Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH menghadiri kegiatan pembukaan Assesmen Lapangan Re-APT Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun 2025 di Auditorium kampus setempat pada Sabtu 23/8/2025

Said Fadheil dalam sambutannya mengatakan, kehadirannya bukan hanya sekedar memenuhi undangan semata, namun merupakan wujud kebersamaan dan dukungan nyata terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

“Momentum ini sangat penting, karena menjadi bagian dari proses evaluasi menyeluruh atas kualitas tata kelola, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan kontribusi UTU bagi masyarakat serta pembangunan daerah,” kata Said.

Persiapan yang matang mulai dari aspek administrasi, data pendukung hingga implementasi program akademik dan non akademik kata Said, merupakan bukti nyata komitmen UTU dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Aceh Barat.

“Sebagaimana kita ketahui, setiap lima tahun sekali setiap perguruan tinggi di Indonesia wajib melakukan RE-Akreditasi. UTU sebelumnya telah memperoleh predikat akreditasi baik sekali dan pada tahun ini UTU menargetkan peningkatan status akreditasinya menjadi akreditasi unggul,” katanya.

Target itu kata Said, bukan hanya sekedar pencapaian administratif, tapi sebuah lompatan penting untuk memperkuat posisi UTU sebagai perguruan tinggi negeri kebanggaan masyarakat Aceh Barat.

“Pemkab Aceh Barat melihat UTU bukan hanya sebagai institusi pendidikan saja tetapi juga mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, kami berkomitmen untuk mendukung berbagai program dan pengembangan UTU agar terus melahirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Said.

Said berharap, melalui kerjasama yang erat dan komitmen bersama, UTU dapat meraih hasil terbaiknya dan RE- Akreditasi tahun 2025 ini, sekaligus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi kebanggaan Aceh Barat, yang berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.

“Dengan capaian terbaiknya maka UTU akan semakin diperhitungkan di tingkat nasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas peluang bagi mahasiswa dan dosen dalam menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya baik di dalam maupun luar negeri,” ujarnya ****

JEMBER, redaksi.co – Belum genap satu periode memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jember, masa kepemimpinan M. Thamrin berakhir lebih cepat. Baru berjalan tiga tahun sejak dilantik pada 7 September 2022, Thamrin tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat pengunduran diri tersebut ditujukan langsung kepada PMI Provinsi Jawa Timur, tertanggal 21 Agustus 2025. Dalam surat resmi yang ditandatangani di atas materai itu, Thamrin menyatakan mundur dari jabatan Ketua PMI Kabupaten Jember periode 2022–2027. Padahal, masa baktinya masih tersisa hampir dua tahun lagi sesuai SK Nomor 065/KEP/02.06.00/IX/2022 tentang Pengesahan Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Jember masa bakti 2022–2027.

Aep Ganda Permana, pengamat kebijakan publik yang selama ini menyoroti pelayanan PMI Jember, membenarkan adanya surat pengunduran diri tersebut.

“Saya sudah melihat dan membaca surat yang dibuat saudara M. Thamrin pada PMI Provinsi Jawa Timur tertanggal 21 Agustus 2025 kemarin,” ujar Aep.

Ia berharap Bupati Jember, Muhammad Fawait, segera menyikapi keputusan Thamrin agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tubuh PMI Jember. “Bupati harus segera mengusulkan nama pengganti yang sesuai kompetensi, memiliki jiwa kemanusiaan, dan memahami dunia kepalangmerahan, supaya roda organisasi tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam dua bulan terakhir, PMI Jember ramai diberitakan di berbagai media sosial dan portal online terkait kisruh internal selama masa kepemimpinan Thamrin. Mulai dari penutupan klinik PMI hingga penyusunan peraturan organisasi yang disebut-sebut dilakukan secara ilegal.

Reporter: Uswa

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM menegaskan agar setiap aktivitas perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan Tarmizi di Meulaboh pada Sabtu 23/8/2025, menyikapi polemik perizinan dan aktivitas PT Megallanic Garuda Kencana (PT MGK).

Seperti diketahui, masuknya 11 unit kontainer berisi komponen kapal pengeruk emas ke lokasi tambang di Gampong Rambong menuai sorotan sejumlah komponen masyarakat. Namun, Tarmizi mengungkapkan hingga saat ini Pemkab Aceh Barat belum menerima laporan resmi terkait aktivitas perusahaan tersebut.

“Berdasarkan informasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, PT MGK statusnya belum mulai berproduksi. Saat ini mereka masih berada pada tahap konstruksi, pengadaan, dan mobilisasi peralatan untuk persiapan produksi,” jelas Tarmizi.

Guna untuk menghindari kesalahpahaman publik, Bupati meminta Dinas ESDM Aceh memberikan penjelasan komprehensif mengenai status perizinan dan kegiatan PT MGK. Ia juga menekankan, apabila ada kewajiban administrasi yang belum dipenuhi, perusahaan wajib segera menyelesaikannya. “Sampai persoalan perizinan tuntas, aktivitas di lapangan sebaiknya dihentikan sementara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Tarmizi menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance dalam setiap aktivitas usaha, agar keberadaan perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Di satu sisi, kita berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun di sisi lain, kami tidak ingin ada investasi yang menabrak aturan dan kaidah keberlanjutan,” ujarnya.

Tarmizi berharap polemik ini dapat segera diselesaikan dengan melibatkan semua pihak. Ia meminta perusahaan memenuhi kewajibannya, masyarakat mendukung investasi yang berdampak positif, serta pemerintah daerah bersama instansi terkait bersinergi untuk memastikan tata kelola pertambangan berjalan sesuai aturan, pungkasnya ****

JEMBER, redaksi.co – Proses monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) Reguler terus dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wuluhan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan bahwa dana BOS benar-benar dikelola sesuai peruntukan, mematuhi regulasi yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan yang akurat dan transparan (22/08/2025).

Maskuratul Munawaroh, selaku tim pengawasan, menjelaskan bahwa monitoring dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek administrasi maupun keuangan di setiap satuan pendidikan. “Kami memastikan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah berjalan sesuai dengan juknis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam penggunaan anggaran ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil monev diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan untuk semakin tertib administrasi, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS demi peningkatan mutu layanan pendidikan.

“Setiap sekolah wajib menyampaikan laporan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, penggunaan dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik,” tambahnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi BOS Reguler ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melalui tim pengawas di setiap kecamatan. Dengan adanya monev secara berkelanjutan, diharapkan tata kelola dana pendidikan semakin transparan, efektif, dan mampu mendukung tercapainya layanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Jember.

JEMBER, redaksi.co – Suasana penuh syukur dan kegembiraan menyelimuti para petani di Desa/Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kamis siang (21/8/2025), puluhan petani berkumpul di tepi sawah menggelar tasyakuran doa bersama sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi.

Acara sederhana yang digelar di tengah hamparan sawah itu dihadiri Muspika Kencong, Plt Kepala Desa Kencong beserta perangkatnya, Babinsa, serta perwakilan Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan. Dengan alas terpal sederhana, warga duduk bersama membaca tahlil yang dipersembahkan bagi para leluhur dan sesepuh desa. Kebersamaan dan kesederhanaan itulah yang menjadi daya tarik dari kegiatan ini.

Doa-doa dipanjatkan demi keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi para petani. Tak hanya untuk panen saat ini, doa juga dipanjatkan agar musim tanam mendatang terhindar dari hama dan penyakit tanaman.

Tugiran, salah seorang petani asal Dusun Gumuk Banji, menyampaikan keluhannya terkait gangguan hama tikus dan penyakit kresek yang banyak menyerang lahan sawah warga.

“Padi di sini banyak yang rusak karena tikus dan penyakit kresek. Lahan pertanian di wilayah Kencong ini sangat luas, jadi kami berharap ada tindakan nyata dari pemerintah agar hasil panen sesuai harapan. Kami ingin panen tanpa gangguan hama,” ungkap Tugiran.

Menanggapi hal tersebut, Camat Kencong, M. Najmul Huda, menegaskan bahwa pihaknya bersama Dinas Pertanian serta Pemerintah Desa telah melakukan koordinasi untuk penanganan dan pencegahan serangan hama.

“Wabah tikus ini memang gampang-gampang susah. Kami sudah menghimbau warga untuk melakukan antisipasi, seperti memasang jaring, penerangan listrik, bahkan berjaga langsung di sawah. Kami juga meminta RT, RW, dan kepala dusun agar menyebarkan informasi ini ke warganya,” jelas Huda.

Ia menambahkan, meski obat hama sudah dicoba, saat musim wabah upaya tersebut sering kali kurang efektif. Namun dalam dua bulan terakhir, serangan hama sudah mulai berkurang. Sebelumnya, bukan hanya padi, tapi juga jagung dan cabai ikut terdampak.

“Alhamdulillah, sejak dilakukan berbagai upaya termasuk doa bersama, serangan hama mulai berkurang. Kami berharap musim panen berikutnya hasil bumi lebih melimpah, dan panen kali ini membawa keberkahan bagi semua petani di Kencong,” pungkasnya

Reporter: Uswa

JEMBER, redaksi.co – Pemerintah Desa Mayangan bersama pihak terkait telah memulai proses pemasangan klep di wilayah Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas. Langkah ini merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan masuknya air laut yang selama ini menggenangi lahan persawahan masyarakat.

Dengan terpasangnya klep tersebut, masyarakat Desa Mayangan dan Desa Kepanjen kini dapat lebih tenang, karena lahan pertanian yang sebelumnya terdampak air laut diharapkan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.

Pemerintah desa bersama warga setempat optimis bahwa sawah yang sempat tidak produktif akan segera bisa dikelola kembali dan ditanami padi. Kehadiran klep ini diharapkan mampu meningkatkan kembali produktivitas pertanian serta menunjang kesejahteraan petani di wilayah pesisir Gumukmas.

Salah satu warga Desa Kepanjen, Sugianto (52), menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pemasangan klep tersebut. “Kami para petani sangat lega. Selama ini sawah kami sering tergenang air laut, sehingga tidak bisa ditanami. Dengan adanya klep ini, kami berharap bisa segera kembali menanam padi dan memperoleh hasil panen,” ujarnya.

Direksi Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur, Mulyadi, menegaskan bahwa pemasangan klep ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan masyarakat. “Kehadiran klep ini adalah solusi teknis yang kami upayakan agar lahan sawah warga kembali produktif. Pemerintah provinsi berkomitmen mendukung penguatan infrastruktur pertanian, sehingga ketahanan pangan daerah tetap terjaga,” tegasnya.

Reporter: Uswa

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH secara resmi melaunching aplikasi transportasi online Draiv Region Meulaboh di Cafe Meuligo Agam, Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan pada Jumat 22/8/2025.

Dalam sambutannya, Said Fadheil mengucapkan terimakasih kepada owner Draiv Region Meulaboh atas dedikasi, keberanian serta visi besarnya menghadirkan inovasi digital yang bukan hanya menjawab kebutuhan zaman tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat Aceh Barat.

“Kehadiran aplikasi ini bukan hanya sekedar karya teknologi, melainkan cerminan dari kepedulian dan komitmen terhadap kemajuan daerah. Ini membuktikan bahwa anak daerah mampu membawa solusi yang membanggakan dengan semangat kemandirian dan keberpihakan pada masyarakat kecil,” kata Said.

Dengan dilaunchingnya Draiv Region Meulaboh ini kata Said, semoga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Aceh Barat lainnya untuk terus berkarya, berani bermimpi besar, dan menghadirkan perubahan nyata melalui inovasi – inovasi berikutnya.

“Saya memberikan apresiasi kepada owner yang telah membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan UMKM lokal serta membuka peluang ekonomi baru berbasis teknologi,” katanya.

Said berharap, peluncuran aplikasi Draiv Region Meulaboh tersebut dapat menjadi titik awal lahirnya inovasi digital lokal lainnya di Aceh Barat. Pemkab Aceh Barat akan mendukung setiap upaya kratifitas yang mendorong kemajuan daerah.

“Semoga momentum ini dapat memperkuat sinergitas dan kolaborasi kita untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Said****

Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH menerima audiensi Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) di ruang kerjanya, Jumat 22/8/2025

Pertemuan tersebut menjadi penting untuk memperkuat sinergi dalam mendorong keterbukaan informasi publik di daerah.

Di pertemuan itu, Said Fadheil menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk terus mendukung implementasi keterbukaan informasi sesuai dengan amanat undang-undang. Ia menilai, transparansi merupakan kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Tujuan audiensi ini membahas berbagai isu terkait keterbukaan informasi publik, termasuk evaluasi kebijakan, program kerja, serta kendala yang masih ditemui dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KIA Aceh Bidang Kelembagaan, Dian Rahmat Syahputra, SE., MTP menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait penyelenggaraan informasi publik di Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan KIA dalam memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat.

“KIA terus berupaya memperkuat fungsi pengawasan dan edukasi. Melalui komunikasi dengan kepala daerah, kami berharap sinergi ini dapat mendorong terciptanya budaya keterbukaan informasi yang lebih baik di tingkat kabupaten,” kata Dian.

Dian menyebutkan, audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi serta mencari solusi atas berbagai tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga pelayanan informasi di Aceh Barat dapat berjalan lebih efektif dan transparan, pungkasnya****

Redaksi.co | Palembang – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kembali menunjukkan komitmen penuh dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal. Pada Jumat (22/8) dini hari, Unit II Subdit IV Tipidter berhasil mengamankan *satu unit truk tronton bermuatan ±40 ton batubara ilegal* dii Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dua orang yakni sopir berinisial *H (38)* dan kernet berinisial *A (35)* turut diamankan bersama barang bukti berupa dokumen angkutan, surat jalan, serta alat komunikasi yang diduga dipakai untuk koordinasi dengan pemodal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, *KOMBES POL BAGUS SUROPRAROMO OKTOBRIANTO, S.I.K.*, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI dalam pidato kenegaraan dan Surat Telegram Kabareskrim Polri terkait pemberantasan tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia.

*“Tidak ada toleransi terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin. Batubara ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak ekosistem dan merugikan masyarakat. Polda Sumsel berkomitmen untuk mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual yang mengendalikan jaringan ini,”* tegas Dir Reskrimsus.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa batubara berasal dari tambang ilegal di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim. Pengangkutan dilakukan dengan dokumen atas nama *CV. Bara Mitra Usaha*, namun setelah penelusuran di sistem AHU Kemenkumham, perusahaan tersebut tidak terdaftar resmi. Diduga dokumen fiktif ini dipakai untuk mengelabui aparat penegak hukum agar muatan seolah-olah berasal dari tambang berizin.

Kabid Humas Polda Sumsel, *KOMBES POL NANDANG MU’MIN WIJAYA, S.I.K., M.H.*, menambahkan bahwa kasus ini menjadi bukti keseriusan Polda Sumsel dalam menindaklanjuti arahan Presiden dan Kapolri.

*“Kami tegaskan bahwa Polri selalu hadir untuk menindak tegas setiap praktik ilegal yang merugikan negara. Perkembangan kasus ini akan kami sampaikan secara transparan, agar masyarakat mengetahui langkah-langkah hukum yang dilakukan,”* ujar Kabid Humas.

*Barang Bukti yang Diamankan:*8
* 1 unit truk tronton Hino bermuatan ±40 ton batubara ilegal;
* 1 lembar surat jalan atas nama *CV. Bara Mitra Usaha*;
* 1 STNK kendaraan, SIM sopir *H (38)*, serta 1 unit handphone;
* Sampel batubara ±10 kg untuk uji laboratorium.

*Langkah Selanjutnya:*
* Gelar perkara dan peningkatan status penyelidikan ke penyidikan;
* Menetapkan sopir *H (38)* sebagai tersangka;
* Melakukan penyelidikan dugaan *money laundering* (TPPU) terhadap aktor intelektual berinisial *ET (45)* selaku pemilik kendaraan;
* Koordinasi dengan JPU, ESDM, dan BPN untuk memperkuat proses hukum.

Dengan pengungkapan ini, Polda Sumsel menegaskan komitmen untuk menindak tegas praktik tambang ilegal, menutup celah manipulasi dokumen perusahaan fiktif, serta menjaga agar pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat dan negara.

Dalam proses penangkap ini di Pimpin langsung oleh Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Ahmad Budi Martono SIK MH.