Redaksi.co MAMASA : Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa angkat bicara terkait beredarnya informasi dan selebaran di media sosial yang menyeret nama individu serta mencatut atribut organisasi mahasiswa dalam dugaan praktik pemerasan di wilayah Mamasa dan Mamuju.
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, memberikan klarifikasi tegas bahwa sosok yang disebut dalam informasi tersebut, Muhammad Ahyar/Ahyar Anwar, bukan merupakan bagian dari HMI Cabang Mamasa.
“Kami perlu menegaskan secara terbuka kepada publik bahwa informasi yang menyebutkan oknum bersangkutan adalah kader HMI Cabang Mamasa adalah hal yang tidak benar. Oknum yang dimaksud bukan kader, bukan pengurus, dan tidak tercatat dalam keanggotaan kami,” tegas Arifin Djalil.
Menurutnya, klarifikasi tersebut disampaikan untuk mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus menjaga nama baik dan integritas HMI Cabang Mamasa.
Senada, Sekretaris Umum HMI Cabang Mamasa, Roi Darwis, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak memiliki hubungan maupun afiliasi dengan individu ataupun tindakan yang dikaitkan dengan dugaan pemerasan tersebut.
“HMI Cabang Mamasa tidak terafiliasi dalam bentuk apa pun dengan oknum maupun tindakan dugaan pemerasan tersebut,” ujar Roi Darwis.
Ia juga menyayangkan adanya dugaan pencatutan atribut atau identitas gerakan mahasiswa untuk kepentingan pribadi yang, menurutnya, bertentangan dengan hukum dan etika gerakan mahasiswa.
HMI Cabang Mamasa menegaskan bahwa organisasi tidak ingin atribut maupun nama HMI digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, terlebih jika hal tersebut berpotensi merugikan masyarakat sekaligus mencoreng citra organisasi mahasiswa.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, HMI Cabang Mamasa meminta masyarakat agar tidak serta-merta mengaitkan organisasi dengan tindakan individu yang tidak memiliki hubungan keanggotaan maupun struktural dengan HMI Cabang Mamasa.
Pihak HMI Cabang Mamasa juga menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi, marwah organisasi, serta memastikan setiap aktivitas yang mengatasnamakan HMI memiliki dasar organisasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. (ZUL)
