Fakfak, Redaksi.co – Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Apnel Hegemur, menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Pesan tersebut disampaikan pada Selasa, 17 Februari 2026, sebagai bentuk ajakan moral kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat persaudaraan menjelang dan selama bulan puasa.

Dalam pernyataannya, Apnel Hegemur mengajak seluruh masyarakat Fakfak tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan latar belakang untuk tetap menjaga harmoni sosial. Ia menegaskan bahwa wilayah adat yang di dalamnya terdapat 26 sub komunal dan 37 paguyuban yang mendiami Negeri Mbaham Matta memiliki tanggung jawab besar dalam merawat nilai persatuan dan toleransi.

“Kita hidup dalam satu tanah adat dengan keberagaman yang menjadi kekuatan kita. Memasuki bulan suci Ramadhan, mari kita saling menghormati, menjaga ketenangan, dan menciptakan suasana yang aman serta damai,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap, ucapan, dan perilaku di ruang publik agar tidak menimbulkan gesekan sosial, terutama dalam momentum keagamaan yang sakral.

Apnel Hegemur turut menyampaikan ucapan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa kepada seluruh umat Muslim di Fakfak. Ia berharap Ramadhan tahun ini membawa keberkahan, memperkuat keimanan, serta semakin mempererat tali silaturahmi antar sesama warga.

“Semoga bulan suci ini menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan menjaga kedamaian di Kabupaten Fakfak,” tutupnya.

Dengan semangat tersebut, Dewan Adat Mbaham Matta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan keharmonisan selama pelaksanaan ibadah Ramadhan.

Fakfak, Redaksi.co – Pertemuan antara Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Amin Ngabalin, dan Bupati Fakfak pada 17 Februari 2026 menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kesiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menyambut PESPARAWI Provinsi Papua Barat tahun 2027.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas langkah-langkah strategis guna memastikan UMKM lokal mampu memanfaatkan momentum Fakfak sebagai tuan rumah ajang paduan suara gerejawi tingkat provinsi tersebut. Kegiatan ini diproyeksikan akan menghadirkan peserta dan tamu dari berbagai kabupaten/kota di Papua Barat, sehingga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi daerah.

Amin Ngabalin mendorong agar pemerintah daerah bersama OPD teknis segera melakukan pembinaan intensif kepada pelaku UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, hingga manajemen usaha. Ia menilai, persiapan harus dilakukan sejak sekarang agar produk-produk unggulan Fakfak benar-benar siap bersaing dan menarik minat pengunjung.

Sementara itu, Bupati Fakfak menyampaikan bahwa PESPARAWI 2027 bukan sekadar agenda seremonial, melainkan peluang besar untuk mempromosikan potensi daerah, termasuk kuliner khas, hasil olahan pala, serta kerajinan masyarakat.

“Para pelaku UMKM harus mulai berbenah dan meningkatkan kualitas. Kita ingin tamu yang datang tidak hanya mengikuti lomba, tetapi juga membawa pulang produk unggulan Fakfak sebagai oleh-oleh,” ujar Bupati.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan menyiapkan ruang promosi dan sentra UMKM selama pelaksanaan PESPARAWI, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan menyeluruh.

Melalui sinergi antara DPRP Papua Barat dan Pemkab Fakfak, diharapkan penyelenggaraan PESPARAWI 2027 berjalan sukses sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal.

Fakfak, Redaksi.co – Polemik terkait kegiatan seismik yang dilakukan BP di wilayah Arguni, Kabupaten Fakfak, terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai tanggapan bermunculan dari sejumlah pihak, termasuk unsur masyarakat adat yang wilayahnya terdampak langsung oleh aktivitas tersebut.

Menyikapi dinamika yang berkembang, Direktur LSM Lampu Kita, Ahmad Rumalolas, menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan sikap masyarakat adat. Ahmad yang juga bertindak sebagai konsultan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mbarmbar menegaskan bahwa sikap yang diambil bukanlah bentuk penolakan terhadap aktivitas perusahaan.

Menurutnya, langkah yang ditempuh masyarakat adat lebih kepada upaya menuntut dan memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

“Sesungguhnya yang kami minta adalah memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, bukan untuk menghambat atau menolak kegiatan perusahaan. Kami hanya ingin agar kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya dapat dipatuhi dan dijalankan secara konsisten,” ujar Ahmad.

Ia menjelaskan, sejumlah keputusan penting telah dihasilkan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah pada masa kepemimpinan Bupati Mohamad Uswanas. Karena itu, pihaknya meminta agar komitmen yang telah disepakati tersebut dihormati serta direalisasikan secara konsisten oleh semua pihak terkait.

Lebih lanjut, Ahmad mengungkapkan bahwa setelah kesepakatan tersebut dihasilkan, masyarakat adat juga telah mempertegas sejumlah tuntutan kepada pihak BP dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Penegasan itu disampaikan saat kunjungan (reses) Komisi XII DPR RI yang membidangi tata kelola migas di Manokwari pada tahun 2025.

Namun demikian, menurutnya, hingga saat ini berbagai tuntutan yang telah disampaikan tersebut belum ditindaklanjuti atau dipenuhi sebagaimana yang diharapkan masyarakat adat. Salah satu poin penting yang kembali ditegaskan adalah permintaan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah dihasilkan, agar benar-benar mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak masyarakat adat serta kondisi riil di lapangan.

Ahmad menegaskan, perjuangan masyarakat adat tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah, hak ulayat, serta ketuanan adat di wilayah Arguni.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyikapi persoalan ini.

“Kami siap duduk bersama kapan saja. Mari kita menyinergikan langkah secara baik-baik, menyelesaikan persoalan melalui dialog terbuka, dan mencari solusi bersama demi kepentingan semua pihak, dengan tetap menghormati ketuanan adat dan nilai-nilai yang telah diwariskan,” tegasnya.

Dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, diharapkan polemik seputar kegiatan seismik di wilayah Arguni dapat diselesaikan secara bijak dan berkeadilan bagi semua pihak.

FAKFAK, Redaksi.co – Anggota DPRP Papua Barat dari Fraksi Partai Golkar, Amin Ngabalin, melakukan audiensi dengan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, pada Selasa malam (17/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Fakfak.

Agenda ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya antara Amin dan para pelaku UMKM binaan LSM Lampu Kita. Dalam pertemuan bersama bupati, Amin melaporkan hasil penjaringan aspirasi pelaku usaha sekaligus meminta dukungan pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan Pameran dan Bazar UMKM skala Provinsi Papua Barat di Fakfak.

Menurut Amin, pada 2025 lalu kegiatan serupa telah sukses dilaksanakan dalam rangka HUT Kota Fakfak. Tahun 2026, kegiatan tersebut direncanakan naik kelas menjadi ajang tingkat provinsi dan diharapkan untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Fakfak.

“Kami ingin kegiatan ini lebih besar dan berdampak luas bagi pelaku UMKM. Karena itu, kami memohon dukungan Bupati agar dapat diusulkan secara resmi ke Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ungkapnya.

Tak hanya pameran, pembahasan juga mencakup penguatan akses permodalan, pembangunan rumah produksi, hingga rencana pembentukan pusat oleh-oleh khas Fakfak sebagai etalase produk lokal. Amin menilai, langkah tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.

Bupati Samaun Dahlan, lanjut Amin, menyambut positif gagasan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bersama-sama mengusulkan agenda Pameran dan Bazar UMKM tingkat provinsi kepada Gubernur Papua Barat.

Amin pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk bersinergi dalam memperkuat sektor usaha kecil sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Fakfak.

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat melaksanakan rukyatul hilal penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah di Gedung Rukyatul Hilal Suak Geudeubang, Selasa 17/2/2026

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian sidang isbat penentuan 1 Ramadan tingkat nasional.

Rukyatul hilal tahun ini dilaksanakan dengan metode hisab dan rukyat. Namun, berdasarkan pemaparan tim Kemenag Aceh Barat, hilal tidak terlihat pada saat pengamatan. Hal tersebut menjadi dasar bahwa rukyat tidak dapat menetapkan awal bulan pada hari itu.

Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa rukyatul hilal yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan melahirkan ketetapan dan kesepakatan bersama dalam menentukan awal Ramadan.

“Rukyatul hilal ini juga menjadi bahan masukan dalam laporan sidang isbat penentuan awal Ramadan 1447 H di Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus tindak lanjut pembuktian hasil perhitungan hisab yang akurat terhadap fenomena alam,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kedewasaan umat dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan awal Ramadan. Menurutnya, perbedaan tidak boleh memicu perpecahan, melainkan harus menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Ucapnya

Sementara itu, Ustadz H. Kamil Syafrudin Lc. dari Komisi Hilal menjelaskan bahwa pada tanggal 30 Sya’ban, hilal tidak terlihat di seluruh wilayah Nusantara. Secara astronomis, ketinggian hilal berada di bawah ambang imkanur rukyat.

“Di Aceh ketinggian hilal berada di sekitar nol derajat 12 menit, dengan elongasi yang belum memenuhi syarat. Secara ilmu falak, kondisi ini mustahil untuk dirukyat,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan metode yang digunakan Kementerian Agama hisab sebagai penentu dan rukyat sebagai verifikasi hilal dinyatakan tidak wujud, ucap ust kamil

Sedangkan Plh Kepala Kemenag Aceh Barat, Tarmizi, menyampaikan hasil kesepakatan sidang bahwa awal Ramadan 1447 H ditetapkan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan rukyat dari berbagai daerah serta hasil sidang isbat nasional.

Menutup rangkaian kegiatan, Pimpinan Dayah Serambi Aceh, Abu Mahmudin mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan selama bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal saleh, memakmurkan masjid, serta menjaga kesucian Ramadan.

“Mari kita dewasa menyikapi perbedaan dalam ibadah. Jangan jadikan perbedaan sebagai ajang permusuhan, tetapi sebagai sarana memperkuat ukhuwah,” pesannya.

Dengan penetapan ini, masyarakat Aceh Barat diharapkan dapat menyambut Ramadan dengan penuh kesiapan, persatuan, dan semangat ibadah ****