Redaksi.co MAMUJU : Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengubah nama RSUD Provinsi Sulbar menjadi RSUD Prof. Dr. Amir Abdullah menuai kritik tajam. Ikatan Pelajar Mahasiswa PUS (IPMAPUS) Cabang Mamasa mendesak Pemprov Sulbar bersikap transparan dan membeberkan dasar hukum di balik kebijakan tersebut.
Koordinator Pelaksana Tugas IPMAPUS Cabang Mamasa, Zul Bakri Ismail, menyatakan bahwa pada prinsipnya pergantian nama fasilitas kesehatan milik daerah merupakan kewenangan pemerintah, asalkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kendati demikian, ia menilai proses tersebut tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial belaka.
“Jangan sampai pemerintah terlalu fokus pada pergantian nama, sementara persoalan kualitas pelayanan kesehatan, fasilitas, tenaga medis, dan akses masyarakat justru terabaikan. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tegas Zul Bakri, Sabtu (14/11).
Zul Bakri mengingatkan agar Pemprov Sulbar memperhatikan aspek legalitas dan administratif secara matang. Kebijakan ini, kata dia, harus merujuk pada regulasi yang jelas, di antaranya:
- UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- PP Nomor 28 Tahun 2024; Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; serta
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurutnya, penyesuaian nama ini harus dibarengi dengan kejelasan perizinan, registrasi ulang, hingga identitas kelembagaan rumah sakit agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Meski tidak mempermasalahkan bentuk penghormatan terhadap tokoh daerah, IPMAPUS Mamasa meminta Gubernur Sulawesi Barat untuk membuka dokumen dan menjelaskan alur penetapan nama baru tersebut secara terbuka kepada publik.
“Kami tidak mempersoalkan penghormatan terhadap tokoh daerah. Namun, setiap kebijakan pemerintah harus transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutup Zul Bakri. (ZUL)
