Jember, redaksi.co – Komunitas pengusaha sound system di Kabupaten Jember yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menyatakan sikap terbuka dan hormat terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk yang menyoroti fenomena “sound horeg”. Namun mereka menekankan pentingnya dialog terbuka untuk memahami isi dan batasan fatwa tersebut secara lebih proporsional

Bertempat di Resto Dira Park Kencong Rabu 23 Juli 2025, Ketua JSSC, H.M. Arif Sugiarti, yang akrab disapa Mas Kaji menyampaikan bahwa istilah “sound horeg” bukanlah istilah teknis, melainkan sebutan masyarakat untuk parade sound system yang kerap digelar dalam berbagai kegiatan rakyat seperti karnaval tingkat RT/RW.

“Kami menghormati ulama dan fatwa MUI, itu prinsip. Tapi kami perlu tahu secara jelas, yang dimaksud haram itu apanya? Apakah sound system-nya, volume suaranya, atau justru unsur lain seperti atribut hiburannya?” ujar Mas Kaji, yang juga pemilik TMA Pro Audio.

JSSC menilai, pelabelan “haram” terhadap aktivitas sound system tanpa penjelasan yang komprehensif berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Terlebih, kegiatan parade sound dinilai turut menggerakkan ekonomi lokal, termasuk mendukung pelaku UMKM yang berjualan dalam kegiatan tersebut.

“Kami keberatan jika langsung dilabeli haram tanpa kejelasan batasannya. Kami tidak anti terhadap pengaturan. Justru kami mendukung adanya regulasi yang jelas, misalnya terkait batas volume, jam operasional, hingga etika hiburan,” tambah Mas Kaji.

Sebagai bentuk langkah konkrit, JSSC telah melayangkan surat kepada DPRD Jember, khususnya Komisi A, untuk meminta agenda hearing. Komunitas ini juga telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember, meski hingga saat ini Bupati Jember belum bisa ditemui langsung karena sedang berada di luar kota.

Mas Kaji menjelaskan, hingga kini belum ada larangan resmi dari Pemkab Jember. Jika memang ada pembatasan atau pelarangan, pihaknya berharap hal itu dituangkan dalam bentuk surat edaran atau peraturan resmi seperti Peraturan Bupati (Perbup).

“Sekarang para penyewa dan pecinta sound system bingung, boleh atau tidak? Padahal banyak yang sudah bayar deposit untuk acara mendatang. Kami berharap segera ada forum resmi agar semua pihak bisa duduk bersama dan mencari solusi,” ujarnya.

JSSC juga menyatakan siap jika nantinya parade sound harus diatur lebih ketat, termasuk dari segi penampilan pengisi acara. Mereka membuka diri terhadap pengaturan yang menghindari pakaian vulgar, minuman keras, atau hiburan yang melanggar norma kesopanan.

“Kami siap jika harus lebih tertib dan sopan. Tapi harus ada kejelasan, bukan sekadar labelisasi yang malah menimbulkan kerugian,” tegasnya.

Dengan lebih dari 160 pengusaha sound system tergabung dalam JSSC, komunitas ini berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara bijak, tanpa menciptakan kegaduhan atau menutup ruang dialog antara pelaku usaha, masyarakat, dan para ulama. (Sofyan)

Jember, redaksi.co – Dugaan kuat terjadinya malpraktik administrasi dalam penerbitan akta hibah tanah mencuat di Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Laporan Masyarakat Nomor: LM/988/XII/2022 mengungkap adanya pengalihan hak atas tanah tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik agraria dan mencederai prinsip keadilan.

Nama Denok Indra Lestari menjadi sorotan dalam kasus ini. Ia diduga mengalihkan hak atas tanah milik Hj. Sugiarti yang terletak di wilayah Desa Bagorejo dan Desa Purwoasri secara sepihak. Padahal, masih terdapat ahli waris lain yakni Dewi Indra Nirmala dan Agil Dwi Fandra yang mengaku tidak pernah mengetahui atau menyetujui proses hibah tersebut.

“Saya bagian dari ahli waris, tapi tidak pernah dilibatkan atau diberi tahu soal adanya hibah itu. Tahu-tahu sudah terbit akta atas nama orang lain. Kami berharap proses hukum berjalan transparan, tanpa praktik-praktik kotor yang merampas hak rakyat kecil di balik meja administrasi,” ujar Dewi, dengan nada kecewa.

“Kami menuntut keadilan. Ini bukan semata soal warisan, tapi juga soal harga diri dan hak konstitusional kami sebagai warga negara,” tambahnya.

Kejanggalan semakin mencuat setelah Supriyadi, staf PPATS Kecamatan Gumukmas, mengonfirmasi bahwa akta hibah atas nama Denok telah dibatalkan melalui notaris. Namun pembatalan itu dilakukan diam-diam, tanpa adanya tembusan resmi kepada PPAT penerbit maupun Pemerintah Desa Bagorejo.

“Tidak ada pemberitahuan atau tembusan ke kami. Padahal, secara administratif ini penting dan harus dicatat,” tegas Supriyadi.

Ia juga mengungkap bahwa pada 2017, seorang perangkat Desa Bagorejo mengajukan berkas mutasi tanah atas nama Hj. Sugiarti, diduga untuk proses hibah kepada anak perempuannya, Denok. Dalam berkas tersebut terlampir Surat Keterangan Ahli Waris yang menyatakan bahwa Hj. Sugiarti hanya memiliki satu anak.

Namun, fakta berbicara lain. Hj. Sugiarti diketahui memiliki dua anak dari pernikahannya dengan almarhum Ruswandi: Iwan Indrayanto (almarhum) dan Denok Indra Lestari

“Ada dugaan surat ahli waris itu dibuat dengan informasi palsu. Ini bisa menyesatkan proses hukum dan merugikan ahli waris lainnya,” tambah Supriyadi.

Kasus ini kini menimbulkan sejumlah pertanyaan serius:

* Apakah akta hibah tersebut diterbitkan  sesuai prosedur hukum yang berlaku?

* Mengapa pembatalan akta dilakukan     tanpa pemberitahuan resmi?

* Adakah upaya sistematis untuk menutup- nutupi kesalahan administrasi?

Bayu, suami dari Dewi Indra Nirmala dan kakak ipar Agil Dwi Fandra, mendesak aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam. Ia menilai praktik semacam ini rawan terjadi di tingkat desa akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pertanahan.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi menyangkut hak waris keluarga kami yang dirampas secara diam-diam,” tegas Bayu.

Menanggapi laporan tersebut, Ipda Harry Sasono, S.Tr.K., Kanit Pidter Satreskrim Polres Jember, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh pihak yang terkait.

“Kami akan mengumpulkan keterangan dan dokumen pendukung. Jika ditemukan cukup bukti, akan digelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau hanya masuk ranah perdata,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak notaris maupun PPAT yang terlibat dalam penerbitan dan pembatalan akta hibah tersebut. Pihak keluarga berharap kasus ini menjadi momentum untuk penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat kecil (Sofyan).

Aceh Barat.Redaksi.co
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Aceh Barat tengah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan pembinaan sekaligus penilaian desa kerajinan yang akan dilakukan oleh Dekranasda Aceh dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dekranasda Aceh Barat, Ny. Afrinda Novalia, SE, MM kepada media ini di Meulaboh pada Selasa 22/7/2025

Afrinda menegaskan, program pembinaan ini merupakan salah satu langkah strategis Dekranasda dalam menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkan keragaman etnik yang dimiliki Aceh Barat.

“Melalui pembinaan berkelanjutan, kita ingin setiap desa kerajinan semakin berdaya, produk-produknya berkualitas dan mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional,” ungkap Afrinda.

Untuk mendukung promosi produk kerajinan, Afrinda meminta seluruh pengurus Dekranasda Aceh Barat agar lebih maksimal dalam mengelola website resmi dan media sosial. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai produk unggulan binaan Dekranasda.

“Dengan pengelolaan digital yang baik, capaian kinerja Dekranasda serta produk-produk kita bisa diketahui masyarakat luas, tidak hanya di Aceh Barat tetapi juga di seluruh Aceh bahkan Indonesia,” ujarnya.

Ia juga melihat potensi besar generasi muda di kalangan pengrajin. Bakat anak-anak pengrajin perlu terus diasah agar dapat mendukung tumbuhnya industri rumah tangga yang kreatif dan inovatif.

“Dekranasda Aceh Barat berkomitmen melakukan pembinaan, pendampingan, hingga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan daya saing para pengrajin. Semua diarahkan untuk membangun ekosistem kerajinan yang kuat, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal,” pungkas Afrinda ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh melakukan kerjasama dengan Bank Sampah Dolah Recycle yang bertujuan mengubah sampah menjadi Tabungan emas yang berlangsung di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Jalan Tengku Di Runding Selasa 22/7/2025

Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh membina Bank Sampah dan memberikan edukasi tentang pemilahan sampah dan daur ulang dimana masyarakat juga dapat menyetor sampah yang sudah terlebih dahulu di pilah ke bank sampah yang kemudian dikelolah dan ditukarkan dengan emas

Bank Sampah Dolah Recycle sendiri berperan dalam mengumpulkan ,memilah serta mengelolah sampah yang disetor oleh masyarakat.

Hal ini tuturkan oleh Desmanita Soraya,pimpinan cabang pegadaian Meulaboh syariah meulaboh

Ia mengatakan bahwa sampah yang terkumpul kemudian ditukarkan dengan emas,yakni dalam bentuk tabungan emas,

“Program ini sangat membantu masyarakat dalam mengurangi jumlah sampah yang setiap hari menumpuk dilingkungan masyarakat,dan diharapkan dengan program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan” ujarnya

Lebih lanjut disampaikan dengan program kerjasama ini masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyetorkan sampah sampah tersebut ke bank sampah.

“Dengan menyetor sampah ke bank sampah, masyarakat dengan setoran sampah itu bisa berinvestasi dalam bentuk emas dan tentu dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat ” ucapnya

Secara keseluruhan Kerjasama yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah dan bank sampah Dolah Recycle yang di Nakhodai oleh Abon Deri ini merupakan sebuah inisiatif kerjasama yang positif dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan disamping untuk memajukan ekonomi masyarakat

Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh sendiri saat ini bersama Persepsi(Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia) dan Bank Sampah Dolah Recycle Aceh Barat juga berkolaborasi dalam ” Program Organik Edukasi Pengelolaan Sampah dengan Lubang Resapan Biopori ” dimana program itu sendiri bertujuan untuk mengurangi sampah organik,mencegah banjir,dan menyuburkan tanah.

Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh melalui bank sampah binaan aktif dalam melaksanakan edukasi serta praktek langsung dalam pembuatan lubang biopori dikantor cabang

Tentu pada akhirnya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah menjadi sebuah investasi yang akhirnya bisa menghasilkan sumber ekonomi bagi masyarakat dan mengurangi beban penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)