Redaksi.co POLMAN : Aroma busuk dugaan gratifikasi menyengat di balik implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Program yang digadang-gadang sebagai wajah kemanusiaan pemerintahan Prabowo Subianto ini justru diduga menjadi “ladang basah” bagi para pemburu rente.
Isu panas mengenai praktik “uang pelicin” kini meledak ke permukaan, menyeret nama-nama besar dan mengungkap skema transaksi gelap di bawah meja.
Dokumen rahasia yang beredar mengungkap kronologi yang menggetarkan, dugaan permintaan upeti hingga Rp50 juta hanya untuk meloloskan verifikasi satu titik dapur. Tak main-main, komunikasi “orang dalam” disebut-sebut digunakan untuk memanipulasi sistem resmi Badan Gizi Nasional.
Aliran dana haram ini dilaporkan mengalir dalam dua gelombang panas:
* Termin I: Rp20 Juta sebagai pembuka jalan.
* Termin II: Rp30 Juta untuk menyegel kesepakatan.
Skandal ini semakin memanas dengan terseretnya seorang oknum anggota DPRD Sulawesi Barat berinisial “R”. Politisi ini dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) atas dugaan pemerasan bermodus “biaya operasional” sebesar Rp50 juta per titik dapur.
Laporan ini bak bola salju yang terus membesar. Meski BK berdalih masih menunggu kelengkapan data, publik sudah mencium bau anyir penyalahgunaan kekuasaan.
Jika terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan kejahatan korupsi yang merampas hak gizi anak-anak bangsa.
”Ini bukan sekadar soal administrasi, ini adalah penghianatan terhadap mandat rakyat! Jika benar ada yang berani memeras di atas piring makan rakyat kecil, pelakunya harus dikuliti secara hukum!” Suara keras sumber internal.
Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Polman tidak tinggal diam melihat program strategis ini “diperkosa” oleh kepentingan pribadi. Melalui komando Nur Hadi Wijaya, JOL meluncurkan serangan terbuka:
Desak Pencopotan: Meminta Badan Gizi Nasional segera memecat Koordinator Regional (Koreg) SPPG Sulawesi Barat yang diduga menjadi aktor intelektual di balik skema suap.
Intervensi Hukum: Mendesak Polda dan Kejati Sulbar segera turun tangan menyisir aliran dana gelap ini sebelum bukti-bukti dilenyapkan.
Bongkar Investigasi: JOL mengungkap kejanggalan masif, dari 48 dapur yang tidak memenuhi standar lingkungan (SLHS & IPAL), hanya 29 yang disuspensi. Mengapa sisanya tetap beroperasi? Ada apa dengan sisanya?
Di tengah ambisi besar negara memperbaiki gizi rakyat, skandal di Polman ini menjadi noda hitam yang memalukan. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum: Apakah mereka akan mengejar para “tikus” ini hingga ke lubangnya, atau membiarkan program mulia ini tenggelam dalam kubangan korupsi?
Siapa lagi yang terlibat? Dan ke mana larinya uang-uang “pelicin” tersebut? Investigasi terus berlanjut. (ZUL)
