Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, menerima penghargaan Serambi Ekraf Awards 2025 dalam kategori Pelopor Pemanfaatan Eceng Gondok untuk Industri Kreatif. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, pada malam penganugerahan yang berlangsung di Ballroom The Padee Hotel, Aceh Besar, Jumat 29/8/2025 malam.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh masyarakat Aceh Barat yang terus berinovasi dan berkreasi. Eceng gondok yang dulunya dianggap pengganggu kini bisa menjadi bahan baku industri kreatif yang memberi manfaat ekonomi,” ujar Tarmizi usai menerima penghargaan

Sebut Tarmizi, Penghargaan ini diberikan atas peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat dalam mengembangkan usaha berbasis eceng gondok yang dikelola oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pembinaan dan dukungan Pemkab bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Barat, eceng gondok yang dulunya dianggap gulma kini berhasil diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, mulai dari kerajinan tangan hingga peralatan rumah tangga.

“Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi juga milik masyarakat Aceh Barat, terutama UMKM yang kreatif serta Dekranasda yang terus berjuang mengangkat potensi lokal. Tanpa kerja sama ini, mustahil kita bisa mendapat apresiasi setinggi ini,” ujar Bupati Tarmizi

Tarmizi juga meyebutkan, keberhasilan ini sebagai bukti bahwa Aceh Barat memiliki potensi besar menjadi kreativitas nasional. “Apa yang dilakukan Aceh Barat adalah contoh nyata bagaimana ide sederhana bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Inovasi seperti ini harus terus difasilitasi hingga ke tingkat nasional,” ungkapnya.

Serambi Ekraf Awards 2025 sendiri digelar untuk memberikan penghargaan kepada tokoh, pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang berkontribusi dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Dengan penghargaan ini, Aceh Barat diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menggali potensi lokal dan melahirkan karya-karya kreatif baru yang mampu menunjang perekonomian masyarakat ****

Redaksi.co | Palembang – PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuka lowongan kerja eksternal bagi lulusan SLTA, D3 dan S1 Tahun 2025 dengan berbagai formasi, di antaranya Kondektur, Calon Masinis, Asisten PPKA, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), serta posisi di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana

PT KAI Divisi Regional (Divre) III Palembang menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen pekerja di lingkungan PT KAI tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat diminta waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen KAI.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan, “Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, maka itu merupakan tindak penipuan. Proses rekrutmen KAI bersifat transparan, akuntabel, dan hanya diumumkan melalui situs resmi KAI di recruitment.kai.id.”

Sesuai ketentuan hukum, tindakan penipuan terkait rekrutmen dapat dijerat Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun.

Proses rekrutmen KAI dilakukan dengan sistem gugur. Artinya, hanya peserta yang lolos pada satu tahap yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.

Berikut tahapan rangkaian seleksi rekrutmen PT KAI:

1. *Pendafaran Online*
Tahap pertama adalah registrasi atau update akun melalui website resmi rekrutmen KAI: recruitment.kai.id.
Setelah itu, kamu perlu mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan melamar ke formasi yang dipilih.
Pendaftaran rekrutmen KAI 2025 ini dibuka mulai 30 Agustus 2025 dan ditutup pada 1 September 2025.

2. *Seleksi Administrasi*
Tahap awal ini berupa pengecekan berkas lamaran dan data yang sudah diunggah ke laman resmi KAI.
Pastikan seluruh dokumen lengkap, valid, dan sesuai persyaratan. Jika ada ketidaksesuaian, peserta langsung dinyatakan gugur

3. *Tes Kesehatan Awal*
Tes ini dilakukan setelah peserta lolos pada tes administrasi. Tes kesehatan awal ini meliputi:

• Tinggi badan/berat badan (TB/BB): Mengukur apakah tubuh proporsional dan sesuai standar yang ditentukan.
• Tes mata: Meliputi pemeriksaan ketajaman penglihatan, buta warna, dan kondisi khusus seperti minus atau silindris. Untuk posisi tertentu (misalnya masinis), standar penglihatan lebih ketat.
• Tes gigi: Mengecek kesehatan gigi, termasuk karang gigi, gigi berlubang, hingga kerapian. Gigi yang tidak sehat bisa memengaruhi hasil seleksi.
• Tes THT: Memeriksa telinga, hidung, dan tenggorokan, termasuk kondisi pendengaran.
• Tes tensi: Memastikan tekanan darah normal, tidak terlalu tinggi atau rendah.
• Tes fisik luar: Pemeriksaan kondisi tubuh secara umum, seperti tulang, kulit, varises, hingga adanya tato.

Pada tahapan tes kesehatan awal ini, jika peserta tidak memenuhi syarat akan langsung dinyatakan gugur.

4. *Tes Psikologi*
Tes psikologi dilakukan bagi peserta yang sudah lolos dalam tes kesehatan awal. Tujuannya untuk mengukur kemampuan kognitif, kepribadian, hingga ketahanan kerja.

Materinya tes psikologi sendiri meliputi:
• Tes IQ: Mengukur kemampuan logika, aritmatika, dan pemahaman verbal.
• Tes kepribadian: Seperti tes Wartegg, tes gambar pohon/orang, hingga EPPS untuk mengetahui karakter.
• Tes Pauli/Koran: Mengukur konsistensi, kecepatan, dan daya tahan konsentrasi.

5. *Tes Wawancara*
Tes wawancara merupakan tahapan tes yang menggali kepribadian dan potensi diri peserta saat melakukan wawancara. Pertanyaan pada saat tes wawancara mengenai seputar perkenalan diri, latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan yang dimiliki, motivasi melamar, serta pengetahuan tentang PT KAI dan posisi yang dilamar.

6. *Tes Kesehatan Akhir*
Tahap terakhir ini lebih detail dibanding tes kesehatan awal. Pemeriksaan tes kesehatan akhir meliputi:
• Cek darah dan urin
• Rekam jantung (EKG)
• Visum mata lebih lengkap
• Pengukuran tensi & TB/BB ulang
• Pemeriksaan gigi lanjutan
• USG
• Pemeriksaan fisik mendetail (paru-paru, varises, kondisi organ dalam, dsb.)

7. *Tes Kesamaptaan Jasmani (Khusus Formasi Polsuska)*
Khusus untuk yang mendaftar formasi Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), ada tambahan tes kesamaptaan fisik.
Tes ini menilai kekuatan, kelincahan, dan daya tahan tubuh melalui lari, push up, sit up, shuttle run, dan tes fisik dasar lainnya.

*Imbauan kepada Masyarakat*

PT KAI mengimbau masyarakat, khususnya calon pelamar, untuk percaya pada kemampuannya diri sendiri dan tidak mudah tergiur oleh janji dari oknum dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika menemukan indikasi penipuan rekrutmen, segera laporkan kepada petugas rekrutmen KAI di wilayah Divre III Palembang atau melalui Contact Center 121.

“Kami menegaskan kembali bahwa PT KAI tidak pernah memungut biaya dalam setiap proses rekrutmen. Kami harap masyarakat lebih waspada agar tidak menjadi korban penipuan,” tutup Aida.

Oleh : DR (C) Prabowo Febriyanto, S.H., M.H
Praktisi Hukum Tata Negara / Pengacara Indonesia.

Redaksi.co | Palembang,- Melihat kondisi yang terjadi di berbagai daerah dan terutama di ibukota Jakarta demo yang terlihat sepertinya semakin meluas bahkan di berbagai daerah demo serupa juga dilakukan masyarakat dan mahasiswa.

Jika dilihat dari asal muasal kerusuhan ini lahir dari akumulasi ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan kebijakan yang dianggap elit.

Pandangan masyarakat terhadap tunjangan super tinggi bagi wakil rakyat, yang terjadi bersamaan dengan prangko kenaikan pajak dan pelemahan ekonomi, menciptakan sentimen ketidakadilan.

Bahkan kematian tragis Affan Kurniawan jadi pemicu emosional yang lebih besar dan dapat mengubah protes biasa menjadi eskalasi kerusuhan yang lebih luas.

Situasi saat ini mencerminkan benturan antara tuntutan rakyat atas keadilan ekonomi dan respons negara yang terkesan lambat dan represif.

Selain tuntutan pembenahan sistem politik, ini juga panggilan untuk penegakan hukum yang adil, tanggung jawab negara terhadap warganya, dan perlindungan hak asasi.

Melihat situasi dan kondisi yang ada kami mencoba memberikan pandangan serta saran dan harapan bagaimana kondisi kekisruhan ini agar tidak semakin meluas dan semua komponen mendapatkan solusi dari semua tuntutan yang ada.

Pertama tentu tentang penegakan hukum transparan, transparansi ini berkaitan dengan kepastian terhadap penegakan hukum. Pastikan investigasi terhadap suatu peristiwa, petugas terlibat dilakukan terbuka, tanpa manipulasi atau tekanan politik, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polisi, TNI).

Selanjutnya pemerintah harus membuka ruang diskusi konstruktif dengan perwakilan rakyat, mahasiswa, pekerja, dan ojol untuk mencari solusi konkrit, bukan hanya meredam emosi, hal ini dilakukan demi terciptanya komunikasi yang efektif dari masyarakat kepada pemerintah.

Reformasi kebijakan juga menjadi titik berikutnya yang perlu diperhatikan. Tinjau kembali kebijakan tunjangan DPR, pajak, dan pemangkasan anggaran sosial. Fokus pada keluarga, pendidikan, dan kesehatan warga.

Kekisruhan dan kriminalitas juga terkadang tercipta dari keadaan dan ketimpangan ekonomi untuk itu perlu kiranya pemerintah melakukan kebijakan pemerataan ekonomi.

Dorong kebijakan yang mengurangi kesenjangan seperti subsidi langsung kepada pekerja informal, reformasi ketenagakerjaa, lapangan pekerjaan, dan peningkatan perlindungan sosial.

Redaksi.co | Jakarta – Koalisi Mahasiswa Nusantara (KAMNAS) hari ini menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI menuntut penuntasan dugaan korupsi megaproyek Jambi City Center (JCC) yang merugikan negara hingga Rp247 miliar. KAMNAS menilai kasus ini sudah terlalu lama mandek tanpa kejelasan, padahal melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

Dalam pernyataannya, KAMNAS menyoroti dugaan keterlibatan mantan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, yang disebut berperan dalam pengambilan keputusan proyek bermasalah tersebut. Namun hingga kini, penegakan hukum terkesan tebang pilih dan tidak menyentuh pihak-pihak berwenang di balik kebijakan proyek.

Tuntutan KAMNAS:

• Kejaksaan Agung segera menetapkan tersangka baru dalam kasus JCC.

• Pemeriksaan transparan terhadap mantan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.

• Penegakan hukum profesional, independen, dan bebas dari tekanan politik.

• Mendorong peran masyarakat sipil dan mahasiswa untuk ikut mengawal jalannya hukum.

“Jangan biarkan hukum tumpul ke atas. Rp247 miliar bukan angka kecil, itu hak rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

KAMNAS akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Koordinator Aksi KAMNAS Moch Zuhri Akbar.

Dengan aksi damai ini, KAMNAS menegaskan posisi mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa dalam memperjuangkan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

JEMBER, rsdaksi.co – Warga Dusun Gondosari, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, kembali mengeluhkan jalan rusak parah yang bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki. Kerusakan tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga kerap memicu kecelakaan lalu lintas (29/08/2025).

Suyanto (55), salah seorang warga, mengaku kecewa dengan jawaban kepala desa ketika warga berulang kali melaporkan kondisi jalan tersebut.

“Kades bilang itu bukan kewenangan pemerintah desa. Paling-paling kami hanya bisa ditimbun jalan yang berlubang memakai tanah dari Gumuk,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPT Kecamatan Ambulu, Sucahyono, membenarkan pihaknya sudah menerima laporan warga dan meninjau langsung lokasi. Upaya darurat berupa tambal sulam memang sudah dilakukan, namun kondisinya belum membaik.

Ia menyebutkan, laporan soal jalan rusak itu sebenarnya sudah lama sejak sebelum Bupati Jember, Muhammad Fawait menjabat. Bahkan, aduan masyarakat juga pernah disampaikan lewat kanal Wadul Guse.

“Karena kerusakannya cukup parah dan banyak titik, kami sudah usulkan perbaikan total ke Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember. Semua titik yang dikeluhkan warga sudah kami laporkan, tinggal menunggu kapan realisasinya,” jelasnya.

Reporter: Sofyan

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat kembali melaksanakan program berkantor sehari di Gampong (Desa) dengan memilih Gampong Kubu Capang, Kecamatan Woyla Timur, sebagai lokasi kegiatan pada Kamis 28/8/25.

Kegiatan berkantor sehari ini dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi,SP, MM., bersama jajaran pejabat daerah, camat, serta unsur Forkopimda.

Dalam kesempatan tersebut pemerintah daerah meluncurkan, (Launching) Gampong Kubu Capang sebagai Gampong bebas narkoba serta judi online, sebuah komitmen kuat untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkotika dan praktik judi daring yang semakin marak.

Selain launching, Pemkab Aceh Barat juga membuka berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, konsultasi pertanian, administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendampingan UMKM serta penyerahan perangkat internet Starlink.

Dalam Arahannya, Bupati Aceh Barat menegaskan bahwa kegiatan berkantor sehari merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memajukan gampong.

“Program ini bukan sekadar seremonial. Kehadiran pemerintah langsung ke Gampong adalah wujud komitmen agar aspirasi masyarakat didengar dan pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga merata hingga ke pelosok,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung keberadaan sejumlah perusahaan tambang di Aceh Barat, khususnya di Kecamatan Woyla.

Ia menyebutkan, meski investasi tambang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pengawasan masyarakat sangat diperlukan agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan.

Kata Bupati, sebagian perusahaan disebut juga diketahui telah mengantongi izin sejak tahun 2009 dan 2012, namun ada pula yang masih bermasalah, seperti PT Megalonic yang belum melengkapi rekomendasi teknis (Rekom Tek).

” Kami mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk bersatu membangun ekonomi daerah sekaligus ikut mengawal setiap aktivitas pertambangan di Bumi Teuku Umar, agar tidak ada pelanggaran hukum dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, penetapan Gampong (Desa) Kubu Capang sebagai Gampong bebas narkoba dan judi online menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga moralitas, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Pemerintah berharap program ini bisa menjadi role model bagi Gampong Gampong lain di Aceh Barat.

Masyarakat menyambut antusias seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Mereka menilai, selain mendekatkan pelayanan publik, kegiatan ini juga memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan berbagai isu penting, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga persoalan sosial yang menyangkut masa depan generasi muda.

Pemkab Aceh Barat akan terus menggilir program berkantor sehari ke gampong-gampong lain, sekaligus memperkuat gerakan Gampong bersih narkoba dan pemberantasan judi online sebagai bagian dari visi mewujudkan Aceh Barat yang sejahtera, berdaya saing, dan berakhlak mulia****

Aceh Barat.Redaksi.co
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah dengan inflasi tahunan(year to year) tertinggi dalam Provinsi Aceh terhitung pada Juli 2025 , Inflasi di Aceh Barat mencapai 3,82 persen unggul dari empat daerah lain yang menjadi acuan perhitungan inflasi.

Ini disampaikan dalam Workshop Indikator Strategi ( Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi) yang ber Thema “Membaca Angka Dan Menulis Fakta ” yang bertempat di Meuligo Agam Cafe pada Kamis 23/8/2025.

Inflasi menurut data,tertinggi setelah Aceh Barat adalah Lhokseumawe dengan nilai 3,73 persen,di ikuti Aceh Tamiang dengan angka 3,59 persen dan Kabupaten Aceh Tengah 3,48 persen, sementara inflasi terendah adalah Banda Aceh dengan nilai inflasi sebesar 1,97 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Meulaboh terhitung pada Juli 2025 berkisar pada angka 111,61 dengan Laju Inflasi Bulanan (mount to mount) pada angka 0,39 persen.

Hal ini di sampaikan oleh PLT Kepala BPS Aceh Tasdik Ilhamudin, menurutnya Inflasi di Aceh Barat menjadi yang tertinggi di Aceh,ini menurut dia , adanya tekanan harga yang cukup signifikan, khususnya harga kebutuhan rumah tangga masyarakat sehari-hari.

“Pergerakan harga seperti beras, bawang merah, daging ayam,bensin,dan ikan menjadi faktor tingginya inflasi di Meulaboh, Ujar Tasdik Ilhamudin

Dalam kondisi seperti ini,Peran pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi terutama melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar kestabilan harga tetap terjaga di penghujung Akhir tahun ****