Redaksi.co MAMUJU : Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terkait rencana perubahan nama Rumah Sakit (RS) Regional menuai penolakan keras. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Polewali Mandar (Polman), Hasril Saldi, dengan tegas menyatakan menolak langkah tersebut karena dinilai tidak mendesak dan mengabaikan prosedur yang matang.
Menurut Hasril, alih-alih memikirkan pergantian nama, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki persoalan yang jauh lebih krusial di dalam tubuh rumah sakit, yakni pembenahan manajemen dan peningkatan mutu pelayanan.
“Yang perlu dibenahi adalah manajemennya, pelayanannya yang diperbaiki, dan sistemnya yang harus selalu ditingkatkan agar masyarakat bisa nyaman serta terlayani dengan baik tanpa ada kekhawatiran,” ujar Hasril dalam keterangan resminya.
IPMAPUS Polman menilai bahwa perubahan nama RS Regional Sulbar bukanlah sebuah prioritas atau hal yang urgen bagi masyarakat saat ini. Kebijakan tersebut semestinya melalui tahapan dan prosedur yang transparan serta partisipatif.
Selain itu, Hasril menyoroti lemahnya pertimbangan aspek sosiologi dan filosofi di balik penetapan nama baru tersebut. Ia menduga pemerintah tidak melakukan pengkajian mendalam yang melibatkan pemahaman komprehensif terhadap rekam jejak para tokoh pejuang pembangunan Sulbar.
“Kita harus menilai secara objektif nama tokoh-tokoh Sulbar yang betul-betul punya perjuangan besar dan berkontribusi nyata dalam membangun daerah ini,” tegasnya.
Menyikapi polemik ini, IPMAPUS Polman menyampaikan beberapa tuntutan tegas kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Gubernur Sulbar:
1. Meninjau Kembali Keputusan: Meminta Gubernur Sulbar segera mengevaluasi dan meninjau ulang penetapan nama baru RS Regional.
2. Membuka Ruang Aspirasi Publik: Pemerintah harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat luas sebelum mengambil keputusan terkait pergantian nama fasilitas publik, guna menghindari perdebatan panjang soal kelayakan dan kepantasan tokoh yang disematkan.
3. Prioritaskan Pelayanan Publik: Mengalihkan fokus kebijakan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan agar hak-hak masyarakat atas pelayanan medis yang prima dapat terpenuhi secara optimal.
“Maka dengan ini kami, IPMAPUS Sulbar, menolak perubahan nama RS Regional tanpa pertimbangan dan proses yang benar,” pungkas Hasril. (ZUL)
