Manokwari, Redaksi.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas organisasi dan memaksimalkan fungsi elektoral partai hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno DPD Partai Golkar Papua Barat, yang menjadi momentum konsolidasi internal sekaligus penegasan arah kebijakan partai pasca Musyawarah Daerah (Musda) 2025.
Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas pengurus sebagai fondasi utama membangun kekuatan politik partai di daerah.
“Golkar Papua Barat harus benar-benar menjadi rumah kuning yang aspiratif dan inspiratif, kuat, solid, serta berintegritas sebagai partai politik modern yang selalu dekat dengan rakyat, sebagaimana spirit ‘Suara Rakyat… Suara Golkar’,” tegasnya.
Target Menang Pileg dan Pilkada
Dalam rapat pleno tersebut, Golkar Papua Barat menetapkan sejumlah target strategis, di antaranya:
1. Memenangkan Pemilu Legislatif DPR RI dengan target dua kursi.
2. Memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tujuh kabupaten.
3. Memenangkan Pemilu Legislatif DPR Provinsi dan DPR Kabupaten.
Untuk mencapai target tersebut, pengurus diminta segera memfasilitasi pelaksanaan Musda, Musyawarah Distrik (Musdis), dan Musyawarah Kampung (Muskam) sebagai bagian dari amanah organisasi dan penguatan struktur berjenjang.
Maksimalkan Fungsi Elektoral dan Kebijakan Publik
Selain konsolidasi struktur, Golkar Papua Barat juga menekankan optimalisasi fungsi kepengurusan dan keanggotaan, baik dalam aspek elektoral maupun kebijakan publik.
Beberapa langkah strategis yang menjadi fokus antara lain:
1. Pemantapan basis pemilih di daerah-daerah strategis melalui penguatan struktur hingga tingkat desa.
2. Selektif dalam merekrut calon legislatif serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan politik yang komprehensif.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan platform digital untuk kampanye, penggalangan suara, serta pemanfaatan data pemilih secara lebih terarah.
4.Penguatan sumber daya di tingkat provinsi hingga kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kampung melalui strategi pemetaan pemilih dan pemberdayaan kader serta relawan.
Perkuat Kelembagaan dan Peran Legislator
Dalam rangka memperkuat eksistensi dan peran partai secara kelembagaan, DPD Golkar Papua Barat juga mendorong pembentukan dan optimalisasi perangkat organisasi pendukung, seperti Dewan Pertimbangan, Badan Advokasi Hukum dan HAM, Badan Saksi Nasional, serta Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbang).
Selain itu, para anggota DPR Provinsi dan DPR Kabupaten dari Partai Golkar diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pengurus partai, khususnya saat pelaksanaan reses, guna membangun sinergi serta memastikan setiap aktivitas terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik.
“Setiap kegiatan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sekaligus membangun citra positif partai, baik secara personal maupun kelembagaan,” ujarnya.
Konsolidasi hingga Akar Rumput
Sebagai pokok poin ketiga, partai menegaskan pentingnya konsolidasi organisasi secara menyeluruh melalui musyawarah partai hingga ke tingkat distrik dan kelurahan/kampung.
Pembentukan kepengurusan, ditegaskan bukan sekadar memenuhi struktur formal, melainkan untuk memastikan eksistensi dan keberlanjutan partai sebagai kekuatan politik yang modern, responsif, dan solutif di Papua Barat.
Rapat pleno tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan organisasi dalam menghadapi agenda politik ke depan, sekaligus memastikan Golkar tetap eksis sebagai kekuatan politik yang memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat Papua Barat.
