Redaksi.co MAMUJU : Gelombang desakan agar dugaan praktik suap dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diusut tuntas mengguncang DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Aliansi Mahasiswa Pemuda Manakarra (AMPERA) bersama Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKP Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulbar, Senin (13/7/2026), dengan tuntutan tegas: pecat anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengadaan dapur MBG di daerah pemilihan Polewali Mandar.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan AMPERA, Angriawan, menegaskan pihaknya telah mengantongi bukti yang dinilai cukup untuk menjadi dasar penindakan terhadap anggota legislatif tersebut.
“Ini sungguh ironi. Bukti yang beredar sudah sangat cukup untuk menjadi dasar pemecatan. Ada dugaan transaksi suap menyuap yang nilainya mencapai Rp50 juta. Jika benar, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan mencederai program yang seharusnya berpihak kepada masyarakat,” tegas Angriawan di hadapan massa aksi.
Tak hanya mendesak sanksi etik, massa juga meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan tindak pidana tersebut tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai ada kesan anggota DPRD yang diduga terlibat suap memiliki beking sehingga kebal terhadap hukum dan sanksi. Semua harus diproses secara transparan dan profesional,” lanjutnya.
Merespons tuntutan demonstran, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, menemui massa di depan kantor DPRD. Ia menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut saat ini tengah diproses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulbar.
“Proses di Badan Kehormatan sudah berjalan sekitar tiga minggu. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan,” ujar Munandar.
Ia juga membuka ruang dialog dengan mengajak massa mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar Badan Kehormatan serta anggota DPRD yang diduga terlibat dapat hadir memberikan penjelasan secara terbuka dalam forum resmi.
“Kami terbuka. Silakan ajukan RDP supaya seluruh persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan,” katanya.
Sementara itu, AMPERA dan FKP Sulbar menegaskan tidak akan menghentikan perjuangan mereka. Mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi secara berkelanjutan apabila dalam waktu dekat tidak ada keputusan tegas dari DPRD Sulbar.
“Kami akan terus mengawal kasus ini dan menjadwalkan RDP. Jika tidak ada sanksi tegas berupa pemecatan, kami akan kembali turun ke jalan dengan aksi berjilid-jilid. Dugaan kasus ini telah merusak marwah lembaga perwakilan rakyat dan semakin memperburuk citra program MBG yang belakangan terus diterpa berbagai persoalan,” tegas perwakilan massa aksi.
Hingga berita ini diterbitkan, anggota DPRD yang disebut dalam tuntutan massa belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. (ZUL)
