Oleh : Darmin Syakur
Sejarah tanah Mandar tidak hanya dibangun oleh kisah kejayaan kerajaan-kerajaan besar di pesisir pantai Sulawesi Barat, tetapi juga oleh rentetan konflik, persekutuan, dan perjuangan panjang yang membentuk identitas masyarakat Mandar hingga hari ini. Salah satu catatan penting itu terjadi pada abad ke-16, ketika dua kerajaan besar di wilayah Mandar, Kerajaan Balang Nipa dan Kerajaan Passokkorang, berada dalam ketegangan politik yang nyaris menyeret keduanya ke perang besar.
Kerajaan Balang Nipa dan Passokkorang merupakan dua kekuatan besar yang sama-sama berpengaruh di tanah Mandar, kini berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Nama Balang Nipa sendiri kemudian mengalami perubahan penyebutan menjadi Balanipa, sebuah wilayah yang hingga kini tetap dikenal sebagai pusat sejarah dan budaya Mandar.
Pada masa itu, hubungan kedua kerajaan berjalan dalam situasi yang penuh ketegangan. Kerajaan Passokkorang yang berpusat di wilayah Luyo disebut-sebut sering memicu perselisihan akibat sikap arogan dan tindakan yang dianggap mengancam kerajaan lain di sekitarnya. Ketegangan tersebut perlahan berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan rakyat dari kedua wilayah.
Di pihak Balanipa, kepemimpinan awal berada di tangan I Manyambungi. Setelah wafat, tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh I Tomepayung. Di bawah kepemimpinannya, situasi politik dengan Passokkorang semakin memanas. Namun, I Tomepayung dikenal sebagai pemimpin yang tidak gegabah. Ia menyadari bahwa Passokkorang memiliki kekuatan militer dan perlengkapan perang yang lebih unggul.
Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan langkah besar dalam sejarah Mandar: pembentukan koalisi antarkerajaan. I Tomepayung menghubungi lima kerajaan lain di Mandar untuk membangun kekuatan bersama menghadapi Passokkorang.
Lima kerajaan yang bergabung dalam koalisi tersebut adalah Kerajaan Banggae yang diwakili Daetta Melanto, Kerajaan Pamboang yang diwakili Tomelake Bulawang, Kerajaan Sendana yang diwakili Putra I Kuqbur, Kerajaan Tapalang yang diwakili Puatta di Karanamo, dan Kerajaan Mamuju yang diwakili Tomenyammeng.
Pertemuan besar enam kerajaan itu kemudian berlangsung di Tammajarra, Balanipa. Pertemuan yang dikenal sebagai Tammajarra I tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Mandar. Selain membahas strategi menghadapi Passokkorang, para pemimpin kerajaan juga menyepakati satu prinsip penting: setiap kerajaan tetap menjaga dan menghormati adat istiadat wilayah masing-masing.
Seiring perjalanan waktu, pertemuan kedua atau Tammajarra II kembali digelar dengan melibatkan satu kerajaan tambahan, yakni Kerajaan Binuang. Koalisi besar itu akhirnya mampu memperkuat posisi Balanipa hingga berhasil menundukkan Passokkorang.
Namun konflik di tanah Mandar belum sepenuhnya berakhir.
Setelah ancaman dari Passokkorang mereda, Balanipa kembali menghadapi tekanan dari wilayah pegunungan, khususnya Persekutuan Adat Pitu Ulunna Salu (PUS). Salah satu kekuatan besar yang paling disegani kala itu adalah Lembang Rantebulahan yang dikenal memiliki keberanian tinggi dalam peperangan.
Pada abad ke-17, perang besar pecah antara kerajaan-kerajaan pesisir yang dipimpin Balanipa melawan persekutuan masyarakat pegunungan. Konflik itu melibatkan Lembang Mambi dan Lembang Aralle di pihak Pitu Ulunna Salu melawan kerajaan-kerajaan Pitu Babana Binanga (PBB) di wilayah pantai.
Peperangan berlangsung sengit sebelum akhirnya kedua pihak memilih jalan damai melalui pertemuan para utusan di sebuah sungai. Pertemuan tersebut menjadi simbol perdamaian antara masyarakat pegunungan dan pesisir yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketegangan.
Memasuki tahun 1668, dilakukan pertemuan besar antara tujuh lembang dari hulu sungai dan tujuh kerajaan dari wilayah muara sungai. Dari sinilah mulai dikenal dua identitas besar masyarakat Mandar: Pitu Ulunna Salu untuk wilayah pegunungan dan Pitu Babana Binanga untuk wilayah pesisir.
Identitas itu bukan sekadar pembagian wilayah, tetapi menjadi simbol persaudaraan, keseimbangan, dan kesepakatan hidup bersama di tanah Mandar.
Ratusan tahun kemudian, semangat persatuan itu kembali hidup. Pada tahun 1994, tokoh-tokoh dari Mamuju, Majene, dan Polewali Mamasa berkumpul dalam silaturahmi dan Halal bihalal di Makassar. Pertemuan tersebut melahirkan Forum Sipamanda’ atau Sipamandar, sebuah wadah yang menyatukan gagasan besar masyarakat Mandar.
Dari forum itulah lahir cita-cita besar untuk memisahkan wilayah Mandar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004.
Sejarah Balang Nipa dan Passokkorang pada akhirnya bukan hanya tentang perang dan perseteruan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat Mandar belajar membangun persatuan dari konflik, menjaga adat dari perbedaan, dan melahirkan masa depan dari semangat kebersamaan.
Penulis : Ketua Cabang HMI Manakarra
