Redaksi.co, Jakarta | Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH) melaporkan sebuah pernyataan di media sosial yang menuding almarhum Presiden Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”. Laporan tersebut disampaikan ke pihak Mabes Polri, Rabu (12/11) karena dianggap mengandung informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kebencian di masyarakat.

Koordinator ARAH, Iqbal, menjelaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Namun, ARAH menilai tuduhan terhadap mantan presiden tersebut harus disertai bukti hukum yang jelas.

“Kalau betul Soeharto disebut sebagai pembunuh jutaan rakyat, pertanyaannya membunuh di mana? Apakah ada putusan pengadilan yang menetapkan hal itu? Sampai hari ini tidak pernah ada,” ujar Iqbal saat ditemui.

Menurutnya, pernyataan seperti itu bisa mengarah pada penyebaran kebencian dan hoax, terutama karena tidak didasarkan pada fakta hukum. Ia menegaskan bahwa setiap tuduhan terhadap seseorang, apalagi tokoh nasional, seharusnya mengacu pada prinsip asas praduga tak bersalah.

“Kami tidak sedang membela individu, tapi membela kebenaran informasi. Kalau tidak ada putusan hukum yang menyatakan beliau bersalah, maka menyebut Soeharto pembunuh jutaan rakyat adalah bentuk penyebaran berita bohong,” ujar Iqbal.

Laporan tersebut dilayangkan ARAH dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat.

Iqbal menambahkan, langkah ARAH ini bertujuan untuk mengedukasi publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan sejarah bangsa dan tokoh nasional.

“Kami tidak masuk ke ranah pencabutan gelar pahlawan. Itu sudah menjadi keputusan pemerintah. Yang kami soroti adalah kebenaran informasi yang beredar di publik. Jangan sampai masyarakat disesatkan oleh narasi yang tidak berdasar,” jelasnya.

ARAH berharap laporan tersebut dapat diproses oleh pihak berwenang agar menjadi pembelajaran bersama tentang pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi di ruang publik.

Redaksi.co, Jakarta | Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH) melaporkan sebuah pernyataan di media sosial yang menuding almarhum Presiden Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”. Laporan tersebut disampaikan ke pihak Mabes Polri Rabu (12/11) karena dianggap mengandung informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kebencian di masyarakat.

Koordinator ARAH, Iqbal, menjelaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah yang telah menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Namun, ARAH menilai tuduhan terhadap mantan presiden tersebut harus disertai bukti hukum yang jelas.

“Kalau betul Soeharto disebut sebagai pembunuh jutaan rakyat, pertanyaannya membunuh di mana? Apakah ada putusan pengadilan yang menetapkan hal itu? Sampai hari ini tidak pernah ada,” ujar Iqbal saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurutnya, pernyataan seperti itu bisa mengarah pada penyebaran kebencian dan hoax, terutama karena tidak didasarkan pada fakta hukum. Ia menegaskan bahwa setiap tuduhan terhadap seseorang, apalagi tokoh nasional, seharusnya mengacu pada prinsip asas praduga tak bersalah.

“Kami tidak sedang membela individu, tapi membela kebenaran informasi. Kalau tidak ada putusan hukum yang menyatakan beliau bersalah, maka menyebut Soeharto pembunuh jutaan rakyat adalah bentuk penyebaran berita bohong,” ujar Iqbal.

Laporan tersebut dilayangkan ARAH dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat.

Iqbal menambahkan, langkah ARAH ini bertujuan untuk mengedukasi publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan sejarah bangsa dan tokoh nasional.

“Kami tidak masuk ke ranah pencabutan gelar pahlawan. Itu sudah menjadi keputusan pemerintah. Yang kami soroti adalah kebenaran informasi yang beredar di publik. Jangan sampai masyarakat disesatkan oleh narasi yang tidak berdasar,” kata Iqbal.

ARAH berharap laporan tersebut dapat diproses oleh pihak berwenang agar menjadi pembelajaran bersama tentang pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi di ruang publik.

Polres Ketapang dan BPN Tunjukkan Sinergi Kuat, Tegakkan Hukum Pertanahan Secara Profesional dan Transparan

KETAPANG — DPD Rumah Hukum Indonesia Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Langkah tegas dan penuh integritas kembali diperlihatkan oleh jajaran Polres Ketapang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang. Kedua institusi ini bahu-membahu melakukan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) terkait laporan masyarakat atas dugaan perkara pertanahan di wilayah Kabupaten Ketapang, Sabtu (08/11/2025).

Dibawah koordinasi yang solid, tim gabungan tersebut turun langsung ke lapangan, memeriksa dengan seksama batas dan status kepemilikan tanah. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Ketapang dalam menjawab keresahan publik dengan pendekatan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Rumah Hukum Indonesia (RHI) Kabupaten Ketapang Ahmad Upin Ramadan, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polres Ketapang yang dinilai respon cepat, transparan, dan berintegritas tinggi dalam menegakkan hukum.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan profesionalisme jajaran Polres Ketapang. Mereka menunjukkan bahwa kepolisian bukan hanya penegak hukum, tetapi juga pelindung dan pengayom masyarakat yang selalu hadir di garis depan,” ujar Ketua DPD RHI Ketapang.

RHI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya di Kabupaten Ketapang.

“Mari kita dukung Polri agar terus menjadi simbol keadilan dan pengayom rakyat. Ketika Polri kuat, maka rasa aman dan keadilan pun tumbuh di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Sinergi antara Polres Ketapang dan BPN ini menjadi contoh nyata kolaborasi antar instansi dalam membangun sistem hukum yang bersih, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Ketapang tak hanya berjalan di atas aturan, tetapi juga di atas nurani dan tanggung jawab moral.

Dengan semangat sinergi ini, Polres Ketapang kian menunjukkan wajah Polri yang humanis, responsif, dan berintegritas tinggi, menjadi inspirasi bagi penegakan hukum yang berkeadilan di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia.

Kepulauan Meranti – Dari pantauan , ada temuan guru sdn 17 Renak ďungun kecamatan pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yang berinisial na sudah lama tidak aktif menjalankan tugas nya sebagai guru. jumaat..7.11.2025.

Dari sumber yang kami temui namanya tidak mau dipublikasikan,, bahwa guru ini diduga sudah 2 ( dua) tahun lebih tidak aktif menjalankan tugas sebagai guru di SDN 17 Renak dungun tersebut.

Kepala Sekolah SDN 17 Renak dungun sudah berupaya memberikan bimbingan dan nasihat namun guru na tetap Apatis.

Dalam hal ini Kepala Sekolah harus komitmen dan berkompeten.kepala Sekolah harus konsekwen menjalankan tugas nya secara kontinu.

Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010. Pasal 10 Angka 9 (a,b,c,d ).

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tampa alasan yang sah selama 46 ( empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Selanjutnya bagi Guru honor, diberhentikan tidak dengan hormat, apabila tidak masuk kerja tampa alasan yang sah selama 3 ( tiga ) hari.

Setelah dipantau dan diteliti diduga Kepala Sekolah SDN 17 Renak dungun ada unsur kesengajaan merekajasa atau menipulasi kehadiran Guru ( absen). Selama 2 tahun lebih.

Selanjutnya Kepala Sekolah SDN 17 Renak dungun tidak dapat berkompeten dan konsekwen.

Harapan kepada semua Pemerintah terkait dapat bersinegi dan komitmen. Sekiranya Kepala Sekolah secara kontinu seperti hal ini, bagaimana Meranti yang akan datang ?.

Harapan selanjutnya Kepala Sekolah harus tegas bagi Guru honor yang tidak masuk kerja tampa alasan yang sah dan tidak mematuhi Peraturan Pemerintah diberhentikan tidak dengan hormat.

Hari Pahlawan 10 November tahun ini, mengusung pesan “Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”, sebagai pengingat bahwa nilai kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui pertempuran fisik, tetapi juga melalui karya, inovasi, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., mengatakan bahwa peringatan 10 November ini bukan sekedar seremonial sahaja,melainkan sebuah panggilan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan tanggung jawab setiap generasi.

“Peringatan ini adalah bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan jiwa serta raga para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama yang terjadi dalam Pertempuran Surabaya tahun 1945 lalu,” tegas Arif penuh semangat.

“Para Pahlawan telah memberikan teladan tentang keberanian, ketulusan, dan pengorbanan,”Jadi tugas kita hari ini adalah melanjutkan perju