Fakfak, Redaksi.co — Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-80 tahun 2025, PGRI Kecamatan Bomberay dan PGRI Tomage menggelar rapat bersama pembentukan panitia pelaksana. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 13 November 2025, bertempat di Bomberay, dan dihadiri oleh para guru dari berbagai jenjang pendidikan di dua wilayah tersebut.

Rapat ini menjadi wadah koordinasi awal untuk menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam memperingati HUT ke-80 PGRI. Selain membahas konsep kegiatan, peserta rapat juga bersepakat untuk menetapkan struktur kepanitiaan yang akan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan.

Dari hasil musyawarah tersebut, terpilih Saunin Gwasgwas, S.Pd sebagai Ketua Panitia. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Edy Witoko, S.Pd dan Meta Andri Saputri, S.Pd, sementara jabatan Bendahara diamanahkan kepada Wiwin Winarsih, S.Pd dan Ifan Yulianto, S.Pd.

Selain itu, rapat juga menetapkan beberapa koordinator seksi, antara lain: Mahmud Rimosan, S.Pd sebagai Koordinator Seksi Acara dan Upacara, Dortje Herman, S.Pd sebagai Koordinator Seksi Konsumsi, serta Yadiono, S.Pd sebagai Koordinator Seksi Perlengkapan.

Melalui rapat bersama ini, PGRI Bomberay dan Tomage menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mempersiapkan peringatan HUT PGRI ke-80. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum mempererat hubungan antar guru sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah setempat.

Peringatan HUT ke-80 PGRI tahun 2025 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi bagi seluruh tenaga pendidik untuk terus berinovasi dan menjaga solidaritas di bawah semangat “Guru Bangkit, Indonesia Maju”. Dengan terbentuknya panitia pelaksana ini, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat pendidikan di Kecamatan Bomberay dan Tomage.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, melalui Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat Aharis Mabrur, SH., MH MM, memberikan tanggapan terhadap pemberitaan media mengenai aksi protes warga Gampong Paya Luah, Kecamatan Woyla, pada 12 November 2025, yang menyoroti sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Gading Bhakti.

Aharis menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak dapat melakukan tindakan atau eksekusi apapun terhadap lahan HGU PT Gading Bhakti sebelum adanya keputusan resmi penetapan tanah terlantar dari Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang berwenang.

Aharis lebih lanjut menjelaskan, saat ini proses hukum terkait lahan tersebut masih berjalan. PT Gading Bhakti tengah menempuh upaya hukum terakhir berupa Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas gugatan terhadap surat Pj. Bupati Aceh Barat Nomor 591.3 tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Penetapan Tanah Terlantar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di area HGU seluas 426 hektar.

“Selama proses hukum masih berlangsung dan belum berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka semua pihak harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Ujar Aharis

Kita berharap putusan PK dari Mahkamah Agung dapat segera terbit, sehingga langkah selanjutnya bisa diambil sesuai prosedur,” tambahnya

Disisi Iain, Aharis juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menahan diri dari tindakan yang berpotensi melanggar hukum, sambil menunggu kepastian hukum terkait status lahan tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sebut nya, memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Kami tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan dan hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Aharis menyerukan agar seluruh pihak menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah, sembari menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan demi tercapainya solusi yang adil bagi semua pihak ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Barat berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas kabupaten yang telah meresahkan masyarakat.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 19 unit sepeda motor hasil curian dan menangkap satu pelaku berinisial S (38), warga Desa Pucok Krueng, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

Kapolres Aceh Barat AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K. menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif menindaklanjuti enam laporan polisi yang masuk sejak September hingga November 2025.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui beraksi di sejumlah titik di Aceh Barat, kemudian menjual hasil curiannya ke Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

“Pelaku berhasil diamankan tak lama setelah tim menerima laporan warga yang memergoki aksinya di Kecamatan Meureubo. Dari pengembangan, kami menemukan fakta bahwa tersangka telah melakukan serangkaian pencurian di beberapa lokasi berbeda,” ujar Kapolres, kamis 13/11/2025

Aksi terakhir tersangka terjadi pada 4 November 2025 malam di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo. Saat itu, pelaku mencoba mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga menggunakan kunci modifikasi berbentuk huruf Y, namun dipergoki oleh pemilik kendaraan.

Pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di belakang rumah warga sebelum akhirnya dibekuk Tim Resmob Polres Aceh Barat.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu unit Honda Beat hitam, satu buah kunci Y, dan dua batang besi pipih yang digunakan untuk merusak rumah kunci.

Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku telah mencuri sejumlah motor lain di Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) Pasi Pinang serta saat acara Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB) di Suak Indrapuri.

Hasil pengembangan membawa tim ke wilayah Aceh Selatan dan Kota Subulussalam. Di sana, polisi berhasil menemukan total 19 unit sepeda motor berbagai jenis dan warna, terdiri dari dua unit di Aceh Barat, 15 unit di Aceh Selatan, dan dua unit di Subulussalam

“Pelaku mengaku bertindak sendiri dengan alasan ekonomi. Semua motor hasil curian dijual ke luar daerah dengan harga murah,” jelas AKBP Yhogi.

Kapolres juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk datang ke Mapolres Aceh Barat dengan membawa dokumen kepemilikan sah untuk melakukan pengecekan langsung terhadap barang bukti yang telah diamankan.

“Kami akan menyerahkan kembali kendaraan kepada pemilik sah setelah verifikasi dokumen selesai,” tegasnya.

Selain itu, Kapolres menekankan bahwa jajaran Polres Aceh Barat akan terus meningkatkan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan jalanan.

“Gunakan kunci ganda, parkir di tempat aman, dan segera laporkan jika menemukan hal mencurigakan. Kami berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Aceh Barat,” pungkas AKBP Yhogi.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 362 jo Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara ****

WOOW Luar BiasaTabrak Aturan, Pjs Kades Sukasari Diduga Kelola dan Kuasai Rekening BUMDes

Lebong Redaksi.co – Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2025 seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa, terutama di sektor ketahanan pangan. Namun, di Desa Sukasari, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, alokasi anggaran ratusan juta rupiah ini justru terendus dugaan penyalahgunaan wewenang. Pjs Kepala Desa (Kades) Sukasari berinisial EJ, diduga kuat menguasai penuh pengelolaan dan rekening keuangan BUMDes “MAJU JAYA”, mengabaikan prinsip transparansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecurigaan mencuat pada Selasa, 11 November 2025, saat Ketua BUMDes “MAJU JAYA”, Amru Hidayat, tampak kebingungan dan ragu-ragu menjawab pertanyaan awak media mengenai pengelolaan anggaran. Ia hanya mengetahui bahwa anggaran BUMDes berkisar Rp180 juta dan baru cair 15 persen. Informasi ini pun, ironisnya, ia dapatkan saat ada kegiatan di Kantor Camat Lebong Selatan, bukan dari Pjs Kades atau catatan internal BUMDes yang ia pimpin.

“Infonya anggaran tersebut baru cair 15 persen, itu diketahui saat ada kegiatan di Kantor Camat (Lebong Selatan, red),” ungkap Amru terbata-bata, mengindikasikan minimnya informasi yang ia miliki sebagai pengurus utama.

Lebih lanjut, Amru hanya mengetahui proyek peternakan ayam baru sebatas pondasi. Saat ditanya tentang penanaman jagung, ia malah balik bertanya apakah itu termasuk program BUMDes. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan BUMDes tidak melibatkan pengurus secara transparan.

Dugaan kejanggalan semakin dalam. BUMDes “MAJU JAYA” ternyata merupakan BUMDes yang baru direvitalisasi, namun revitalisasi ini diduga kuat dilakukan tanpa Musyawarah Desa (Musdes) dan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Ketua BUMDes Amru Hidayat pun tidak bisa menunjukkan Berita Acara revitalisasi.

Ironisnya lagi, Amru Hidayat sendiri merangkap jabatan sebagai Plh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Operator SID, menimbulkan pertanyaan tentang fokus dan netralitasnya dalam mengelola BUMDes.

Ketika dikonfirmasi terkait dugaan ini, Pjs Kades EJ memberikan respons yang mengejutkan dan tidak etis. Alih-alih memberikan klarifikasi, ia malah menuding awak media dengan nada sinis.

” Jangan slalu mau menghitung untung orang,” singkat Pjs Kades EJ, mencerminkan sikap defensif dan kurang kooperatif.

Tindakan Pjs Kades EJ yang diduga menguasai BUMDes dan keuangannya bertentangan keras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Dalam aturan tersebut, Kepala Desa berperan sebagai penasihat, bukan pengurus atau pemegang kendali keuangan. Kades tidak boleh terlibat langsung dalam operasional harian atau pengelolaan keuangan, karena pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direktur utama dan jajaran pengurus BUMDes yang diangkat melalui Musdes.

Pemisahan peran ini penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan. Jika terbukti, Pjs Kades EJ dapat menghadapi sanksi administratif (teguran hingga pemberhentian) dan bahkan sanksi pidana jika ada indikasi kerugian keuangan desa atau negara (misalnya korupsi atau penggelapan dana) sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Deretan Dugaan Pelanggaran Lain: Lampu Jalan Hingga Mobnas Desa

Sorotan terhadap kinerja Pjs Kades Sukasari tidak berhenti pada BUMDes. Dugaan penyalahgunaan lainnya juga mencuat, meliputi:

Penerangan Lampu Jalan Desa: Diduga terjadi mark up anggaran dan kurang satu titik yang terpasang. Dari RAB yang menyebutkan 6 titik lokasi senilai Rp12 juta per unit, kenyataannya hanya 5 yang terpasang.

Penggunaan Mobil Dinas IPDT Desa: Diduga digunakan layaknya mobil pribadi Pjs Kades, bukan untuk kepentingan desa.

Serangkaian dugaan penyimpangan ini menuntut investigasi menyeluruh dari pihak berwenang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa serta aset publik di Desa Sukasari. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan dan keadilan atas penggunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan mereka.,,,

RILIS (CIKAK S.A)

Hari jadi Kabupaten Sumenep diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Tanggal ini didasarkan pada penetapan Arya Wiraraja sebagai Adipati pertama Sumenep pada 31 Oktober 1269.

Tahun 2025 ini adalah Hari Jadi Sumenep yang ke756.adapun Tema yang diusung adalah “Ngopeni Soengenep” yang artinya Merawat Sumenep.
Peringatan ini biasanya dirayakan dengan berbagai kegiatan, termasuk upacara dengan mengenakan pakaian adat Keraton Sumenep dan prosesi Arya Wiraraja untuk mengenang sejarah dan budaya lokal.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes, menjadikan momentum Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-756, sebagai titik refleksi sekaligus akselerasi dalam pengabdian kepada warga Sumenep.

“Sesuai dengan Jargon Ngopeni Songenep,kami segenap karyawan RSUDMA berkomitmen untuk terus ngopeni masyarakat Sumenep dengan memberikan layanan kesehatan terbaik, profesional, dan penuh empati bagi masyarakat,”kata Erliyati,Selasa (11/11/25).

Menurutnya,sebagai satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, RSUDMA memiliki tanggung jawab besar sebagai garda terdepan dalam menjamin akses kesehatan masyarakat.

“Sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi kami untuk terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan di tengah dinamika kebutuhan kesehatan yang terus berkembang seperti saat sekarang ini,” tegas Erliy.

“Kami ingin RSUDMA Sumenep menjadi rumah sakit yang semakin dipercaya, menjadi tempat masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang nyaman, aman, dan berkeadilan,”imbuhnya.

Erliyati menyebut,komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan kesehatan sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga.

“Melalui perayaan HUT Kabupaten Sumenep ke-756 ini,kami RSUDMA menegaskan,bahwa peran kami tidak hanya sebagai fasilitas medis, tetapi juga sebagai mitra terpercaya dalam mewujudkan masyarakat Sumenep yang lebih sehat dan sejahtera,”tutupnya.(HR)

JEMBER,redakasi.co – Warga Desa Cakru, Kecamatan Kencong, diguncang keresahan luar biasa. Dalam beberapa hari terakhir, sekawanan kera liar berkeliaran di sekitar pemukiman penduduk. Hewan-hewan itu tak hanya menakuti anak-anak dan merusak tanaman, tapi juga menyerang dan merusak ternak milik warga (12/11/2025).

Menurut laporan yang diterima pemerintah desa, sejumlah anak ayam ditemukan mati setelah dibanting oleh kera, sementara di lokasi lain, kolam ikan lele milik warga porak-poranda. Penutup kolam dicabut hingga air tumpah, menyebabkan ribuan bibit ikan lele mati, kerugian yang tidak sedikit bagi warga yang menggantungkan hidup dari usaha ternak tersebut.

Menanggapi situasi yang semakin meresahkan itu, Pemerintah Desa Cakru bersama Polsek Kencong, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas bergerak cepat melakukan penyisiran di titik-titik yang sering menjadi jalur kemunculan kawanan kera.

Kepala Desa Cakru, Heni Indarwati, mengatakan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari warga yang ketakutan dan mengalami kerugian akibat ulah kera liar tersebut.

“Kami tidak ingin ada korban, baik dari warga maupun dari hewan itu sendiri. Prinsip kami jelas: ditangkap, bukan dilukai. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat dan dinas terkait agar penanganan dilakukan secara aman dan manusiawi,” tegas Heni Indarwati.

Sementara itu, Kapolsek Kencong AKP Sunarto, SH, menegaskan bahwa pihak kepolisian siap mendukung penuh langkah-langkah pemerintah desa dalam meredakan keresahan masyarakat.

“Kami terus pantau situasi di lapangan. Warga diimbau agar tidak bertindak sendiri. Laporkan bila melihat keberadaan kawanan kera agar dapat segera kami tindaklanjuti bersama tim gabungan,” ujar AKP Sunarto, SH.

Tim gabungan kini telah memasang perangkap aman di beberapa titik yang dianggap strategis, serta mengatur sistem pengawasan bergilir agar kemunculan kera dapat segera ditangani. Pemerintah desa juga berencana menggandeng Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melakukan evakuasi satwa ke habitat yang lebih sesuai setelah tertangkap.

Kini, Desa Cakru yang biasanya tenang berubah menjadi siaga. Setiap suara di genting, setiap bayangan di pohon, membuat warga was was, antara takut dan penasaran, menanti kapan teror kawanan kera liar ini benar-benar berakhir.

Reporter: Sofyan