Diduga Proyek Dana Desa(DD) Thn 2025 Tunggang Menggunakan Material Ilegal

Lebong12-07-2025 Redaksi.co Penggunaan material batu pasir ilegal dalam pembangunan dana desa tidak diperbolehkan. Berdasarkan hukum yang berlaku, perusahaan konstruksi maupun perorangan yang membeli material tambang galian C ilegal dapat dipidana. Selain itu, pihak instansi terkait juga bisa terjerat hukum jika terbukti membiarkan mitra kerja mereka melakukan hal tersebut ¹.

Dalam beberapa kasus, proyek pembangunan yang menggunakan dana desa telah terbukti melakukan penyimpangan dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Misalnya, Pemdes Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Tunggang Kabupaten Lebong yang menggunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp 170.687.000 bervolume 137 METER diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menggunakan material yang sah dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

*Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana desa:*

– *Kesesuaian dengan peraturan*: Pastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum.
– *Transparansi*: Pastikan proses penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
– *Spesifikasi material*: Pastikan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan tidak menggunakan material ilegal.
– *Pengawasan*: Pastikan ada pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana desa untuk mencegah penyimpangan dan korupsi.

Untuk itu Masyarakat Tugang meminta APH untuk memanggil dan mengaudit pjs Kades Tunggang untuk dipertanggung jawabkan sesegera mungkin. Tindak sesuai aturan yang berlaku.

Dan sampai Brita ini kita terbit kan,kita dari pihak media sudah berupaya menghubungi pihak pj kepala desa tapi belum ada jawaban,
Rilis CIKAK S,A

Aceh Barat.Redaksi.co
Kabar duka menyelimuti keluarga besar Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM. Ayahanda tercinta beliau, M. Jafar (Mukim Mugo) bin Tgk Arsyad (Abi Pasi),

tutup usia pada Sabtu, 12 Juli 2025, pukul 08.45 WIB di Rumah Sakit Zainoel Abidin (RSZA) Banda Aceh.

Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat Aceh Barat yang mengenal beliau sebagai sosok yang bijaksana dan disegani. Almarhum dikenal luas sebagai Mukim Mugo yang penuh dedikasi dalam membimbing masyarakat dan menjaga nilai-nilai adat di kampung halamannya

Rencananya, jenazah akan dibawa pulang ke kampung halaman di Gampong Mugo Cut, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat. Shalat jenazah akan digelar di Masjid Gampong Mugo Cut pada pukul 20.30 WIB ba’da Isya malam ini, dan dilanjutkan dengan prosesi pemakaman di pemakaman keluarga di Mugo.

Bupati Tarmizi beserta keluarga besar memohon doa dari masyarakat agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa dan khilafnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman ****

Puluhan Desa di Lebong Terhambat Cair kan ADD Diduga Dana ke Topdam tersangkut

Lebong 11-07-2025 Redaksi.co
Puluhan desa di Kabupaten Lebong mengaku kesulitan mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2025. Masalah utama yang dihadapi ialah belum rampungnya pembayaran kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Topografi Komando Daerah Militer (Topdam) II Sriwijaya, berkaitan dengan penegasan batas wilayah administrasi desa/kelurahan pada tahun anggaran 2024 lalu.

Ironisnya, sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Desa mengaku sudah melakukan pembayaran sesuai arahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Lebong. Mereka diarahkan untuk mentransfer dana sebesar Rp25 juta ke nomor rekening yang ditunjuk oleh Bagian Pemerintahan. Namun hingga kini, uang tersebut diduga belum diterima oleh pihak Topdam.

“Kami sudah bayar Rp25 juta ke rekening yang ditunjuk langsung oleh Bagian Pemerintahan, tapi kok sekarang dibilang belum lunas? Kami bingung,” ujar salah satu Pj Kepala Desa dengan nada heran, Kamis (10/7/2025).

Kebingungan ini semakin rumit karena pencairan ADD mensyaratkan lunasnya pembayaran PKS tersebut. Hal itu diperkuat dengan adanya surat edaran Plt Sekda Lebong nomor 130/246/B.1/VI/2025 yang ditujukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Dalam surat tersebut, mengacu pada Instruksi Bupati Lebong Nomor 48 Tahun 2025, ditegaskan bahwa pencairan ADD hanya bisa dilakukan jika desa telah menyelesaikan proses penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa. Bukti penyelesaian itu harus dilaporkan ke Bagian Pemerintahan Setda Lebong dan dilengkapi dengan surat keterangan resmi.

Kini, desa-desa yang sudah membayar merasa dirugikan. Di satu sisi, dana sudah disetor. Di sisi lain, pencairan ADD tetap tidak bisa dilakukan karena pihak Topdam belum mengakui pembayaran tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, ke mana sebenarnya aliran dana yang telah ditransfer ke rekening yang direkomendasikan oleh pihak Setda?

Hingga berita ini diterbitkan Redaksi.co masih menggali dan mengumpulkan informasi, sementara konfirmsai ke Bagian Pemerintahan Setda Lebong masih diupayakan

Aceh Barat.Redaksi.co
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani, mengintruksikan Dinas Tenaga Kerja dan pengawas ketenagakerjaan untuk segera turun tangan memeriksa kepatuhan perusahaan besar maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap regulasi ketenagakerjaan di wilayah Aceh Barat.

Menurut dia, selama ini masih banyak praktik ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan, terutama menyangkut pengupahan, waktu kerja, perlindungan bagi pekerja perempuan dan anak, serta jaminan sosial dan kesejahteraan
pekerja.

“Saya minta pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan inspeksi dan pendataan serius. Periksa apakah perusahaan dan UMKM sudah mematuhi ketentuan upah minimum, waktu kerja dan istirahat, hubungan kerja yang sah baik PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) maupun PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), serta jaminan sosial tenaga kerja,” tegas Ahmad Yani kepada wartawan, Jum’at, 11/7/2025.

Ia menyebutkan, tidak sedikit pekerja di Aceh Barat yang saat ini menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP). Banyak dari mereka yang terpaksa menyepakati perjanjian kerja secara mandiri dengan pengusaha karena desakan ekonomi.

“Banyak perjanjian kerja yang dibuat tanpa melalui proses hukum yang sah, bahkan hanya lisan. Ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus hadir untuk melindungi hak-hak para pekerja, terutama yang berada di sektor informal dan usaha kecil,” ujarnya.
Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya perlindungan kerja bagi perempuan dan anak, serta pengawasan terhadap praktik kerja yang eksploitatif.

“Perempuan dan anak-anak yang bekerja harus mendapat perlindungan sesuai amanat Undang-Undang. Jangan sampai mereka menjadi korban dari lemahnya pengawasan,” tambahnya.

Politisi muda dari Fraksi GERINDRA ini meminta agar Dinas Ketenagakerjaan Aceh Barat membentuk tim terpadu untuk melakukan inspeksi langsung ke lapangan, serta membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang merasa dirugikan.
“Saya tidak ingin tenaga kerja di Aceh Barat terus menjadi korban. Negara harus hadir dan menjamin kesejahteraan pekerja,” tutup Ahmad Yani ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat turun ke Gampong Pasi Janeng Kecamatan Woyla Timur, Kamis 10/7-2025

Peninjauan ini dilakukan setelah mendapat laporan dari warga setempat bahwa tebing yang berada daerah aliran Krueng Woyla tepatnya di gampong Pasi Janeng dan Gampong sekitarnya di Kecamatan Woyla Timur kembali ambruk atau longsor karena erosi akibat terkikis saat air sungai yang deras, hal ini di kuatirkan dapat mengancam pemukiman warga di wilayah tersebut dan sekitarnya

“Ya benar tim dari Dinas PUPR Aceh Barat sudah turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan langsung atas ambruknya tebing Krueng Woyla,” kata Keuchik Gampong Pasi Janeng, Ifril Yadi,.S.Pd, Jum’at 11/7-2025

Keuchik Ifril menjelaskan bahwa dalam kunjungan atau tinjauan tersebut, pihaknya sudah menjelaskan secara detail kepada tim dinas PUPR, bahwa kondisi ambruknya tebing Krueng Woyla sewaktu- waktu bila hujan turun terus menerus secara perlahan-lahan mengikis tebing dan menyebabkan aliran sungai dapat berubah dan akan memasuki pemukiman penduduk

Bukan hanya itu, ini ancaman jika sungai berubah aliran karena tebing roboh atau longsor jika tidak dilakukan penanganan yang serius

” Jika ini yang terjadi,di kuatirkan arus akan menerjang Masjid, Lapangan bola kaki, perkebunan warga dan jembatan, dan lebih parahnya lagi air akan masuk ke pemukiman penduduk yang berdekatan dengan sungai Krueng Woyla,” Tutur Keuchik Ifril

Ia menyebutkan bahwa tak mustahil bila sungai berubah aliran kantor Polsek dan Sekolah di Paya Mengendrang yang terletak di Tangkeh pun akan ikut terancam,” jelasnya

“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan ini agar cepat tertangani dengan memasang penahan tebing atau dibangun bronjong di tebing yang ambruk tersebut.

Keuchik Ifril mengungkapkan bahwa saat ini warga yang berdomisili di sekitar daerah aliran sungai Krueng Woyla tepatnya di gampong Pasi Janeng dan sekitarnya saat ini sangat was-was karena sewaktu-waktu bila airan sungai Krueng Woyla menganas, aliran sungai akan berubah aliran dan memasuki pemukiman penduduk yang akan menyebabkan banjir,” tambahnya

“Kami berterimakasih kepada tim PUPR Aceh Barat yang sudah turun ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi tebing yang ambruk ini, mudah-mudahan dengan adanya tinjauan ini dapat menjadi bahan untuk cepat tersampaikan kepada petinggi di Aceh Barat.

“Dan kami yakin di tangan dingin bapak Bupati Tarmizi dan juga Kadis PUPR Aceh Barat Dr. Kurdi, tentunya hal ini akan memiliki perhatian khusus pemimpin daerah, apalagi pak Bupati Tarmizi adalah seorang visioner dan berjiwa membangun, tentunya beliau tidak mau melihat rakyatnya sengsara di kemudian hari,” pungkas Keuchik Ifril ****

Unit Tipidter melaksanakan monitoring kegiatan ketahanan pangan jagung

Lebong 11-07-2025 Redaksi.co Satgas Pangan Polres Lebong dalam hal ini Unit Tipidter, melakukan monitoring kegiatan ketahanan pangan jagung.
Kasat Reskrim AKP Rabnus Supandri, S.Sos. mengatakan monitoring ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai ada atau tidaknya kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanaman jagung. Pihaknya juga ingin memastikan ketersediaan stok bibit dan pupuk di wilayah hukum Polres Lebong. 

“Kami melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan bibit fan pupuk Dari hasil monitoring di wilayah Lebong Atas, diketahui bahwa stok aman,” ucapnya.
AKP Rabnus Supandri menambahkan, jika terjadi kelangkaan di masyarakat tersebut, Satgas Pangan akan segera melakukan analisa. Hasil analisa itu akan dilaporkan ke Pemerintah Kab. Lebong, agar langkah-langkah penanganan dapat segera diambil.

“Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keberlanjutan kegiatan penenaman jagung dalan rangka ketahanan pangan,” ujarnya.
Rabnus mengimbau masyarakat untuk tetap mendukung program ketahanan pangan.

Masyarakat juga diminta melaporkan jika ada indikasi penimbunan atau permainan harga bahan pokok dalam kegiatan ketahanan pangan ini,

Rilis cikak

Aceh Barat.Redaksi.co
Detasemen Peralatan (Denpal) IM/2 Meulaboh menggelar acara syukuran sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Peralatan Angkatan Darat (Palad), bertempat di Markas Denpal IM/2, Komplek Makorem 012/Teuku Umar, Desa Ujung Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kamis 10/7/2025,

Acara ini turut dihadiri Komandan Korem 012/TU Kolonel Inf Benny Rahadian, S.E., M.Han, Dandim 0105/Aceh Barat, Wakil Bupati Aceh Barat, para Dan/Kabalak Aju, serta Kasi dan Perwira Staf Khusus Korem 012/TU.

Komandan Denpal IM/2, Letkol Cpl Aswad Kenedi, dalam sambutannya membacakan amanat Kepala Pusat Peralatan TNI AD (Kapuspalad) Mayjen TNI Haripto Seno Budi, S.Sos. Dalam amanat tersebut, Kapuspalad mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar Korps Palad untuk bersyukur atas nikmat dan kesehatan yang memungkinkan terlaksananya peringatan HUT ke-79 tahun ini.

Kapuspalad juga menyampaikan penghargaan kepada para sesepuh yang telah membina kecabangan peralatan secara berkesinambungan, serta mengajak seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapan menghadapi tantangan, sesuai tema HUT tahun ini: “Ampuh dalam Mendukung Daya Gerak dan Daya Tembak Satuan.”

“Mari kita lanjutkan perjuangan para pendahulu dengan semangat, profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta kepatuhan terhadap aturan,” ujar Kapuspalad.

Sebagai wujud rasa syukur, dilakukan prosesi pemotongan tumpeng oleh Dandenpal yang diserahkan kepada prajurit paling senior dan anggota yang akan pindah satuan. Acara dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

Sebelumnya, rangkaian peringatan HUT ke-79 Palad juga diisi dengan kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, anjangsana ke rumah warakawuri, serta berbagai perlombaan internal ****