Redaksi.co | Palembang – Pemerhati Situasi Terkini (PST) sambangi Kejati Sumsel untuk melaporankan dan sekaligus membuat pengaduan terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana BOS Tahun 2022 – 2023 di 5 (Lima) SMA di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, adapun 5 (Lima) SMA yang di Laporkan oleh PST di antaranya SMA Negeri 02 Muara Enim, SMA Negeri O1 Kelakar, SMA N 01 Lubai Ulu, SMA Negeri 01 Lawang Kidul dan SMA Negeri 01 Unggulan Muara Enim , Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) DIAN HS di dampingi oleh Seketaris PST ARNOTO SAFUTRA usai membuat pengaduan sekaligus melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bos tahun 2022 – tahun 2023 di lingkungan SMA Negeri 02 Muara Enim, SMA Negeri O1 Kelakar, SMA N 01 Lubai Ulu, SMA Negeri 01 Lawang Kidul dan SMA Negeri 01 Unggulan Muara Enim , Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ke Kejati Sumsel melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Kejati Sumsel, Kamis (17/10/24).

Ketua PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) DIAN HS mengatakan,” PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) adalah Organisasi Pemuda yang peduli akan Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat, dimana tugasnya adalah sebagai Agent Of Change, Control Sosial, dan merupakan Organisasi yang peduli akan isu-isu sosial dan Korupsi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Serta berperan ikut andil dalam menyuarakan.Aspirasi-aspirasi rakyat dan peduli akan tata kelola Pemerintahan yang Demokratis,”ujarnya

Kami sebagai lembaga penggerak, mengajak kepada seluruh komponen yang tergabung, baik Masyarakat, LSM, Pemuda, Mahasiswa, dan Aktivis Provinsi Sumatera selatan untuk berperan dalam mengawasi Roda-roda pemerintahan yang merujuk pada, Undang-undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan ini, kami yang tergabung dalam PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) menyampaikan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sehubungan dengan adanya indikasi Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan yang mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pada realisasi penggunaan Dana BOS tahun 2022-tahun 2023 di Lingkungan SMA Negeri 02 Muara Enim, dengan Total anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.126.500.000,00;- dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.131.000.000,00;-, di Lingkungan SMA Negeri 01 Kelakar dengan total anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp.574.500.000,- dan tahun 2023 adalah sebesar Rp.531.000.000,- di lingkungan SMA Negeri 01 Lubai Ulu, dengan total anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp.966.000.00,- dan tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.027.500.000,- di Lingkungan SMA Negeri 01 Lawang Kidul dengan total anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.023.000.000,00,-dan tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.006.500.000,00,- serta di lingkungan SMA Negeri 01 unggulan Muara Enim dengan total anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.225.500.000,00,- dan tahun 2023 sebesar Rp.1.339.500.000,00,-

Berdasarkan informasi dari beberapa Oknum Guru dilingkungan SMA Negeri 02 Muara Enim, SMA Negeri O1 Kelakar, SMA N 01 Lubai Ulu, SMA Negeri 01 Lawang Kidul dan SMA Negeri 01 Unggulan Muara Enim serta hasil penelitian team Badan Kajian dan Penelitian PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) bahwa pada realisasi penggunaan Dana BOS Tahun 2022 – Tahun 2023 tersebut, ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang terindikasi mengarah pada dugaan KKN, sebagaimana dimaksud diatas yang diduga tidak wajar dan patut diduga berpotensi terjadinya indikasi KKN, sebab dalam beberapa laporan atas kertas tersebut diduga terdapat beberapa realisasi yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

“Hal tersebut diperjelas dengan kesaksian dari beberapa Oknum Guru yang menjelaskan bahwa realisasi penggunaan Dana BOS tersebut tidak Transparan dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, bahkan anggaran dan realisasi Dana BOS tersebut hanya diketahui oleh Oknum Kepala Sekolah dan Bendaharanya saja,”tambahnya.

Atas dugaan permasalahan tersebut, kami sebagai lembaga kontrol sosial mengajak kepada seluruh komponen yang tergabung, baik Masyarakat, LSM, Pemuda, Mahasiswa, dan Aktivis Provinsi Sumatera Selatan untuk berperan dalam mengawasi roda-roda pemerintahan, demi terciptanya Implementasi Pendidikan Anti Korupai dan memandang perlu untuk melakukan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, dengan tuntutan:

1.Mendukung Penuh Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Khususnya pada realisasi penggunaan Dana BOS Tahun 2022 & Tahun 2023.

2.Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui jajaranya untuk mengusut tuntas serta untuk dilakukan tela’ah dan penyelidikan terkait indikasi penyimpangan di 5 (Lima) SMA Negeri di Kabupaten Muara Enim pada realisasi penggunaan dana BOS Tahun 2022 – Tahun 2023, terutama pada realisasi yang kami anggap janggal dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya rincian terlampir.

3.Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera memanggil ke-5 (lima) Kepala SMA Negeri di Kabupaten Muara Enim yang kami Laporkan serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penggunaan Dana BOS Tahun 2022 – Tahun 2023, untuk diperiksa, dimintai keterangannya serta untuk dimintai data-data realisasi yang telah dilaksanakan untuk disesuaikan dengan fakta dilapangan, serta untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

4.Sebagai kontrol sosial kami akan mengawal permasalahan ini sampai tuntas.

Dan,”apabila Laporan kami tidak segera di tindaklanjuti, oleh Kejati Sumsel, maka dalam waktu dekat kami pastikan, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kejati Sumsel,”pungkasnya.

Warta In | Palembang – Pemerhati Situasi Terkini (PST) sambangi Kejati Sumsel untuk melaporankan dan sekaligus membuat pengaduan terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana BOS Tahun 2022 – 2023 di 5 (Lima) SMA di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, adapun 5 (Lima) SMA yang di Laporkan oleh PST di antaranya SMA Negeri 02 Muara Enim, SMA Negeri O1 Kelakar, SMA N 01 Lubai Ulu, SMA Negeri 01 Lawang Kidul dan SMA Negeri 01 Unggulan Muara Enim , Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) DIAN HS di dampingi oleh Seketaris PST ARNOTO SAFUTRA usai membuat pengaduan sekaligus melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bos tahun 2022 – tahun 2023 di lingkungan SMA Negeri 02 Muara Enim, SMA Negeri O1 Kelakar, SMA N 01 Lubai Ulu, SMA Negeri 01 Lawang Kidul dan SMA Negeri 01 Unggulan Muara Enim , Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ke Kejati Sumsel melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Kejati Sumsel, Kamis (17/10/24).

Ketua PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) DIAN HS mengatakan,” PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) adalah Organisasi Pemuda yang peduli akan Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat, dimana tugasnya adalah sebagai Agent Of Change, Control Sosial, dan merupakan Organisasi yang peduli akan isu-isu sosial dan Korupsi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Serta berperan ikut andil dalam menyuarakan.Aspirasi-aspirasi rakyat dan peduli akan tata kelola Pemerintahan yang Demokratis,”ujarnya

Kami sebagai lembaga penggerak, mengajak kepada seluruh komponen yang tergabung, baik Masyarakat, LSM, Pemuda, Mahasiswa, dan Aktivis Provinsi Sumatera selatan untuk berperan dalam mengawasi Roda-roda pemerintahan yang merujuk pada, Undang-undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan ini, kami yang tergabung dalam PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) menyampaikan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sehubungan dengan adanya indikasi Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan yang mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pada realisasi penggunaan Dana BOS tahun 2022-tahun 2023 di Lingkungan SMA Negeri 02 Muara Enim, dengan Total anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.126.500.000,00;- dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.131.000.000,00;-, di Lingkungan SMA Negeri 01 Kelakar dengan total anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp.574.500.000,- dan tahun 2023 adalah sebesar Rp.531.000.000,- di lingkungan SMA Negeri 01 Lubai Ulu, dengan total anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp.966.000.00,- dan tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.027.500.000,- di Lingkungan SMA Negeri 01 Lawang Kidul dengan total anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.023.000.000,00,-dan tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.006.500.000,00,- serta di lingkungan SMA Negeri 01 unggulan Muara Enim dengan total anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.225.500.000,00,- dan tahun 2023 sebesar Rp.1.339.500.000,00,-

Berdasarkan informasi dari beberapa Oknum Guru dilingkungan SMA Negeri 02 Muara Enim, SMA Negeri O1 Kelakar, SMA N 01 Lubai Ulu, SMA Negeri 01 Lawang Kidul dan SMA Negeri 01 Unggulan Muara Enim serta hasil penelitian team Badan Kajian dan Penelitian PEMERHATI SITUASI TERKINI (PST) bahwa pada realisasi penggunaan Dana BOS Tahun 2022 – Tahun 2023 tersebut, ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang terindikasi mengarah pada dugaan KKN, sebagaimana dimaksud diatas yang diduga tidak wajar dan patut diduga berpotensi terjadinya indikasi KKN, sebab dalam beberapa laporan atas kertas tersebut diduga terdapat beberapa realisasi yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

“Hal tersebut diperjelas dengan kesaksian dari beberapa Oknum Guru yang menjelaskan bahwa realisasi penggunaan Dana BOS tersebut tidak Transparan dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, bahkan anggaran dan realisasi Dana BOS tersebut hanya diketahui oleh Oknum Kepala Sekolah dan Bendaharanya saja,”tambahnya.

Atas dugaan permasalahan tersebut, kami sebagai lembaga kontrol sosial mengajak kepada seluruh komponen yang tergabung, baik Masyarakat, LSM, Pemuda, Mahasiswa, dan Aktivis Provinsi Sumatera Selatan untuk berperan dalam mengawasi roda-roda pemerintahan, demi terciptanya Implementasi Pendidikan Anti Korupai dan memandang perlu untuk melakukan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, dengan tuntutan:

1.Mendukung Penuh Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Khususnya pada realisasi penggunaan Dana BOS Tahun 2022 & Tahun 2023.

2.Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui jajaranya untuk mengusut tuntas serta untuk dilakukan tela’ah dan penyelidikan terkait indikasi penyimpangan di 5 (Lima) SMA Negeri di Kabupaten Muara Enim pada realisasi penggunaan dana BOS Tahun 2022 – Tahun 2023, terutama pada realisasi yang kami anggap janggal dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya rincian terlampir.

3.Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera memanggil ke-5 (lima) Kepala SMA Negeri di Kabupaten Muara Enim yang kami Laporkan serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penggunaan Dana BOS Tahun 2022 – Tahun 2023, untuk diperiksa, dimintai keterangannya serta untuk dimintai data-data realisasi yang telah dilaksanakan untuk disesuaikan dengan fakta dilapangan, serta untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

4.Sebagai kontrol sosial kami akan mengawal permasalahan ini sampai tuntas.

Dan,”apabila Laporan kami tidak segera di tindaklanjuti, oleh Kejati Sumsel, maka dalam waktu dekat kami pastikan, akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kejati Sumsel,”pungkasnya.

Warta In | Jakarta, – Diberhentikannya ratusan Perangkat Desa oleh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Lahat, memicu kemarahan masyarakat terhadap Pj Bupati Lahat Imam Pasli.

Berkaitan dengan pemberhentian Perangkat Desa tersebut, Tim Advokasi Perangkat Desa (TAPD) bereaksi keras melalui unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Memanas dan sempat terjadi kericuhan dalam unjuk rasa tersebut, namun dapat diatasi oleh pihak kepolisian sehingga kembali aman dan kondusif

Dimas A
Rahmatullah selaku koordinator aksi TAPD menyampaikan, Kepala Desa yang memberhentikan Perangkat Desanya tidak sesuai prosedur. Artinya, di lakukan tanpa adanya Surat Keputusan (SK) pemberhentian.

Sehingga mereka (Perangkat Desa) yang diberhentikan tanpa SK melakukan pengaduan kepada Bupati Lahat, namun diabaikan oleh Bupati.

Selain itu, ada juga para Kepala Desa yang memberhentikan Perangkat Desanya dengan SK pemberhentian.
Hal ini membuat para Perangkat Desa yang diberhentikan dengan SK pemberhentian tersebut melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lajut kata Dimas, hasil dari gugatan tersebut, terdapat puluhan Desa dan ratusan Perangkat Desa dimenangkan oleh Pengadilan. Akan tetapi putusan Pengadilan yang mewajibkan untuk mengembalikan jabatan Perangkat Desa tidak pernah dilaksanakan oleh para Kepala Desa selaku tergugat.

“Pengadilan telah memutuskan untuk mengembalikan jabatan para Perangkat Desa. Namun, hal itu tidak di lakukan oleh Kepala Desa selaku tergugat. Selain itu Bupati seharusnya memberikan sanksi terhadap Kepala Desa yang tidak melaksanakan putusan PTUN, karena putusan pengadilan sudah inkrah lewat dari 21 Hari kerja sanksi sudah bisa diberikan,” ujar Dimas dengan nada tegas.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 66 ayat 5 UU Nomor 30 Tahun 2014. Jika, sanksi tersebut tidak pernah diberikan maka, patut diduga Bupati Lahat tidak memahami dan tidak mengerti bagaimana pentingnya suatu keputusan Pengadilan.

Singkatnya, segala bentuk pengabaian terhadap putusan Pengadilan maka akan berdampak pada keabsahan. keputusan yang dibuat setelahnya (Korupsi).

“Kami menilai mengapa hal ini bisa terjadi, padahal pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa secara berjenjang terus dilakukan, mulai dari Kecamatan sampai DPMD dan Inspektorat. Akan tetapi OPD yang seharusnya dapat melakukan tindakan tegas namun faktanya diam tidak berdaya, pertanyaannya ada apa diamnya mereka???,” ucap Dimas mempertanyakan.

Dalam menyampaikan aspirasinya, melalui unjuk rasa tersebut TAPD menyatakan sikap diantaranya,

1. Menuntut Menteri Dalam Negeri RI untuk segera mencopot PJ Bupati Lahat dari jabatannya karena tidak mampu menyelesaikan persoalan pemberhentian terhadap ratusan Perangkat Desa secara sewenang-wenang.

2. Menuntut Menteri Dalam Negeri RI untuk memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan Audit Khusus, yang mana persoalan ini bukan hanya sebatas terdapat kesewenang-wenangan Kepala Desa, akan tetapi telah berpotensi merugikan keuangan Daerah (ADD) dan keuangan Negara (Dana Desa) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Lahat mulai dari Bupati, Kepala DPMD sampai dengan Camat (Kolusi).

Terkait permasalahan ini, dihadapan massa aksi, Inspektorat Jenderal Khusus Kemendagri Rusli A menanggapi,

“Laporan ini kami terima, dan insya’Allah dalam 1 Minggu kedepan akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Rilis)

Warta In | Palembang, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) dan Jasa Kontruksi (Jakon) Disperkim Provinsi Sumsel menghadiri serta membuka secara resmi acara Musyawarah Daerah (Musda) GABPEKNAS Provinsi Sumsel dan pengembangan usaha berkelanjutan GABPEKNAS yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS).

Adapun tema yang diambil dalam kegiatan ini yakni “Membangun profesionalisme Badan Usaha GABPEKNAS dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan manajemen perusahaan di Sumsel”, di mana kegiatan ini sendiri dipusatkan di ruang meeting Classie Hotel Palembang, Rabu (16/10/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Ketua Umum DPP GABPEKNAS TB Pangaribuan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPP GABPEKNAS Mulyadi Guntur, Kepala UPTD PI2B dan Jakon Disperkim Provinsi Sumsel Mualimah Gustini, S.T.,M.Si, Jabatan Fungsional Madya Disperkim Sumsel H Senen HAR, Ketua Karateker GABPEKNAS Sumsel M. Noviar, dan undangan lainnya.

Dikatakan Kepala UPTD PIP2B dan Jakon Disperkim Provinsi Sumsel Mualimah Gustini, S.T.,M.Si, provinsi Sumsel saat ini berada dalam fase pembangunan yang sangat pesat, apalagi kita merupakan salah satu provinsi terdepan di Sumatera setelah Medan. Bahkan kita sudah LRT nya itu salah satu bukti kalau Sumsel merupakan salah satu provinsi dengan fase pembangunan yang pesat di Indonesia.

“Berbagai proyek infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan di Sumsel ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumsel. Dan dalam konteks ini GABPEKNAS memiliki peran yang sangat trategis, kita membutuhkan asosiasi dan badan usaha yang profesional,” ujarnya.

Kemudian, tidak hanya mampu menyelesaikan proyek dengan baik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta hari ini juga kami lihat ada sosialisasi perizinan berusaha melalui OSS dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang pengembangan usaha berkelanjutan, dan ini juga sangat mendukung percepatan pembangunan kita di Sumsel.
“Untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja sendiri ini merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut, tenaga kerja konstruksi yang terampil, dan profesional akan menjadi aset yang berharga bagi setiap badan usaha termasuk GABPEKNAS hari ini. Untuk itulah, melalui Musda ini mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini akan bangkit kembali,” ungkapnya.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP GABPEKNAS Mulyadi Guntur karena dari awal berdirinya GABPEKNAS Sumsel adalah satu dari 5 provinsi pendiri GABPEKNAS, di mana almarhum Iskandar Samuel adalah kakak kami bersama-sama berjuang dengan 4 provinsi lainnya untuk pertama kalinya di tahun 2001 meloloskan GABPEKNAS menjadi asosiasi yang terakreditasi.

“Panjang perjalanan kami bersama mendiam dari almarhum, sehingga kenapa saya berterima kasih betul kepada panitia dan kami juga mau menitipkan kepada bapak/ibu dari pemerintah dan lainnya, rindu kami tahun depan, ketika GABPEKNAS akan re akreditasi, kami ingin Sumsel tetap provinsi yang menyangga lolosnya GABPEKNAS untuk re-akregistrasi,” katanya.

Dilanjutkannya, persyaratan yang dibutuhkan setiap provinsi sebenarnya sangat sedikit apalagi disini hadir tokoh-tokoh asosiasi kemudian lainnya, setiap provinsi di mintakan minimal mempunyai anggota 100. Dimana diera kami pertama kali di tahun 2001 sudah lebih dari 100 bahkan 2009, dan 2010 hampir 600, jadi turun-turun terus, namun di 2 tahun lalu ketika kita akreditasi, Sumsel termasuk salah satu provinsi dari 12 provinsi yang kita masukkan sebagai provinsi bercabang.

“Dan alhamdulillah lolos akreditasi, mudah-mudahan dengan dukungan bapak/ibu, pihak kepolisian, dan sebagainya agar dibantu supaya para kontraktor kami tidak takut untuk kerja dengan baik dan benar, dan insya Allah anggota GABPEKNAS kerjanya baik dan benar. Dan dalam Musyawarah Nasional yang kami baru gelar kemarin kita sepakat bahwa GABPEKNAS taat kepada konstitusi,” ucapnya.

Redaksi.co | JAKARTA, – Aktivis dan pegiat anti-korupsi Bambang Harymurti menantang semua akademisi anti-korupsi yang telah melakukan eksaminasi perkara Mardani H Maming agar tidak diam dan melakukan upaya hukum secara maksimal.

Dia meminta semua akademisi bidang hukum tersebut agar ramai-ramai mengirimkan surat amicus curae (sahabat pengadilan) ke Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan Bambang Harymurti disampaikan melalui rilis Universitas Islam Indonesia yang diterima pada Rabu (156/10/2024). Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri diskusi dan bedah buku eksaminasi kasus Mardani H Maming yang dihadiri para pakar hukum di Yogyakarta, pekan lalu.

“Pendapat para ahli hukum terkemuka dan hasil eksaminasi atas putusan perkara Mardani H. Maming yang menyatakan terhadap terdakwa seharusnya dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum harus diketahui dan didengar oleh Mahkamah Agung yang berwenang memutus perkara pada Peninjauan Kembali, agar mempunyai dampak hukum,” katanya.

Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo dan mantan pengurus Dewan Pers ini meminta agar semua pihak berani menyatakan sikap dengan cara mengirimkan pesan kepada MA. “Asas hukum di Indonesia adalah praduga tak bersalah dan beban pembuktian ada di pihak Penuntut Umum,” katanya dengan tegas.

“Harusnya para ahli hukum dan eksaminator putusan berani menyusun dan mengirimkan pendapatnya sebagai ahli atau sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) kepada Mahkamah Agung,” lanjutnya. “Jangan lupa peribahasa hukum yang kerap dikutip, yang menyatakan lebih baik membebaskan sepuluh bahkan seratus orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak (terbukti) bersalah”.

Mardani H Maming dijatuhi hukuman penjara dan denda atas dugaan menerima gratifikasi sebesar Rp118 miliar dari almarhum Henry Soetio, mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara.

Padahal, bukti-bukti persidangan, menurut hasil eksaminasi para pakar hukum UII, telah membantah semua tuduhan tersebut. Apalagi ada keputusan Pengadilan Niaga yang sudah inkrah dan menyatakan itu murni hubungan bisnis dan bukan merupakan “kesepakatan diam-diam.”

Desakan untuk membebaskan Mardani H Maming dari jeratan hukum banyak disuarakan para aktivis dan pakar hukum saat berlangsung diskusi dan bedah buku “Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam Menangani Perkara Mardani H. Maming,”

Diskusi ini diselenggarakan oleh Centre for Leadership and Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Sabtu (5/10/2024). Dalam diskusi tersebut, berbagai kekeliruan dalam penanganan kasus mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini diungkap.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Topo Santoso, menyatakan pentingnya eksaminasi kritis dari para ahli hukum terhadap putusan pengadilan. “Kekeliruan dalam putusan hakim selalu mungkin terjadi, dan eksaminasi kritis ini penting sebagai pembelajaran bagi para penegak hukum,” kata Prof Topo.

Di tempat yang sama, mantan Rektor Universitas Diponegoro, yang juga Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, menyampaikan telaah hukumnya terkait kasus yang menimpa Mardani H Maming.

“Keputusan terdakwa terkait pemindahan IUP sah dan tidak pernah dinyatakan tidak sah atau batal oleh pengadilan yang berwenang menilai perbuatan administrasi yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara,” katanya.

“Keputusan terdakwa masih sah dan berlaku, maka tidak ada pelanggaran administrasi. Tidak terdapat pula titik taut dengan perbuatan pidana, karena itu terhadap terdakwa tidak dapat dipidana, sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan yang memidana terdakwa,”katanya.

Pendapat itu diamini Profesor Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, mengemukakan ada delapan kehilafan hakim yang menyidangkan perkara Mardani H Maming.

“Menurut saya, ada delapan kekeliruan yang bisa dikategorikan sebagai kesesatan dalam penerapan hukum,” ujar Prof Romli dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (9/10/2024).

Kekeliruan yang dimaksud Prof Romli adalah proses penuntutan kasus ini yang dia nilai seperti dipaksakan dengan penerapan pasal yang kurang tepat.

“Oleh karena itu, pola pemikiran sistematis, historis, dan teleologis dalam putusan Kasasi perkara Nomor 3741/2023 atas nama Mardani Maming tidak dijalankan. Putusan tersebut sudah memenuhi alasan adanya novum serta kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim,” jelas Prof Romli.(Yanti/ril)

Warta In | JAKARTA, – Aktivis dan pegiat anti-korupsi Bambang Harymurti menantang semua akademisi anti-korupsi yang telah melakukan eksaminasi perkara Mardani H Maming agar tidak diam dan melakukan upaya hukum secara maksimal.

Dia meminta semua akademisi bidang hukum tersebut agar ramai-ramai mengirimkan surat amicus curae (sahabat pengadilan) ke Mahkamah Agung (MA).

Pernyataan Bambang Harymurti disampaikan melalui rilis Universitas Islam Indonesia yang diterima pada Rabu (156/10/2024). Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri diskusi dan bedah buku eksaminasi kasus Mardani H Maming yang dihadiri para pakar hukum di Yogyakarta, pekan lalu.

“Pendapat para ahli hukum terkemuka dan hasil eksaminasi atas putusan perkara Mardani H. Maming yang menyatakan terhadap terdakwa seharusnya dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum harus diketahui dan didengar oleh Mahkamah Agung yang berwenang memutus perkara pada Peninjauan Kembali, agar mempunyai dampak hukum,” katanya.

Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo dan mantan pengurus Dewan Pers ini meminta agar semua pihak berani menyatakan sikap dengan cara mengirimkan pesan kepada MA. “Asas hukum di Indonesia adalah praduga tak bersalah dan beban pembuktian ada di pihak Penuntut Umum,” katanya dengan tegas.

“Harusnya para ahli hukum dan eksaminator putusan berani menyusun dan mengirimkan pendapatnya sebagai ahli atau sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) kepada Mahkamah Agung,” lanjutnya. “Jangan lupa peribahasa hukum yang kerap dikutip, yang menyatakan lebih baik membebaskan sepuluh bahkan seratus orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak (terbukti) bersalah”.

Mardani H Maming dijatuhi hukuman penjara dan denda atas dugaan menerima gratifikasi sebesar Rp118 miliar dari almarhum Henry Soetio, mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara.

Padahal, bukti-bukti persidangan, menurut hasil eksaminasi para pakar hukum UII, telah membantah semua tuduhan tersebut. Apalagi ada keputusan Pengadilan Niaga yang sudah inkrah dan menyatakan itu murni hubungan bisnis dan bukan merupakan “kesepakatan diam-diam.”

Desakan untuk membebaskan Mardani H Maming dari jeratan hukum banyak disuarakan para aktivis dan pakar hukum saat berlangsung diskusi dan bedah buku “Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim dalam Menangani Perkara Mardani H. Maming,”

Diskusi ini diselenggarakan oleh Centre for Leadership and Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Sabtu (5/10/2024). Dalam diskusi tersebut, berbagai kekeliruan dalam penanganan kasus mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini diungkap.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Topo Santoso, menyatakan pentingnya eksaminasi kritis dari para ahli hukum terhadap putusan pengadilan. “Kekeliruan dalam putusan hakim selalu mungkin terjadi, dan eksaminasi kritis ini penting sebagai pembelajaran bagi para penegak hukum,” kata Prof Topo.

Di tempat yang sama, mantan Rektor Universitas Diponegoro, yang juga Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, menyampaikan telaah hukumnya terkait kasus yang menimpa Mardani H Maming.

“Keputusan terdakwa terkait pemindahan IUP sah dan tidak pernah dinyatakan tidak sah atau batal oleh pengadilan yang berwenang menilai perbuatan administrasi yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara,” katanya.

“Keputusan terdakwa masih sah dan berlaku, maka tidak ada pelanggaran administrasi. Tidak terdapat pula titik taut dengan perbuatan pidana, karena itu terhadap terdakwa tidak dapat dipidana, sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan yang memidana terdakwa,”katanya.

Pendapat itu diamini Profesor Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad, mengemukakan ada delapan kehilafan hakim yang menyidangkan perkara Mardani H Maming.

“Menurut saya, ada delapan kekeliruan yang bisa dikategorikan sebagai kesesatan dalam penerapan hukum,” ujar Prof Romli dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (9/10/2024).

Kekeliruan yang dimaksud Prof Romli adalah proses penuntutan kasus ini yang dia nilai seperti dipaksakan dengan penerapan pasal yang kurang tepat.

“Oleh karena itu, pola pemikiran sistematis, historis, dan teleologis dalam putusan Kasasi perkara Nomor 3741/2023 atas nama Mardani Maming tidak dijalankan. Putusan tersebut sudah memenuhi alasan adanya novum serta kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim,” jelas Prof Romli.(Yanti/ril)