Redaksi.Co || Tim nasional futsal putra Indonesia sukses meraih medali emas SEA Games Thailand 2025 usai menaklukkan tuan rumah Thailand dengan skor telak 6-1 pada laga final yang berlangsung Jum’at, 19 Desember 2025 malam WIB, di Nonthaburi, Thailand.

Kemenangan bersejarah ini diraih Indonesia berkat permainan solid dan dominasi sejak awal laga. Pada babak pertama, Timnas Indonesia unggul 2-0 melalui gol Firman Adriansyah lewat titik penalti dan Syauqi Lubis yang mencetak gol hasil kerja sama tim yang apik.

Memasuki babak kedua, tekanan Indonesia semakin meningkat. Gol tambahan dicetak oleh Samuel Eko, Dewa Rizki, dan Ardiansyah Nur. Thailand hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Krit Aransanyalak. Menjelang pertandingan berakhir, Ardiansyah Nur kembali mencetak gol pada satu menit terakhir, sekaligus memastikan kemenangan telak Indonesia 6-1.

Berkat penampilan gemilangnya dengan dua gol serta kontribusi besar dalam permainan, Ardiansyah Nur dinobatkan sebagai Player of the Match pada laga final tersebut. Prestasi ini semakin melengkapi keberhasilan Timnas Futsal Indonesia yang tampil impresif sepanjang turnamen.

Hasil ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara SEA Games 2025 cabang olahraga futsal putra, sekaligus mempersembahkan medali emas yang membanggakan bagi Tanah Air di ajang olahraga Asia Tenggara. (YS)***

Editor : AS

Redaksi.Co || Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Sukabumi, Opik, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam merespons rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sukabumi di penghujung tahun 2025.

Ia menegaskan bahwa upaya spiritual melalui doa harus berjalan selaras dengan mitigasi berbasis sains.

“Doa bersama adalah inisiatif fundamental untuk menguatkan mentalitas kolektif masyarakat. Namun, aspek spiritual ini tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus disinergikan dengan aksi mitigasi konkret di lapangan,” ujar Opik dalam keterangannya

Berdasarkan data BMKG, Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah zona merah dengan 70 persen area berada di zona kerentanan menengah hingga tinggi. Topografi curam dan curah hujan ekstrem yang dipicu fenomena La Nina memperbesar risiko banjir bandang serta tanah longsor.

Opik menjelaskan bahwa dalam pandangan teologis, doa merupakan bentuk tawakal atau puncak kepasrahan setelah manusia melakukan ikhtiar maksimal. Oleh karena itu, GPI mendesak pemerintah daerah maupun pusat untuk mempercepat penguatan infrastruktur mitigasi.

“Kami mendesak percepatan perbaikan sistem drainase hingga pengoptimalan sistem peringatan dini. Langkah teknis ini harus selaras dengan Rencana Penanggulangan Bencana nasional untuk meminimalisir dampak kerusakan,” tambahnya.

Selain mendorong kebijakan pemerintah, GPI juga menggerakkan peran pemuda dalam mobilisasi sumber daya manusia dan penggalangan bantuan kemanusiaan. Opik menilai bencana bukan sekadar statistik kerugian, melainkan panggilan etis untuk memperkuat solidaritas sosial.

Ia juga menegaskan bahwa gerakan doa bersama yang diinisiasi GPI bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan instrumen penggerak moral di tengah krisis. Kekuatan spiritual diharapkan menjadi jangkar ketenangan bagi warga yang dibayangi kecemasan akibat cuaca ekstrem.

“Ketika kita mengetuk pintu langit melalui doa, kita sebenarnya sedang membangun optimisme. Optimisme inilah yang menjadi bahan bakar bagi warga untuk tetap tangguh dan saling bahu-membahu,” ungkap Opik.

Lebih lanjut, ia berharap kesadaran spiritual ini dikonversi menjadi ketaatan terhadap prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Sukabumi. Ia mendorong munculnya ‘kesalehan sosial’ pasca-doa bersama.

“Artinya, setelah berdoa, masyarakat harus semakin sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga kelestarian hutan. Doa adalah jiwa, dan aksi mitigasi adalah raganya. Keduanya tidak bisa dipisahkan jika kita ingin Sukabumi benar-benar aman,” tutupnya. ***

Editor : Fikrie M

Aceh Barat.Redaksi.co
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat menunjukkan kontribusi terhadap masyarakat yang tertimpa musibah banjir dan longsor

Kemenag Aceh Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, pakaian layak pakai, dan uang tunai kepada korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Lues.

Bantuan dari Kemenag Aceh Barat ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues di Posko Tanggap Darurat, Kamis 18 Desember 2025.

Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh perwakilan Kemenag Aceh Barat yang dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat melalui Kasubbag Tata Usaha, Khairul Azhar S Ag MA dan bantuan ini diterima langsung oleh Kakankemenag Gayo Lues Dr Abd Syukur MAg didampingi Ketua Tim Tanggap Darurat Kemenag Gayo Lues Dharmika Yoga SE MPd.

Pada kesempatan tersebut,Kasubbag TU Kemenag Aceh Barat Khairul Azhar menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar Kemenag Aceh Barat terhadap saudara-saudara yang terdampak musibah di Kabupaten Gayo Lues.

“Dengan melalui jalan yang penuh tantangan, Alhamdulillah kami bersama tim sampai ke Gayo Lues untuk memberikan sedikit bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor yang menimpa Kabupaten Gayo Lues, Mudah-mudahan bantuan uang Tunai, sembako dan pakaian ini dapat mengurangi beban rekan-rekan kita yang sedang tertimpa musibah,” ujar Khairul Azhar dalam rilis yang di terima media ini pada Jumat 19/12/2025 malam

Bantuan yang disalurkan Kemenag Aceh Barat yang diterima oleh Kemenag Gayo Lues ini berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000, beras 77 sak (5 kg) mie instan 138 kardus, telur 43 papan, minyak goreng 17 liter, serta pakaian layak pakai sebanyak 25 goni.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues Drb Abd Syukur, M.Ag., didampingi Ketua Tim Tanggap Darurat Dharmika Yoga SE MPd menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan yang diberikan.

“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat atas kepedulian dan bantuannya, Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Gayo Lues yang sedang menghadapi musibah, Semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT,” ungkap Abd. Syukur

Redaksi.Co, Sukabumi || Perkembangan terbaru kasus Lanti, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Sukabumi yang bekerja di Shanghai, China, mulai menunjukkan titik terang. Kuasa hukumnya, Rangga Suria Danuningrat, menyatakan telah resmi menerima mandat pendampingan dan kini tengah mengawal proses pemulangan Lanti ke Indonesia.

Rangga mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan kliennya saat ini cukup mengkhawatirkan. Kendati demikian, hingga kini belum ada hasil diagnosis medis yang memastikan penyakit yang diderita Lanti.

“Alhamdulillah saya sudah resmi menerima kuasa. Kondisi Lanti memang cukup berat, namun penyakit pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan medis,” ujar Rangga, Jumat (19/12/2025).

Ia menuturkan, pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Shanghai. Setelah menerima laporan mengenai kondisi Lanti, KJRI langsung mengambil langkah penanganan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan KJRI dan responsnya sangat cepat. Begitu mendapatkan informasi, Lanti langsung dipindahkan ke penampungan TKW milik KJRI pada Senin (15/12/2025),” jelasnya.

Saat ini, proses pemulangan Lanti ke Tanah Air sedang berjalan. Namun sebelum diberangkatkan, Lanti harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

“Proses pemulangan sedang dipersiapkan, tapi sekarang Lanti masih menjalani medical check up. Pemeriksaan ini difasilitasi negara dan tidak dipungut biaya,” kata Rangga.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa waktu kepulangan belum bisa dipastikan. Hal tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan medis yang tengah dilakukan.

“Untuk kepulangannya belum bisa diprediksi. Jika nantinya ditemukan riwayat penyakit menular seperti TBC, biasanya proses pemulangan akan sedikit lebih lama,” ungkapnya.

Sebelumnya, kasus Lanti menjadi sorotan publik setelah kisah penderitaannya sebagai TKW di Shanghai mencuat. Dalam pemberitaan awal, Lanti dikabarkan mengalami sakit parah dan menyampaikan harapan untuk segera kembali ke Indonesia guna mendapatkan perawatan medis serta berkumpul kembali dengan keluarga. ***

Editor : AS

Lanti diketahui berusia 46 tahun dan berasal dari Jalan Pemuda I Gang Sumber Jaya RT 03/07, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi.***(RAF)

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP,MM memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Ruang Rapat Teuku Umar, Kantor bupati setempat pada Jumat 19/12/2025

Rakor Forkopimda Kabupaten Aceh Barat tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadapi tahun baru 2026.

Dalam Rakor tersebut Forkopimda Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan seruan tentang larangan merayakan pergantian tahun masehi 2026.

Dengan mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal masyarakat Aceh yang berlandaskan Syariat Islam, maka diserukan bagi umat Islam dan masyarakat yang ada di Aceh Barat agar tidak merayakan malam pergantian tahun baru masehi 2026.

Masyarakat juga dilarang untuk menjual, membakar petasan atau mercon serta kembang api atau jenis lainnya,juga tidak diperbolehkan untuk menjual, meniup terompet atau jenis lainnya.

Kemudian masyarakat juga dilarang melaksanakan kegiatan konvoi kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya, serta untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di Aceh Barat.

Bagi para pengusaha hotel, pusat perbelanjaan, mall dan tempat wisata serta tempat keramaian umum lainnya dilarang memfasilitasi seluruh jenis perayaan malam pergantian tahun baru.

Apabila ada yang kedapatan melanggar atau tidak mengindahkan seruan tersebut maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan Perundang- Undangan dan Qanun yang berlaku ****

Redaksi.co | Palembang, — Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Disdukcapil Kota Palembang, Jalan Demang Lebar Daun No. 4255, Palembang, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai.

Forum Konsultasi Publik tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di lingkungan instansi pemerintah.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Disdukcapil Kota Palembang memandang penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja organisasi.

FGD ini melibatkan unsur akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta stakeholder pelayanan publik lainnya. Diskusi difokuskan pada pembahasan Standar Pelayanan (SP) Disdukcapil Kota Palembang agar semakin transparan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Allan Gunery, S.STP., M.H, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah strategis untuk menerima masukan, saran, serta kritik konstruktif dari masyarakat.

“Melalui FKP ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel, serta sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang prima,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Disdukcapil Kota Palembang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Redaksi.co | PALEMBANG — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Palembang Kanwil Ditjenpas Sumsel menerima kunjungan kerja (kunker) reses perseorangan Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I, Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyerapan aspirasi serta peninjauan langsung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas I Palembang, pada Jumat (19/12/2025).

Kegiatan tersebut diawali dengan doa dan penayangan video profil Lapas Kelas I Palembang, yang berlangsung di Aula Lapas Kelas I Palembang dalam suasana hangat dan kekeluargaan, turut dihadiri pejabat struktural dan staf Lapas Kelas I Palembang.

Kepala Lapas Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi aktual Lapas, mulai dari kapasitas hunian, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan, program kemandirian serta ketahanan pangan, hingga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Dikatakan Kalapas, pihaknya menegaskan bahwa komitmen jajaran Lapas Kelas I Palembang untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pembinaan secara profesional dan humanis.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI F-PKB, Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM mengapresiasi kinerja jajaran Lapas Kelas I Palembang serta menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak warga binaan secara berkelanjutan.

H SN Prana Putra Sohe menyebut, pihaknya turun langsung untuk menyerap sejumlah aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh para pegawai Lapas Kelas I Palembang.

Di antaranya, terkait layanan kesehatan dan kepesertaan BPJS, pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, kebutuhan formasi Ahli Gizi, sarana dan prasarana Lapas yang mengalami kerusakan berat, serta penyetaraan ijazah pegawai untuk pengembangan karier.

“Alhamdulillah, seluruh masukan sudah kami catat sebagai bahan masukan perbaikan untuk ditindaklanjuti pada Rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI Komisi XIII dan dikoordinasikan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Kak Nanan sapaan akrab Anggota Komisi XIII DPR RI F-PKB, Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan dilanjutkan peninjauan singkat ke area pembinaan kemandirian warga binaan serta dapur Lapas Kelas I Palembang.