MASUK
Minggu, Maret 22, 2026
HARGA IKLAN
MASUK
Beranda blog Halaman 48

KPU Sulbar Diguncang Dugaan Skandal, Dana Hibah Disorot, Komisioner Terseret Isu Bisnis

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co SULBAR : Aroma tak sedap menyelimuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga marwah demokrasi kini diterpa dugaan skandal serius. Aktivis Sulbar, Dzul Bakri, secara terbuka membeberkan indikasi penyalahgunaan dana hibah hingga dugaan keterlibatan komisioner dalam aktivitas bisnis yang berpotensi melanggar aturan.

Dua isu besar ini sontak memantik sorotan publik dan memicu pertanyaan tajam: apakah integritas penyelenggara pemilu di Sulbar sedang dipertaruhkan?

Dzul Bakri menyoroti pengelolaan dana hibah yang seharusnya menopang tahapan pemilu agar berjalan jujur dan transparan. Namun, menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa realisasi anggaran tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

“Dana hibah ini adalah uang rakyat. Tapi dari pemantauan kami, ada indikasi penyimpangan dan penggunaan yang tidak tepat sasaran. Kami menduga ada skema yang sengaja dimainkan di luar tugas pokok KPU,” tegas Dzul.

Ia mendesak dilakukan audit forensik terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Sulbar. Menurutnya, tanpa pembuktian terbuka dan transparan, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi bisa runtuh.

“Jika benar terjadi kebocoran, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini ancaman langsung terhadap legitimasi pemilu,” tambahnya.

Tak berhenti di soal anggaran, Dzul juga mengangkat isu yang tak kalah panas: dugaan adanya komisioner KPU Sulbar yang memiliki atau terlibat aktif dalam badan usaha.

Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas mewajibkan anggota KPU untuk tidak memiliki keterikatan bisnis yang berpotensi memicu konflik kepentingan.

“Bagaimana publik bisa yakin pada netralitas penyelenggara jika ada urusan bisnis pribadi yang berjalan bersamaan? Ini bukan sekadar soal etika, tapi soal kepatuhan terhadap hukum dan prinsip full-time dalam UU Pemilu,” ujarnya tajam.

Jika dugaan tersebut terbukti, lanjut Dzul, kredibilitas hasil pemilu di Sulbar bisa dipertanyakan.

Atas berbagai dugaan itu, Dzul Bakri mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera turun tangan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak yang dimaksud. Ia juga meminta KPU RI melakukan supervisi ketat terhadap aliran dana hibah di Sulawesi Barat.

“Kami tidak akan tinggal diam. Data dan indikasi ini adalah pintu masuk bagi penegak hukum dan lembaga etik untuk melakukan bersih-bersih. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai kepentingan pragmatis oknum penyelenggara,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU Sulbar belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Publik kini menanti: akankah dugaan ini terbukti, atau justru menjadi ujian transparansi bagi lembaga penyelenggara pemilu di Sulbar? Satu hal pasti, integritas demokrasi tidak boleh dikompromikan. (ZUL)

Sorotan Tajam ke KPU Sulbar, Audit Dana Hibah Dituntut, Dugaan Bisnis Komisioner Diselidiki

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co SULBAR : Internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat diguncang isu serius. Aktivis Sulbar, Dzul Bakri, secara terbuka membeberkan dugaan praktik tidak sehat di tubuh lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sorotan tajam diarahkan pada dua isu panas: dugaan penyimpangan dana hibah dan indikasi keterlibatan komisioner dalam aktivitas bisnis.

Dalam pernyataan kerasnya, Dzul menyebut pengelolaan dana hibah di KPU Sulbar patut dipertanyakan. Dana yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya menopang tahapan demokrasi, menurutnya, diduga tidak sepenuhnya dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Dana hibah ini adalah uang rakyat. Tapi dari hasil pemantauan kami, ada indikasi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Kami menduga ada skema yang perlu diuji secara serius melalui audit menyeluruh,” tegas Dzul.

Ia mendesak dilakukan audit forensik terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Sulbar guna memastikan tidak ada potensi kerugian negara. Menurutnya, transparansi bukan sekadar slogan, tetapi kewajiban mutlak bagi lembaga yang mengawal demokrasi.

Tak berhenti di soal anggaran, isu yang lebih menggelegar adalah dugaan adanya komisioner KPU Sulbar yang memiliki atau terlibat aktif dalam badan usaha. Jika benar, hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serius.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota KPU diwajibkan untuk melepaskan jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, termasuk aktivitas bisnis yang bisa memengaruhi independensi.

“Bagaimana publik bisa percaya pada netralitas penyelenggara pemilu jika ada dugaan keterlibatan bisnis pribadi? Jabatan komisioner itu full-time. Jika benar ada badan usaha aktif, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi bisa masuk ranah pelanggaran hukum,” ujar Dzul.

Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik. Dzul meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Ia juga mendesak KPU RI melakukan supervisi dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana hibah di Sulbar.

“Jangan sampai demokrasi kita ternoda oleh kepentingan pragmatis oknum. Jika ada pelanggaran, harus dibuka seterang-terangnya. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPU Sulawesi Barat terkait dugaan yang disampaikan tersebut. (ZUL)

Bupati Bogor Rudy Susmanto Tetapkan Desa Gunung Putri Desa Percontohan

Penulis
Oktavianus Siahaan
-
0

Bogor, Redaksi.co – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menjadikan Desa Gunung Putri sebagai desa percontohan. Ia berharap, semangat kepala desa dan masyarakat Gunung Putri terus terjaga, serta pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat bersama jajaran perangkat daerah dan Pemerintah Desa Gunung Putri, di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor.

Senin, (9/2/2026)

Rudy menjelaskan, pembangunan tidak cukup hanya dengan pemberian apresiasi, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan nyata di lapangan. Menurutnya, Desa Gunung Putri yang sebelumnya meraih juara ketiga dalam ajang Gapura Seribu Padjadjaran tingkat Provinsi Jawa Barat, layak mendapatkan perhatian lebih karena mewakili 416 desa dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor. Desa Gunung Putri sudah membawa nama baik Kabupaten Bogor, ujarnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan intervensi pembangunan secara terpadu. Dinas PUPR diminta memperbaiki dan menata infrastruktur jalan serta menginventarisasi kewenangan penanganan jalan lingkungan dan saluran irigasi. Sementara itu, pengelolaan sumber daya air, khususnya Setu Gunung Putri, juga diminta untuk segera ditangani.

Sementara itu, Rudy menginstruksikan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar wilayah Gunung Putri tidak lagi gelap pada malam hari. BPBD bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta mengkaji pengadaan kapal wisata di Setu Gunung Putri yang dapat berfungsi ganda, baik untuk penanganan bencana maupun untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup didorong melakukan pembagian bibit buah ke rumah-rumah warga agar dalam satu hingga dua tahun ke depan, Gunung Putri dapat berkembang menjadi sentra buah, pungkasnya.

(Okta)

Pemkab Mamuju Tancap Gas Perkuat Perlindungan Pekerja, Forum Kepatuhan Resmi Bergerak

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju kian serius memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan sosial. Komitmen itu ditegaskan melalui penguatan Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang resmi digerakkan lewat Rapat Koordinasi di Aula Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (12/2/2026).

Forum ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 43 Tahun 2026 dan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Sinergi antara Pemkab Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci dalam mengawal kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban jaminan sosial tenaga kerja.

Bupati Mamuju yang diwakili Asisten II Bidang Administrasi Umum, Alexander Patola, menegaskan bahwa Forum Kepatuhan bukan sekadar formalitas.

“Ini bukti keseriusan pemerintah hadir di tengah pekerja dan pemberi kerja. Kami ingin memastikan setiap orang yang bekerja di Kabupaten Mamuju—baik sektor formal maupun padat karya—terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh OPD harus menjadi teladan,” tegas Alexander.

Ia juga menginstruksikan agar forum bergerak proaktif melakukan pendataan dan pembinaan terhadap perusahaan yang belum patuh, bukan sekadar menunggu laporan.

Dukungan tegas datang dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, yang akrab disapa Bang Yusuf. Ia memastikan Kejaksaan siap mengawal kebijakan strategis daerah, termasuk di sektor ketenagakerjaan.

“Kami hadir sejak hulu, mulai dari pendampingan, bantuan hukum, hingga pencegahan. Jika ada ketidakpatuhan yang disengaja dan merugikan hak pekerja, kami tidak segan merekomendasikan sanksi administratif hingga penegakan hukum sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat, Makmur, optimistis Mamuju mampu mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lebih cepat.

“Dengan sinergi solid antara Pemda, Kejaksaan, dan dinas terkait, ekosistem perlindungan pekerja akan semakin kuat. Tidak ada lagi alasan perusahaan untuk tidak mendaftarkan pekerjanya,” katanya.

Momentum rakor juga diwarnai apresiasi kepada Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju, Taslim Soekirno. Dinas PUPR dinilai cepat dan responsif dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerja proyek padat karya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Taslim menyatakan, langkah tersebut merupakan tanggung jawab moral institusi untuk memberikan rasa aman bagi setiap mitra kerja dalam proyek infrastruktur daerah.

Rapat yang dihadiri para Kepala OPD ini memfokuskan agenda pada identifikasi ekosistem perlindungan pekerja, pemantauan kepatuhan pemberi kerja secara berkala, serta perumusan kebijakan strategis lintas instansi.

Langkah kolektif ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Mamuju tidak main-main dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang adil dan menyeluruh bagi seluruh pekerja di daerah tersebut. (ZUL)

Film Inspiratif Di Bulan Februari 2026, Rumah Tanpa Cahaya Bercerita Tentang Kehilangan Keluarga

Penulis
NILA WULANDARI
-
0
  • Jakarta,Redaksi.co-Rumah Tanpa Cahaya tentang kehilangan dan bagaimana cinta seorang ibu tetap hidup serta membimbing keluarganya ketika ia sudah tiada.

Itu adalah keterangan pers Deddy Mizwar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin kemarin Senin (9/1).

Skenario film tersebut ditulis oleh Syaikhu Luthfi, Deddy Mizwar, Zairin Zain, Odi Harahap, Amiruddin Olland, dan Rafi Muhammad Zuhdi. Odi Harahap bertindak sebagai sutradara film “Rumah Tanpa Cahaya”.

Sebelumnya, Zairin Zain dan Deddy Mizwar pernah berkolaborasi dalam produksi film drama komedi yang dirilis pada 2010 berjudul “Alangkah Lucunya (Negeri Ini)”.

“Seorang Ibu itu baru terasa kehadirannya setelah dia enggak ada. Waktu ada kayak biasa-biasa saja kan? Karena dia sudah terbiasa mencintai kita,” ujar Deddy dengan nada emosional.

Deddy Mizwar mengambil analogi dari kisah sahabat Nabi, Umar bin Khattab, yang dikenal tegas namun memilih diam saat menghadapi amarah istrinya.

Deddy Mizwar pun memberikan pesan terbuka kepada masyarakat untuk lebih menghargai orang tua selagi mereka masih bernapas.
Makanya, baik-baik kalau masih hidup ibunya, ya,” tegasnya.

Deddy menjelaskan bahwa sikap diam Umar adalah bentuk penghormatan atas beban tanggung jawab istri yang luar biasa besar, mulai dari mengurus rumah tangga hingga membesarkan anak.

“Istri ini mencuci pakaianku, memasak untukku, mengurus anak-anakku. Padahal itu semua adalah juga tanggung jawabku. Jadi saat dia marah, aku diam saja. Jangan ikut ngomel,” kata Deddy menirukan prinsip sang Khalifah.

Ide ceritanya berfokus pada kehidupan tokoh Nurul (Ira Wibowo) dan suaminya, Qomar (Donny Damara). Mereka sehari-hari mengelola warung Empal Gentong. Nurul menjadikan warung tersebut sebagai ruang berbagi kasih kepada sesama. Ira Wibowo menjelaskan karakter Nurul yang diperankan dalam film ini.

“Nurul adalah gambaran banyak ibu di Indonesia yang diam-diam kuat, penuh cinta, dan sering kali menjadi cahaya tanpa pernah meminta untuk dilihat,” ujar Ira.

Buat saya, satu kehormatan yang luar biasa, diberi kesempatan, memerankan seorang ibu yang kalau kita bayangin, “Ibu itu idealnya kayak apa sih?” kata Ira Wibowo dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin, 9 Februari.

Menurutnya, ia memandang sosok ibu sebagai “Perekat dalam keluarga jadi ketika ibu pergi ya semuanya jadi berantakan. Kehilangan terasa tapi bukan berarti kebahagiaan itu tidak ada, tinggal bagaimana keluarga melanjutkan proses.”

Dalam film arahan Ody Harahap ini, Ira Wibowo beradu peran dengan Donny Damara, Ridwan Ghany dan Lavicky Nicholas.

Sudah pernah syuting sebelumnya dengan mereka tapi khusus untuk film ini kayak tokoh Nurul itu tidak ekspresif banget, serba sederhana. Cintanya sederhana tapi hatinya penuh untuk suami dan anak-anak,” katanya Ira Wibowo

Ia merasa dibantu banyak oleh para pemain lainnya dalam memerankan karakter Nurul yang berbeda drastis dari dirinya.

“Saat reading, aku sudah merasakan itu. Dari kenakalan Azizi, keberontakan kakaknya dan suaminya. Waktu syuting kayak gitu, sudah tahu lama menjalani bertahun tahun rumah tangga. Semua saling profesional saling membantu,” kata Ira Wibowo.

“Film ini mengajak kita merenung sering kali kita baru memahami arti keluarga dan pengorbanan setelah kehilangan itu benar-benar terjadi,” kata Donny.

Keadaan serupa juga dirasakan oleh pemeran tokoh Samsul, Ridwan A. Ghany, dan Azizi, Lavicky Nicholas, kedua putra Nurul, mengenai arti kehadiran ibu mereka. Film “Rumah Tanpa Cahaya” juga turut menampilkan Dea Annisa, Galabby Thahira, Ence Bagus, dan Widi Dwinanda dalam jajaran pemerannya.

Film ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi banyak keluarga Indonesia, sekaligus menghadirkan pengalaman menonton yang hangat, jujur, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Film terbaru yang diproduksi Citra Sinema bersama Sinemart dijadwalkan penayangannya di seluruh bioskop Indonesia mulai 12 Februari.

Jelang Ramadhan, Polsek Mangoli Timur Amankan Ratusan Botol Miras  

Penulis
Hasbi Hanafi
-
0

REDAKSI. CO – Kepolisian Sektor Mangoli Timur berhasil mengamankan ratusan minuman keras (miras) jenis cap tikus di salah satu Longboat yang terparkir ditepi pantai di Desa Capalulu Kecamatan. Mangoli Tengah, pada Rabu dini hari (11/2/26).

Kegiatan razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Mangoli Timur IPTU Ibrahim Yusuf, bersama para personil Polsek Mangoli Timur.

Dalam keterangannya, Kapolsek Mangoli Timur IPTU Ibrahim Yusuf, menjelaskan bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas pembokaran miras di salah satu loangboad yang berada di tepi pantai.

Setelah menerima laporan tersebut, Kami bersama anggota Polsekk langsung bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

“Dalam pemeriksaan tersebut, Personil berhasil menemukan 720 botol Aqua sedang berukuran 600 ml yang di isi dalam 15 karung ukuran besar,” Ungkapnya.

Lebih lanjut, Seluruh barang bukti miras serta para pemilik kemudian diamankan ke Mako Polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Kapolsek juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melaporkan jika menemukan kegiatan terkait minuman keras serta kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Ia menambahkan, kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk mencegah peredaran miras, yang berpotensi memicu gangguan Kamtibmas.

“Pengungkapan miras ini menunjukkan keseriusan aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal. Langkah tegas ini bertujuan untuk menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang bulan suci ramadhan,” Tambahnya.

LSM Maung DPC Kota Tangerang Perkokoh Persiapan Audiensi Demi Kepentingan Masyarakat

Penulis
Hendra Yulianto
-
0

LSM Maung DPC Kota Tangerang Perkokoh Persiapan Audiensi Demi Kepentingan Masyarakat

 

Tangerang, 11 Februari 2026 – LSM Maung DPC Kota Tangerang menggelar rapat internal guna memperkuat persiapan audiensi dengan pihak pemerintahan. Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah strategis organisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah.

 

Kegiatan rapat dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota LSM Maung DPC Kota Tangerang. Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah agenda penting, di antaranya penyusunan materi audiensi, penguatan data pendukung, serta penyelarasan strategi penyampaian aspirasi masyarakat.

 

Ketua LSM Maung DPC Kota Tangerang, M. Soleh, menyampaikan bahwa audiensi merupakan momentum penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara langsung kepada pemerintah. Menurutnya, LSM Maung berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam menyampaikan berbagai persoalan sosial, pendidikan, serta permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

 

Sementara itu, Penasehat LSM Maung DPC Kota Tangerang, Yansen, SH, menekankan pentingnya peran LSM dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya di mata hukum. Ia menambahkan bahwa melalui pendampingan dan edukasi hukum, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa takut atau bingung ketika menghadapi persoalan hukum.

 

Melalui rapat internal ini, LSM Maung berharap audiensi dengan pemerintah dapat berjalan lancar dan menghasilkan langkah konkret yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Tangerang.

 

LSM Maung DPC Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.(*/red)

MBG Mamasa Disorot, 11 Dapur Tanpa Sertifikat, Anggaran Rp15 Ribu Dipertanyakan

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamasa berubah dari program unggulan menjadi ladang kontroversi. Dari 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya tiga yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 11 dapur lainnya diduga beroperasi tanpa sertifikat dasar yang diwajibkan undang-undang untuk layanan pangan publik.

Tiga dapur yang telah memiliki SLHS masing-masing berada di bawah Yayasan Andi Amar Makruf Sulaiman (Kecamatan Tawalian), Yayasan Kesehatan Gereja Toraja Mamasa (Kelurahan Buntubuda), dan Yayasan Sinar Bumi Tadolako (Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan). Selebihnya? Berjalan tanpa dokumen laik higiene sanitasi—sebuah syarat fundamental untuk menjamin keamanan makanan anak-anak.

Sorotan tajam datang dari Wakil Bupati Mamasa, Sudirman. Ia tak hanya mempertanyakan legalitas, tetapi juga kualitas dan transparansi anggaran. Dengan nada keras, ia menyinggung dugaan penyimpangan dana per porsi.

“Saya lihat kurang, dari anggaran Rp15 ribu per porsi, namun yang sampai di anak-anak berkisar harga Rp5 ribu. Ini sudah tidak benar, pengelola dapur cari keuntungan,” tegas Sudirman, Minggu malam, 25 Januari 2026.

Pernyataan itu bak tamparan keras. Jika benar Rp10 ribu “menguap” di setiap porsi, publik berhak bertanya: ke mana selisih anggaran itu mengalir?

Sudirman juga memperingatkan potensi kegagalan program akibat menu yang monoton. “Kalau menunya itu terus pasti gagal. Anak-anak juga akan bosan jika sajiannya hanya itu,” ujarnya. Program yang seharusnya meningkatkan gizi, justru terancam kehilangan esensinya.

Lebih jauh, dapur MBG reguler di Kecamatan Mehalaan disebut beroperasi tanpa Surat Keputusan (SK) yang dipersyaratkan. Sudirman menyebut operasionalnya “sangat dipaksakan”. Menurutnya, hanya dapur di Desa Salukonta, Desa Botteng, dan Mehalaan yang memiliki SK, dengan sekitar 800 anak sebagai penerima manfaat. Di luar itu, status legalitas dipertanyakan.

Aktivis Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Mamasa, Kindar Ritonga, mendesak audit total terhadap seluruh 14 SPPG. Ia meminta DPRD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turun tangan memeriksa dapur-dapur yang belum memiliki SLHS dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
SLHS bukan sekadar formalitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan setiap penyelenggara pangan olahan siap saji memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, serta higiene sanitasi. Tanpa sertifikat tersebut, operasional dapur berpotensi melanggar ketentuan dan terancam sanksi administratif hingga pencabutan izin.

Belum lagi persoalan limbah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketat pembuangan limbah. Operasional tanpa IPAL dan izin resmi bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi bisa menyeret pada ancaman pidana penjara hingga tiga tahun dan denda maksimal Rp3 miliar.

Jika dapur-dapur MBG terbukti abai terhadap standar sanitasi dan pengelolaan limbah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas, tetapi juga kesehatan anak-anak dan kelestarian lingkungan.

Kontroversi kian panas setelah muncul dugaan konflik kepentingan. Salah satu yayasan pengelola MBG disebut memiliki keterkaitan dengan seorang oknum anggota DPR RI Komisi III dari Partai Gerindra.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, konflik kepentingan adalah alarm bahaya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 secara tegas mewajibkan penyelenggara negara bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika ada relasi yang memengaruhi proses penunjukan atau pengelolaan program, maka integritas program sosial ini dipertanyakan.

Desakan audit kini menggema. Bagi para aktivis, ini bukan lagi sekadar soal menu yang hambar atau angka anggaran yang janggal. Ini soal kepatuhan hukum, keselamatan gizi anak-anak, dan integritas pengelolaan uang rakyat. Jika dugaan ini terbukti, MBG Mamasa bukan sekadar program bermasalah—tetapi bisa menjelma menjadi skandal serius yang mengguncang kepercayaan publik. (ZUL)

STMA Trisakti Sukses Gelar Babak Final Olimpiade Asuransi &Aktuaria

Penulis
FORIR BRONSON
-
0

STMA  Trisakti Sukses Selenggarakan Babak Final Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi Tingkat Nasional Tahun 2026

Jakarta —Bertempat Di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti Rawa Sari Jakarta. Telah sukses menyelenggarakan Babak Final Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi Tingkat Nasional Tahun 2026, bertempat di Auditorium STMA Trisakti, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube STMA Trisakti.

Kegiatan nasional ini merupakan bagian dari komitmen STMA Trisakti dalam mendukung program Diktisaintek Berdampak, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi, kompetensi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi dan aktuaria sebagai instrumen pengelolaan risiko dan penopang stabilitas ekonomi nasional.

Sambutan dari para Pemangku Kepentingan

Pada Kegiatan ini, Dihadiri langsung oleh Ketua STMA Trisakti Antonius Anton Lie, S.E., M.M yang mengungkapkan bahwa ini adalah yang ke 4 kalinya kegiatan ini terselenggara secara nasional dan pada tahun 2026 ini diikuti oleh 422 peserta untuk Olimpiade Asuransi dan Aktuaria dari 20 provinsi di Indonesia dan Kompetisi dari Pemberian Literasi Asuransi diikuti oleh 924 peserta dari 36 provinsi

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab keinginan masyarakat perihal literasi asuransi dimana saat ini masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang update terhadap fungsi, manfaat dan tujuan dari  asuransi tersebut,” ungkap Antonius Anton Lie, S.E., M.M selaku ketua STMA Trisakti di Jakarta, (9/2/2026).

“Harapannya, kita harus bisa berjalan terus untuk melakukan kegiatan ini kedepannya untuk mendapatkan manfaatnya dengan memperkuat tingkat literasi asuransi menuju Indonesia emas di tahun 2045,” tututpnya

Acara dibuka dengan sambutan dari para pemangku kepentingan eksternal, yaitu:
Halimatus Sa’diyah, Kepala Divisi Pelaksanaan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tri Munanto, Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah III
Boyke Lukman, Ketua I Dewan Asuransi Indonesia (DAI).

Dalam sambutannya, para narasumber menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, dunia pendidikan, dan industri dalam membangun ekosistem literasi asuransi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Dewan Juri Babak Final
Olimpiade Asuransi Sofi Suryasmia – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Boyke Lukman – Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO) Abdul Rohman – Asosiasi Penilai Asuransi Indonesia (APARI)
Editha Thalia Desiree – PT Zurich Asuransi Indonesia Kapler Marpaung – PT Tala Reinsurance Brokers Olimpiade Aktuaria
Risa Anggreini – BRI Insurance
Asep Suwondo – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Handayani – Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Gatot Herliyanto – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Vincentus Wilianto – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Literasi Asuransi – Dosen dan Guru
Dr. Benny Hadiwibowo, M.M. – PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi (INARE) Ega Prihastari – Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK (EPK OJK)
Reinhard Andrew Puspito, M.Comm – PT Sedgwick Adjusters Indonesia
Literasi Asuransi – Mahasiswa dan Siswa
Citra Pusparini – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Deasy Faradilla – PT Prima Excellent Indonesia Mardian Adhitya – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Para Pemenang

Pemenang Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi
Kategori Mahasiswa
Juara I: Reno Fadlyansah – Universitas Diponegoro (Total Skor: 271,8)
Juara II: Begawan Damar Ngesti – Politeknik Keuangan Negara STAN (Total Skor: 269,4)
Juara III: Arya Seta Yudayana – Universitas Lampung (Total Skor: 254,8)

Kategori Siswa SMA/SMK/MA
Juara I: Christian Albi Parulian Klau – SMA Negeri 1 Atambua (Total Skor: 264,4)
Juara II: Keren Phebe Phangnesia – SMA Mondial Batam (Total Skor: 257,1)
Juara III: Adirangga Takassa Masigaa – SMA Negeri 81 Jakarta (Total Skor: 244,5)

Kategori Guru SMA/SMK/MA
Juara I: Oneal Sandros Reflino – SMA Kristen Saint John Jakarta (Total Skor: 275,5)
Juara II: Muhamad Salamun – SMA Negeri 46 Jakarta (Total Skor: 261,5)
Juara III: Achmad Uzlul Rozik – SMK Sehat Insan Perjuangan, Jombang (Total Skor: 225)

Kategori Dosen
Juara I: Ady Febrisutisyanto – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Total Skor: 267,7)
Juara II: Wardati Humaira, SST, M. Kes – Poltekkes Kemenkes Medan (Total Skor: 262)
Juara III: I Made Indra P., MPH., MBA., Ph.D – STMA Trisakti (Total Skor: 245,7)

Sponsor Kegiatan
Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dari:
PT Indolife Pensiontama, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) – Indonesia Re, PT Askrindo Insurance, MAIPARK Indonesia, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi TRIPA, CAR Life Insurance, Malacca Trust Insurance, PT Asuransi Askrida Syariah, Sahabat Insurance, BRI Insurance, Igna Asia Reinsurance Brokers, PT Harta General Insurance, Lembaga Penjamin Simpanan, dan PT Reasuransi Nasional Indonesia (InaRe).

Melalui penyelenggaraan Babak Final Tingkat Nasional Tahun 2026 ini, STMA Trisakti berharap Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi dapat terus menjadi wadah strategis dalam mencetak generasi yang sadar risiko, unggul secara kompetensi, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung penguatan industri asuransi dan keuangan nasional.

Melalui penyelenggaraan Babak Final Tingkat Nasional Tahun 2026 ini, STMA Trisakti berharap Olimpiade Asuransi dan Aktuaria serta Kompetisi Pemberian Literasi Asuransi dapat terus menjadi wadah strategis dalam mencetak generasi yang sadar risiko, unggul secara kompetensi, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung penguatan industri asuransi dan keuangan nasional.

Ke depan, STMA Trisakti berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan edukatif dan kompetitif yang relevan dengan perkembangan industri, kebijakan regulator, serta kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, sinergi antara dunia pendidikan, regulator, dan pelaku industri yang telah terbangun melalui kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan literasi asuransi, penguatan inklusi keuangan, serta pembangunan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan.

  1. (Frb)

Arab Saudi Salurkan 100 Ton Kurma Premium ke Indonesia, Siap Dibagikan Jelang Ramadan 1447 H

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Redaksi.co, Jakarta – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 H, Kerajaan Arab Saudi kembali menyalurkan bantuan 100 ton kurma premium untuk masyarakat Indonesia. Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Kementerian Agama (Kemenag) di Gedung Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen rutin Pemerintah Arab Saudi dalam mempererat hubungan persaudaraan dengan Indonesia, khususnya di bidang keagamaan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Arab Saudi yang setiap tahun mengirimkan bantuan kurma menjelang Ramadan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang kembali mengalokasikan bantuan kurma. Tahun ini jumlahnya mencapai 100 ton dengan kualitas terbaik. Insyaallah akan kami salurkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya,” ujar Nasaruddin.

Menurutnya, kurma bukan sekadar buah, tetapi memiliki makna spiritual yang kuat bagi umat Islam Indonesia. Tradisi berbuka puasa dengan kurma telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ramadan.

“Walaupun di Indonesia tersedia berbagai jenis kurma, masyarakat tetap memiliki kedekatan tersendiri dengan kurma yang berasal langsung dari Arab Saudi. Selain kualitasnya yang terjaga, ada nilai historis dan spiritual yang melekat,” jelasnya.

Kemenag memastikan distribusi bantuan akan dilakukan secara terarah melalui masjid, lembaga keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah selama bulan Ramadan.

Nasaruddin juga menyebutkan bahwa bantuan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kerja sama dan hubungan bilateral yang terus terjalin baik antara Indonesia dan Arab Saudi.

“Bantuan ini bukan hanya soal kurma, tetapi juga simbol persaudaraan dan perhatian Arab Saudi kepada umat Islam Indonesia. Kami akan menyampaikan hal ini kepada Presiden,” pungkasnya

1...474849...414Halaman 48 dari 414

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©