Redaksi.co, Jakarta | Lahir dari kreator film JUMBO yang sukses menyentuh hati jutaan penonton Indonesia, Na Willa menjadi debut film live action dari Ryan Adriandhy, sekaligus kolaborasi kreatif dengan penulis Reda Gaudiamo, yang novelnya menjadi dasar cerita film ini. Dengan pendekatan storytelling yang khas dan penuh empati, Na Willa menghadirkan perspektif anak yang jarang diangkat dalam sinema keluarga Indonesia.

Official poster Na Willa memperlihatkan dunia imajinasi yang lahir dari mata seorang anak perempuan yang hidup di Indonesia era 1960-an. Sementara itu, official trailer mengajak penonton masuk ke pengalaman menjadi anak-anak kembali, saat ketidaktahuan bukan kelemahan, melainkan pintu menuju petualangan.

Diproduseri oleh Anggia Kharisma dan Novia Puspa Sari, serta diproduseri eksekutif oleh Herry B. Salim, Na Willa menegaskan komitmen Visinema Studios dalam menghadirkan produksi film keluarga bernilai tinggi, baik dari sisi cerita, visual, maupun pengalaman menonton lintas generasi.

“Na Willa merupakan bentuk komitmen Visinema Studios yang mengajak kita mengingat kembali bagaimana rasanya menjadi anak-anak. Ajakan untuk masuk dan merasakan sebuah dunia yang dibangun dengan imajinasi, kejujuran, dan keberanian anak-anak,” ujar Anggia Kharisma, Produser Na Willa sekaligus Chief Content Officer Visinema Studios.

“Untuk penonton dewasa, film ini seperti perjalanan menelusuri memori masa kecil, tentang keluarga, tentang rumah, dan tentang hal-hal sederhana yang dulu terasa begitu berarti. Sementara untuk anak-anak, ini adalah ruang untuk bermain, berimajinasi, bernyanyi, dan merayakan rasa ingin tahu mereka.”

Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa Na Willa dirancang sebagai tontonan yang aman dan hangat untuk semua kalangan..

“Na Willa adalah film yang paling aman untuk semua orang, untuk anak-anak, untuk keluarga, dan juga untuk siapa pun yang ingin kembali merasakan hangatnya keluarga dan masa kanak-kanak,” tambah Anggia.

Disutradarai sekaligus ditulis oleh Ryan Adriandhy, film ini menghadirkan dunia anak tanpa menggurui.

“Sebagai orang dewasa, kita sering lupa bagaimana dulu kita memandang dunia,” ujar Ryan.

“Lewat Na Willa, saya ingin mengajak penonton melihat dunia dari mata anak-anak, mata yang jujur, penuh rasa penasaran, dan selalu menemukan keajaiban dari apa pun yang dihadirkan dunia.”

Kolaborasi dengan penulis Reda Gaudiamo menjadi fondasi penting dalam membangun semesta cerita Na Willa yang hangat dan reflektif.

“Sejak awal, Na Willa selalu berbicara tentang keluarga dan proses saling belajar. Bukan hanya anak yang belajar memahami dunia, tapi juga orang tua yang belajar memahami cara berpikir anak-anak. Film ini menghadirkan nilai tentang tanggung jawab, rasa hormat, dan menerima perbedaan dengan cara yang lembut dan membumi,” ungkap Reda.

Official Trailer Na Willa menghadirkan potongan masa kecil yang begitu dekat dengan keseharian: memanggil teman dari balik pagar, berlari di lapangan sar menerbangkan layangan, hingga meneguk minuman orange cruz yang “nyekruss siang hari. Warna-warna yang ceria, tawa lepas, serta kebebasan berimajinasi men napas utama film ini, mengingatkan bahwa kebahagiaan lahir dari hal-hal y sederhana.

Seperti karya Visinema Studios lainnya, musik kembali menjadi bagian penting dari film. Original soundtrack berjudul “Sikilku Iso Muni” yang diciptakan Laleilmanino hadir sebagai lagu vang tidak hanva nvaman didengar, tetani juga

Menssa Karım, ira WIDOWO, Putri Ayudya, Nayia rurnama, Agia Artandia, ningga Ratna Riantiarno turut memperkaya cerita.

Bagi Luisa Adreena, Na Willa adalah pengalaman yang penuh kehangatan. “Di film ini aku banyak bermain dan berimajinasi. Mak sama Pak selalu ngajarin dengan sabar. Rasanya kayak main, tapi juga belajar.” cerita Luisa Adreena.

Dalam kesempatan yang sama, Visinema Studios juga mengumumkan bahwa film Na Willa akan menjadi pembuka dari Na Willa Universe, sebuah semesta cerita yang akan tumbuh dan menemani keluarga dan masyarakat Indonesia.

Redaksi.co SULBAR : Aroma tak sedap menyelimuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga marwah demokrasi kini diterpa dugaan skandal serius. Aktivis Sulbar, Dzul Bakri, secara terbuka membeberkan indikasi penyalahgunaan dana hibah hingga dugaan keterlibatan komisioner dalam aktivitas bisnis yang berpotensi melanggar aturan.

Dua isu besar ini sontak memantik sorotan publik dan memicu pertanyaan tajam: apakah integritas penyelenggara pemilu di Sulbar sedang dipertaruhkan?

Dzul Bakri menyoroti pengelolaan dana hibah yang seharusnya menopang tahapan pemilu agar berjalan jujur dan transparan. Namun, menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa realisasi anggaran tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

“Dana hibah ini adalah uang rakyat. Tapi dari pemantauan kami, ada indikasi penyimpangan dan penggunaan yang tidak tepat sasaran. Kami menduga ada skema yang sengaja dimainkan di luar tugas pokok KPU,” tegas Dzul.

Ia mendesak dilakukan audit forensik terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Sulbar. Menurutnya, tanpa pembuktian terbuka dan transparan, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi bisa runtuh.

“Jika benar terjadi kebocoran, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini ancaman langsung terhadap legitimasi pemilu,” tambahnya.

Tak berhenti di soal anggaran, Dzul juga mengangkat isu yang tak kalah panas: dugaan adanya komisioner KPU Sulbar yang memiliki atau terlibat aktif dalam badan usaha.

Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas mewajibkan anggota KPU untuk tidak memiliki keterikatan bisnis yang berpotensi memicu konflik kepentingan.

“Bagaimana publik bisa yakin pada netralitas penyelenggara jika ada urusan bisnis pribadi yang berjalan bersamaan? Ini bukan sekadar soal etika, tapi soal kepatuhan terhadap hukum dan prinsip full-time dalam UU Pemilu,” ujarnya tajam.

Jika dugaan tersebut terbukti, lanjut Dzul, kredibilitas hasil pemilu di Sulbar bisa dipertanyakan.

Atas berbagai dugaan itu, Dzul Bakri mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera turun tangan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak yang dimaksud. Ia juga meminta KPU RI melakukan supervisi ketat terhadap aliran dana hibah di Sulawesi Barat.

“Kami tidak akan tinggal diam. Data dan indikasi ini adalah pintu masuk bagi penegak hukum dan lembaga etik untuk melakukan bersih-bersih. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai kepentingan pragmatis oknum penyelenggara,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU Sulbar belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Publik kini menanti: akankah dugaan ini terbukti, atau justru menjadi ujian transparansi bagi lembaga penyelenggara pemilu di Sulbar? Satu hal pasti, integritas demokrasi tidak boleh dikompromikan. (ZUL)

Redaksi.co SULBAR : Internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat diguncang isu serius. Aktivis Sulbar, Dzul Bakri, secara terbuka membeberkan dugaan praktik tidak sehat di tubuh lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sorotan tajam diarahkan pada dua isu panas: dugaan penyimpangan dana hibah dan indikasi keterlibatan komisioner dalam aktivitas bisnis.

Dalam pernyataan kerasnya, Dzul menyebut pengelolaan dana hibah di KPU Sulbar patut dipertanyakan. Dana yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya menopang tahapan demokrasi, menurutnya, diduga tidak sepenuhnya dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Dana hibah ini adalah uang rakyat. Tapi dari hasil pemantauan kami, ada indikasi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Kami menduga ada skema yang perlu diuji secara serius melalui audit menyeluruh,” tegas Dzul.

Ia mendesak dilakukan audit forensik terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Sulbar guna memastikan tidak ada potensi kerugian negara. Menurutnya, transparansi bukan sekadar slogan, tetapi kewajiban mutlak bagi lembaga yang mengawal demokrasi.

Tak berhenti di soal anggaran, isu yang lebih menggelegar adalah dugaan adanya komisioner KPU Sulbar yang memiliki atau terlibat aktif dalam badan usaha. Jika benar, hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serius.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota KPU diwajibkan untuk melepaskan jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, termasuk aktivitas bisnis yang bisa memengaruhi independensi.

“Bagaimana publik bisa percaya pada netralitas penyelenggara pemilu jika ada dugaan keterlibatan bisnis pribadi? Jabatan komisioner itu full-time. Jika benar ada badan usaha aktif, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi bisa masuk ranah pelanggaran hukum,” ujar Dzul.

Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian publik. Dzul meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Ia juga mendesak KPU RI melakukan supervisi dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana hibah di Sulbar.

“Jangan sampai demokrasi kita ternoda oleh kepentingan pragmatis oknum. Jika ada pelanggaran, harus dibuka seterang-terangnya. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPU Sulawesi Barat terkait dugaan yang disampaikan tersebut. (ZUL)