Beranda blog Halaman 57

PRO AVL Indonesia 2026 Suguhkan Inovasi, Seminar, hingga Kompetisi Musik Bertaraf Internasional

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Jakarta – Krista Exhibitions Group kembali menggelar PRO AVL Indonesia 2026, pameran internasional yang berfokus pada industri audio, visual, lighting, dan musik. Memasuki penyelenggaraan kelima, ajang ini berlangsung pada 28–31 Juli 2026 di NICE PIK 2 Tangerang, sekaligus menjadi wadah bertemunya pelaku industri, produsen, distributor, system integrator, profesional, hingga komunitas kreatif dari dalam dan luar negeri.

Tahun ini, PRO AVL Indonesia menghadirkan 60 brand internasional dari 12 negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, Italia, Denmark, Swedia, Austria, China, Spanyol, dan Indonesia. Pameran ini juga digelar bersamaan dengan Music Indonesia Expo 2026, sehingga memperluas peluang kolaborasi antara industri teknologi audio visual dan musik.

CEO Krista Exhibitions Group, Daud D. Salim, mengatakan PRO AVL Indonesia 2026 diharapkan menjadi platform strategis yang mempertemukan seluruh ekosistem industri untuk berbagi inspirasi, memperkenalkan teknologi terbaru, serta membuka peluang bisnis baru.

“Melalui PRO AVL Indonesia 2026, kami ingin menghadirkan sebuah platform yang mempertemukan seluruh pelaku industri audio, visual, lighting, dan musik untuk saling terhubung, berbagi inspirasi, serta melihat langsung perkembangan teknologi terbaru. Kami berharap pameran ini tidak hanya membuka peluang bisnis dan kolaborasi baru, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang dapat memperkuat pertumbuhan industri kreatif Indonesia,” ujar Daud.

Selama empat hari penyelenggaraan, pengunjung dapat melihat berbagai inovasi terkini di bidang audio, visual, lighting, LED display, digital signage, hingga teknologi pendukung industri hiburan. Selain area pameran, PRO AVL Indonesia 2026 juga menghadirkan beragam seminar, kompetisi, dan pertunjukan yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan sekaligus memperkuat jejaring profesional.

Salah satu agenda utama adalah Grand Final SING OUT LOUD 2026, kompetisi menyanyi yang mempertemukan 49 finalis terbaik hasil seleksi dari lebih dari 100 peserta audisi. Kompetisi ini mempertandingkan kategori Pop, Musical, dan Classical, serta dinilai oleh sederet juri ternama, di antaranya Titi DJ, David Klein, Kristanto Pantioso, Lita Zen, Tamam Husein, dan Aning Katamsi.
Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan Drum Competition bersama Asosiasi Penggiat Audio Video Musik Indonesia (APAVMI), penampilan komunitas gitar, hingga berbagai demonstrasi teknologi audio visual terkini.
Di sisi edukasi, PRO AVL Indonesia 2026 menghadirkan seminar bertajuk “Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Audio Video Secara Wajib” yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian RI bersama APAVMI. Seminar tersebut membahas penerapan standar nasional sebagai upaya meningkatkan kualitas produk, kepatuhan terhadap regulasi, dan daya saing industri audio video nasional.

Penyelenggaraan PRO AVL Indonesia 2026 mendapat dukungan dari berbagai kementerian, antara lain Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementerian Koperasi RI, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI. Dukungan juga datang dari berbagai asosiasi seperti APAVMI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).
Dengan hadirnya puluhan merek global, program edukasi, kompetisi, dan hiburan, PRO AVL Indonesia 2026 diharapkan menjadi salah satu pameran industri audio visual dan musik terbesar di Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional menuju pasar internasional.

SatiaWarta Diluncurkan, Kapolres Purwakarta Hadirkan Videotron Pelayanan Informasi Polri

Penulis
Sukirman
-
0

SatiaWarta Resmi Diluncurkan! Kapolres Purwakarta Hadirkan Videotron Digital sebagai Wajah Baru Pelayanan Informasi Polri

PURWAKARTA | REDAKSI.CO – Polres Purwakarta terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Sebagai wujud transformasi menuju Polri yang modern, transparan, dan adaptif, Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya meresmikan Videotron “SatiaWarta” Polres Purwakarta, usai pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Polres Purwakarta, Jumat (24/7/2026).

Peresmian tersebut turut dihadiri Wakapolres Purwakarta KOMPOL Yudiono, para Pejabat Utama, para Kapolsek jajaran, serta personel Polres Purwakarta. Kehadiran videotron ini menjadi salah satu langkah nyata Polres Purwakarta dalam memperkuat sistem penyampaian informasi publik yang lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.

Videotron SatiaWarta akan menjadi media digital utama untuk menayangkan berbagai informasi penting, mulai dari program dan capaian kinerja Polri, pelayanan publik, edukasi hukum, kampanye keselamatan berlalu lintas, hingga imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

BACA JUGA: Kapolres Purwakarta Beri Penghargaan ke 63 Personel Berprestasi

Nama SatiaWarta bukan sekadar identitas, melainkan memiliki filosofi yang mencerminkan semangat Polri dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kata “Satia” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti setia, jujur, tulus, dan dapat dipercaya, menggambarkan komitmen Polres Purwakarta dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Sementara “Warta” berarti berita atau informasi, yang mencerminkan fungsi videotron sebagai pusat penyebaran informasi yang akurat, cepat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.

Dengan demikian, SatiaWarta bermakna media informasi yang setia menyampaikan berita dan pesan-pesan kepolisian secara jujur, transparan, serta dapat dipercaya, sekaligus menjadi simbol keterbukaan Polres Purwakarta kepada masyarakat.

Selain sebagai media publikasi kegiatan kepolisian, videotron tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi pelayanan masyarakat, peringatan dini apabila terjadi situasi darurat, edukasi pencegahan tindak kriminalitas, hingga sosialisasi berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan bahwa pembangunan videotron merupakan bagian dari transformasi digital Polri dalam memberikan pelayanan publik yang semakin efektif dan modern.

  • “Di era digital seperti saat ini, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Kehadiran Videotron SatiaWarta menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka, edukatif, dan komunikatif. Kami ingin masyarakat mengetahui berbagai layanan, program, hingga pesan-pesan kamtibmas secara real time,” ujar AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya.

Ia menambahkan, transparansi merupakan salah satu kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Melalui SatiaWarta, kami ingin menunjukkan bahwa Polres Purwakarta terus berbenah mengikuti perkembangan teknologi. Informasi yang disampaikan bukan hanya mengenai kegiatan kepolisian, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat semakin sadar hukum, tertib berlalu lintas, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Purwakarta IPTU Tini Yutini menjelaskan bahwa Videotron SatiaWarta akan menjadi wajah baru komunikasi publik Polres Purwakarta yang lebih interaktif dan informatif.

  • “Videotron SatiaWarta diharapkan menjadi pusat informasi digital bagi masyarakat. Berbagai layanan kepolisian, imbauan kamtibmas, edukasi keselamatan, hingga informasi penting lainnya akan disampaikan secara visual sehingga lebih menarik, mudah dipahami, dan cepat diterima masyarakat,” jelas IPTU Tini Yutini.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu strategi Polres Purwakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. (*/SK)

Sumber: Sihumas Polres Purwakarta

Bupati & Plt Sekda Aceh Barat Jemput Tambahan Anggaran Infrastruktur,Dirjen SDA Alokasikan Dana Rp 25 Milyar

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama dengan Plt Sekda dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menjumpai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR pada Jumat 24/7/2026

Tarmizi mengatakan, pada pertemuan tersebut Dirjen SDA Mayjen Arnold juga turut mengikut sertakan sejumlah Direktur dan Kepala Balai nya untuk bertemu dengan mereka.

“Usulan kami terkait lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci, pembangunan Irigasi Sekunder dan Tersier, pengaman tebing sungai, kolam retensi, juga jalan dan jembatan. Alhamdulillah tahun 2026 dapat anggaran dari Dirjen SDA sebesar Rp 25 miliar untuk pengaman tebing, irigasi sekunder dan tersier,” kata Tarmizi.

Tarmizi mengatakan, anggaran yang diberikan oleh Dirjen SDA untuk penanganan tebing, irigasi sekunder dan tersier pada tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 10 miliar.

“Untuk Irigasi Lhok Guci masih sedang didiskusikan besaran anggaran tahun ini, tahun 2025 yang lalu dapat Rp 35 miliar. Dari Dirjen Bina Marga tahun 2025 dapat IJD Rp 14 miliar untuk jalan RGM Meureubo. Tahun ini hasil diskusi kemarin, dari usulan hanya bisa diakomodir satu usulan karen keterbatasan anggaran, kami minta disetujui dua paket, jika disetujui maka akan dapat Rp 28 miliar,” katanya.

Sedangkan untuk pengaman tebing dan muara yang terkena bencana kata Tarmizi, anggaran khusus melalui Satgas Rehab Rekon yang akan segera diinfokan jumlah angka dan item usulan yang diterima.

“Untuk Irigasi Lhok gGci butuh Rp 2,5 triliun lagi, sedangkan kolam retensi butuh anggaran sekitar Rp 300 miliar. Kendala saat ini selain kendala teknis, Kementrian PU juga mengalami efisiensi anggaran, sehingga kami mendiskusikan solusi cepat deng skema anggaran dari LOAN (Pinjaman Luar Negeri) oleh pemerintah pusat.,” ujar Tarmizi.

Dalam waktu dekat kata dia, Kementrian PU akan duduk dengan Bappenas untuk membahas hal teknis terkait hal tersebut. Untuk kolam retensi, saat ini sedang proses DED, karena harus berkoordinasi dengan Balai Teknik Pantai Buleleng Bali, Balai Teknik Sungai Solo dan Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Bandung.

“Baru baru ini kami tugaskan Kadis PUPR Kabupaten Aceh Barat ke sana dan terus berkoordinasi untuk hal teknis,” ujarnya ****

BARA DI MAMASA! FPPM Semprot Polisikan Aksi TPA Salurano: “Jangan Pakai Gaya Preman Pembungkam Demokrasi!”

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Eskalasi konflik penolakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Salurano bergolak panas. Ketua Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa Mamasa (FPPM), Ahyar Anwar, meledak dan mengutuk keras dugaan penangkapan sewenang-wenang terhadap dua aktivis lingkungan, Taufik Rama Wijaya dan Reynal Mesakaraeng.

Tindakan aparat yang disinyalir menculik/menangkap kedua peserta aksi tanpa penjelasannya ini dinilai sebagai manuver represif yang brutal, mencoreng hak asasi manusia (HAM), dan secara terang-terangan mengkangkangi UUD 1945.

“Kami mengecam keras segala bentuk tindakan yang berpotensi membungkam suara rakyat melalui pendekatan represif! Menyampaikan pendapat itu hak konstitusional, bukan kejahatan yang bisa diperlakukan sewenang-wenang!” tegas Ahyar Anwar dengan nada keras.

Kepanikan publik pecah setelah beredar kabar bahwa Taufik dan Reynal diseret aparat tanpa diperlihatkan Surat Penangkapan, tanpa dasar hukum yang jelas, dan menabrak due process of law.

​Ahyar menegaskan bahwa Polisi dibayar oleh uang rakyat untuk melindungi dan mengayomi, bukan menjadi alat penakut-nakut bagi masyarakat yang berjuang menolak dampak buruk TPA Salurano terhadap lingkungan mereka.

  • Bukan Garong: Peserta aksi menyuarakan kekhawatiran ekologi & sosial, bukan tindakan kriminal.
  • ​Krisis Prosedur: Aparat dinilai mempertontonkan kesewenang-wenangan kewenangan (abuse of power).
  • ​Ancaman Demokrasi: Menjawab kritik dengan intimidasi hanya membuktikan kebobrokan penegakan hukum.

​“Kepolisian dibentuk untuk mengayomi, bukan membikin gertak sambal dan menciptakan rasa takut pada rakyat! Demokrasi mati kalau kritik dibalas pentungan dan penangkapan gelap!” cecar Ahyar.

Tak main-main, FPPM melayangkan ultimatum keras dan menantang Kapolres Mamasa untuk berdiri di hadapan publik memberikan klarifikasi transparan.

​Jika aparat tidak mampu membuktikan dasar hukum penangkapan, FPPM mendesak kedua aktivis tersebut segera dibebaskan tanpa syarat detik ini juga dan nama baik mereka dibersihkan!

Tuntutan Mutlak FPPM:

  1. ​Transparansi Total: Buka dasar hukum penangkapan Taufik & Reynal ke hadapan publik.
  2. ​Akses Hukum: Buka pintu selebar-lebarnya untuk tim penasihat hukum dan keluarga korban.
  3. ​Bebaskan Segera: Jika tak ada bukti tindak pidana, wajib dipulangkan dan direhabilitasi nama baiknya.

Ahyar menegaskan, FPPM tidak akan tinggal diam melihat hak-hak warga Mamasa diinjak-injak. Gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kini tengah melakukan konsolidasi masif untuk menempuh jalur perlawanan konstitusional.

​“Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam kritik! FPPM akan berdiri paling depan bersama rakyat. Kami pastikan, tidak ada satu orang pun yang boleh diinjak-injak secara sewenang-wenang di tanah ini. Demokrasi harus dijaga, dan keadilan wajib ditegakkan!” pungkas Ahyar mengancam. (ZUL)

Ricuh Penolakan TPA Salu Rano, YDPM Soroti Dugaan Represi Aparat dan Kebijakan Bupati

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Kebijakan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di kawasan permukiman warga Salu Rano, Kabupaten Mamasa, berujung keos. Yayasan Duta Pelayanan Masyarakat (YDPM) mengecam keras aksi represif aparat kepolisian yang diduga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga, serta menahan dua aktivis lingkungan yang tengah membela hak masyarakat setempat.

Aksi damai warga yang menuntut hak atas lingkungan hidup yang sehat justru dibalas dengan kepalan tangan dan pentungan aparat penegak hukum. Tak berhenti di situ, tudotan tajam turut diarahkan langsung kepada Kepala Daerah yang dinilai memaksakan kebijakan tanpa peduli keselamatan rakyat.

“Keputusan Bupati Mamasa mengaktivasi TPA di wilayah permukiman warga Salu Rano adalah kebijakan yang keliru dan terburu-buru! Pemerintah daerah terkesan menutup mata terhadap dampak pencemaran lingkungan, potensi ancaman kesehatan, dan kerusakan kualitas hidup warga setempat,” tegas Akbar, Koordinator Program YDPM, dengan nada penuh amarah.

Akbar menilai, langkah Pemkab Mamasa mengaktifkan TPA tersebut membuktikan betapa buruknya tata kelola dan tata ruang pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Bukannya membuka ruang dialog dan mendengarkan jeritan rakyat, pemerintah justru terkesan menggunakan tangan besi aparat untuk memaksakan kehendak hingga memicu bentrokan berdarah.

Penahanan dua orang aktivis lingkungan yang mendampingi warga pun dinilai sebagai bentuk kriminalisasi nyata dan upaya pembungkaman suara kritis masyarakat sipil yang menuntut keadilan ekologis.

Melihat kesewenang-wenangan yang terjadi di lapangan, YDPM merilis pernyataan sikap keras dan menuntut tindakan tegas dari pihak-pihak terkait:

  • Kutuk Kebijakan Bupati: Mengecam keras kebijakan Bupati Mamasa yang mengabaikan dampak jangka panjang kesehatan, sosial, dan lingkungan warga Salu Rano.
  • Kecam Brutalitas Polisi: Mengutuk tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga yang sedang berjuang mempertahankan hak hidup sehat.
  • Bebaskan Aktivis Tanpa Syarat: Mendesak pihak kepolisian segera membebaskan 2 aktivis lingkungan yang ditahan dan menghentikan seluruh bentuk intimidasi serta kriminalisasi.
  • Cabut Izin dan Tutup TPA: Mendesak Bupati Mamasa segera mencabut kebijakan aktivasi TPA Salu Rano, menghentikan seluruh aktivitas sampah di area permukiman, dan merombak total evaluasi tata ruang sampah.
  • Desak Investigasi Komnas HAM: Mendorong Komnas HAM dan lembaga pengawas independen untuk turun tangan menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM berat serta penyalahgunaan wewenang dalam pengamanan TPA Salu Rano.

YDPM menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun dan siap pasang badan terus mengawal perjuangan masyarakat Salu Rano hingga hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan adil dikembalikan secara utuh. (ZUL)

*Kapolri: Desk Ketenagakerjaan Hadir Berikan Solusi bagi Persoalan Buruh*

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

*Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026* ,Redaksi.Co– Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mendorong seluruh elemen buruh untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, keseimbangan tersebut penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri peresmian Sekretariat Bersama Perjuangan Koalisi Besar Buruh Indonesia di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh konfederasi yang sudah tergabung untuk mempersatukan perjuangan teman-teman buruh dalam Sekretariat Bersama Perjuangan Koalisi Besar Buruh Indonesia. Tentunya kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh dan memperjuangkan kesejahteraan buruh di satu sisi harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif,” kata Kapolri.

Kapolri menyampaikan, perjuangan kaum buruh juga menjadi bagian penting dalam mengawal berbagai program pemerintah, khususnya dalam mendorong hilirisasi, pembukaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain.

“Bapak Presiden tentunya memiliki banyak program yang harus kita kawal bersama dan perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden. Khususnya terkait dengan hilirisasi, khususnya terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan tentunya bagaimana menciptakan Indonesia yang memiliki daya saing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Menurut Kapolri, situasi global yang terus berkembang menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan memperkuat kolaborasi agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tekanan dan ketidakpastian global.

“Memang kita sedang menghadapi situasi global yang mau tidak mau kita semua harus bersatu untuk bersama-sama menghadapi eskalasi yang ada. Kita yakin dengan bersatu, dengan perjuangan bersama, maka Indonesia bisa terus terjaga dan harapan kita bisa melampaui semua potensi tekanan yang ada,” tutur Sigit.

Kapolri optimistis dengan sinergi dan perjuangan bersama, Indonesia dapat terus tumbuh serta mewujudkan berbagai program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengajak seluruh elemen buruh untuk bersama-sama menjaga kondusivitas. Ia menilai situasi yang aman dan kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional.

“Mari kita kawal bersama perjuangan teman-teman buruh. Namun sekali lagi, saya pesan tetap jaga kondusivitas,” ucapnya.

Kapolri juga meminta Desk Ketenagakerjaan untuk terus memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, khususnya dalam merespons berbagai persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan oleh para pekerja maupun buruh.

“Berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga kemudian apa yang dikeluhkan, apa yang dilaporkan, apa yang harus kita bantu untuk kita mediasi dan sebagainya, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik,” pungkas Kapolri.

Dua Peserta Aksi Tolak Aktivasi TPA Salurano Mengaku Diamankan Tanpa Kejelasan Status Hukum

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Aksi penolakan terhadap rencana aktivasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Salurano di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, berujung pada diamankannya dua peserta aksi oleh aparat kepolisian pada Jumat (24/7).

Aksi yang melibatkan masyarakat tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas penolakan pengoperasian TPA Salurano. Warga menyampaikan kekhawatiran bahwa keberadaan TPA tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitar lokasi.

Menurut keterangan Taufik Rama Wijaya dan Reynal Mesakaraeng, setelah seluruh rangkaian aksi berakhir, sekitar pukul 16.00 WITA keduanya didatangi aparat kepolisian dan kemudian dibawa ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Mamasa. Mereka menyatakan sempat mengalami penarikan secara paksa saat proses pengamanan.

Keduanya juga menyebut bahwa saat dibawa ke Polres Mamasa, mereka tidak diperlihatkan surat penangkapan maupun memperoleh penjelasan yang dapat dipahami mengenai dasar tindakan kepolisian tersebut.

Hingga kronologi ini ditulis pada pukul 17.52 WITA, Taufik Rama Wijaya dan Reynal Mesakaraeng mengaku masih berada di Polres Mamasa. Menurut mereka, hingga saat itu belum ada kejelasan mengenai status hukum maupun dasar hukum atas tindakan yang dikenakan kepada keduanya.

Atas kondisi tersebut, mereka menyatakan membutuhkan pendampingan hukum agar hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pernyataan ini, Taufik Rama Wijaya dan Reynal Mesakaraeng memohon perhatian serta pendampingan hukum dari LBH Makassar, organisasi bantuan hukum, pegiat hak asasi manusia, insan pers, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. (ZUL)

RSUD dr. Iskak Perkuat Kesiapan Hadapi Akreditasi 2026, Fokus Bangun Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien.

Penulis
JOKO MISWANTO
-
0

TULUNGAGUNG -Redaksi. Co – RSUD dr. Iskak Tulungagung terus mengintensifkan berbagai langkah persiapan menjelang pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2026. Seluruh unsur di lingkungan rumah sakit, mulai dari tenaga medis, perawat, hingga petugas penunjang, dilibatkan untuk memastikan seluruh standar pelayanan dan keselamatan pasien diterapkan secara konsisten.

Sejumlah persiapan telah dilakukan, di antaranya penyempurnaan dokumen administrasi, peninjauan kembali standar operasional prosedur (SOP), pelaksanaan simulasi survei akreditasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya keselamatan pasien di setiap unit pelayanan.

Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung, dr. Zuhrotul Aini, menegaskan bahwa akreditasi bukan semata-mata bertujuan meraih hasil terbaik dalam penilaian, melainkan menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam membangun budaya pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan.

“Akreditasi adalah bentuk komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang paling penting bukan hanya saat proses penilaian berlangsung, tetapi bagaimana budaya mutu dan keselamatan pasien benar-benar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari seluruh insan RSUD dr. Iskak,” ujar dr. Zuhrotul Aini, dikutip dari akun Instagram resmi RSUD dr. Iskak.

Ia menjelaskan, seluruh komponen rumah sakit bergerak bersama memenuhi berbagai standar akreditasi, mulai dari peningkatan mutu pelayanan pasien, manajemen risiko, pengendalian infeksi, hingga penguatan tata kelola rumah sakit yang terus dievaluasi dan disempurnakan.

Tak hanya itu, RSUD dr. Iskak juga meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai situasi darurat, termasuk melalui simulasi penanganan apabila terjadi gangguan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung dengan optimal.

Sebagai salah satu rumah sakit rujukan di wilayah selatan Jawa Timur, RSUD dr. Iskak terus melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan kesehatan. Pengembangan fasilitas, digitalisasi layanan, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan menjadi langkah berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui persiapan yang dilakukan secara menyeluruh, manajemen berharap Survei Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2026 dapat berlangsung dengan baik sekaligus menjadi sarana evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.

“Harapan kami, masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin cepat, aman, profesional, dan selalu mengutamakan keselamatan pasien. Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk memastikan kualitas pelayanan tersebut tetap terjaga,” tutup dr. Zuhrotul Aini.

pewarta joko miswanto kabiro tulungagung

DPRD Tulungagung Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Plt. Bupati Paparkan Arah Pembangunan 2027

Penulis
JOKO MISWANTO
-
0

Tulungagung, Redaksi. Co ,Kamis 23 Juli 2026 – Bertempat di Ruang Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda strategis yakni persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta pengucapan sumpah atau janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (23/7/26).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Tulungagung yaitu Marsono dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh anggota DPRD.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas sinergi dan komitmen dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Berbagai catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan harus menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2025, lanjutnya, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,043 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,901 triliun. Penerimaan pembiayaan tercatat Rp336,11 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp477,65 miliar yang akan dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas melalui APBD Perubahan Tahun 2026.

Setelah memperoleh persetujuan dari DPRD, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Baharudin juga menyampaikan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai pijakan awal penyusunan APBD Tahun 2027.

Ia menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2027 adalah “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlaq Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”

Tema tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah prioritas pembangunan, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hilirisasi industri berbasis potensi lokal, percepatan penurunan angka kemiskinan, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, hingga peningkatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya daerah.

Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,708 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,995 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp286,87 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama sehingga SILPA Tahun Anggaran 2027 direncanakan nihil.

Plt. Bupati berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan APBD yang realistis, berkualitas, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

Rapat paripurna juga diwarnai prosesi pengucapan sumpah dan janji Wahyu Pratama Alamsyah dari Partai Demokrat sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sisa masa jabatan 2024–2029.

Pewarta joko miswanto kabiro tulungagung

KOWANI – PIM Bangun Gerakan “Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat”

Penulis
Kornellius .
-
0

Jakarta, 24 Juli 2026

Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju (PIM), Lana T. Koentjoro, mengajak seluruh organisasi perempuan, komunitas budaya, pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa sekaligus mewariskannya kepada generasi muda sebagai bagian dari jati diri Indonesia.

Menurut Lana, semangat tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Hari Kebaya Nasional ke-3 dan Hari Anak Nasional 2026 bertajuk “Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat” yang digelar Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) bersama Perempuan Indonesia Maju (PIM) serta organisasi-organisasi anggota federasi KOWANI pada Jumat (24/7) di The Hall, Senayan City, Jakarta.

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di

Indonesia dan disiarkan secara langsung sebagai bentuk perayaan budaya sekaligus penghormatan kepada anak-anak Indonesia.

“Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat bukan sekadar tema kegiatan, tetapi menjadi gerakan bersama untuk menguatkan kecintaan terhadap budaya bangsa sekaligus membangun karakter generasi muda. Kebaya harus terus hidup di tengah masyarakat dan diwariskan kepada anak-anak Indonesia sebagai simbol jati diri, persatuan, serta kebanggaan bangsa,” ujar Lana.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Hari Kebaya Nasional ke-3 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kebaya kepada generasi muda sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor

19 Tahun 2023. Lana mengatakan, gerakan pelestarian kebaya merupakan hasil perjuangan panjang berbagai organisasi perempuan bersama Tim Nasional Kebaya Indonesia.

Perjuangan tersebut melahirkan dua tonggak sejarah penting, yakni penetapan Hari Kebaya Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 serta pengakuan Kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) UNESCO pada 4 Desember 2024 melalui nominasi bersama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Kebaya bukan sekadar busana, tetapi simbol budaya, karakter perempuan Indonesia, sekaligus bagian dari sejarah bangsa yang harus terus diwariskan kepada generasi muda.

Pengakuan UNESCO bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab kita untuk memastikan kebaya tetap hidup dalam keseharian masyarakat,” kata Lana.

Menurutnya, semakin banyak generasi muda mengenakan kebaya menjadi bukti bahwa budaya Indonesia mampu berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan nilai dan jati dirinya.

Di sisi lain, gerakan berkebaya juga memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan para penenun, perajin kain tradisional, penjahit, desainer, pengrajin aksesori, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lana menambahkan, semangat tersebut telah tercermin dalam Parade Perempuan Berkebaya Berkain Songket yang diselenggarakan DPD Perempuan Indonesia Maju (PIM) Sumatera

Selatan di kawasan Car Free Day (CFD) Palembang pada 19 Juli 2026.

Kegiatan itu berhasil memecahkan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Parade Perempuan Berkebaya Berkain Songket Terbanyak sekaligus menjadi rangkaian menuju puncak peringatan Hari Kebaya Nasional.

Keberhasilan parade tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai tokoh perempuan nasional, di antaranya Ketua Umum KOWANI periode 2009–2014 Dewi Motik, Ketua Umum Komunitas Pertiwi Sinta Umar, Ketua I Komunitas Pertiwi Miranti Sirad Ginanjar, Ketua Umum KB Wirawati Catur Panca Pia Megananda, Prof. Dr. Ana Mariana selaku Ibu Tenun Nasional, serta jajaran Dewan Pimpinan KOWANI.

Sementara itu, Ketua Umum KOWANI (periode 2024-2029), Nannie Hadi Tjahjanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perempuan, pemerintah daerah, komunitas budaya, para relawan, serta seluruh pihak yang telah bersinergi menyukseskan rangkaian Hari Kebaya Nasional, termasuk keberhasilan Parade Perempuan Berkebaya Berkain Songket di Palembang yang memecahkan Rekor MURI.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan rangkaian Hari Kebaya Nasional.

Semoga semangat kolaborasi ini terus memperkuat upaya melestarikan budaya bangsa serta berkontribusi mewujudkan perempuan Indonesia yang maju, mandiri, berdaya, berintegritas, dan berkarakter,” ujar Nannie.

Menurut Nannie, Hari Kebaya Nasional bukan sekadar momentum mengenakan busana tradisional, tetapi telah berkembang menjadi gerakan nasional untuk menjaga identitas budaya Indonesia.

Melalui kolaborasi lintas organisasi perempuan, pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat, kebaya diharapkan semakin dicintai sebagai simbol persatuan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk bangga terhadap budaya Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa peringatan Hari Kebaya Nasional tahun ini dipadukan dengan Hari Anak Nasional sebagai bentuk komitmen untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak usia dini.

Menurutnya, anak-anak Indonesia merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan estafet pelestarian budaya bangsa di masa depan.

Lebih lanjut, Nannie menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional yang dipadukan dengan Hari Kebaya Nasional merupakan momentum untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa membangun generasi unggul harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya Indonesia.

Menurutnya, setiap anak merupakan pemilik sekaligus pewaris masa depan bangsa yang berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, layanan kesehatan, ruang bermain, serta lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang.

Ia menekankan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, dan seluruh elemen bangsa. Karena itu, KOWANI terus mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Gerakan Serentak Nasional Hari Anak Nasional 2026 dengan tema “Anak Aman, Anak Bahagia, Anak Berani, Anak Bermain, Anak Terlindungi, Keluarga Tangguh, Indonesia Kuat.”

Nannie juga mengingatkan pentingnya memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas, anak dalam situasi rentan, korban kekerasan dan eksploitasi, maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, setiap anak harus diberi kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih cita-cita sebagai generasi penerus bangsa.

“Tidak boleh ada anak Indonesia yang ditinggalkan. Setiap anak harus dirangkul, didengar, dihormati, dilindungi, serta memperoleh kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan menanamkan kecintaan terhadap budaya sejak usia dini, kita tidak hanya melestarikan kebaya sebagai identitas bangsa, tetapi juga membentuk generasi Indonesia yang berkarakter, berbudaya, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutup Nannie.

Selvyn, Center Director Senayan City menambahkan, “Senayan City tidak hanya menjadi destinasi gaya hidup premium, tetapi juga menjadi ruang yang merayakan kreativitas, budaya, dan karya anak bangsa. Merayakan Hari Kebaya Nasional, Senayan City mendukung dan berkomitmen untuk turut melestarikan kekayaan dan budaya milik Indonesia. Dan, Senayan City juga mengajak anak-anak Indonesia untuk mengenal dan bangga akan kekayaan dan keberagaman budaya di Indonesia.

Senayan City percaya bahwa sebuah destinasi tidak hanya diukur dari apa yang dihadirkannya, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendukung kreativitas, budaya, dan talenta Indonesia”.

Peringatan Hari Kebaya Nasional ke-3 dan Hari Anak Nasional 2026 diikuti ribuan peserta yang berasal dari anggota KOWANI, BKOW dan GOW se-Indonesia, organisasi perempuan, komunitas kebaya, komunitas budaya, anak-anak berkebutuhan khusus, berbagai yayasan

sosial, serta masyarakat umum.

Beragam kegiatan diselenggarakan dalam peringatan tersebut, di antaranya parade kebaya lintas profesi, fashion show kebaya dan busana daerah, permainan tradisional anak, talkshow edukatif, konser anak, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang melibatkan para perajin kain tradisional, desainer, dan pelaku industri kreatif dari berbagai daerah.

Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah Special Show Anak Berkebutuhan Khusus, yang menampilkan pertunjukan seni dari siswa-siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) di DKI Jakarta dan sekitarnya. Penampilan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk menghadirkan ruang yang setara bagi setiap anak Indonesia agar dapat berkarya, berekspresi, dan menunjukkan potensi terbaiknya tanpa diskriminasi.

Sejumlah pejabat negara dijadwalkan menghadiri kegiatan ini, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kebudayaan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wakil Ketua MPR RI, serta para tamu undangan lainnya.

Acara ini juga didukung berbagai media nasional dan dimeriahkan oleh penampilan artis serta tokoh budaya Indonesia.

Melalui peringatan Hari Kebaya Nasional ke-3 dan Hari Anak Nasional 2026, KOWANI bersama Perempuan Indonesia Maju berharap gerakan “Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat” terus berkembang menjadi gerakan nasional yang menghidupkan kebaya sebagai identitas budaya bangsa, sekaligus membentuk generasi Indonesia yang berkarakter, inklusif, kreatif, berdaya saing, dan bangga terhadap warisan budayanya.

Red//Kornellius

1...565758...673Halaman 57 dari 673