Padangsidimpuan — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali terjadi di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Kondisi ini membuat masyarakat harus mengantre panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bahkan sebagian warga rela bermalam demi mendapatkan BBM.

Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan roda dua dan roda empat mengular hingga ratusan meter. Antrean tidak hanya terjadi pada siang hari, tetapi juga berlanjut hingga malam. Sejumlah warga mengaku sudah datang sejak dini hari untuk memastikan kebagian BBM saat pasokan tiba.

“Kalau datang siang, biasanya sudah habis. Terpaksa datang malam dan menunggu sampai pagi,” ujar salah seorang pengendara yang mengantre di salah satu SPBU di Kota Padangsidimpuan.

Menurut laporan, kelangkaan BBM di Padangsidimpuan tidak disebabkan oleh putusnya Jembatan Garoga seperti kabar yang sebelumnya beredar di masyarakat. Kelangkaan justru terjadi akibat gangguan pasokan dari kilang menuju Sibolga, wilayah yang selama ini menjadi jalur utama distribusi BBM ke Padangsidimpuan dan daerah sekitarnya.

Gangguan distribusi tersebut membuat stok BBM di SPBU menjadi sangat terbatas, sehingga penyaluran hanya berlangsung singkat sebelum kembali kehabisan pasokan.

Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Banyak pengendara mengeluhkan waktu yang terbuang karena harus mengantre berjam-jam. Selain itu, kelangkaan BBM juga memicu kenaikan harga BBM eceran di tingkat pengecer tidak resmi.

Untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga ketertiban, aparat kepolisian bersama petugas SPBU terlihat turun ke lapangan mengatur antrean kendaraan. Masyarakat diimbau tetap tertib dan mengikuti aturan pengisian yang ditetapkan.

Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk Pertamina, segera mengambil langkah cepat agar distribusi BBM kembali normal sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Kota Padangsidimpuan tidak terus terganggu.

Redaksi.co | Palembang – Perbincangan publik mengenai mobilisasi alat berat di jalan umum dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan masih adanya perbedaan pemahaman di tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan penjelasan berbasis regulasi agar diskursus publik tetap objektif dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Direktur Eksekutif SIRA Sumsel Rahmat Sandy, menegaskan bahwa mobilisasi alat berat bukan merupakan aktivitas yang dilarang. Namun, kegiatan tersebut diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Minggu (01/02/26).

“Undang-undang tidak memberikan larangan mutlak, tetapi menetapkan syarat, batasan, serta mekanisme pengawasan yang harus dipatuhi. Di sinilah pentingnya peran negara dan masyarakat dalam memastikan aturan dijalankan,” ujar Rahmat Sandy.

Regulasi Mengutamakan Keselamatan Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 48.

Sementara itu, Pasal 162 mengatur kendaraan yang mengangkut barang khusus, termasuk alat berat, dengan sejumlah ketentuan, antara lain.

Memenuhi standar keselamatan sesuai karakteristik muatan, menggunakan tanda dan sistem pengamanan tertentu serta mengikuti rute serta waktu operasional yang telah ditetapkan dan memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang.

“Substansi aturan ini adalah melindungi kepentingan masyarakat pengguna jalan. Jika satu saja syarat tidak dipenuhi, maka aktivitas tersebut patut dievaluasi,” jelasnya.

Perlu Pengawasan, Bukan Generalisasi

Rahmat Sandy mengingatkan agar polemik mobilisasi alat berat tidak disederhanakan menjadi persoalan hitam-putih. Menurutnya, generalisasi justru berpotensi mengaburkan persoalan utama, yakni kepatuhan terhadap aturan dan efektivitas pengawasan.

“Yang harus dikritisi adalah praktik yang tidak patuh aturan, bukan aktivitas yang secara hukum memang diatur. Tanpa pendekatan yang adil, diskursus publik bisa kehilangan substansi,” katanya.

Ia juga menilai media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang berimbang, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan umum.

Edukasi Publik Lebih Penting daripada Stigmatisasi

Menurut Rahmat Sandy, framing negatif terhadap mobilisasi alat berat kerap muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.

“Kita tidak boleh menyederhanakan isu ini seolah semua mobilisasi alat berat merupakan pelanggaran. Justru yang perlu diawasi adalah apakah seluruh prosedur dijalankan dengan benar,” ujarnya.

Ia mendorong seluruh pihak, baik pelaku usaha, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun media, untuk mengedepankan edukasi hukum dan pengawasan yang objektif, bukan membangun opini yang berpotensi menyesatkan publik.

Komitmen terhadap Keselamatan dan Kepatuhan Hukum

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.

“Jika seluruh persyaratan dipenuhi, mulai dari perizinan, pengawalan, waktu operasional, hingga aspek teknis kendaraan, maka mobilisasi alat berat merupakan aktivitas yang legal, sah, dan dilindungi undang-undang,” tuturnya.(*)

Redaksi.co MAJENE : Harapan masih menggantung di tengah laut Majene. Seorang nelayan dilaporkan jatuh dari kapal saat melaut dan hingga kini belum ditemukan. Memasuki hari ketiga pencarian, Sabtu (31/1/2026), tim Search and Rescue (SAR) gabungan memperluas area penyisiran hingga 40 mil laut di Perairan Majene, Sulawesi Barat.

Nelayan tersebut diketahui bernama Muh. Rifai (32), warga Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Tiga hari berlalu sejak peristiwa naas itu terjadi, namun keberadaan korban masih menjadi misteri.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Mamuju kembali mengerahkan seluruh kekuatan sejak pukul 07.00 WITA. Personel dibagi ke dalam dua Search and Rescue Unit (SRU) untuk menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi jatuhnya korban, menggunakan perahu karet dan Rigid Inflatable Boat (RIB).

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, mulai dari Unit Siaga SAR Majene, TNI Angkatan Laut, Polsek Tubo Sendana, BPBD Majene, Mapala Unsulbar, hingga masyarakat setempat yang turut membantu. Beragam peralatan dikerahkan, termasuk kendaraan operasional, perahu karet, RIB, serta perlengkapan navigasi, komunikasi, medis, dan evakuasi.

Cuaca di wilayah pencarian terpantau cerah berawan dengan kecepatan angin berkisar 1–20 kilometer per jam. Kondisi tersebut dinilai cukup bersahabat dan menjadi peluang bagi tim SAR untuk memaksimalkan upaya pencarian.

Kansar Mamuju menegaskan operasi SAR akan terus dilanjutkan secara intensif, dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel, hingga korban berhasil ditemukan. (ZUL)

FAKFAK, Redaksi.co – Pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua PSSI Kabupaten Fakfak yang seharusnya menjadi momentum demokrasi olahraga justru dibayangi dugaan praktik tidak sehat. Sejumlah manuver jelang kongres memunculkan kecurigaan adanya “permainan” yang berpotensi mencederai integritas organisasi sepak bola di daerah.

Sorotan keras datang dari tokoh pemuda Fakfak, Alfa Rohrohmana. Ia menilai ada indikasi ketidakberesan dalam tahapan persiapan kongres, mulai dari peran oknum pengurus hingga keputusan penundaan jadwal yang dinilai tidak transparan.

Menurutnya, proses yang tidak terbuka berisiko merusak kepercayaan publik, terutama para klub dan pegiat sepak bola yang memiliki hak suara dalam kongres.

“Ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal integritas. Kalau sejak awal prosesnya sudah terkesan diatur, maka semangat fair play dalam sepak bola hanya jadi slogan,” ujar Alfa, Sabtu (31/1/2026).

Ia menyoroti penundaan kongres yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung 31 Januari 2026. Penundaan tersebut disebut tanpa pemberitahuan resmi maupun penjelasan jelas kepada para voters.

Padahal, tahapan organisasi telah berjalan, termasuk penetapan pemilik hak suara serta kesiapan para bakal calon.

“Voters sudah siap, calon sudah siap, tapi tiba-tiba ditunda tanpa alasan yang terang. Ini yang menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.

Alfa menegaskan, kongres seharusnya menjadi ruang demokratis yang menjunjung keterbukaan dan akuntabilitas, bukan arena manuver tertutup atau kepentingan segelintir pihak.

Jika praktik semacam itu dibiarkan, ia khawatir pembinaan sepak bola Fakfak ke depan akan kehilangan arah.

“Sepak bola ini milik masyarakat. Jangan sampai kepercayaan publik rusak hanya karena proses yang tidak bersih,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pengurus PSSI Provinsi Papua Barat maupun Komite Pemilihan terkait alasan penundaan kongres serta dugaan polemik yang berkembang.

BANYUWANGI – Warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, serta pemberian vitamin.

Kegiatan sosial tersebut diinisiasi oleh PT King Beton Nusantara bekerja sama dengan Puskesmas Gladag melalui program King Peduli, sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Manager PT King Beton Nusantara Efendy, ST. MH mengatakan bahwa kegiatan ini program King Peduli merupakan komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Melalui program King Peduli, kami ingin membantu masyarakat agar lebih mudah mengakses layanan kesehatan. Harapannya, kegiatan ini dapat meringankan beban warga sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan,” ujarnya.

Program pengobatan gratis tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Desa Gladag. Kepala Desa Gladag, Chaidir, menyampaikan terima kasih atas kontribusi PT King Beton Nusantara yang dinilai sangat membantu warganya.

“Atas nama Pemerintah Desa Gladag, kami mengucapkan terima kasih. Warga kami telah merasakan manfaat nyata dari kegiatan positif seperti ini,” tegas Chaidir.

Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya sekali, tetapi terus berlanjut ke depannya.

“Terima kasih atas dukungan dan suportnya. PT King Beton Nusantara selalu terlibat aktif dalam mendukung kemanfaatan bagi warga kami,” pungkasnya.

Terlebih, Direktur Utama PT. KING Beton, YUSI TEGUH ARIEFIANTO , ST , MT menegaskan, kegiatan sosial ini merupakan kerja sama perusahaan dengan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan.

Kegiatan di perusahaan selama ini adalah bentuk konsisten kami untuk membantu masyarakat dalam segala bidang. Yang jelas untuk kebermanfaatan semuanya,” pungkasnya.