Redaksi.co MAMUJU : Polemik dugaan monopoli pengelolaan dapur bersama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat kian memanas. Di tengah derasnya sorotan publik, sikap bungkam yang ditunjukkan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPI Mamuju dan Kepala Regional (Kareg) Sulawesi Barat justru memicu gelombang pertanyaan baru.
Lembaga Advokasi dan Kajian Sulawesi Barat (LAKSBAR) menilai diamnya pihak-pihak yang memiliki kewenangan tersebut semakin memperkeruh situasi dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program strategis pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
“Publik sedang menunggu penjelasan, bukan keheningan. Semakin lama pihak terkait memilih bungkam, semakin besar pula kecurigaan dan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat,” tegas Ketua LAKSBAR, Ammang.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi yang mampu menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai dugaan monopoli pengelolaan dapur bersama yang melibatkan yayasan dalam pelaksanaan Program MBG.
Padahal, kata Ammang, keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib dilakukan ketika sebuah program menggunakan dana negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kalau memang tidak ada persoalan, mengapa tidak dijelaskan secara terbuka? Justru sikap diam inilah yang memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujarnya.
LAKSBAR mengaku telah mencermati berbagai informasi yang berkembang dan menilai perlu adanya langkah cepat dari pemerintah pusat untuk memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Karena itu, LAKSBAR mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dapur bersama di Mamuju maupun wilayah Sulawesi Barat.
“Kami meminta BGN pusat tidak menunggu persoalan ini semakin liar. Lakukan pemeriksaan dan evaluasi secara terbuka agar publik mendapatkan kepastian dan tidak terus dibayangi berbagai dugaan,” kata Ammang.
Sorotan LAKSBAR tidak hanya tertuju pada substansi dugaan yang berkembang, tetapi juga pada minimnya respons dari pihak yang seharusnya memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Hingga kini, upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah awak media kepada Korwil SPPI Mamuju maupun Kareg Sulbar disebut belum mendapatkan jawaban yang jelas. Kondisi tersebut semakin memperkuat tuntutan agar ada penjelasan resmi yang dapat mengakhiri spekulasi yang beredar.
Tidak berhenti sampai di situ, LAKSBAR bahkan mengultimatum akan menggerakkan aksi massa apabila pihak-pihak terkait tetap memilih diam dan tidak memberikan klarifikasi kepada publik.
“Kami masih memberikan ruang bagi mereka untuk menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Namun jika terus memilih bungkam, LAKSBAR siap menggalang mahasiswa dan masyarakat sipil untuk turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal dugaan monopoli, tetapi soal hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan,” tegas Ammang.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin konstitusi sekaligus upaya mendorong transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah yang dibiayai uang negara.
Kini sorotan publik tertuju pada langkah yang akan diambil BGN serta sikap Korwil SPPI Mamuju dan Kareg Sulbar. Di tengah meningkatnya desakan keterbukaan, satu pertanyaan yang terus bergema di ruang publik masih belum terjawab: mengapa pihak yang paling mengetahui persoalan ini justru memilih diam?
Hingga berita ini diturunkan, Korwil SPPI Mamuju maupun Kareg Sulbar belum memberikan pernyataan resmi terkait berbagai pertanyaan yang berkembang mengenai pengelolaan dapur bersama Program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Barat. (ZUL)
