Rwdaksi.co | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M menghadiri serta membuka secara resmi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan (MPLS) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel.

Adapun tema kegiatannya sendiri yakni “Gubernur Sumsel menyapa murid baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Negeri/Swasta se Sumsel bertempat di aula SMK Negeri 6 Palembang jalan Mayor Ruslan, Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Selasa (15/7/2025).

Turut hadir didalam kegiatan tersebut Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel sekaligus Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Disdik Provinsi Sumsel H Zulkarnain, S.E., M.M, PLT Sekretaris Disdik Provinsi Sumsel, Kepala Bidang SMA Disdik Provinsi Sumsel, Kepala Bidang SMK Disdik Provinsi Sumsel, Kepala SMK Negeri 6 Palembang, Kepala SMK Negeri 1 Palembang, para Kepala SMK baik swasta ataupun negeri yang ada di Sumsel baik secara langsung ataupun luring (online), dan peserta MPLS baik yang hadir langsung ataupun lewat luring (online).

Dikatakan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M, hari ini masa pengenalan sekolah, saya hanya menambahkan beberapa poin saja, tidak ada lain arti pentingnya adaptasi. Karena adaptasi ini adalah modal utama dalam memasuki sebuah lingkungan apapun, termasuk lingkungan sekolah.

Pertama yang harus dihindari adalah rendah diri jadi tidak boleh minder, jadi bahwa kita masuk didalam kelompok ini, di jenjang ini, pada sekolah ini adalah kita adalah sederajat, jadi itu yang perlu saya tanamkan dengan seluruh siswa dan siswi.

“Pergaulan itu adalah investasi, jadi tidak ada pernah ada orang rugi bergaul, termasuk dengan orang berperilaku buruk, jadi boleh kita bergaul, tapi kita harus tahu meletakkan posisi,” ujarnya.

Kemudian, bahwa kita tidak boleh hanyut didalam pergaulan negatif, misalnya, tapi kita menjadi tahu ini yang paling penting arti sebuah pergaulan.

Dan kalau dari aspek positif, di masa yang akan datang, bukan tidak mungkin, teman sejawat kita, teman sekolah kita adalah menjadi tangga atau penarik bagi karir dari setiap langkah profesi.

“Kebersihan ini adalah terutamanya toilet adalah sesuatu yang tersembunyi, kalau yang tersembunyi saja sudah buruk artinya bukan yang diluar tentu adalah kamuflase,” ungkapnya.

Menurut PLT Kepala Disdik Provinsi Sumsel H Zulkarnain, S.E., M.M, hari ini merupakan pelaksanaan dalam rangka pengenalan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan atau MPLS jenjang pendidikan SMA/SMK di provinsi Sumsel tahun ajaran 2025/2026 oleh Disdik Provinsi Sumsel.

Di mana kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomer 10 Tahun 2025 dan menjadi momentum awal bagi para peserta didik baru untuk memulai jenjang pendidikan menengah.

“Tahun ini MPLS mengusung tema MPLS SAMA, sebuah konsep yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar dan ber bermakna serta menggembirakan,” katanya.

Dilanjutkannya, MPLS selama tahun ajaran 2025/2026 akan diikuti oleh sebanyak kurang lebih 120.499 murid yang terdiri dari negeri/swasta di seluruh se Sumsel. Untuk kegiatan ini sendiri akan dilaksanakan selama 5 hari, yakni dimulai hari ini tanggal 14 Juli – 18 Juli 2025.

Secara khusus pada hari ini Selasa, 14 Juli 2025 kita menyelenggarakan acara Gubernur Sumsel menyapa murid baru SMA/SMK Negeri/Swasta se Sumsel, yang mana kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan acara dipusatkan di SMK Negeri 6 Palembang.

“Pada kegiatan ini sendiri diikuti sebanyak 570 peserta dan juga para orang tua murid, di mana ini merupakan bentuk implementasi nyata dari program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yakni Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI),” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Kepala SMK Negeri 6 Palembang Seriyani, S.Pd, kalau untuk retret sangat bagus sekali, program yang dibuat perdana oleh Gubernur Sumsel luar biasa, sehingga nanti akan banyak anak-anak yang terselamatkan

Kalau untuk MPLS ini sendiri dari SMK Negeri 6 Palembang sebanyak 576 orang dari 16 rumble. Kalau untuk materinya sendiri sudah melihat dari juknis yang ditentukan dan dishare dari Disdik Provinsi Sumsel.

“Pesan kepada anak-anak ya seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumsel, anak-anak jangan jadi rendah diri, jadi harus rendah hati, tapi tidak rendah diri, anak-anak harus tampil beradaptasi, menyesuaikan diri, serta bersemangat,” imbuhnya.

Redaksi.co | Palembang – Lembaga POSE RI bersama Jo Media Partner kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Markas Polda Sumatera Selatan, pada Selasa, 15 Juli 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi damai yang telah dilakukan pada 24 Juni 2025 lalu, sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan pembiaran oleh Polsek Bayung Lencir atas aktivitas pengeboran dan pengelolaan sumur minyak tua ilegal di Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam orasinya, Ketua POSE RI, Desri Nago, SH, bersama sejumlah rekan menyuarakan keresahan warga Desa Kali Berau terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal yang ditengarai mencemari lingkungan sekitar, termasuk sungai dan lahan pertanian. Mereka menilai aparat penegak hukum, khususnya Polsek Bayung Lencir, hanya melakukan langkah simbolik seperti memasang spanduk peringatan, tanpa adanya tindakan tegas di lapangan.

“Kami mendukung dan mendesak Polda Sumatera Selatan untuk segera melakukan tindakan sesuai kapasitas dan kewenangannya. Ini sekaligus menjadi bentuk protes keras atas dugaan pembiaran oleh Polsek Bayung Lencir terhadap aktivitas eksplorasi sumur tua serta pengeboran minyak ilegal yang telah mencemari lingkungan,” tegas Desri Nago.

POSE RI turut mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang telah disampaikan sejak aksi damai sebelumnya. Mereka mendesak Polda Sumsel segera memeriksa pihak terkait atas tiga dugaan utama:

1.Pembukaan kembali dan pengelolaan sumur minyak tua tanpa izin oleh mafia minyak.

2.Munculnya puluhan sumur ilegal baru yang mencemari sungai dan merusak lingkungan.

3.Dugaan pembiaran oleh aparat lokal terhadap aktivitas pengeboran ilegal tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, POSE RI menyampaikan empat tuntutan utama kepada Kapolda Sumsel:

1.Mempertanyakan perkembangan laporan aksi damai 24 Juni 2025 yang belum ditindaklanjuti.

2.Mendesak evaluasi kinerja Kapolsek Bayung Lencir yang diduga membiarkan aktivitas pengeboran ilegal.

3.Memberi tenggat waktu tiga minggu untuk penetapan tersangka dan langkah konkret, atau aksi lanjutan akan digelar dan laporan resmi dilayangkan ke Mabes Polri serta Kompolnas.

4.Mendesak penegakan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan dan pelanggaran izin migas.

Melalui aksi ini, POSE RI menuntut penegakan hukum yang adil, tanpa tebang pilih, dan berkomitmen terus mengawal kasus ini demi lingkungan yang sehat dan keadilan hukum di Sumatera Selatan.

Aksi massa POSE RI di terima oleh Kapolda Sumsel yang di Wakili oleh Asri Khairunnisa BA Subdit IV Unit II Polda Sumsel mengatakan kami mohon maaf untuk laporan yang kemari, masih dalam proses tindaklanjut.

“Terkait Polres Musi Banyuasin serta Polsek Bayung Lincir, Sumatera Selatan kita ada Pimpinan, akan kita sampaikan dengan pimpinan,”apakah akan di ganti atau bagaimana, itu tergatung dengan Pimpinan,”pungkasnya.

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH menghadiri kegiatan rapat penyampaian atau penjelasan bupati terhadap Rancangan Qanun (Raqan) pertanggungjawaban APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 di ruang sidang utama kantor setempat pada Selasa 15/7/2025

Dalam sambutannya, Said Fadheil mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat yang telah menyelesaikan pembahasan Raqan pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2024.

“Melalui kesempatan ini kami juga mengingatkan jajaran eksekutif agar apa yang telah disarankan oleh anggota dewan yang terhormat pada pemandangan umum fraksi-fraksi tetap menjadi perhatian yang sungguh sungguh untuk disikapi dan diperbaiki, sehingga aspirasi dan harapan masyarakat Aceh Barat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” kata Said.

Dikatakan Said, Pemkab Aceh Barat menerima semua masukan dan saran yang disampaikan oleh pihak legislatif melalui pandangan umum fraksi DPRK tentang Raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2024.

“Terhadap saran anggota dewan yang terhormat terkait dengan program dan kegiatan yang tertunda agar dapat diprioritaskan kembali pada APBK-P 2025 atau APBK 2026, kami sangat sependapat, mengingat kebijakan efisiensi anggaran ini masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2026,” ujar Said.

Dalam penentuan program pembangunan yang tertunda tersebut kata Said, nantinya Pemkab Aceh Barat akan membutuhkan pelibatan dan dukungan penuh dari anggota dewan sehingga sinergitas pembangunan dapat terwujud.

“Saran anggota dewan terkait dengan proses jalannya roda pemerintahan di Aceh Barat, kami sangat sependapat dan berterima kasih atas masukannya, karena kami mempunyai pandangan bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan seimbang sangat dibutuhkan kritik, saran, masukan, ide, dan gagasan, yang disampaikan secara lugas dan terarah,” katanya.

Menurut Said, jalannya roda pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan apabila adanya kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak atau stakeholder termasuk antara eksekutif dengan legislatif.

“Pelaksanaan APBK tahun 2024 sudah sesuai dengan perencanaan bahkan lebih dari target yang telah dicanangkan, kami tetap mengharapkan dukungan, kritik dan saran yang membangun dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk kemajuan masyarakat Aceh Barat ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH menghadiri kegiatan rapat penyampaian atau penjelasan bupati terhadap Rancangan Qanun (Raqan) pertanggungjawaban APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2024 di ruang sidang utama kantor setempat pada Selasa 15/7/2025

Dalam sambutannya, Said Fadheil mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat yang telah menyelesaikan pembahasan Raqan pertanggung jawaban APBK Tahun Anggaran 2024.

“Melalui kesempatan ini kami juga mengingatkan jajaran eksekutif agar apa yang telah disarankan oleh anggota dewan yang terhormat pada pemandangan umum fraksi-fraksi tetap menjadi perhatian yang sungguh sungguh untuk disikapi dan diperbaiki, sehingga aspirasi dan harapan masyarakat Aceh Barat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” kata Said.

Dikatakan Said, Pemkab Aceh Barat menerima semua masukan dan saran yang disampaikan oleh pihak legislatif melalui pandangan umum fraksi DPRK tentang Raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2024.

“Terhadap saran anggota dewan yang terhormat terkait dengan program dan kegiatan yang tertunda agar dapat diprioritaskan kembali pada APBK-P 2025 atau APBK 2026, kami sangat sependapat, mengingat kebijakan efisiensi anggaran ini masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2026,” ujar Said.

Dalam penentuan program pembangunan yang tertunda tersebut kata Said, nantinya Pemkab Aceh Barat akan membutuhkan pelibatan dan dukungan penuh dari anggota dewan sehingga sinergitas pembangunan dapat terwujud.

“Saran anggota dewan terkait dengan proses jalannya roda pemerintahan di Aceh Barat, kami sangat sependapat dan berterima kasih atas masukannya, karena kami mempunyai pandangan bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan seimbang sangat dibutuhkan kritik, saran, masukan, ide, dan gagasan, yang disampaikan secara lugas dan terarah,” katanya.

Menurut Said, jalannya roda pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan apabila adanya kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak atau stakeholder termasuk antara aksekutif dengan legislatif.

“Pelaksanaan APBK tahun 2024 sudah sesuai dengan perencanaan bahkan lebih dari target yang telah dicanangkan, kami tetap mengharapkan dukungan, kritik dan saran yang membangun dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk kemajuan masyarakat Aceh Barat ****

Redaksi.co | PALEMBANG – Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusu (Ditipideksus) Bareskrim Polri tengah melakukan pengusutan usai adanya temuan yang diungkap Kementerian Pertanian soal dugaan pelanggaran mutub beras yang kemasan yang beredar di masyarakat.
‎
‎Dari pengaduan itu, Bereskrim Polri telah memeriksa empat perusahaan produsen beras, dimana salah satunya produsen beras asal Sumatera Selatan.
‎
‎Tidak lain perusahaan yang turut diusut asal Sumsel itu adalah PT Belitang Panen Raya (BPR) dengan produk beras premium diantaranya Raja Ultima, Raja Platinum dan RajaKita.
‎
‎Bahkan kabar terbaru, Direktur PT BPR Kevin Yunior Winarta (28) telah diperiksa dalam perkara tersebut, pada Kamis 10 Juli 2025 lalu.

‎”Kita koperatif, yang di tanyain penyidik soal perizinan, pengolahan hingga pendistribusian ke masyarakat,” ujar Adv Hj Titis Rachmawati SH MH CLA selaku kuasa hukum Kevin Yunior Winarta Direktur PT BPR, kepada awak media Senin 14 Juli 2025.
‎
‎Oleh karena itu guna menepis beras kemasan mereka dioplos, PT BPR mengajak sejumlah jurnalis melihat secara langsung proses pengolahan gabah hingga menjadi beras premium kemasan tersebut.
‎
‎Dimana secara langsung diperlihatkan bagaimana PT BPR salah satu produk beras premium mereka yang melewati 15 tahapan dimana semuanya dikerjakan menggunakan mesin berteknologi tinggi.
‎
‎Dimulai dari gabah memasuki mesin Cleaner dan Destoner yang memisahkan benda asing seperti batu tanah ataupun benang karung dari gabah padi.
‎
‎Yang kemudian bahan baku gabah itu memasuki mesin Paddy Separator, mesin ini berfungsi memisahkan gabah dengan beras. Dalam mesin ini juga dilakukan pengurangan kadar air yang ada didalam beras.
‎
Setelah dipisahkan dari kulitnya, beras yang masih berwarna gelap itu memasuki beberapa mesin mesin canggih asal Tiongkok untuk diputihkan.
‎
Termasuk beras itu juga memasuki beberapa kali mesin Rotary Shirer yang berfungsi untuk memisahkan bulir beras yang bagus dengan beras yang pecah atau disebut menir.
‎
‎Bahkan antara proses pemisahan gabah dengan beras dan proses pencerahan beras itu dilangsungkan di dua bangunan pabrik yang terpisah namun terhubung dengan selang besar yang memindahkan bahan baku ke proses yang lebih lanjut.
‎
‎Hingga akhirnya, setelah melalui scanning kualitas dan uji lab secara berkala beras tersebut dikemas dan ditakar dengan kemasan 5 kilogram dengan semua keseluruhan dilakukan menggunakan mesin dengan teknologi tinggi.
‎
‎”Produksi tersebut sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku, terkait dengan pelaporan hasil uji sebelum sampai ke masyarakat itu telah dilakukan sesuai dengan laboratorium tersendiri yang diatur dan berlaku secara berkala,” beber Titis.
‎
‎Jadi sampai saat ini Belitang Panen Raya masih berupaya menjaga mutu dan takaran produk mereka
‎
‎Terlepas itu, PT BPR mengapresiasi upaya penegak hukum mengusut temuan dari kementerian pertanian soal adanya produk beras premium yang diduga melanggar aturan mutu produk.

Pihaknya juga akan terus kooperatif mengikuti proses tahapan penyelidikan hingga penyidik mengungkap perkera tersebut.

‎”Belitang Panen Raya meminta maaf atas ketidaknyamana dan ke khawatiran atas terkait dengan isu yang beredar beberapa waktu lalu dan kami menjamin tetap menjaga kualitas beras premium kami,” tambahnya.

Terkait apabila ditemukan produk PT BPR yang rusak ataupun bermasalah yang beredar di masyarakat diklaim bisa disebabkan proses pendistribusian yang kurang baik.

Sebab distribusi produk PT BPR telah menyebar ke hampir seluruh tanah air seperti ke seluruh Pulau Sumatera, Jawa hingga Sulawesi.

“Kalau ada produk kami yang bermasalah masyarakat bisa meretur ke tempat mereka membeli semisal di Indomaret atau Alfamart,” terang Direktur PT BPR Kevin Yunior Winarta.

Terpisah, terkait salah satu produsen beras premium yang berada di wilayah Sumsel, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menyatakan jika saat ini situasi Sumsel masih kondusif terkait isu dugaan beras premium oplosan tersebut.

Satgas Pangan Polda Sumsel yang dipimpin Dirreskrimsus memastikan peredaran beras di Sumsel masih aman.

Menurutnya, Satgas Pangan Polda Sumsel juga sudah memberikan arahan ke polres jajaran untuk melakukan pengawasan dan monitoring peredaran beras seperti dalam isu yang sedan beredar.

“Krimsus (Ditreskrimsus) telah memberikan jukrah kepada kewilayahan untuk lakukan pengawasan dan monitor perkembangan,” ujarnya.

Selain itu, tindakan antisipasi dan koordinasi dengan pihak produsen beras yang ada di Sumsel juga telah dilaksanakan.

Terkait pemeriksaan produk oleh kepolisian merupakan upaya kontrol yang dilakukan terkait peredaran beras di masyarakat.

Sudah dilakukan antisipasi dan koordinasi dengan pihak produsen dan Bareskrim, pemeriksaan adalah upaya kontrol terkait peredaran beras,” tegas Kombes Nandang.(*)

Aceh Barat.Redaksi.co
Meskipun masih dalam suasana duka mendalam atas wafatnya sang ayahanda tercinta, Bapak Muhammad Jafar bin Tgk Muhammad Arsyad, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., tetap menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap dunia pendidikan di daerah yang dipimpinnya.
Pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025/2026, Senin pagi, Bupati Tarmizi tampak hadir secara langsung mengantarkan putrinya ke SD IT Teuku Umar, Meulaboh. Senin,14/7/25.

Di sela kegiatan itu, ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh orang tua dan wali murid yang turut hadir mengantar anak-anak mereka ke sekolah.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua/wali murid yang pagi ini telah meluangkan waktu untuk mengantar putra-putrinya ke sekolah. Kehadiran Bapak/Ibu di gerbang sekolah ini bukan hanya sekadar mengantar, tetapi juga simbol dukungan dan komitmen luar biasa terhadap pendidikan anak-anak kita,” ujar Tarmizi,SP.

Dalam pernyataannya, Tarmizi juga menekankan pentingnya kehadiran dan peran aktif orang tua di hari pertama sekolah, yang menurutnya dapat membangun rasa percaya diri dan kenyamanan emosional bagi para siswa, khususnya di masa adaptasi awal tahun ajaran.

“Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk menanamkan semangat dan kenyamanan bagi anak-anak dalam memulai tahun ajaran baru. Mari kita jadikan kebiasaan baik ini sebagai bagian dari sinergi antara orang tua dan sekolah demi masa depan generasi penerus Aceh Barat,” tambahnya.
Apa yang dilakukan Bupati Tarmizi menjadi sorotan dan mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai hal tersebut sebagai contoh kepemimpinan yang humanis dan penuh tanggung jawab, terutama di tengah kondisi pribadi yang penuh duka.

Seperti yang diketahui bersama, ayahanda Bupati Aceh Barat, Muhammad Jafar bin Tgk Muhammad Arsyad, telah berpulang ke Rahmatullah pada Sabtu pagi (12 Juli 2025) di RSUD Zainoel Abidin, Banda Aceh. Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar, namun semangat pengabdian Tarmizi terhadap tugas-tugas pemerintahan tetap terlihat nyata.

Kehadiran para orang tua di sekolah-sekolah pada hari pertama masuk sekolah ini pun menjadi pemandangan yang mengharukan dan menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang dimulai dari keluarga, dan diperkuat oleh kepemimpinan yang peduli serta inspiratif ****