Beranda blog Halaman 384

Kaburnya Terduga Bandar Narkoba Picu Pembakaran Polsek Muara Batang Gadis, Propam Selidiki Dugaan Kelalaian Aparat

Penulis
Eman Rukmana
-
0

Mandailing Natal – Aksi pembakaran dan pengerusakan Mapolsek Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi puncak kemarahan warga setelah terduga bandar narkoba berinisial R dilaporkan kabur dari dalam kantor polisi. Peristiwa ini membuka pertanyaan serius terkait pengawasan tahanan dan profesionalitas aparat kepolisian di wilayah tersebut.


Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan insiden tersebut dan menyatakan bahwa Polda Sumut telah mengambil alih penanganan kasus ini.


“Peristiwa itu benar. Telah terjadi tindakan pengerusakan dan pembakaran di Polsek Muara Batang Gadis,” ujar Ferry, Sabtu (20/12/2025).


Menurut Ferry, R awalnya diamankan dan diserahkan langsung oleh warga ke pihak kepolisian. Penyerahan tersebut terjadi di tengah keresahan masyarakat terhadap maraknya peredaran narkoba yang diduga dikendalikan oleh yang bersangkutan.
Namun, dalam proses penanganan di Polsek Muara Batang Gadis, R justru dilaporkan melarikan diri.


“Terduga narkoba berinisial R tersebut melarikan diri dari Polsek,” kata Ferry.


Kaburnya terduga bandar narkoba ini memicu kecurigaan dan kemarahan warga. Pasalnya, R telah berada dalam penguasaan aparat, sehingga publik mempertanyakan bagaimana seorang terduga pelaku dapat kabur dari kantor polisi tanpa diketahui atau dicegah.


Ketegangan meningkat saat warga kembali mendatangi Mapolsek Muara Batang Gadis untuk meminta penjelasan. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa R tidak dilepaskan, melainkan melarikan diri. Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak memuaskan warga yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban.
Situasi yang semakin panas akhirnya berujung pada aksi anarkis berupa pengerusakan dan pembakaran fasilitas Mapolsek Muara Batang Gadis.


Menanggapi insiden ini, Polda Sumatera Utara menurunkan tim dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk melakukan pemeriksaan internal. Langkah ini mengindikasikan adanya dugaan kelalaian prosedur atau pelanggaran disiplin yang kini tengah didalami.


“Propam telah diturunkan untuk melakukan pemeriksaan internal,” tegas Ferry.


Hingga kini, Polda Sumut belum merinci bagaimana mekanisme pengamanan terhadap R saat berada di Polsek, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas kaburnya terduga bandar narkoba tersebut.


Kasus ini tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada kantor kepolisian, tetapi juga memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara narkotika di wilayah Muara Batang Gadis.

Program Listrik Pemkab Fakfak Disambut Positif Kepala Kampung Otoweri

Penulis
Berti Rahael
-
0

FAKFAK, Redaksi.co – Kepala Kampung Otoweri, Daing Kutanggas, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik yang digagas Pemerintah Kabupaten Fakfak di bawah kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik.

Program pembangunan pembangkit listrik tersebut direncanakan akan melayani 13 kampung di Kabupaten Fakfak. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses listrik, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih mengalami keterbatasan pasokan energi.

Menurut Daing Kutanggas, kehadiran listrik memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung. Listrik tidak hanya menunjang aktivitas rumah tangga, tetapi juga mendukung sektor pendidikan, perekonomian, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Kampung Otoweri siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan sesuai rencana. Dukungan dari masyarakat, kata dia, menjadi kunci penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat terealisasi dengan baik.

“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya listrik, berbagai aktivitas bisa berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Daing Kutanggas juga mengajak seluruh masyarakat di kampung-kampung sasaran untuk bersama-sama menjaga dan mendukung program pemerintah daerah, sehingga hasil pembangunan pembangkit listrik nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh warga

 

 

 

Raker Pemda Fakfak dan Kepala Kampung, Daing: Ini Adalah Ruang Evaluasi dan Penguatan Komitmen Bersama

Penulis
Berti Rahael
-
0

FAKFAK | REDAKSI.co – Pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama seluruh kepala kampung se-Kabupaten Fakfak Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Ketahanan Pala Polinef, Kabupaten Fakfak, Sabtu (20/12/2025), sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintahan hingga tingkat kampung.

Raker ini difokuskan pada penguatan koordinasi serta peningkatan pemahaman kepala kampung terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana kampung agar berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran. Pemerintah daerah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas guna mendorong pembangunan kampung yang berkelanjutan.

Kepala Kampung Otoweri, Daing Kutanggas, menyambut baik pelaksanaan rapat kerja tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola dana kampung yang terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana kampung sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Dana kampung, kata Daing, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan warga.

“Pengelolaan dana kampung harus dilakukan secara jujur dan terbuka. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan agar anggaran yang ada tidak disalahgunakan,” tegasnya kepada awak media usai mengikuti raker.

Ia berharap, melalui forum raker ini, seluruh kepala kampung di Kabupaten Fakfak semakin memperkuat komitmen dalam mengelola dana kampung secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel demi mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Bupati Aceh Barat Tarmizi Kembali Lakukan Tinjauan ke Gampong Terparah Dampak Banjir Bandang

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM meninjau kondisi pascabanjir di sejumlah desa terdampak, yakni Desa Jambak, Canggai, dan Lawet, Sabtu 20/12/2025

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Tarmizi didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Azwir, SP, Asisten Pemerintahan Ifan Murdani, serta para kepala dinas terkait.

Bupati Tarmizi mengatakan, Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana umum, serta rumah-rumah warga yang dilaporkan hanyut dan mengalami rusak berat akibat terjangan banjir. Di beberapa titik, Bupati Tarmizi menyaksikan puing-puing bangunan dan fasilitas desa yang porak-poranda, menandakan besarnya dampak bencana yang dialami masyarakat.

Selain meninjau lokasi, Tarmizi juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.

Bupati Tarmizi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bergerak cepat dalam penanganan dampak banjir, termasuk pendataan kerusakan, perbaikan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga meminta seluruh dinas terkait untuk terus berkoordinasi agar bantuan dan langkah pemulihan dapat berjalan optimal.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat tidak sendiri menghadapi musibah ini. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan penanganan terbaik dan percepatan pemulihan bagi warga terdampak,” ujar Tarmizi

Kehadiran langsung pimpinan daerah di tengah masyarakat disambut warga. Mereka berharap bantuan dan perhatian pemerintah dapat menjadi awal pemulihan pascabencana serta mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat seperti sediakala ****

H.Asep Jafar Bupati Sukabumi Memastikan Ketersediaan Pangan Jelang Nataru 2026

Penulis
Abdul Salam Spd
-
0

Redaksi.Co || Bupati Sukabumi H. Asep Japar memastikan ketersediaan pangan menjelang natal dan tahun baru (Nataru) 2026 di wilayahnya dalam kondisi aman dan terkendali. Hal itu disampaikannya usai meninjau ketersediaan dan harga pangan di Pasar Cibadak, Sabtu, 20 Desember 2025.

“Alhamdulillah berbagai macam sembako untuk Kabupaten Sukabumi aman,” ujarnya.

Bahkan bupati memastikan stok pangan di Kabupaten Sukabumi masih aman hingga beberapa bulan ke depan.

“Sampai Maret kita aman. Stok melimpah untuk beras, telur, dan yang lainnya,” ucapnya.

Meskipun dilapangan terdapat harga beberapa pangan yang lagi naik. Hal itu seperti ayam dan telur.

“Terdapat beberapa (pangan) yang naik, namun masih dalam ambang batas normal,” ungkapnya

Selain pangan, jajarannya pun terus memantau cuaca yang hampir setiap hari hujan. Apalagi sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi terdampak bencana hidrometeorologi.

“Kami terus siaga memantau semuanya. Apalagi ini hujan masih terus menerus. Seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga desa telah kami instruksikan untuk siaga,” bebernya.

Bahkan dirinya menegaskan seluruh kepala perangkat daerah harus siaga. Baik dalam menghadapi Nataru maupun kondisi cuaca seperti saat ini.

“Para kadis dan camat harus siaga. Ketika ada apa-apa sehingga bisa bergerak cepat,” tegasnya. ***

Editor : AS

Azwir Kerahkan Alat Berat Bantu Bersihkan Pemukiman Warga Terdampak Banjir di Aceh Barat

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Pasca banjir yang terjadi di Aceh Barat beberapa pekan lalu yang ikut merusak berbagai fasilitas membuat pemerintah kabupaten bersama pihak pihak terkait lainnya bahu membahu secara cepat membantu masyarakat yang terdampak dalam musibah tersebut.

Anggota sekaligus wakil ketua DPRK dari Fraksi Partai Aceh ( PA) Azwir.SP turut bersinergi bersama untuk ikut membantu meringankan masyarakat korban banjir di daerah Gampong Lawet dan Canggai, politisi partai Aceh ini ikut membantu mengirim alat berat Eksavator guna memudahkan warga dalam membersihkan timbunan lumpur tebal yang menutupi jalan,lahan pertanian dan pemukiman warga di wilayah itu.

Hal ini di sampaikan oleh Azwir.SP ketika dikonfirmasi media ini Sabtu 20/12/2025.

Menurutnya sudah dua hari ini ia mengirimkan Alat berat Eksavator guna membantu membersihkan lumpur yang menutupi badan jalan, pemukiman warga dan parit pertanian juga di bersihkan.

“Sudah dua hari alat berat saya kirimkan ke Gampong Lawet untuk membantu warga membersihkan sisa lumpur di pemukimannya,juga untuk mempermudah membersihkan parit pertanian dan jalan yang tertimbun akibat banjir semua kita bersihkan ” ujar Azwir.

Lebih lanjut dikatakannya pembersihan dengan alat berat ini diharapkan selesai dalam dua hari kedepan dan akan di lanjutkan ke lokasi lainnya.

“Insya Allah harapan kita dua hari kedepan ini pembersihan di pemukiman warga Lawet bisa selesai ” Ujarnya

Ia juga menambahkan upaya pembersihan ini dapat meringankan beban warga untuk cepat pulih kondisinya dan kembali beraktivitas.

” Kita berharap selesai dengan cepat di Gampong Lawet,dan setelah itu kami akan lanjutkan membantu warga di Gampong Canggai dengan kegiatan yang sama membantu membersihkan sisa sisa lumpur di pemukiman warga “Pungkasnya.

Pasca banjir besar yang merusak berbagai fasilitas dan pemukiman warga di berbagai tempat di Aceh Barat, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pihak terkait lainnya bersama bersinergi dalam memberikan bantuan pasca banjir dan pemulihan dari dampak musibah banjir yang di rasakan guna meringankan beban hidup masyarakat agar kembali bangkit seperti sedia kala ****

Tiket Terintegrasi Papuma – Watu Ulo Jadi Gerbang Ekonomi Baru Jember

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0

JEMBER – redaksi.co Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, penyatuan tiket masuk Pantai Papuma dan Watu Ulo akhirnya terwujud di era kepemimpinan Bupati Jember Muhammad Fawait. Kebijakan ini menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Jember dalam membangun sektor pariwisata yang ramah wisatawan sekaligus berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan tiket terintegrasi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait pada Jumat (19/12/2025). Langkah ini tidak sekadar memudahkan akses wisata, tetapi juga diproyeksikan menjadi gerbang ekonomi baru Kabupaten Jember, khususnya di kawasan pesisir selatan.

Dengan satu tiket, wisatawan kini dapat menikmati dua destinasi unggulan sekaligus, yakni Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo, yang selama ini dikelola secara terpisah. Kemudahan ini diyakini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal, serta mempercepat perputaran ekonomi lokal.

Dampak berantai (multiplier effect) dari kebijakan tersebut diharapkan dapat dirasakan langsung oleh berbagai sektor, mulai dari pelaku UMKM, pedagang, nelayan, jasa transportasi, hingga industri perhotelan dan kuliner.

Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa integrasi tiket merupakan langkah strategis dalam menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

“Papuma–Watu Ulo kami dorong menjadi gerbang ekonomi baru Jember. Ketika pariwisata tumbuh, sektor-sektor lain akan ikut bergerak dan masyarakat akan merasakan manfaatnya,” ujar Gus Fawait.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jember, Perhutani, dan PT Perhutani Alam Resource (Palawi) juga dipandang sebagai model kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis alam secara profesional dan berkelanjutan.

Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Jember, Tegoeh Soeprajitno, menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, harga tiket yang lebih terjangkau akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus berdampak pada tingkat hunian penginapan.

“Jika wisatawan datang lebih banyak dan tinggal lebih lama, maka dampak ekonominya akan sangat signifikan bagi Jember,” katanya.

Dengan keunggulan panorama alam berupa pasir putih, gugusan pulau karang, serta keunikan menikmati matahari terbit (sunrise) dan matahari terbenam (sunset) dalam satu kawasan, Pantai Papuma dan Watu Ulo diyakini mampu menjadi ikon wisata yang mengangkat citra Jember di tingkat regional hingga nasional.

Pemberlakuan tiket terintegrasi yang direncanakan mulai 1 Januari 2026, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Jember ke-97, diharapkan menjadi penanda dimulainya babak baru pembangunan ekonomi berbasis pariwisata di Kabupaten Jember.

Reporter: Sofyan

Warga Bakar Kantor Polsek Muara Batang Gadis, Diduga Dipicu Pelepasan Terduga Bandar Sabu

Penulis
Eman Rukmana
-
0

Mandailing Natal  – Amarah warga Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, memuncak hingga berujung aksi pembakaran Kantor Polsek Muara Batang Gadis, Sabtu (20/12/2025). Aksi anarkis tersebut diduga dipicu kekecewaan masyarakat atas pelepasan seorang pria yang disebut-sebut sebagai terduga bandar narkoba jenis sabu.


Massa yang berasal dari Desa Singkuang I dan Desa Singkuang II melakukan aksi protes besar-besaran setelah beredar informasi bahwa terduga pelaku narkoba yang sebelumnya diamankan warga justru dilepaskan oleh pihak kepolisian setelah diserahkan ke Mapolsek Muara Batang Gadis.


Menurut keterangan sejumlah warga, penangkapan terhadap pria tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, termasuk melibatkan para emak-emak, lantaran warga sudah lama resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Terduga pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian dengan harapan diproses sesuai hukum.


Namun, harapan tersebut berubah menjadi kemarahan setelah warga mengetahui bahwa terduga bandar sabu itu tidak ditahan. Kabar pelepasan itu dengan cepat menyebar dan memicu reaksi spontan massa yang kemudian mendatangi Mapolsek Muara Batang Gadis.
Situasi semakin tak terkendali ketika massa melakukan pembakaran terhadap kantor Polsek. Aksi tersebut menyebabkan ketegangan dan kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Aparat keamanan akhirnya dikerahkan untuk mengamankan situasi dan mencegah meluasnya kericuhan.


Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pelepasan terduga pelaku narkoba maupun langkah hukum atas aksi pembakaran kantor Polsek tersebut. Aparat masih melakukan pengamanan dan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan kondisi tetap kondusif.

Sekda Kab.Sukabumi Hadiri Rakor Persiapan Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi

Penulis
Abdul Salam Spd
-
0

Redaksi.Co || Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH.,MM. menghadiri rapat koordinasi persiapan pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi. Bertempat di Kantor Waskita Bocimi 3B, Cibatu, Kecamatan Cisaat, Jumat (19/12/2025).

Rakor ini dilakukan untuk membahas rencana konstruksi pada bidang tanah dan gedung milik Universitas Nusa Putra yang masuk dalam area Program Strategis Nasional (PSN). Selain pihak kampus, rapat juga dihadiri perwakilan Kementerian PU, PT Waskita, PT Trans Jabar Tol, serta dinas terkait.

Perwakilan Kementerian PU, Yudhi Ardiansyah, menjelaskan bahwa secara keseluruhan pengadaan lahan jalan tol Ciawi-Sukabumi sudah mencapai 95 persen. Namun, saat ini masih berproses tambahan lahan seluas 17 hektare atau sekitar 1.123 bidang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk di antaranya area Universitas Nusa Putra. Menurutnya, terdapat tiga bidang tanah berupa halaman dan sebagian gedung kampus yang sangat dibutuhkan segera untuk percepatan konstruksi.

Pada kesempatan itu Sekda mengatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh penyelesaian jalan tol ini karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat Sukabumi, Sebagaimana direncanakan tuntas pada April mendatang agar bisa segera fungsional.

Sekda berharap segala kendala di lapangan dapat segera dikomunikasikan agar proses konstruksi tidak lagi terhambat, mengingat pemenuhan hak atas lahan sudah diselesaikan sejak 2023.

“Kita ingin proyek ini cepat selesai karena masyarakat sudah sangat mendukung. Saya harap semua kendala teknis bisa segera dikomunikasikan agar target fungsional di bulan April nanti bisa tercapai,” pungkasnya.

Sementara itu pihak Universitas Nusa Putra menyatakan dukungannya terhadap pembangunan jalan tol. Meski demikian, pihak kampus mengusulkan penyesuaian desain agar area universitas tetap menyatu dalam satu hamparan karena berkaitan dengan akses gerbang utama kampus.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung. Kami hanya mengusulkan penyesuaian desain agar wilayah kampus tidak terpisah dan tetap dalam satu hamparan, namun jika harus dibongkar besok pun kami siap,” jelasnya.***

Editor : AS

Dugaan Kriminalisasi Kembali Mencuat,Pemilik Tanah sah Justru di Dakwa Oleh PT. Hungarindo Persada (PT. BGA) 

Penulis
Ahmad Upin Ramadan
-
0

Dugaan Kriminalisasi Kembali Mencuat, Pemilik Tanah sah Justru di Dakwa Oleh PT. Hungarindo Persada (PT. BGA) 

KETAPANG — Kasus hukum yang menimpa Pak Halim, pemilik sah sebidang tanah di Kabupaten Ketapang, kini memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Alih-alih memperoleh perlindungan hukum atas hak kepemilikan yang sah, klien kami justru ditetapkan sebagai terdakwa setelah dilaporkan oleh PT Hungarindo Persada ke Polres Ketapang. Langkah ini kuat diduga sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga pemilik tanah yang sah, serta cerminan tumpulnya keadilan di hadapan kepentingan korporasi.

DPD Rumah Hukum Indonesia (RHI) Kabupaten Ketapang selaku kuasa hukum Pak Halim menegaskan bahwa klien kami memiliki alas hak yang resmi, lengkap, dan diakui secara hukum. Fakta ini diperkuat dengan dua surat resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yakni:

1. Surat No. HAM.2-HA.01.01-96 tanggal 04 Februari 2020, yang secara tegas menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 594/41-PEM tanggal 23 Juni 1999 atas nama Isa, yang terletak di Dusun Kemuning Biutak, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan luas ±19.000 hektare, sah secara hukum. Surat tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Pesaguan Kanan Syahran A. Razak dan diketahui oleh Camat Matan Hilir Selatan Hamizar Yahya, B.A.

2. Surat No. HAM.2-HA.01.01-258 tanggal 25 Juni 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. Pada poin 11, surat tersebut menyimpulkan adanya indikasi persekongkolan dan praktik mafia tanah, yang melibatkan oknum Notaris/PPAT, Camat, serta pejabat lainnya.

Selain itu klien kami juga diperkuat dengan

persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha (PKKPR) dengan No. 20032510216104038 atas nama koperasi Produsen Pangkat Longka Ketapang Sejahtera, hal tersebut menunjukan bahwa PT Hungarindo Persada sama sekali tidak memiliki alashak apapun di objek yang dipermasalahkan oleh klien kami

DPD RHI menilai penetapan Pak Halim sebagai terdakwa bukan didasarkan pada kebenaran hukum, melainkan akibat pemaksaan instrumen pidana terhadap perkara yang sejatinya bersifat perdata. Klien kami dilaporkan oleh PT Hungarindo Persada karena mempertahankan hak atas tanah miliknya sendiri, sebuah tindakan yang justru dilindungi oleh konstitusi dan hukum agraria.

Alih-alih menguji terlebih dahulu keabsahan klaim perusahaan, proses hukum justru diarahkan kepada Pak Halim sebagai pihak yang diposisikan bersalah. Padahal hingga kini, dasar klaim PT Hungarindo Persada atas lahan tersebut tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik. Situasi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa hukum telah digunakan sebagai alat tekanan dan pembungkaman terhadap warga, demi melanggengkan kepentingan korporasi.

DPD RHI menilai proses hukum ini sarat kepentingan, mengandung indikasi pembiaran terhadap praktik perampasan tanah, serta berpotensi menjadi legitimasi hukum bagi mafia tanah. Ketika pemilik sah justru duduk di kursi terdakwa, sementara dugaan persekongkolan pejabat dan korporasi tidak disentuh, maka yang dipertaruhkan adalah wibawa hukum itu sendiri.

DPD Rumah Hukum Indonesia Kabupaten Ketapang mendesak aparat penegak hukum dan Pengadilan Negeri Ketapang untuk:

Menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Pak Halim

Membuka secara terang-benderang dasar hukum dan status objek sengketa

Menjamin proses hukum yang objektif, profesional, dan berkeadilan

DPD RHI menegaskan tidak akan tinggal diam. Seluruh upaya hukum akan ditempuh, termasuk pelaporan balik, hingga pengaduan ke lembaga pengawas, apabila proses hukum ini terus dipaksakan tanpa dasar hukum yang sah.

Kasus Pak Halim bukan sekadar perkara individu, melainkan ujian nyata bagi penegakan hukum agraria di Indonesia: apakah hukum masih berpihak pada rakyat, atau justru tunduk pada kekuatan modal.

1...383384385...686Halaman 384 dari 686