Redaksi.co MAMASA : Eskalasi konflik penolakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Salurano bergolak panas. Ketua Forum Pergerakan Pelajar Mahasiswa Mamasa (FPPM), Ahyar Anwar, meledak dan mengutuk keras dugaan penangkapan sewenang-wenang terhadap dua aktivis lingkungan, Taufik Rama Wijaya dan Reynal Mesakaraeng.
Tindakan aparat yang disinyalir menculik/menangkap kedua peserta aksi tanpa penjelasannya ini dinilai sebagai manuver represif yang brutal, mencoreng hak asasi manusia (HAM), dan secara terang-terangan mengkangkangi UUD 1945.
“Kami mengecam keras segala bentuk tindakan yang berpotensi membungkam suara rakyat melalui pendekatan represif! Menyampaikan pendapat itu hak konstitusional, bukan kejahatan yang bisa diperlakukan sewenang-wenang!” tegas Ahyar Anwar dengan nada keras.
Kepanikan publik pecah setelah beredar kabar bahwa Taufik dan Reynal diseret aparat tanpa diperlihatkan Surat Penangkapan, tanpa dasar hukum yang jelas, dan menabrak due process of law.
​Ahyar menegaskan bahwa Polisi dibayar oleh uang rakyat untuk melindungi dan mengayomi, bukan menjadi alat penakut-nakut bagi masyarakat yang berjuang menolak dampak buruk TPA Salurano terhadap lingkungan mereka.
- Bukan Garong: Peserta aksi menyuarakan kekhawatiran ekologi & sosial, bukan tindakan kriminal.
- ​Krisis Prosedur: Aparat dinilai mempertontonkan kesewenang-wenangan kewenangan (abuse of power).
- ​Ancaman Demokrasi: Menjawab kritik dengan intimidasi hanya membuktikan kebobrokan penegakan hukum.
​“Kepolisian dibentuk untuk mengayomi, bukan membikin gertak sambal dan menciptakan rasa takut pada rakyat! Demokrasi mati kalau kritik dibalas pentungan dan penangkapan gelap!” cecar Ahyar.
Tak main-main, FPPM melayangkan ultimatum keras dan menantang Kapolres Mamasa untuk berdiri di hadapan publik memberikan klarifikasi transparan.
​Jika aparat tidak mampu membuktikan dasar hukum penangkapan, FPPM mendesak kedua aktivis tersebut segera dibebaskan tanpa syarat detik ini juga dan nama baik mereka dibersihkan!
Tuntutan Mutlak FPPM:
- ​Transparansi Total: Buka dasar hukum penangkapan Taufik & Reynal ke hadapan publik.
- ​Akses Hukum: Buka pintu selebar-lebarnya untuk tim penasihat hukum dan keluarga korban.
- ​Bebaskan Segera: Jika tak ada bukti tindak pidana, wajib dipulangkan dan direhabilitasi nama baiknya.
Ahyar menegaskan, FPPM tidak akan tinggal diam melihat hak-hak warga Mamasa diinjak-injak. Gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kini tengah melakukan konsolidasi masif untuk menempuh jalur perlawanan konstitusional.
​“Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam kritik! FPPM akan berdiri paling depan bersama rakyat. Kami pastikan, tidak ada satu orang pun yang boleh diinjak-injak secara sewenang-wenang di tanah ini. Demokrasi harus dijaga, dan keadilan wajib ditegakkan!” pungkas Ahyar mengancam. (ZUL)
