Beranda blog Halaman 8

Bedah Filem Jihad Selfie Densus 88 Perkuat Peran Sekolah Dan Keluarga Cegah Radikalisme Di Kalangan Pelajar

Penulis
AGUS KUSTIADI
-
0

http://(redaksi.co )(20 Agustus )(2026)

Jakarta, 19 Agustus 2026 — Densus 88 AT Polri bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta menggelar kegiatan Bedah Film “Jihad Selfie” dan diskusi interaktif yang diikuti 200 Ketua OSIS, guru, komite sekolah, serta wali murid SMA/MA negeri dan swasta se-Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran sekolah dan keluarga sebagai lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan, perundungan (bullying), propaganda di media sosial, paham radikal, dan Nihilistic Violent Extremism (NVE).

Direktur Pencegahan Densus 88 AT Polri yang diwakili Kasubdit Kontra Ideologi Ditcegah Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Moh Dofir, menegaskan bahwa keluarga dan sekolah memiliki posisi penting dalam menjaga masa depan generasi muda.

“Keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, perhatian, ruang dialog, serta lingkungan yang nyaman dan bebas dari bullying,” ujarnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Adib menekankan pentingnya membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan selaras dengan prinsip kebangsaan.

“Di Kanwil Kementerian Agama tentu mendorong untuk terus terbangunnya pemahaman beragama yang moderat, pemahaman beragama yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang menjunjung tinggi keragaman, perbedaan dan menolak bentuk kekerasan apa pun.”

Dari unsur pendidikan, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ali Mukodas menyampaikan bahwa pencegahan terorisme harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun karakter generasi muda.

“Pencegahan terorisme pada akhirnya bukan hanya tentang mencegah sebuah tindakan kekerasan, melainkan kita sedang membangun generasi yang tidak mudah dipecah oleh perbedaan dan tidak mudah dihasut oleh kebencian.”

Dalam sesi diskusi interaktif, Densus 88 AT Polri melalui Kompol Agus Isnaini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam upaya pencegahan. Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi ekstrem dengan menyasar kelompok remaja.

“Anak diperkenalkan pada konten atau figur bernuansa keluhan, ketidakadilan, atau kebencian—sering lewat game online, forum atau media sosial.”

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI, Ruspita Putri Utami, menekankan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang inklusif sekaligus memperkuat kemampuan deteksi dini.

“Jangan lagi ada eksklusivisme di sekolah. Harus inklusif, benar-benar inklusif, dan yang cukup paling penting adalah kemampuan sekolah melakukan deteksi dini.”

Sementara itu, Spesialis Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho, menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dalam perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi.

“Kita sering memberikan jawaban tidak sistemik, sedangkan masalahnya sistemik. Agar kita bisa berpikir sistemik maka kita perlu berpikir secara komprehensif.”

Melalui pendekatan bedah film dan diskusi interaktif, peserta diajak memahami bagaimana proses paparan ideologi kekerasan dapat terjadi serta pentingnya membangun komunikasi antara anak, orang tua, dan sekolah.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kemampuan deteksi dini di lingkungan pendidikan, serta mendorong terciptanya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun pengaruh ideologi ekstrem.

http://(*Agus kustiadi*20 Agustus 2026*)

*Brimob Polda Metro Jaya Amankan 2 Pemuda Diduga Hendak Tawuran di Lubang Buaya, Celurit Disita*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta ,RRDAKSI.CO— Tim Patroli Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur mengamankan dua pemuda yang diduga hendak tawuran di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Keduanya diamankan saat petugas melakukan patroli pada Kamis (20/8/2026) dini hari.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Bhineka, Kelurahan Lubang Buaya. Saat berpatroli, petugas mendapati sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran. Petugas kemudian melakukan pencegahan dan mengamankan dua orang beserta sejumlah barang bukti.

Dari lokasi, polisi menyita satu senjata tajam jenis celurit, tiga unit sepeda motor, dan tiga telepon seluler. Dua pemuda tersebut kemudian diserahkan ke Polsek Cipayung untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto, mengatakan patroli akan terus ditingkatkan untuk mencegah aksi tawuran dan tindak kriminalitas jalanan. “Kehadiran personel di lapangan merupakan langkah pencegahan agar potensi gangguan keamanan dapat segera diantisipasi sebelum berkembang dan meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak dan remaja, terutama pada malam hingga dini hari. Menurutnya, tawuran dan membawa senjata tajam bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga dapat merugikan masyarakat luas.

“Kami mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya. Jangan biarkan anak-anak terlibat tawuran atau membawa senjata tajam. Mari bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kombes Budi.

Polri mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi aktivitas anak-anak dan remaja, terutama pada malam hingga dini hari. Masyarakat juga diminta tidak membawa senjata tajam atau terlibat dalam aksi tawuran karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Informasi dan bantuan kepolisian dapat disampaikan melalui layanan Polisi 110.

Sikap Resmi DPD LIRA Langsa: Pengawasan Syariat Islam dan Perlindungan Generasi Muda di Aceh

Penulis
MUHAMMAD ICHSAN NIZALI
-
0

LANGSA — Dewan Pengurus Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kota Langsa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Penegasan ini disampaikan seiring dengan sikap resmi organisasi yang menolak keras maraknya aktivitas LGBTQ karena dinilai bertentangan dengan hukum jinayat, nilai adat, dan syariat Islam yang berlaku di bumi Serambi Mekkah.

Ketua DPD LIRA Kota Langsa, Julian Susanto, S.M., menyampaikan bahwa sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan publik, LIRA memandang isu ini bukan sekadar norma sosial, melainkan menyangkut ketahanan keluarga, pendidikan karakter, dan tatanan kesehatan masyarakat.

“Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, kita tentu harus menjaga nilai-nilai agama, adat, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, saya menolak perkembangan LGBTQ di Aceh apabila aktivitas tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Julian.

Ia menambahkan bahwa peran keluarga, dayah, sekolah, dan ulama sangat krusial dalam melakukan pembinaan sejak dini. Langkah pencegahan melalui pendidikan karakter dan pengawasan pergaulan dinilai jauh lebih efektif daripada penanganan setelah dampak sosial meluas.

Terkait dengan adanya isu-isu pelanggaran hukum di lapangan maupun dugaan keterlibatan oknum tertentu, DPD LIRA Kota Langsa mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dan transparan.

“Jika benar ada pejabat atau siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus-kasus yang muncul harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius,” tegasnya.

Meski bersikap tegas, LIRA Kota Langsa mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi melakukan aksi persekusi, kekerasan, atau tindakan main hakim sendiri. Seluruh tindakan penegakan aturan harus diserahkan penuh kepada lembaga dan aparat penegak hukum yang berwenang demi menjaga kondusivitas daerah.

DPD LIRA Kota Langsa juga mendorong Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk duduk bersama para akademisi, ulama, dan tokoh masyarakat guna merumuskan kajian serta kebijakan strategis demi melindungi generasi muda Aceh secara berkelanjutan.

 

Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Berharap Rakercab DPC GRIB Jaya Kota Bekasi b

Penulis
FORIR BRONSON
-
0
oplus_0

 

Kota Bekasi, – Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabryel Alexander, E., secara resmi membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC GRIB Jaya Kota Bekasi Tahun 2026, Kamis, 20 Agustus 2026.

Rakercab tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran DPC GRIB Jaya Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan sekaligus menyusun agenda dan program organisasi ke depan agar semakin terarah, solid, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gabryel menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan jajaran pengurus DPC GRIB Jaya Kota Bekasi yang mampu mempersiapkan Rakercab dalam waktu yang relatif singkat.

“Jangka waktunya memang sangat mepet, tidak sampai satu bulan, bahkan hanya beberapa minggu. Tetapi hasil persiapannya luar biasa. Saya melihat Kota Bekasi menjadi salah satu DPC yang mampu mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik,” ujar Gabryel.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, pengurus DPC, para Ketua PAC, serta seluruh peserta Rakercab yang telah hadir dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut.

Menurut Gabryel, pelaksanaan rapat kerja merupakan bagian penting dari tanggung jawab organisasi di tingkat kabupaten/kota. Rapat kerja tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk mengevaluasi program yang telah berjalan serta menentukan program kerja yang akan dilaksanakan.

“Rapat kerja ini bukan hanya untuk berkumpul. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada pimpinan dan kepada seluruh jajaran di bawah kita. Kita mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dan menyusun program apa yang akan kita kerjakan ke depan,” tegasnya.

Gabryel berharap hasil Rakercab DPC GRIB Jaya Kota Bekasi dapat memberikan masukan bagi DPD GRIB Jaya Jawa Barat dalam menyusun program kerja yang lebih besar. Ia menyebut rangkaian Rakercab tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menuju Rapat Kerja GRIB Jaya tingkat Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Pelabuhan Ratu pada 29–30 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tingkat Jawa Barat tersebut nantinya akan menjadi agenda rutin dengan tuan rumah yang bergantian. Setelah Bandung Raya menjadi tuan rumah pada 2027, Kota Bekasi bersama Kabupaten Bekasi direncanakan menjadi tuan rumah pada 2028.

“Ini menjadi bagian dari kebersamaan. Semua daerah nantinya mempunyai kesempatan menjadi tuan rumah dan menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menjalankan roda organisasi,” katanya.

GRIB Jaya Dorong Kegiatan Olahraga, Sosial dan Budaya

Dalam kesempatan tersebut, Gabryel juga memaparkan berbagai kegiatan positif yang telah dan akan terus dikembangkan oleh GRIB Jaya Jawa Barat. Selain kegiatan organisasi, GRIB Jaya disebut aktif mendorong kegiatan olahraga, sosial, keagamaan, seni dan budaya.

Salah satunya adalah festival seni budaya bagi penyandang disabilitas yang menjadi agenda rutin. Gabriel mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada tingkat Jawa Barat, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan berskala nasional hingga internasional.

“Setiap 5 Desember kita juga mempunyai kegiatan festival seni budaya disabilitas. Tahun ini tingkatnya nasional. Insyaallah tahun depan kita berharap dapat menggelarnya dengan skala internasional,” ungkapnya.

Gabryel juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh DPC GRIB Jaya di Jawa Barat yang selama ini telah bekerja keras sehingga DPD GRIB Jaya Jawa Barat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu DPD terbaik.

Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas organisasi dan menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kerja kita harus bermanfaat. Khususnya bagi masyarakat Kota Bekasi, umumnya bagi masyarakat Jawa Barat, dan seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sukses Gelar Kegiatan Olahraga Berskala Internasional

Gabryel turut menyinggung keberhasilan GRIB Jaya dalam menyelenggarakan sejumlah kegiatan olahraga berskala internasional. Salah satunya kegiatan binaraga yang melibatkan peserta dari berbagai negara.

Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa organisasi masyarakat juga dapat mengambil peran dalam menyelenggarakan kegiatan positif yang mampu mengangkat nama daerah dan Indonesia.

“Alhamdulillah kita sudah mampu menyelenggarakan kegiatan internasional. Ada sembilan negara yang hadir dan berpartisipasi. Ini menunjukkan bahwa GRIB Jaya mampu membuat kegiatan positif yang berskala internasional,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa ke depan GRIB Jaya akan terus mengembangkan kegiatan olahraga, sosial, keagamaan dan kebudayaan sebagai bagian dari kontribusi organisasi kepada masyarakat.

Tidak Takut Kritik, GRIB Jaya Diminta Terus Bekerja Positif

Dalam sambutannya, Gabryel juga mengingatkan seluruh kader dan pengurus GRIB Jaya agar tidak mudah terpengaruh oleh kritik maupun berbagai komentar negatif di media sosial.

Ia mengatakan, organisasi harus tetap fokus menjalankan kegiatan yang positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau kita benar, jangan takut. Jangan sampai hujatan di media sosial membuat kita lemah atau baper. Yang baik kita jadikan motivasi, yang buruk juga kita jadikan motivasi untuk terus melakukan kebaikan,” tegasnya.

Gabryel menambahkan, GRIB Jaya harus membuktikan keberadaan organisasi melalui kerja nyata di tengah masyarakat.

“Kita mungkin menjadi tokoh antagonis di dunia maya, tetapi kita harus menjadi tokoh protagonis di dunia nyata. Caranya adalah dengan terus bekerja, melakukan kebaikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.

*Sampaikan Salam Ketua Umum*

Pada kesempatan tersebut, Gabryel juga menyampaikan salam dari Ketua Umum GRIB Jaya yang berhalangan hadir karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Malaysia.

Menurut Gabryel, Ketua Umum menitipkan pesan agar Rakercab DPC GRIB Jaya Kota Bekasi menjadi awal untuk memperkuat organisasi serta melahirkan program-program yang baik dan bermanfaat.

“Beliau menyampaikan selamat melaksanakan Rakercab. Jadikan Rakercab ini sebagai awal untuk melakukan hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik dan menyusun program-program yang baik untuk Kota Bekasi,” tutur Gabriel.

Rakercab DPC GRIB Jaya Kota Bekasi Resmi Dibuka

Mengakhiri sambutannya, Gabryel Alexander, E., secara resmi membuka Rakercab DPC GRIB Jaya Kota Bekasi Tahun 2026.

“Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, Rapat Kerja Cabang DPC GRIB Jaya Kota Bekasi Tahun 2026 resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Gabriel.

Dengan dibukanya Rakercab tersebut, seluruh jajaran DPC GRIB Jaya Kota Bekasi diharapkan mampu menghasilkan rumusan program kerja yang realistis, terukur dan dapat direalisasikan, sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi agar semakin solid dan hadir memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Bekasi.

Red Irwan Hasiholan

Bareskrim Ungkap Tiga Kasus PPA PPO Tangani Kekerasan Seksual Hingga TPPO Pengantin Pesanan

Penulis
AGUS KUSTIADI
-
0

http://( redaksi.co)(20 Agustus )(2026)

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Perempuan, Anak, dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri sekaligus komitmen untuk memastikan tindak pidana terhadap perempuan, anak, kelompok rentan, maupun TPPO ditangani secara profesional dan tegas.

“Tidak ada toleransi terhadap kekerasan, terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapapun pelakunya, apapun latar belakangnya. Semua perkara ini yang masih dalam proses, kami proses tetap dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tentu melalui proses peradilan,” kata Nurul dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Kasus pertama yang diungkap merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang ditangani Subdit Perempuan. Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/101-3/III/2026/SPKT Bareskrim Polri tanggal 3 Maret 2026 dengan tersangka berinisial HB, yang merupakan pelatih pada periode 2022 hingga 2024 dan Kepala Pelatih Pelatnas Federasi Panjat Tebing Indonesia pada 2025.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, serta beberapa negara saat pertandingan internasional dan berlangsung berulang sejak 2022 hingga Desember 2025. Tersangka dijerat Pasal 6 huruf C dan Pasal 15 angka 1 huruf C dan E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 18 saksi dan lima ahli, yang terdiri atas dua ahli visum et repertum, satu ahli psychiatricum, satu ahli pidana, dan satu ahli TPKS. Penyidik juga mengamankan bukti surat, bukti elektronik berupa percakapan, serta keterangan tersangka.

Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada 7 Juli 2026. Selanjutnya, pada 13 Juli 2026 telah dilakukan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Kasus kedua merupakan dugaan kekerasan seksual terhadap lima korban laki-laki, terdiri dari empat anak dan satu orang dewasa, yang dilakukan tersangka berinisial SAM, seorang tokoh agama berusia 39 tahun.

Perkara tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/586-11/XI/2025/SPKT Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025. Peristiwa terjadi di Purbalingga, Sukabumi, Bandung, Jakarta, dan Mesir sejak 2017 hingga 2025.

Nurul menjelaskan, tersangka diduga memanfaatkan pengaruhnya sebagai tokoh agama dan guru ngaji untuk melakukan kekerasan seksual terhadap para korban. Tersangka juga memberikan iming-iming kepada korban berupa fasilitas untuk kuliah atau sekolah di Mesir.

“Tersangka yang mengklaim dirinya sebagai tokoh agama dan guru ngaji para korban, menggunakan pengaruhnya untuk melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan kepada para korban dengan memberikan iming-iming kepada korban untuk difasilitasi melaksanakan kuliah di Mesir,” ujar Nurul.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan SAM sebagai tersangka pada April 2026. Karena tersangka diketahui sudah tidak berada di Indonesia, penyidik menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan mengajukan red notice melalui Interpol.

Red notice terhadap tersangka telah diterbitkan pada 9 Juli 2026. Polri selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait di Mesir, Baintelkam Polri, dan Interpol untuk mengetahui keberadaan serta mengupayakan pemulangan tersangka ke Indonesia.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Faisal Febrianto mengatakan proses tersebut ditempuh melalui mekanisme Interpol lantaran Indonesia dan Mesir belum memiliki perjanjian ekstradisi.

“Sampai saat ini, untuk terkait ekstradisi, kami masih melakukan kerja sama Interpol karena negara kita tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Mesir. Jadi, kami memilih jalur Interpol untuk melakukan pemulangan terhadap tersangka,” kata Faisal.

Kasus ketiga yang diungkap merupakan TPPO dengan modus pengantin pesanan warga negara Indonesia (WNI) untuk warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Perkara tersebut ditangani Subdit TPPO berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/32/I/2025/SPKT Bareskrim Polri tanggal 17 Januari 2025.

Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan dua tersangka, yakni CA, perempuan berusia 25 tahun yang berperan sebagai perekrut korban, dan CU, laki-laki berusia 59 tahun yang berperan sebagai penerjemah bahasa Mandarin sekaligus penghubung antara calon suami dengan korban.

CA diketahui memperkenalkan korban kepada calon suami warga negara Tiongkok, membantu pemalsuan dokumen, serta mengurus dokumen pemberangkatan korban ke Tiongkok. Dari perannya tersebut, CA memperoleh keuntungan Rp20 juta. Sementara CU memperoleh keuntungan Rp5 juta.

Modus yang digunakan yakni menawarkan kehidupan lebih layak apabila korban bersedia menikah dengan warga negara Tiongkok. Korban dijanjikan uang Rp25 juta setelah pernikahan dan uang Rp10 juta setiap bulan ketika berada di Tiongkok. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi.

Setelah berada di Tiongkok, korban justru mengalami kekerasan fisik oleh suaminya dan harus bekerja sebagai pekerja rumah tangga untuk keluarga suaminya yang berjumlah sekitar 10 orang.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan modus pengantin pesanan dilakukan dengan merekrut perempuan menggunakan iming-iming pernikahan dengan WNA dan kehidupan yang lebih baik.

“Namun, nanti sampai di negara tujuan, apa yang diiming-iming itu tidak diberikan. Perempuan-perempuan yang menikah ini akan diperlakukan di sana seperti pembantu. Jadi, dia mengerjakan pekerjaan sehari-hari, namun uangnya tidak diberikan untuk bulanannya,” ujar Yolanda.

Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain delapan paspor asli perempuan WNI, delapan fotokopi KTP WNA yang dinikahkan dengan WNA Tiongkok, empat telepon seluler, tiga kartu ATM, dua buku tabungan, serta buku catatan nikah palsu.

Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum dan tersangka beserta barang bukti telah diserahkan dalam tahap II.

Nurul menegaskan penanganan perkara perempuan, anak, kelompok rentan, dan TPPO akan terus diperkuat, termasuk melalui kerja sama lintas negara. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan dan pemulihan korban.

“Kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi seksual, termasuk yang terjadi di ranah daring, perdagangan orang, maupun penyelundupan manusia dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap korban. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius, cepat, profesional, dan berpihak pada perlindungan korban,” tegas Nurul.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan, pernikahan, pendidikan, maupun kehidupan yang lebih baik apabila terdapat indikasi eksploitasi, penipuan, atau pemberangkatan melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.

“Khusus bagi korban perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya, kami ingin menyampaikan pesan bahwa Anda tidak sendiri. Polri hadir untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan memastikan proses hukum tetap berjalan,” kata Nurul.

Polri juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan kekerasan maupun TPPO. Dittipid PPA-PPO turut menjalankan program Rise and Speak sejak 2025 sebagai upaya membangun keberanian masyarakat untuk berbicara dan melaporkan kekerasan.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi Adrimulan Chaniago menegaskan masyarakat tidak boleh diam ketika mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Program Rise and Speak yang telah dicanangkan dan digaungkan sejak tahun 2025 ini mohon terus kita gaungkan dan budayakan. Mari kita bersama-sama membangun keberanian untuk tidak diam, khususnya dalam mencegah dan mengungkap kejahatan, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya,” ujar Erdi.

Melalui penegakan hukum dan upaya pencegahan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan sekaligus memutus mata rantai kekerasan, eksploitasi, serta TPPO.

“Pada akhirnya, penegakan hukum bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan rasa aman korban, memberikan kepastian hukum, mencegah terulangnya kejahatan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” pungkas Nurul.

http://(Agus kustiadi )(20 Agustus )(2026)

PELATARAN Jakarta Pusat Hadir di Akhir Pekan, Layanan Pertanahan Tetap Bergerak untuk Masyarakat

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

JAKARTA, Redaksi.co — Pelayanan publik di bidang pertanahan terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN).

Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, PELATARAN kembali digelar mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Kehadiran layanan akhir pekan ini menjadi salah satu upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus kebutuhan pelayanan pertanahan pada hari kerja.

Program tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Antusiasme masyarakat yang memanfaatkan layanan pada Sabtu tersebut mendapat apresiasi,Di sisi lain para petugas juga mendapat penghargaan atas komitmennya tetap memberikan pelayanan terbaik meski berada di luar hari kerja reguler.

PELATARAN tidak sekadar membuka loket pelayanan pada akhir pekan,Program ini menjadi bagian dari semangat menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, terpercaya, modern, dan berorientasi kepada masyarakat.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat pun mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan PELATARAN pada kesempatan berikutnya.

“Pelayanan Tak Kenal Libur, Masyarakat Tetap Jadi Prioritas” menjadi gambaran kuat dari semangat pelayanan pertanahan di Jakarta Pusat yang terus bergerak memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Bupati di Wakili Plt.Sekda Dr.Kurdi Pimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mal Pelayanan Terpadu (MPP)

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di aula MPP setempat, Rabu, 19/8/2026

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Aceh Barat.

​Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, S.T., M.T., M.H.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala DPMPTSP Aceh Barat, Irfan Murdani, S.STP., M.Sc., jajaran pejabat terkait, serta para perwakilan instansi vertikal dan daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu di gedung MPP.

​Dalam arahannya, Plt. Sekda Aceh Barat, Dr. Kurdi, menyampaikan pesan mendalam dari Bupati Tarmizi mengenai pentingnya optimalisasi pemanfaatan media digital dalam dunia pelayanan publik modern.

Pemkab Aceh Barat menginstruksikan seluruh jajaran dan unit layanan untuk memperkuat publikasi serta memaksimalkan penggunaan media sosial dalam memperkenalkan berbagai layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik.

​Langkah ini dinilai sangat krusial agar masyarakat luas dapat mengetahui secara transparan dan detail berbagai jenis layanan, persyaratan, hingga prosedur kemudahan yang telah disiapkan di Mal Pelayanan Publik Aceh Barat.

​Melalui rakor dan evaluasi berkala ini, Pemkab Aceh Barat berkomitmen untuk terus membenahi sarana, prasarana, serta integrasi sistem pelayanan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat ****

Rawan Kecelakaan di Malam Hari, Warga Minta Dinas Perkim Pasang Lampu Jalan,Sering Kecelakaan Akibat Gelap

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Tokoh Masyarakat sekaligus Kepala dusun (Kadus) Raja Aceh Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Aceh Barat untuk memasang lampu penerangan jalan di wilayah tersebut,ini di sebabkan jika malam hari gelap gulita sehingga di khawatirkan membahayakan keselamatan warga yang melintas.

Zaini selaku Kepala Dusun setempat menyampaikan bahwa minimnya penerangan jalan dapat di lihat mulai sejak turunan jembatan menuju jalan Raja Aceh menuju Leuhan membuat warga diselimuti kekhawatiran saat melintasi di malam hari meskipun satu dua ada terlihat lampu,namun dengan jarak tempuhnya jauh jumlah tersebut terasa sangat tidak memadai sehingga tidak cukup untuk menerangi sepanjang jalan yang di lewat saat malam.

” Saya selaku warga berharap pihak dinas perkim dapat melihat langsung kelokasi saat malam hari sehingga tahu kondisi riil,ada satu dua lampu tiang,namun tidak cukup menerangi ,masih sangat gelap dan karena itu saya selaku yang di tua kan di dusun Raja Aceh ini meminta kepada pihak
terkait untuk memasang lampu di tiang tiang yang ada di wilayah dusun kami ” ujar Zaini kepada media ini Rabu 19/8/2026 malam

Zaini juga mengatakan, kondisi gelap ini saat di lintasi sering muncul binatang melata seperti ular sehingga di khawatirkan akan memakan korban jatuh dari kendaraan akibat dari munculnya binatang melata tersebut.

” Dalam satu tahun terakhir ada dua orang yang terjatuh dari kendaraan ketika kemunculan binatang melata itu sehingga luka luka, belum lagi ternak kerbau atau sapi,karena itu selaku warga saya minta kepada Dinas Perkim yang membidangi masalah lampu jalan untuk merespon permintaan kami selaku warga di dusun raja Aceh ” Ujar Zaini.

Warga lain yang di temui di seputaran jalan Dusun Raja Aceh menyampaikan hal yang serupa, mereka berpendapat pihak dinas yang membidangi masalah penerangan lampu jalan seharusnya lebih peka terhadap kondisi gelap yang di rasakan warga, kondisi ini juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para pengguna jalan yang melintas di malam hari.

” Permintaan kami agar dipasang penerangan jalan tidaklah berlebihan,ini kami minta semata mata demi kepentingan dan keamanan bersama,bukan kepentingan pribadi kami ” ujar salah seorang warga

Keluhan warga dusun raja Aceh yang ingin penerangan lampu di pasang di jalan tersebut, Camat Kecamatan Johan Pahlawan,Fariani.S.Ag MA ketika di kompirmasi masalah ini,menyarankan agar warga membuat surat permohonan kepada Dinas Perkim yang di tujukan kepadanya untuk di keluarkan rekomendasi dan di kirimkan ke Dinas Perkim.

” Buat permohonan ke dinas terkait dengan melampirkan foto copy KTP warga seputaran jalan sekurang kurangnya 10 lembar,buat gambar sket jalan yang akan di mintai pengadaan lampu,bawa ke saya untuk di buatkan rekomendasi, setelah itu kirim permohonan ke Dinas Perkim” Ujar Camat Johan Pahlawan

Ketika media ini menghubungi Kepala Dinas Perkim Aceh Barat, Mudasir,via Telepon seluler maupun pesan WhatsApp, namun yang bersangkutan tidak mengangkat atau membalas pesan meskipun terpantau online sehingga upaya untuk mendapat tanggapannya terkait permintaan warga belum terlaksana.

Dari pantauan malam hari di lokasi,jalan mulai turun dari jembatan menuju ke arah Leuhan memang gelap yang cuma di terangi oleh cahaya lampu dari rumah rumah warga, sehingga permintaan warga dinilai sangat wajar dan sepatutnya segera mendapatkan perhatian khusus untuk di penuhi oleh yang berwenang demi untuk menjamin keamanan serta kenyamanan warga saat melintasi jalan tersebut pada malam hari ****

Wujud Nyata Partisipasi BUMD, Karyawan Perumda Tirta Mountala Padati Upacara HUT RI ke-81

Penulis
MUHAMMAD ICHSAN NIZALI
-
0

​KABUPATEN ACEH BESAR – Semarak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Besar diwarnai oleh aksi partisipasi aktif dan antusiasme tinggi dari jajaran BUMD daerah. Ratusan karyawan dan karyawati Perumda Tirta Mountala tampak memadati Lapangan Bungong Jeumpa, Kota Jantho, untuk mengikuti upacara bendera yang berlangsung khidmat.

​Kehadiran jajaran perusahaan dalam jumlah besar ini dipimpin langsung oleh jajaran manajemen puncak, yaitu Plt. Direktur Utama Ir. Yusmadi, M.M., Direktur Umum Devid Zainal, S.E., serta Direktur Teknik Ir. Salman, S.T., M.T.

​Partisipasi penuh jajaran direksi hingga staf lapangan ini menjadi bukti nyata komitmen Perumda Tirta Mountala untuk selalu hadir dan berperan aktif dalam setiap agenda besar daerah, sekaligus memperkuat rasa nasionalisme di lingkungan kerja.

​Plt. Direktur Utama Perumda Tirta Mountala, Ir. Yusmadi, M.M., mengapresiasi tinggi semangat dan kehadiran para pegawainya yang dinilai melampaui sekadar pemenuhan kewajiban seremonial.

​”Partisipasi aktif seluruh karyawan hari ini adalah cerminan dari semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap bangsa. Kami ingin menunjukkan bahwa insan Perumda Tirta Mountala tidak hanya sigap dalam pelayanan teknis air bersih, tetapi juga berada di barisan terdepan dalam merawat nilai-nilai kebangsaan,” tegas Yusmadi usai upacara.

​Upacara peringatan hari kemerdekaan di pusat ibu kota Aceh Besar tersebut turut diikuti oleh unsur Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), jajaran TNI/Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Kehadiran kompak jajaran Perumda Tirta Mountala berhasil menegaskan peran strategis BUMD sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika dan pembangunan Kabupaten Aceh Besar.

POLRES PURWOREJO MENGAPRESIASI & MENDUKUNG GERAK CEPAT UNTUK ANAK PENDERITA KELAINAN KAKI BAWAN LAHIR CTEV

Penulis
RICO SETIADI
-
0

PURWOREJO — Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Purworejo bergerak cepat merespons misi kemanusiaan untuk anak-anak penderita kelainan kaki bawaan lahir (Congenital Talipes Equinovarus atau CTEV). Langkah taktis ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi “Kabupaten Purworejo Peduli CTEV” yang dihelat di Auditorium Tribrata Polres Purworejo, Rabu (19/8) sore.

Kegiatan strategis tersebut dipimpin oleh Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra yangdiwakili oleh Wakapolres Purworejo, Kompol Nana Edi Sugito, mewakili . Forum ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres, mulai dari Kasidokes beserta anggota, Kasat Binmas, KBO Satbinmas, Kanit Bhabinkamtibmas, hingga seluruh Bhabinkamtibmas dari polsek jajaran.

Tak hanya internal kepolisian, acara ini juga menggandeng lintas instansi eksternal yang krusial. Tampak hadir Direktur RSUD dr. Tjitrowardojo, Direktur RS PKU Muhammadiyah Kutoarjo, Direktur RS Aisyiyah Purworejo, serta Koordinator Bidan Puskesmas se-Kabupaten Purworejo.

Dalam arahannya, Kompol Nana Edi Sugito menegaskan pentingnya peran aktif para Bhabinkamtibmas untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Instruksi ini selaras dengan arahan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, agar anak-anak yang lahir dengan kondisi CTEV bisa segera terdeteksi dan memperoleh penanganan sedini mungkin. Langkah cepat ini dinilai krusial guna mencegah risiko kecacatan permanen pada anak.

“Seluruh Bhabinkamtibmas di Purworejo menjadi ujung tombak dalam membantu menemukan anak-anak yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir,” tegas Kompol Nana Edi Sugito di hadapan para peserta sosialisasi.

Dipilihnya Bhabinkamtibmas ini bukan tanpa alasan, jaringan Bhabinkamtibmas yang mengakar kuat dan menjangkau masyarakat hingga tingkat RT, RW, dan dusun dinilai paling efektif untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh. Pola penelusuran ini sendiri mengadopsi kesuksesan pengalaman Polda Jateng saat menjalankan program pencarian penderita tuberkulosis (TBC) beberapa waktu lalu.

Program “Peduli CTEV” tidak berjalan sendiri. Polri membangun sinergi kuat bersama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta fasilitas layanan kesehatan di daerah.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, ruang lingkup penanganan dirancang secara komprehensif. Mulai dari tahap deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas di tingkat akar rumput, pemberian edukasi kepada keluarga pasien, pendampingan psikososial dan moril, hingga membantu menghubungkan pasien dengan fasilitas layanan medis penanganan CTEV yang tersedia.

Dengan digulirkannya program ini, Polres Purworejo optimistis angka penanganan kasus kaki bengkok bawaan lahir di daerah dapat ditekan secara signifikan, memberikan harapan baru bagi masa depan anak-anak di Kabupaten Purworejo agar dapat tumbuh dan berjalan dengan normal.

1...789...668Halaman 8 dari 668