Beranda blog Halaman 80

Kepala Dinas TPHP Sulbar Lepas Kontingen ke PENAS XVII Gorontalo, Siap Bawa Inovasi Pertanian untuk Daerah

0

Foto : Istimewa

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) resmi melepas kontingen Sulawesi Barat untuk mengikuti Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.

Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas TPHP Sulbar, Hamdani Hamdi, di lobi Kantor Dinas TPHP Sulbar, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat struktural, pendamping, serta para peserta yang akan mewakili Sulawesi Barat pada ajang nasional tersebut.

Dalam sambutannya, Hamdani menegaskan bahwa keikutsertaan kontingen Sulawesi Barat bukan sekadar menghadiri kegiatan nasional, tetapi menjadi kesempatan strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian sekaligus memperkenalkan potensi pertanian, hortikultura, dan peternakan Sulawesi Barat kepada daerah lain di Indonesia.

Menurutnya, PENAS merupakan forum penting yang mempertemukan petani, nelayan, peternak, penyuluh, serta pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, teknologi, inovasi, dan memperkuat jejaring kemitraan.

PENAS bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga wadah pembelajaran dan pertukaran pengalaman. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap berbagai inovasi yang nantinya dapat diterapkan dalam pengembangan sektor pertanian di Sulawesi Barat,” ujar Hamdani.

Ia menjelaskan, partisipasi Sulawesi Barat dalam PENAS XVII sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hamdani berharap seluruh peserta mampu membawa pulang ilmu, teknologi, dan pengalaman yang dapat diterapkan di daerah serta dibagikan kepada kelompok tani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen untuk menjaga nama baik Sulawesi Barat selama mengikuti kegiatan serta membangun komunikasi yang baik dengan peserta dari berbagai provinsi.

“Jadilah duta Sulawesi Barat yang menunjukkan semangat, dedikasi, dan komitmen dalam membangun sektor pertanian. Bawa pulang pengalaman dan inovasi yang bisa menjadi inspirasi bagi kemajuan pertanian Sulawesi Barat,” pesannya.

Keikutsertaan kontingen Sulawesi Barat dalam PENAS Petani Nelayan XVII diharapkan mampu memperluas jaringan kemitraan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta memperkuat daya saing sektor pertanian daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pertanian yang modern, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Naskah : Dinas TPHP Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
By : Redaksi 

Dukung Asta Cita Poin Ke-6, Kapolres Purwakarta Hadiri Pelatihan PP PABPDSI dan IKAPABPDSI 2026–2032

0

 

PURWAKARTA | Redaksi.co – Kapolres Purwakarta menghadiri kegiatan Pelatihan PP PABPDSI dan IKAPABPDSI Periode 2026–2032 yang dirangkaikan dengan Pengesahan Satuan Tugas Nasional Asta Cita Poin Ke-6, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan desa dan penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.

Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi perangkat desa, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menyukseskan Asta Cita Poin Ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Melalui pelatihan tersebut, para peserta dibekali pemahaman mengenai penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, pengesahan Satuan Tugas Nasional Asta Cita Poin Ke-6 diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mengawal implementasi berbagai program prioritas pemerintah hingga ke tingkat desa.

Kehadiran Kapolres Purwakarta dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri untuk terus mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menciptakan stabilitas keamanan yang menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan desa.

Situasi kamtibmas yang aman dan kondusif diyakini menjadi faktor penting agar program-program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Kasi Humas Polres Purwakarta, IPTU Tini Yutini, mengatakan bahwa Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga hadir sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.

  • “Polres Purwakarta siap bersinergi dengan seluruh unsur pemerintah, organisasi desa, dan masyarakat dalam mengawal implementasi Asta Cita, khususnya poin ke-6. Dengan keamanan yang terjaga serta kolaborasi yang kuat, diharapkan pembangunan dari desa dapat berjalan optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar IPTU Tini Yutini.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan semangat membangun Indonesia dari desa dapat terus diperkuat sehingga mampu menciptakan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju. (*/SK)

Sumber: Sihumas Polres Purwakarta

Perumda TB–UI Berkolaborasi, Sachrudin: Wujudkan Layanan Air Bersih Makin Prima

0

Perumda TB–UI Berkolaborasi, Sachrudin: Wujudkan Layanan Air Bersih Makin Prima

 

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara Perumda Tirta Benteng (TB) dengan Lembaga Sains Terapan (LST) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI).

 

 

 

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, turut menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerja sama antara Perumda Tirta Benteng dan LST FMIPA UI yang berlangsung di Auditorium Perumda Tirta Benteng, Neglasari, Senin (13/07/2026).

 

 

 

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Perumda Tirta Benteng, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga peningkatan profesionalisme pegawai guna menghadirkan pelayanan air bersih yang semakin optimal bagi masyarakat.

 

 

 

Dalam sambutannya, Sachrudin menyampaikan, kolaborasi bersama UI menjadi bagian dari upaya membangun Perumda TB sebagai perusahaan daerah yang semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman.

 

 

 

“Kerja sama ini merupakan wujud kolaborasi pentahelix dengan melibatkan unsur akademisi. Saat ini, masyarakat memiliki harapan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, SDM Perumda Tirta Benteng harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, profesional, dan menghadirkan solusi atas berbagai kebutuhan pelanggan,” ujar Sachrudin.

 

 

 

Ia menegaskan, pelayanan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk terus berinovasi.

 

 

 

“Air bersih merupakan salah satu indikator penting dalam pelayanan publik. Infrastruktur yang baik harus didukung oleh SDM yang berkualitas agar pengelolaannya berjalan maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas,” jelasnya.

 

 

 

Sachrudin, juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan regenerasi SDM dalam tubuh organisasi. Menurutnya, keberlangsungan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kesiapan generasi penerus yang memiliki kemampuan dan profesionalisme.

 

 

 

“Regenerasi merupakan hal yang pasti terjadi. Karena itu, harus dipersiapkan dengan baik melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi,” katanya.

 

 

 

Melalui kerja sama ini, Perumda TB dan LST FMIPA UI akan memperkuat sinergi dalam bidang pengembangan SDM serta menghadirkan pendekatan berbasis keilmuan untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

 

 

 

Sementara itu, Wakil Kepala LST FMIPA UI, Eko Waludi, menyampaikan komitmen UI untuk mendukung Perumda TB dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan perusahaan, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM.

 

 

 

“Kami berharap, kerja sama ini menjadi awal yang baik untuk kolaborasi yang lebih luas. Tidak hanya dalam bidang SDM, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. LST FMIPA UI siap mendukung dan menghadirkan solusi terbaik melalui keahlian yang dimiliki,” ujar Eko.

 

 

 

Dengan adanya kolaborasi tersebut, Jajaran Perumda TB optimis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di Kota Tangerang.

(*/red)

Sachrudin Tinjau MPLS, Pastikan Program Sekolah Swasta Gratis Berjalan Optimal

0

Tinjau MPLS, Sachrudin Pastikan Program Sekolah Swasta Gratis Berjalan Optimal dan Dirasakan Masyarakat

 

 

 

Wali Kota Tangerang H. Sachrudin meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP dan SMK Excellent Benda, salah satu sekolah yang tergabung dalam Program Sekolah Swasta Gratis Pemerintah Kota Tangerang, Senin (13/07).

 

 

 

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang telah merasakan langsung manfaatnya.

 

 

 

Dalam kunjungannya, Sachrudin berkeliling meninjau ruang-ruang kelas, menyapa para peserta didik baru, serta berdialog dengan kepala sekolah, guru, dan para orang tua yang mengantar anaknya pada hari pertama masuk sekolah.

 

 

 

Sejumlah wali murid yang ditemui mengaku bersyukur atas hadirnya Program Sekolah Swasta Gratis. Mereka menilai program tersebut sangat membantu mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

 

 

 

Menanggapi hal tersebut, Sachrudin mengajak seluruh orang tua untuk bersama-sama menyukseskan pendidikan anak melalui kolaborasi yang erat dengan pihak sekolah.

 

 

 

“Bapak dan ibu, ayo kita dukung setiap program yang positif di sekolah. Perkuat kolaborasi antara guru dan orang tua. Pemkot sudah gratiskan sekolahnya, bapak ibu juga sukseskan pendidikan anak-anaknya hingga berprestasi. Saya pun pernah bersekolah swasta,” ujar Sachrudin.

 

 

 

Selain memastikan Program Sekolah Swasta Gratis berjalan dengan baik, Sachrudin juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang turut mendampingi putra-putrinya pada hari pertama sekolah yang menjadi bagian dari program Geralan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS). Menurutnya, kehadiran orang tua menjadi dukungan moral yang penting dalam proses adaptasi anak di lingkungan sekolah.

 

 

 

“Kehadiran bapak dan ibu merupakan bentuk kasih sayang kepada anak. Saya sangat mengapresiasi khususnya kepada bapak yang telah meluangkan waktu sibuknya mengantar ananda ke sekolah. Semoga ini menjadi motivasi untuk anak dan yang lebih penting menguatkan komunikasi dengan pihak sekolah, sehingga terpantau perkembangan dan potensi anak kita,” kata Sachrudin.

 

 

 

Sementara itu, pelaksanaan MPLS di SMP dan SMK Excellent Benda berlangsung tertib dan penuh antusias. Para siswa baru mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dengan didampingi guru serta kakak pendamping.

 

 

 

Pada waktu yang sama, Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono juga meninjau pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 3, SMP Negeri 25, dan SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Selain memberikan motivasi kepada para siswa, Maryono mengingatkan pentingnya peran orang tua sebagai pendamping selama masa adaptasi anak di lingkungan sekolah.

 

 

 

“Semangat terus dan dengarkan semua saran dan arahan dari para guru dan kakak-kakak pengampu, InsyaAllah kelak kalian semua menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta nusa dan bangsa,” pesan Maryono.

 

 

 

Maryono menegaskan, keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga dukungan penuh dari keluarga.

 

 

 

“Peran bapak-ibu sangat penting sebagai support system, agar anak-anak kita dapat beradaptasi dan cepat tune in dengan lingkungan sekolah sehingga dapat belajar dengan nyaman nantinya,” tutup Maryono.

 

 

 

Melalui pemantauan langsung tersebut, Pemerintah Kota Tangerang memastikan pelaksanaan MPLS berlangsung sesuai ketentuan sekaligus memastikan Program Sekolah Swasta Gratis benar-benar memberikan manfaat nyata dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Tangerang.( */red)

Wagub Gelar Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana di Koramil Rantau

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Gubernur Aceh bersama Bupati Aceh Tamiang menggelar pertemuan koordinasi di Kantor Koramil 08/Rantau untuk membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh Tamiang pada Senin, 13/7/2026

Pertemuan itu difokuskan pada percepatan pemulihan berbagai infrastruktur vital yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Selain itu, kedua kepala daerah tersebut juga membahas langkah strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak terkait diminta memperkuat koordinasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penanganan yang cepat, tepat, dan terintegrasi sehingga masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal.

Tak hanya membahas pembangunan fisik, pertemuan itu turut mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan serta merumuskan solusi untuk mempercepat penyelesaian program pemulihan.

Sinergi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dan unsur TNI diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi sehingga infrastruktur publik kembali berfungsi optimal dan roda perekonomian masyarakat segera pulih ****

Dugaan Suap Dapur MBG Guncang DPRD Sulbar, Massa Desak Anggota Gerindra Dipecat

0

Redaksi.co MAMUJU : Gelombang desakan agar dugaan praktik suap dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diusut tuntas mengguncang DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (AMPERA) bersama Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKP Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulbar, Senin (13/7/2026), dengan tuntutan tegas: pecat anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengadaan dapur MBG di daerah pemilihan Polewali Mandar.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan AMPERA, Angriawan, menegaskan pihaknya telah mengantongi bukti yang dinilai cukup untuk menjadi dasar penindakan terhadap anggota legislatif tersebut.

“Ini sungguh ironi. Bukti yang beredar sudah sangat cukup untuk menjadi dasar pemecatan. Ada dugaan transaksi suap menyuap yang nilainya mencapai Rp50 juta. Jika benar, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan mencederai program yang seharusnya berpihak kepada masyarakat,” tegas Angriawan di hadapan massa aksi.

Tak hanya mendesak sanksi etik, massa juga meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan tindak pidana tersebut tanpa pandang bulu.

“Jangan sampai ada kesan anggota DPRD yang diduga terlibat suap memiliki beking sehingga kebal terhadap hukum dan sanksi. Semua harus diproses secara transparan dan profesional,” lanjutnya.

Merespons tuntutan demonstran, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, menemui massa di depan kantor DPRD. Ia menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut saat ini tengah diproses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulbar.

“Proses di Badan Kehormatan sudah berjalan sekitar tiga minggu. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan,” ujar Munandar.

Ia juga membuka ruang dialog dengan mengajak massa mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar Badan Kehormatan serta anggota DPRD yang diduga terlibat dapat hadir memberikan penjelasan secara terbuka dalam forum resmi.

Kami terbuka. Silakan ajukan RDP supaya seluruh persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan,” katanya.

Sementara itu, AMPERA dan FKP Sulbar menegaskan tidak akan menghentikan perjuangan mereka. Mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi secara berkelanjutan apabila dalam waktu dekat tidak ada keputusan tegas dari DPRD Sulbar.

Kami akan terus mengawal kasus ini dan menjadwalkan RDP. Jika tidak ada sanksi tegas berupa pemecatan, kami akan kembali turun ke jalan dengan aksi berjilid-jilid. Dugaan kasus ini telah merusak marwah lembaga perwakilan rakyat dan semakin memperburuk citra program MBG yang belakangan terus diterpa berbagai persoalan,” tegas perwakilan massa aksi.

Hingga berita ini diterbitkan, anggota DPRD yang disebut dalam tuntutan massa belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. (ZUL)

Temuan BPK Rp602 Juta di Sekretariat DPRD Sulbar Disorot, FKP-SULBAR Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan

0

Redaksi.co MAMUJU : Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKP-SULBAR) melontarkan kritik keras atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat terkait pengelolaan anggaran makan dan minum di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp602.928.500 dinilai tidak boleh berhenti pada ranah administrasi, tetapi harus diusut secara hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, kelebihan pembayaran tersebut berasal dari pertanggungjawaban belanja makan dan minum rapat serta jamuan tamu yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Temuan ini memantik sorotan tajam dari FKP-SULBAR yang menilai pengelolaan uang rakyat tidak boleh dilakukan secara serampangan.

Koordinator Lapangan FKP-SULBAR, Zul Bakri, menegaskan bahwa laporan BPK merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran.

“Temuan BPK bukan sekadar catatan administratif yang cukup diselesaikan di atas meja. Jika terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen pertanggungjawaban, atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab wajib diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” tegas Zul Bakri.

FKP-SULBAR menilai ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan transaksi yang sebenarnya merupakan persoalan serius yang berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mulai dari transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pengelolaan keuangan negara wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan setiap penggunaan anggaran didukung bukti yang sah, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.

FKP-SULBAR juga mengingatkan bahwa apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka penanganannya dapat mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meski demikian, penerapan pasal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.

Atas dasar itu, FKP-SULBAR mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak menutup mata terhadap temuan BPK dan segera melakukan telaah serta langkah hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

Selain itu, FKP-SULBAR meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Sekretariat DPRD Sulbar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya bisa dipulihkan melalui keterbukaan, pengembalian kerugian negara apabila memang terbukti terjadi, serta penegakan hukum yang profesional, objektif, dan bebas dari praktik tebang pilih. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kepastian hukum dan seluruh rekomendasi BPK dilaksanakan secara tuntas,” tutup Zul Bakri. (ZUL)

Satresnarkoba Polres Purworejo berhasil membongkar jaringan peredaran sediaan farmasi ilegal 

0

 

polisi mengamankan HBP (18), warga Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo, beserta barang bukti obat keras.

konferensi pers yang digelar  Senin (13/7) siang. Mewakili Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra, Wakapolres Kompol Nana Edi Sugito memimpin langsung jalannya rilis  didampingi Kasat Narkoba AKP Amirudin Zulkarnain dan Kasi Humas AKP Ida Widaastuti.

Kompol Nana menjelaskan bahwa pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran obat-obatan berbahaya yang meresahkan warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba segera bergerak melakukan penyelidikan dengan metode penyamaran (undercover).

 

“Petugas di lapangan mencurigai seorang pria yang tengah nongkrong di pinggir jalan wilayah Kelurahan Purworejo. Saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan singkat, tim menemukan dua plastik klip kecil berisi total 10 butir pil putih berlogo ‘Y’ atau yang biasa dikenal sebagai pil sapi,” ujar Kompol Nana.

 

Dari interogasi awal di lokasi,  bernama Galang tersebut mengaku mendapatkan barang haram itu dari seseorang bernama Bayu. Ia membeli 10 butir pil seharga Rp 50.000 langsung di sebuah rumah milik Ngalimun yang beralamat di Dusun Kayulawang RT 002/RW 002, Kelurahan Mudal, Kecamatan Purworejo. Polisi mencatat tempat kejadian perkara (TKP) penggerebekan utama ini terjadi pada Sabtu, 27 Juni 2026 silam, sekitar pukul 20.30 WIB.

petugas langsung menyambangi rumah tersebut dan berhasil membekuk Bayu. Dalam penggeledahan lanjutan, polisi kembali menemukan satu klip plastik berisi satu butir pil berlogo ‘Y’ serta satu strip obat penenang jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg sebanyak enam butir yang disembunyikan di dalam bungkus rokok merk Mozza.

 

Berdasarkan pengakuan Bayu kepada penyidik, seluruh pasokan obat keras tersebut ia peroleh dari seorang pria berinisial HBP (18). Peredaran ini diduga kuat melibatkan jaringan lokal terputus, di mana nama lain berinisial Rogy, yang beralamat di Dusun Watubelah, Desa Trirejo, Kecamatan Loano,

 

Guna kepentingan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut, para terduga pelaku beserta barang bukti berupa 11 butir pil berlogo ‘Y’, enam butir Trihexyphenidyl, satu unit ponsel Vivo Y12, dan satu bungkus rokok Mozza langsung dibawa ke Mapolres Purworejo.

 

Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini menegaskan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.

 

Sementara itu, Kasi Humas Polres Purworejo AKP Ida Widaastuti mengimbau kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ia menekankan pentingnya peran aktif orang tua dan lingkungan sekitar dalam mengawasi pergaulan remaja agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran hitam narkoba dan obat-obatan ilegal.

 

 

Bhabinkamtibmas Polsek Stabat Gencarkan Sambang, Imbau Warga Waspada Curanmor 10

0

Langkat-redaksi.co

Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Bhabinkamtibmas Polsek Stabat Polres Langkat Polda Sumatera Utara terus mengintensifkan kegiatan sambang dan Door To Door System (DDS) di wilayah binaannya.

Pada Senin (13/7/2026) sekira pukul 12.00 WIB, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kwala Bingai, Kelurahan Sidomulyo dan Desa Banyumas, Aiptu Diswan Samsuri, melaksanakan kegiatan sambang dan tatap muka dengan masyarakat di Jalan Proklamasi Lingkungan VIII Bantenan, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Dalam kegiatan tersebut, Aiptu Diswan Samsuri menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Masyarakat diimbau untuk memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman dan menggunakan kunci pengaman tambahan guna mencegah terjadinya tindak kriminal.

Kapolres Langkat AKBP Hannry PH. Tambunan, S.E., S.I.K. melalui Kapolsek Stabat AKP Zulkarnain S.H, menyampaikan bahwa kegiatan sambang dan DDS merupakan salah satu upaya preventif Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyerap informasi serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas secara langsung kepada warga.

“Melalui kegiatan sambang dan DDS, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat sehingga setiap potensi gangguan Kamtibmas dapat dicegah sejak dini.

Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menghubungi layanan Call Center 110 Polres Langkat apabila membutuhkan bantuan kepolisian,” ujar AKP Zulkarnain.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Langkat.

M.ilyas

Meriah dan Sportif, Turnamen Bola Voli Wonodadi Cup I Resmi Ditutup, Polri Apresiasi Kebersamaan Masyarakat

0

Redaksi.co MATENG : Suasana meriah dan penuh semangat sportivitas mewarnai penutupan Turnamen Bola Voli Wonodadi Cup I yang digelar di Lapangan Bola Voli Tunas Songgon, Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Minggu (12/7/2026). Turnamen yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan bakat olahraga masyarakat tersebut ditutup dalam suasana aman, tertib, dan penuh kebersamaan.

Penutupan turnamen dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Desa Waeputeh, Polsek Topoyo, Polres Mamuju Tengah, Bripda Aldi Harmawan. Kehadirannya menjadi wujud dukungan Polri terhadap berbagai kegiatan positif masyarakat yang tidak hanya mendorong prestasi olahraga, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Sebelum acara penutupan, masyarakat disuguhkan pertandingan final yang berlangsung sengit dan menarik. Kedua tim tampil maksimal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, sehingga pertandingan berjalan kompetitif namun tetap dalam suasana persaudaraan. Antusiasme warga yang memadati arena pertandingan semakin menambah semarak jalannya laga puncak tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas turut menyampaikan apresiasi kepada panitia, pemerintah desa, para atlet, dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga ketertiban selama turnamen berlangsung. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Wonodadi Cup I tidak lepas dari kerja sama dan sinergi seluruh elemen masyarakat yang bersama-sama menciptakan suasana aman dan kondusif.

Selama pelaksanaan turnamen hingga acara penutupan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga dengan baik. Kolaborasi antara panitia penyelenggara, pemerintah desa, tokoh masyarakat, peserta, dan aparat keamanan menjadi kunci sukses terselenggaranya kegiatan tanpa adanya gangguan maupun insiden yang mengganggu jalannya pertandingan.

Turnamen Wonodadi Cup I tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana mempererat tali silaturahmi, membangun solidaritas, serta menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan generasi muda dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Mamuju Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan yang berdampak positif bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergitas antara Polri dan warga dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta persatuan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. (ZUL)