Aceh Barat.Redaksi.co
Aktivis dan pemerhati listrik di Aceh Barat, Antarizal, menuding PT PLN (Persero) tidak adil dalam menyuplai arus listrik di daerah itu. Hal ini terkait jadwal pemadaman listrik pascabanjir yang dianggap tidak teratur.
Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi seperti, menurutnya kalau untuk Aceh Barat yang sebenarnya bisa di berlakukan pemadaman bergilir dengan memperhatikan kondisi dilapangan,jangan terkesan asal asalan saja,ada yg kebagian satu hari hidup lima hari atau seminggu mati,ini menurut dia percuma saja karena tidak pasti

“Jadwal pemadaman listrik di Aceh Barat sangat amburadul. Ada yang hidup satu hari, matinya seminggu. Ada juga yang hidup setengah hari, matinya seminggu. Ini tidak adil dan terkesan anak tiri dan anak kandung,” kata Antarizal.

Lebih lanjut, sebagai seorang yang berprofesi di bidang kelistrikan di Aceh Barat,ia menyarankan,aturlah yg terbaik,kalau memang tempat yang pasilitas listriknya rusak parah, menurut ia lebih baik diputus total untuk lebih fokus kepada perbaikan hingga tuntas dikerjakan ,baru dialiri arus.

Sebagai praktisi kelistrikan di Aceh Barat ia menyarankan agar PLN mempercepat proses pekerjaan dengan menghidupkan listrik pada siang hari, karena bukan jam beban puncak.

“Kalau mau cepat, hidupkan listrik siang hari saja secara bergiliran pada pagi hingga sore. Bukan jam beban puncak, jadi jika mengejar target,saya rasa bekerja juga bisa malam,jadi tidak akan terlalu memberatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan kenapa ia menyarankan agar hidup siang hari,karena menurut dia,dengan hidup pagi sampai sore hari,itu menurutnya tidak terlalu membebani masyarakat umum ,semua kegiatan,mulai dari instansi pemerintah sampai dunia usaha dan rumah tangga memerlukan listrik untuk berbagai kebutuhan dan di matikan pada jam 5 sore karena pada malam hari aktivitas tidak sesibuk siang.

“Saran saya,pihak management PLN peka terhadap kondisi masyarakat,kalau perlu PLTU 3-4 fokus pada barat Selatan dulu sambil menunggu jalur transmisi selesai,saya yakin bisa,kalau perlu saya mau berdebat di ruangan umum,kalau PLTU 3 -4 yang ada itu kalau fokus sementara ke barat Selatan cukup distribusi arus tanpa harus bergiliran dengan cara seperti ini,ada yang 1 hari hidup matinya seminggu,dengan model seperti ini,sama saja dengan mematikan semua usaha dan aktivitas warga, “Ujarnya

Kepada pihak PLN dia berharap kondisi seperti ini di pikirkan secara matang dan pola hidup listrik anak tiri dan anak kandung segera di hentikan agar tidak menambah beban masyarakat luas

“Kami minta PLN menjelaskan kebijakan mereka. Apakah ini karena kurangnya sumber daya atau bagaimana? Kami ingin keadilan dalam pelayanan listrik,” Pungkasnya.

Redaksi.co | Palembang, – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mata Publik, bersama gabungan ormas, lembaga, mahasiswa, dan beberapa media, menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Senin (15/12/25).

Aksi tersebut dikomandoi oleh Ramogers, S.H., dengan Riski Saputra selaku koordinator dan koordinator lapangan. Aksi juga didampingi oleh Mukri AS, S.Sos., I., M.Si. selaku Ketua DPW MSK Indonesia dan FPMP, Soeharto dari Rajawali Grup, Dasri Nurhamidi, S.Sos., I., M.Si. Ketua Galaksi, Suryadi Media Tipikor Investegasi, Suoeno LAPSI, Pasaribu, M.Amin, Harris, Ambon, Simon AB serta ratusan massa aksi lainnya.

Dalam orasinya, Koalisi Mata Publik menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta praktik kolusi dan nepotisme merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak harapan terwujudnya birokrasi yang bersih hingga ke tingkat desa.

“Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa melalui APBN untuk mendorong pembangunan berbasis desa, baik dari sisi aparatur maupun infrastruktur. Namun saat ini justru marak terjadi abuse of power dalam realisasi penggunaan Dana Desa,” ungkap salah satu orator,”ucapnya

Koalisi Mata Publik menilai perbuatan tersebut mengarah pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam aksi tersebut, Koalisi Mata Publik Sumatera Selatan yang terdiri dari ormas, lembaga, mahasiswa, dan beberapa media, menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap terkait dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan indikasi korupsi dalam realisasi penggunaan Dana Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Seltan pada tahun anggaran 2021 hingga 2025 ;

Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membentuk tim khusus untuk memanggil dan memeriksa Kepala Desa Tanjung Lago beserta perangkatnya.
Meminta Kejati Sumsel melakukan audit menyeluruh terhadap Dana Desa Tanjung Lago tahun 2021–2025.
Meminta Kejati Sumsel bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, serta bertindak berdasarkan hukum, bukan atas pesanan pihak tertentu.
Koalisi Mata Publik juga menyoroti besaran Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Lago, yakni:

– Tahun 2021: Rp1.697.354.000
– Tahun 2022: Rp1.550.434.000
– Tahun 2023: Rp1.706.839.000
– Tahun 2024: Rp1.730.989.000
– Tahun 2025: Rp1.353.620.000 (baru terealisasi Rp895.510.000 untuk tahap I dan II, sementara tahap III masih tertahan)

Menurut massa aksi, meskipun Dana Desa mencapai miliaran rupiah setiap tahun, namun tidak terlihat perkembangan signifikan dalam pembangunan desa, BUMDes, serta kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka menduga dana tersebut dinikmati oleh kroni-kroni tertentu.

Selain itu, Koalisi Mata Publik juga mendesak Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan penguasaan lahan plasma seluas 93 hektar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Desa Tanjung Lago. Lahan tersebut diduga dikuasai atas nama pribadi dan keluarga Kepala Desa

Aksi massa Koalisi Mata Publik di Terima Oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh oleh Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) di Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengatakan, terima kasih kepada Koalisi Mata Publik yang telah aksi hari ini yang mata Koalisi Mata Publik merupakan Mitra kami dalam hal pengawasan, berhubung ini laporan pertama kali silahkan Koalisi Mata Publik masukan ke PTSP dan akan di terima bidang Pidsus dan Minta Tanda Terimanya,

FAKFAK, Redaksi.co – Kepala Kampung Otoweri, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, Daing Kutanggas, menepis tudingan yang menyebut PT Pupuk Kaltim telah menebang ratusan pohon tanpa izin dalam kegiatan survei di wilayah adat setempat.

Klarifikasi tersebut disampaikan Daing Kutanggas saat menggelar konferensi pers bersama awak media di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta, Kabupaten Fakfak, Minggu (14/12/2025).

Ia menegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh kepala suku kembaran terkait penebangan 300 pohon tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kami merasa perlu meluruskan pemberitaan yang beredar. Tuduhan tersebut tidak benar dan menyesatkan,” ujar Daing Kutanggas.

Menurutnya, sejak awal pelaksanaan survei oleh PT Pupuk Kaltim, seluruh tahapan telah dilakukan secara terbuka dan melalui koordinasi yang jelas dengan pemerintah kampung, tokoh adat, serta masyarakat di Kampung Otoweri dan Kampung Wamosan.

Ia menyebutkan bahwa sebelum kegiatan survei dimulai, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak menyatakan kesepakatan dan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pupuk Fakfak.

“Kami duduk bersama, membahas secara terbuka, dan sepakat mendukung program pemerintah,” jelasnya.

Terkait penebangan pohon, Daing Kutanggas tidak menampik adanya pengambilan kayu oleh pihak perusahaan. Namun, jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang diberitakan dan dilakukan atas persetujuan masyarakat.

“Kayu yang diambil sekitar 110 batang, dan totalnya tidak lebih dari 130 batang. Itu pun digunakan untuk pembuatan rakit dan para-para di laut dalam rangka pengambilan sampel,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada penebangan liar maupun aktivitas sepihak. Seluruh proses kegiatan survei dilakukan dengan pengawasan lintas sektor dan melibatkan masyarakat setempat.

Bahkan, kayu yang digunakan oleh vendor PT Pupuk Kaltim, kata dia, dikembalikan kembali kepada masyarakat setelah kegiatan selesai.

“Semua proses terbuka dan terdokumentasi. Kami punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” tutup Daing Kutanggas.

FAKFAK | REDAKSI.co – Turnamen Fakfak Membara Futsal Cup yang digelar di Kabupaten Fakfak memasuki fase akhir dengan agenda Babak Perebutan Juara III dan Babak Final yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 17 Desember 2025. Sejumlah laga krusial dipastikan menyuguhkan persaingan sengit, baik di kategori putri maupun putra.

Pada Senin, 15 Desember 2025, pertandingan Perebutan Juara III akan membuka rangkaian laga penentuan.

Di kategori putri, duel menarik mempertemukan ARUI FC melawan YUDISTIRA FEMINI FC yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.00–16.00 WIT. Kedua tim dipastikan tampil maksimal demi mengamankan posisi ketiga terbaik.

Sementara itu, di kategori putra, laga perebutan juara III akan mempertemukan SIRIKAR FC kontra WARNING FC pada pukul 19.00–20.00 WIT. Pertandingan ini diprediksi berlangsung keras dan penuh tensi, mengingat kedua tim sama-sama memiliki ambisi menutup turnamen dengan kemenangan.

Selanjutnya, Babak Final akan digelar pada Selasa, 16 Desember 2025 untuk kategori putri. Partai puncak akan mempertemukan NURI ANGELS FC menghadapi SRIKANDI FC pada pukul 15.00–16.00 WIT. Laga ini menjadi penentuan tim terbaik di sektor putri yang sepanjang turnamen tampil konsisten dan kompetitif.

Puncak turnamen akan berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, melalui Final kategori putra yang mempertemukan VICTORIA FC melawan TRIBUANA FC. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pukul 17.00–19.00 WIT dan dipastikan menjadi laga yang paling dinanti oleh para pecinta futsal di Fakfak.

Panitia pelaksana mengajak seluruh masyarakat dan pendukung masing-masing tim untuk hadir langsung menyaksikan pertandingan, sekaligus menjaga sportivitas dan ketertiban demi suksesnya penyelenggaraan turnamen hingga laga terakhir.