Redaksi.co MAMUJU : Komitmen menekan angka stunting di Kabupaten Mamuju kini mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulawesi Barat resmi menggerakkan langkah bersama melalui Gerakan Cegah Stunting yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Simboro, Selasa (23/6/2026).

Gerakan lintas sektor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju yang masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data BKKBN Perwakilan Sulawesi Barat tahun 2025, terdapat 16.194 keluarga berisiko stunting di Kabupaten Mamuju. Kecamatan Simboro menjadi salah satu wilayah dengan angka tertinggi, mencapai 2.566 keluarga berisiko stunting.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Dr. Budi Hartawan Panjaitan, SH., MH., Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana, ST., Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulawesi Barat Wahidah Paheng, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, lurah, serta jajaran Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menyambut baik keterlibatan Kejati Sulbar dan IAD dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi energi baru bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Mamuju.

“Ini menjadi kesyukuran bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamuju. Kehadiran Kejati Sulbar dan IAD dalam gerakan ini menunjukkan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap angka stunting dapat terus ditekan bahkan dihilangkan,” ujar Yuki.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Budi Hartawan Panjaitan, menegaskan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mengawal berbagai Program Strategis Nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk program percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi aspek penting agar seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada penyimpangan yang menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Budi.

Ia juga menekankan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga sebagai garda terdepan dalam pengasuhan anak.

Senada dengan itu, Ketua IAD Wilayah Sulawesi Barat, Nova Budi Panjaitan, mengingatkan bahwa stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika memasuki usia dewasa.

Karena itu, menurutnya, pencegahan harus dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun atau yang dikenal dengan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, serta akses terhadap sanitasi yang baik merupakan faktor penting dalam mencegah stunting sejak dini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yuki Permana juga menyoroti kondisi paradoks yang masih terjadi di sejumlah wilayah pesisir Mamuju. Meski memiliki sumber daya laut yang melimpah, masih terdapat keluarga nelayan yang belum memanfaatkan hasil tangkapan ikan sebagai sumber gizi utama bagi anak-anak mereka.

Pemerintah Kabupaten Mamuju, lanjutnya, akan terus memperkuat edukasi kepada masyarakat pesisir agar sebagian hasil tangkapan tidak seluruhnya dijual, tetapi juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga.

Selain itu, program Orang Tua Asuh Stunting yang telah berjalan selama ini akan terus diperkuat dan dievaluasi secara berkala agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menjangkau lebih banyak anak yang berisiko mengalami stunting.

Gerakan yang mempertemukan unsur pemerintah, kejaksaan, organisasi perempuan, tenaga kesehatan, dan masyarakat ini menjadi bukti bahwa perang melawan stunting bukan sekadar agenda sektor kesehatan. Lebih dari itu, gerakan ini merupakan investasi besar untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dengan semangat kolaborasi yang semakin kuat, Kabupaten Mamuju berharap mampu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal demi masa depan daerah dan bangsa. (ZUL)

Redaksi.co JAKARTA : Harapan masyarakat Sulawesi Barat untuk melihat Mamuju bertransformasi menjadi kota otonom semakin menemukan titik terang. Komisi II DPR RI secara terbuka memberikan dukungan terhadap usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju dan menilai usulan tersebut sebagai salah satu yang paling berbeda dibanding ratusan proposal pemekaran daerah yang masuk ke parlemen.

Dukungan itu disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Dede Yusuf Macan Effendi, ST, saat menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju di Jakarta.

Menurut Dede Yusuf, usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki karakteristik yang unik karena bukan semata-mata membentuk daerah baru melalui pemekaran, melainkan mentransformasikan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat yang selama ini berstatus kabupaten menjadi sebuah kota.

“Pada dasarnya kami sering menerima audiensi dari berbagai daerah terkait Daerah Otonomi Baru. Jumlahnya sangat banyak, namun rata-rata berbicara tentang pemekaran wilayah. Yang berbeda dan menarik adalah Mamuju. Karena yang diminta bukan pemekaran baru, melainkan mengubah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dari kabupaten menjadi kota,” ujar Dede Yusuf.

Politisi yang juga dikenal sebagai mantan aktor papan atas Indonesia itu menilai, setelah 22 tahun Sulawesi Barat berdiri sebagai provinsi, sudah saatnya memiliki ibu kota yang lebih fokus pada pengembangan kawasan perkotaan dan pelayanan publik modern.

“Secara logika, setelah lebih dari dua dekade, Sulawesi Barat membutuhkan ibu kota yang lebih fokus pada pembangunan perkotaan. Dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan infrastruktur, fasilitas publik, dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin berkembang, sudah sepantasnya provinsi ini melangkah ke tahap yang lebih maju,” tegasnya.

Karena itu, Komisi II DPR RI menyatakan siap mendorong usulan tersebut kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar dapat dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Daerah Otonomi Baru yang direncanakan dibahas pada akhir tahun 2026.

“Oleh karena itu kami mendukung untuk didorong kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, agar segera dimasukkan ke dalam RPP Daerah Otonomi Baru. Jika tidak ada hambatan, kami berharap pada Desember 2026 seluruh kajian dan usulan pemerintah, termasuk Mamuju, sudah dapat diselesaikan,” kata Dede Yusuf.

Pernyataan tersebut disambut penuh optimisme oleh Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M.Si. Menurutnya, dukungan dari DPR RI menjadi energi baru dalam memperjuangkan cita-cita besar masyarakat Sulawesi Barat untuk menghadirkan Kota Mamuju sebagai wajah ibu kota provinsi yang lebih maju dan modern.

Sutinah menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju telah menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari pembangunan Kantor Balai Kota yang hampir rampung, pembaruan Kajian Akademik, hingga dokumen persetujuan kepala daerah sebagai syarat administrasi pembentukan DOB.

“Ini adalah cita-cita dan harapan kita bersama. Secara pribadi maupun sebagai Bupati Mamuju, saya bermimpi Kota Mamuju dapat terwujud pada periode kepemimpinan saya. Karena itu saya memohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar perjuangan ini dapat segera membuahkan hasil,” ungkap Sutinah.

Ia meyakini, terwujudnya Kota Mamuju akan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat.

Dengan sinyal kuat dari DPR RI dan kesiapan dokumen yang telah dipenuhi Pemerintah Kabupaten Mamuju, peluang lahirnya Kota Mamuju kini semakin terbuka. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, tahun 2026 dapat menjadi momentum bersejarah yang menandai transformasi Mamuju dari kabupaten menjadi kota sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang semakin maju dan kompetitif di kawasan timur Indonesia. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Perjuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju memasuki babak baru yang semakin menjanjikan. Setelah menyiapkan berbagai persyaratan administratif dan infrastruktur pendukung, Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, secara langsung membawa aspirasi pemekaran tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya Kota Mamuju tidak hanya ditunjukkan melalui pembangunan kantor Balai Kota yang kini hampir rampung, tetapi juga dengan melengkapi seluruh dokumen pendukung yang menjadi syarat pembentukan DOB. Di antaranya adalah pembaruan Kajian Akademik dari tahun 2014 menjadi Kajian Akademik Tahun 2025, serta persetujuan resmi dari Bupati Mamuju dan Gubernur Sulawesi Barat.

Dalam langkah yang disebut sebagai upaya “mengantar bola”, Sutinah didampingi Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Sitti Suraidah Suhardi, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Samsuddin Hatta, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta.

Rombongan diterima langsung oleh anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., bersama sejumlah anggota lainnya, termasuk Bahtra Banong dari Fraksi Gerindra.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyerahkan dokumen kajian akademik terbaru beserta surat persetujuan kepala daerah sebagai bagian dari kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk proses pembentukan DOB Kota Mamuju.

Bupati Sutinah Suhardi menyampaikan bahwa hasil pertemuan tersebut memberikan harapan besar bagi masyarakat Mamuju. Komisi II DPR RI disebut memberikan respons positif dan membuka ruang komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri agar usulan pembentukan Kota Mamuju dapat segera masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang direncanakan dibahas bersama Komisi II pada akhir tahun 2026.

“Ini menjadi momentum penting dalam perjuangan panjang pembentukan Kota Mamuju. Kami berharap ikhtiar ini dapat diwujudkan pada periode kepemimpinan saya sebagai Bupati Mamuju,” ujar Sutinah.

Ia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah yang wilayahnya akan dimekarkan, dirinya siap memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Mamuju ke kecamatan apabila DOB Kota Mamuju benar-benar terealisasi.

Menurutnya, perjuangan pembentukan Kota Mamuju bukanlah agenda baru. Upaya tersebut telah dirintis sejak masa kepemimpinan Bupati Mamuju sebelumnya, yakni Dr. H. Suhardi Duka dan H. Habsi Wahid. Pemekaran ini diharapkan mampu memperluas akses pembangunan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Kajian Akademik Tahun 2025 yang telah diperbarui, terdapat enam kecamatan yang diusulkan menjadi wilayah administratif Kota Mamuju, yakni Kecamatan Mamuju, Simboro, Kalukku, Tapalang, Tapalang Barat, dan Kepulauan Balabalakang.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Papalang, Sampaga, Bonehau, Tommo, dan Kalumpang, akan tetap berada dalam wilayah administratif Kabupaten Mamuju.

Dengan dukungan dokumen yang semakin lengkap serta sinyal positif dari Komisi II DPR RI, harapan lahirnya Kota Mamuju sebagai daerah otonom baru kini semakin terbuka. Masyarakat Sulawesi Barat pun menantikan langkah lanjutan pemerintah pusat untuk merealisasikan cita-cita yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun tersebut. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Komitmen membangun generasi unggul terus diperkuat di Kabupaten Mamuju. Melalui Gerakan Cegah Stunting yang digelar bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju, berbagai elemen masyarakat menunjukkan kepedulian nyata terhadap masa depan anak-anak daerah.

Kegiatan ini menjadi simbol kuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi salah satu tantangan serius pembangunan manusia, yakni stunting. Dengan menggandeng berbagai pihak, upaya pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan. Menurutnya, setiap langkah yang dilakukan hari ini akan memberikan dampak besar bagi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mamuju.

“Gerakan Cegah Stunting bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju merupakan wujud nyata kepedulian kita terhadap masa depan generasi penerus. Melalui kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, upaya pencegahan stunting terus diperkuat agar anak-anak Mamuju dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Semoga langkah kecil yang dilakukan hari ini menjadi investasi besar bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar Yuki Permana.

Gerakan ini sekaligus menegaskan bahwa perang melawan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama yang berkelanjutan, mulai dari edukasi gizi, pemenuhan kebutuhan kesehatan ibu dan anak, hingga peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.

Dengan semangat “Kolaborasi untuk Generasi Sehat”, Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Sulawesi Barat optimistis mampu menekan angka stunting dan melahirkan generasi emas yang siap menjadi motor penggerak pembangunan daerah di masa mendatang.

Langkah hari ini adalah harapan masa depan. Dari Mamuju, komitmen untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas terus digaungkan demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing. (ZUL)