti sampai di situ, LAKSBAR bahkan mengultimatum akan menggerakkan aksi massa apabila pihak-pihak terkait tetap memilih diam dan tidak memberikan klarifikasi kepada publik.

“Kami masih memberikan ruang bagi mereka untuk menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Namun jika terus memilih bungkam, LAKSBAR siap menggalang mahasiswa dan masyarakat sipil untuk turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal dugaan monopoli, tetapi soal hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan,” tegas Ammang.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin konstitusi sekaligus upaya mendorong transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah yang dibiayai uang negara.

Kini sorotan publik tertuju pada langkah yang akan diambil BGN serta sikap Korwil SPPI Mamuju dan Kareg Sulbar. Di tengah meningkatnya desakan keterbukaan, satu pertanyaan yang terus bergema di ruang publik masih belum terjawab: mengapa pihak yang paling mengetahui persoalan ini justru memilih diam?

Hingga berita ini diturunkan, Korwil SPPI Mamuju maupun Kareg Sulbar belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai pertanyaan yang berkembang mengenai pengelolaan dapur bersama Program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Barat. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Gelombang tekanan terhadap KPU Sulawesi Barat kian membesar. Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Sulbar bersama Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (AMPERA) memastikan akan membawa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 ke Polda Sulawesi Barat.

Langkah tersebut diambil setelah kedua organisasi melakukan audiensi langsung dengan Ketua dan Komisioner KPU Sulbar pada Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah pengakuan dari pihak KPU dinilai membuka ruang pertanyaan serius terkait tata kelola anggaran Pilkada yang bersumber dari uang rakyat.

“Kami sudah menyampaikan secara langsung bahwa besok laporan terkait temuan BPK akan kami serahkan ke Polda Sulbar. Ada sejumlah fakta yang menurut kami perlu didalami oleh aparat penegak hukum,” tegas Koordinator Aksi FKP Sulbar dan AMPERA, Pablo.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengakuan Komisioner KPU Sulbar bahwa hingga saat ini tindak lanjut berupa pengembalian atas temuan BPK belum dilakukan.

“Ini menjadi catatan penting. Rekomendasi BPK sudah terbit, tetapi pengembaliannya belum dilakukan. Publik tentu berhak bertanya mengapa hal itu bisa terjadi,” ujar Pablo.

Tak hanya itu, suasana audiensi semakin menarik ketika Ketua KPU Sulbar disebut mengakui dirinya termasuk salah satu pihak yang melakukan perjalanan dinas yang masuk dalam temuan pemeriksaan BPK.

“Ketua KPU mengakui bahwa dirinya termasuk yang melakukan perjalanan dinas yang menjadi bagian dari temuan pemeriksaan BPK,” ungkap Pablo.

Namun yang paling menyita perhatian FKP Sulbar dan AMPERA adalah pernyataan Ketua KPU Sulbar yang mengaku belum memahami secara menyeluruh pengelolaan dana yang menjadi objek temuan auditor negara.

Bagi Pablo, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan yang lebih besar daripada jawaban yang diberikan.

“Sulit diterima akal sehat ketika seorang Ketua KPU mengaku belum memahami pengelolaan dana yang menjadi temuan pemeriksaan. Apalagi beliau bukan orang baru di lingkungan KPU. Beliau sudah beberapa periode berada di lembaga ini dan mengaku telah berkali-kali menghadapi pemeriksaan anggaran,” katanya.

Menurutnya, jika pimpinan lembaga mengaku belum memahami aspek pengelolaan dana yang dipersoalkan auditor negara, maka publik patut mempertanyakan mekanisme pengawasan dan pengendalian anggaran yang berjalan selama ini.

“Kalau pimpinan lembaga mengaku tidak memahami, lalu siapa yang memahami dan mengendalikan penggunaan anggaran tersebut? Pertanyaan ini harus dijawab secara terang kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, KPU Sulbar juga memberikan klarifikasi mengenai angka Rp1,67 miliar yang selama ini menjadi perhatian publik. Menurut penjelasan Komisioner KPU, angka tersebut bukan nilai keseluruhan yang harus dikembalikan, melainkan akumulasi berbagai item yang menjadi sorotan dalam laporan pemeriksaan BPK.

Meski demikian, FKP Sulbar dan AMPERA menegaskan bahwa substansi persoalan tidak terletak pada besar kecilnya angka.

“Fokus kami bukan sekadar Rp1,67 miliar. Yang menjadi perhatian adalah adanya temuan mengenai pemborosan anggaran, kelebihan pembayaran, perjalanan dinas yang dipersoalkan, hingga pengadaan sejumlah barang yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan Pilkada. Semua itu tercatat dalam laporan resmi BPK dan wajib dipertanggungjawabkan,” kata Pablo.

Ia mengingatkan bahwa dana Pilkada merupakan uang publik yang berasal dari pajak dan dialokasikan untuk menjamin kualitas demokrasi.

“Itu bukan uang pribadi pejabat. Itu uang rakyat Sulawesi Barat. Uang petani, nelayan, pedagang, dan masyarakat yang berharap anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujarnya.

FKP Sulbar dan AMPERA memastikan laporan beserta dokumen pendukung akan diserahkan ke Polda Sulawesi Barat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan keuangan negara serta memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak berhenti menjadi dokumen semata.

Kini publik menunggu, apakah temuan auditor negara tersebut hanya akan berakhir sebagai catatan administrasi, atau berkembang menjadi pintu masuk bagi penelusuran yang lebih mendalam oleh aparat penegak hukum. (ZUL)