Fakfak, Redaksi.co – Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Korem 182/JO menggelar kegiatan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Kodam XVIII/Kasuari melalui acara makan bersama yang berlangsung di Aula GSG Makorem 182/JO, Kampung Kiat, Distrik Fakfak, Papua Barat, Jumat (19/12/2025).

Kegiatan syukuran tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 182/JO Kolonel Inf Irwan Budiana, S.E., M.M., M.Han., dan dihadiri oleh Kasrem 182/JO, Dandim 1803/Fakfak, Kasiren Korem 182/JO, para Perwira Korem 182/JO, seluruh personel Korem 182/JO, serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 182/JO dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XIV Kodim 1803/Fakfak beserta seluruh pengurus.

Dalam sambutannya, Danrem 182/JO menyampaikan bahwa kegiatan syukuran HUT Kodam XVIII/Kasuari ini merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perjalanan pengabdian Kodam XVIII/Kasuari dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas wilayah Papua Barat.

“Momentum ini kita jadikan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan soliditas, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di lingkungan Korem 182/JO. Dengan kebersamaan yang kuat, setiap tugas pengabdian dapat dilaksanakan secara optimal,” ujar Danrem.

Danrem juga menegaskan pentingnya peran seluruh prajurit dan Persit sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas, sekaligus menjaga keharmonisan dan kekompakan keluarga besar TNI AD.

Kegiatan makan bersama berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan sebagai kekuatan utama Korem 182/JO dalam mengemban tugas teritorial di wilayah Papua Barat.

Melalui peringatan HUT Kodam XVIII/Kasuari ini, Korem 182/JO berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan pengabdian, serta senantiasa hadir di tengah masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan di Papua Barat.

Redaksi.co, Jakarta | Krisis agraria dan ekologis di Indonesia dinilai semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan menyeluruh. Hal tersebut mengemuka dalam Lokakarya dan Konsolidasi Nasional bertajuk “Memulihkan Krisis Agraria dan Ekologis Melalui Aksi Bersama Reforma Agraria Kehutanan Sesuai Mandat TAP MPR IX/2001” yang digelar di Artotel Gelora Senayan, Jumat (19/12).

Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, menegaskan bahwa persoalan agraria dan kehutanan bersumber dari cara pandang negara yang melihat alam sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, bukan sebagai kekayaan alam yang harus dikelola demi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Menurutnya, dominasi pendekatan ekonomi kapitalistik telah melahirkan tata kelola yang terfragmentasi, melemahkan pengakuan hak rakyat, serta memicu konflik agraria dan kerusakan hutan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Reforma agraria kehutanan menjadi kunci pemulihan krisis, dengan menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek utama pengelolaan hutan. Secara konstitusional, masyarakat memiliki hak eksklusif atas hutan, dan saat ini perjuangan difokuskan pada pemenuhan hak-hak tersebut secara nyata oleh negara.

“Hutan seharusnya dipahami sebagai ruang demokratis. Perencanaan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya mesti melibatkan masyarakat yang hidup turun-temurun di dalamnya, karena merekalah subjek utama pengelolaan,” jelasnya.

Lokakarya ini juga menjadi ruang konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk mendorong pelaksanaan TAP MPR IX/2001, termasuk penyelesaian konflik agraria dan penguatan kelembagaan reforma agraria secara berkelanjutan.

Redaksi.co, Jakarta | Upaya memulihkan krisis agraria dan ekologis di Indonesia kembali ditegaskan melalui Lokakarya dan Konsolidasi Nasional bertajuk “Memulihkan Krisis Agraria dan Ekologis Melalui Aksi Bersama Reforma Agraria Kehutanan Sesuai Mandat TAP MPR IX/2001” yang digelar di Artotel Gelora Senayan, Jumat (19/12).

Lokakarya ini menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid sebagai pembicara utama, Zulfikar Arse Sadikin S.IP. M.Si (Komisi II DPR), Sugito S.Sos M.H. (Staf Ahli Menteri Desa PDT Bidang Hubungan Lembaga), Julmansyah S.Hut. M.A.P., (Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan) dan Iwan Nurdin (Majelis Pakar Konsorsium Perubahan Agraria/ KPA), masyarakat sipil, hingga aktivis tani dan kehutanan serta . Muhammad Khozin M.A.P., (Anggota Tim Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria/PKA) yang hadir secara Daring.

Dalam pemaparannya, Nusron Wahid mengutarakan bahwa persoalan agraria di Indonesia tidak bisa dilihat semata dari angka statistik luas lahan atau jumlah konflik, melainkan harus ditempatkan sebagai persoalan keadilan dan hak konstitusional warga negara. Menurutnya, konflik agraria yang berlarut-larut justru menjadi akar dari berbagai krisis lanjutan, termasuk kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan melemahnya daya dukung alam.

“Jangankan satu hektare, satu meter tanah pun bisa menjadi persoalan serius jika menyangkut hak warga negara. Negara tidak boleh menyederhanakan konflik agraria hanya dengan angka statistik,” ujar Nusron.

Ia mengatakan bahwa percepatan reforma agraria harus dimulai dari pembenahan mendasar, terutama kejelasan peta, penataan batas kawasan, serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Banyak konflik muncul akibat tumpang tindih antara kawasan hutan, izin usaha, dan lahan yang telah lama dikelola masyarakat, bahkan selama puluhan tahun.

Dalam konteks kehutanan, Nusron menyoroti pentingnya keberanian mengambil keputusan politik yang adil dan berimbang. Kawasan yang secara administratif tercatat sebagai kawasan hutan, namun faktanya telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan non-kehutanan dan tidak mengganggu ekosistem, perlu dievaluasi secara objektif. Sebaliknya, kawasan dengan fungsi ekologis penting harus dilindungi secara tegas.

Lokakarya ini juga menyoroti mandat TAP MPR IX/2001 sebagai landasan utama reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nusron menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar pembagian tanah, tetapi merupakan instrumen untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap tanah dan sumber kehidupan, sekaligus menekan ketimpangan ekonomi.

“Esensi reforma agraria adalah menjamin kehidupan yang layak bagi rakyat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pembangunan tidak merusak daya dukung lingkungan,” ungkapnya.

Selain itu, Nusron mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini bersikap sangat berhati-hati dalam menerbitkan izin baru maupun perpanjangan izin di sektor pertanahan dan kehutanan. Langkah ini diambil untuk memastikan penataan ulang dilakukan secara menyeluruh, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Kabupaten Aceh Barat, Tarmizi SP, MM memimpin upacara peringatan ke 77 Hari Bela Negara (HBN) tahun 2025 di halaman kantor bupati setempat pada Jumat 19/12/2025

Bupati Tarmizi Dalam sambutannya mengatakan, setiap tanggal 19 Desember kita mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi tahun 1948, ketika agresi militer kedua mengancam keberlangsungan republik.

“Peristiwa itu menjadi bukti bahwa semangat bela negara mampu menjaga Indonesia tetap berdiri, peringatan hari bela negara tahun ini mengusung tema Teguhkan Bela Negara Untuk Indonesia Maju,” kata Tarmizi.

Tema hari bela negara tahun ini kata Tarmizi, mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila seluruh rakyat memiliki kesiapsiagaan, disiplin dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan zaman.

“Dunia saat ini berada dalam dinamika yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian, rivalitas geopolitik, krisis energi, destruksi teknologi hingga arus informasi yang mudah dimanipulasi menjadi tantangan bangsa. Dalam situasi seperti ini semangat bela negara harus menjadi kekuatan kolektif seluruh masyarakat,” katanya.

Dikatakan Tarmizi, momentum hari bela negara ke 77 tahun ini hendaknya menjadi pengingat bahwa cinta tanah air harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. hadir dalam membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoax, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing – masing.

“Mari kita bersama – sama menumbuhkan tekad untuk Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju dan Indonesia yang selalu mampu bangkit menghadapi setiap tantangan,” ujar Tarmizi****

redaksi.co- Labuhanbatu-Pelaksanaan peningkatan jalan Dusun Kampung Selamat,Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dana APBD tahun anggaran 2025, perlu pelaksanaan nya sesuai program pemerintah karena jalan tersebut bukan semata enaknya dilihat mata ingin di pergunakan oleh masyarakat jangka panjang.Jumat tanggal(19/12/2025

Masyarakat Dusun Kampung Selamat ingin pembangunan sesuai kualitas bukan kuantitas masyarakat meminta agar BPD Desa Kampung Padang ikut serta dalam pemantauan kinerja para kontraktor disana saat melaksanakan tugas mereka, ini sudah ada pemberitahuan kepada media melalui masyarakat setempat apa bila mereka nantinya peningkatan jalan tersebut dilanjutkan dengan pengaspalan perlu awak media kontrol di sana agar pekerjaan mereka sesuai aturan yang sudah di targetkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,maupun dari pusat. Ujar beberapa masyarakat yang tak ingin disebut namanya satu per satu.

Harapan seluruh lapisan masyarakat kepada setiap pelaksanaan dari anggaran dana APBD maupun dana Desa agar hati-hati untuk mengalokasikan kinerja masyarakat puas pemerintah pun.

Dan harapan kami seluruh masyarakat Desa Kampung Padang menghimbau BPD Desa agar tetap turu mengontrol setiap ada bangunan di setiap Dusun yang berada di Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu ini.

Penulis( Manotal Manalu)

Meranti – Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan upaya pencegahan banjir, personel Polsek Tebing Tinggi Barat yang dipimpin langsung oleh Kapolsek IPDA D.TURNIP, S.E bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan saluran air di wilayah setempat. Kegiatan ini dilakukan dengan menyusuri aliran parit dan sungai kecil yang tertutup oleh ranting, pelepah pohon, serta tumpukan sampah alami yang menghambat aliran air menuju pesisir pantai.

Dengan penuh semangat, personel Polsek turun langsung ke dalam saluran air, bekerja bahu-membahu dengan warga untuk mengangkat sumbatan dan membersihkan endapan lumpur. Kondisi medan yang cukup berat dan berlumpur tidak menyurutkan tekad para peserta kegiatan demi terciptanya aliran air yang lancar.

Kapolsek setempat terlebih dahulu memberikan arahan kepada seluruh personel sebelum kegiatan dimulai, menekankan pentingnya kerja sama, keselamatan, serta peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya banjir saat musim hujan, tetapi juga mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui gotong royong ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menjaga kebersihan saluran air dan lingkungan sekitar. Polsek berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi kesejahteraan bersama.

TAPANULI SELATAN – Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali dilanda bencana alam. Setelah sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Garoga dan Huta Godang di Kecamatan Batang Toru, kini pergerakan tanah yang terus meluas terjadi di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan.

Akibat kondisi tersebut, sebanyak 186 kepala keluarga (KK) atau 630 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi demi menghindari ancaman yang lebih besar. Pengungsian telah berlangsung selama sepekan terakhir.

Camat Angkola Selatan, Dody Kurniawan, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan, seluruh warga terdampak saat ini telah dipusatkan di Afdeling 6 Dusun Tangsi, Desa Simarpinggan, yang dijadikan sebagai lokasi pengungsian sementara.

“Pengungsian dipusatkan di Afdeling 6 Dusun Tangsi Desa Simarpinggan untuk menjamin keselamatan warga selama masa tanggap darurat,” ujar Dody saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, bersama tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah turun langsung meninjau lokasi terdampak pergerakan tanah. Dari hasil peninjauan tersebut, disepakati langkah relokasi penuh bagi warga Desa Tandihat ke kawasan yang dinilai lebih aman.

“Desa Tandihat termasuk anak dusun Tandihat Baru yang dihuni 29 KK atau 127 jiwa. Seluruhnya masuk dalam rencana relokasi,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pendataan lanjutan serta penyaluran bantuan logistik bagi para pengungsi. Sementara itu, proses relokasi permanen masih menunggu kajian teknis lanjutan dari pihak berwenang.