Redaksi.co | Palembang –
Gabungan Aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumatera Selatan (Sumsel) mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dua oknum kepala sekolah, masing-masing dari SMKN 3 OKU dan SMAN 5 OKU.

Keduanya diduga meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengikuti aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, pada Kamis, (23/01/25).

Tindakan kedua Kepala Sekolah ini menuai kecaman luas, terutama karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagai ASN yang memegang tanggung jawab penting di dunia pendidikan, perilaku mereka dinilai tidak mencerminkan profesionalisme dan etika sebagai pemimpin institusi pendidikan.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada 23 Januari 2025, Gabungan Aktivis dan LSM Sumatera Selatan menyampaikan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Sumsel, dan Inspektorat Provinsi Sumsel :

1.Gabungan Aktivis dan LSM mendesak agar Kepala Sekolah SMKN 3 OKU dan SMAN 5 OKU segera diberhentikan dari jabatannya. Tindakan meninggalkan tugas untuk kepentingan pribadi dinilai sebagai pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi, apalagi mengingat peran strategis mereka dalam membangun dunia pendidikan.

2.Meminta Inspektorat Sumsel segera memproses kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan disiplin yang tegas dianggap penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi contoh bagi ASN lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.

3.Gabungan Aktivis dan LSM juga menyoroti pentingnya pemahaman ASN terhadap etika dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Mereka menilai perlunya peningkatan pembinaan etika ASN agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Perwakilan Gabungan Aktivis dan LSM menegaskan bahwa tindakan kedua kepala sekolah tersebut tidak hanya mencoreng nama baik dunia pendidikan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Sebagai tokoh yang seharusnya menjadi panutan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi yang mereka pimpin.

“Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Jika pemimpin di sektor ini tidak memberikan teladan yang baik, dampaknya akan sangat buruk bagi generasi muda kita,” ujar salah satu perwakilan Gabungan Aktivis dan LSM dalam sesi wawancara.

Melalui tuntutan ini, Gabungan Aktivis dan LSM Sumatera Selatan berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka juga mengingatkan semua ASN agar lebih profesional dan berfokus pada tugasnya sebagai pelayan masyarakat, tanpa menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Ajakan untuk menjaga integritas institusi pendidikan menjadi penutup pernyataan sikap yang disampaikan oleh Gabungan Aktivis dan LSM.

“Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa marwah pendidikan dan ASN harus tetap dijaga demi masa depan Sumatera Selatan yang lebih baik,” ujar perwakilan LSM.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, dan diharapkan pihak terkait segera mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan dapat memberikan keadilan serta menjadi pelajaran penting bagi seluruh ASN.

Ketua SIRA Rahmat Sandi, SH menambahkan cak Hebat nian kepala sekolah ini, ngajak demo balasan kalo benar dak bersalah lapor ke APH jangan buat demo tandingan provokasi ASN lain untuk mogok ngajar, walaupun aku sedusun dengan beliau kebenaran harus ditegakkan dan apabila dalam 1 Minggu kedepan belum ada gerakan dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat maka kami akan datang kembali dengan masa yang lebih besar,”pungkasnya.

Sementara itu massa aksi gabungan aktivis dan LSM di terima oleh Kabid SMK Prov.Sumsel dan Perwakilan dari Inspektorat Prov.Sumsel, aksi massa berjalan dengan damai.

Redaksi.co | PALEMBANG – Maraknya tindak kriminalitas di wilayah hukum Keluang hingga seringnya terjadi peristiwa kebakaran ilegal drilling dan ilegal refineri mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan.

Salahsatunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial Ekonomi Republik Indonesia (LSM POSE RI).

Menurut Ketua Umum POSE RI Desri SH, Polsek Keluang khususnya Kanit Reskrim IPDA Dohan Yoanda telah gagal dalam tugasnya menjaga kondusifitas wilayah.

“Beberapa bulan ke belakang puluhan tindak kriminal terjadi di wilayah hukum Polsek Keluang. Mayoritasnya, bersumber dari permasalahan minyak ilegal. Mulai dari pekerja mati keracunan gas, pembunuhan karena berebut lahan peras minyak, hingga kasus kebakaran sumur minyak dan penyulingan minyak yang menelan korban jiwa,” ungkap Desri.

Bila saja Kanit Reskrim menjalankan tugasnya dengan maksimal maka peristiwa-peristiwa tersebut menurut Desri, tidak akan terjadi.

“Kanit Reskrim Polsek Keluang sebagai perwira dan orang nomor dua setelah Kapolsek tidak maksimal melakukan usaha preventif. Sehingga tindak kriminalitas menjadi tinggi, dan usaha ilegal drilling serta ilegal refineri makin menjamur,” tukasnya.

LSM POSE RI juga mencurigai adanya kongkalikong atau main mata antara Kanit Reskrim dengan para mafia minyak di wilayah Keluang.

“Patut dicurigai ada main mata atau koordinasi antara pemain minyak dengan Kanit Reskrim. Kalau tidak, mana mungkin sumur minyak dan penyulingan semakin banyak di Keluang. Untuk itu kami dari POSE RI meminta Kapolda Sumsel agar mengusut tuntas harta kekayaan Kanit Reskrim, apabila terbukti ada aliran dana yang mencurigakan ataupun terbukti ada main mata dengan mafia minyak, kami minta Kanit Reskrim agar diberikan sanksi,” tegasnya.

Terakhir Desri mendesak Kapolda Sumsel agar segera mencopot Kanit Reskrim Polsek Keluang dalam rangka pemeriksaan terkait kasus-kasus kebakaran sumur minyak dan penyulingan minyak di wilayah Keluang.

“Dalam waktu dekat kami akan membuat laporan resmi kepada Provam Mabes Polri terkait kasus-kasus di Keluang. Untuk itu kami minta Kapolda Sumsel agar segera mencopot jabatan Kanit Reskrim Polsek Keluang IPDA Dohan Yoanda,” tutupnya. (*)

Redaksu.co | Palembang, – Terhitung 1 Februari 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai memberlakukan Grafik Perjalanan KA (Gapeka) 2025 yang baru untuk menggantikan Gapeka 2023 di seluruh wilayah kerja. Khusus di wilayah KAI Divre III Palembang, pemberlakuan Gapeka baru ini akan berdampak pada waktu perjalanan kereta api (KA) penumpang yang lebih singkat.

Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti menjelaskan Grafik Perjalanan Kereta Api atau Gapeka merupakan pedoman pengaturan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api. Informasi tersebut mencakup posisi kereta mulai dari keberangkatan, kedatangan, persilangan, pemberhentian, hingga penyusulan, yang seluruhnya digambarkan secara grafis.

“Gapeka bertujuan untuk memudahkan pengendalian perjalanan kereta api dan memastikan kelancaran operasional. KAI berharap Gapeka 2025 membawa dampak positif dalam memaksimalkan layanan kereta api,” ujar Aida.

Adapun jadwal keberangkatan KA penumpang yang mengalami pengurangan waktu tempuh perjalanan beserta perubahan nomor KA nya sebagai berikut :

KA Sindang Marga (nomor KA S1) relasi Kertapati – Lubuklinggau, waktu tempuh menjadi 6 jam 10 menit dari sebelumnya 6 jam 55 menit (lebih cepat 45 menit).
– Berangkat Stasiun Kertapati pukul 20.15 WIB
– Berangkat Stasiun Prabumulih pukul 21.35 WIB
– Berangkat Stasiun Muara Enim pukul 22.52 WIB
– Berangkat Stasiun Lahat pukul 23.50 WIB
– Berangkat Stasiun Tebing Tinggi pukul 01.15 WIB
– Tiba Stasiun Lubuk Linggau pukul 02.25 WIB

KA Sindang Marga (nomor KA S2) relasi Lubuk Linggau – Kertapati, waktu tempuh menjadi 6 jam 10 menit dari sebelumnya 7 jam 00 menit (lebih cepat 50 menit).
– Berangkat Stasiun Lubuk Linggau pukul 19.45 WIB
– Berangkat Stasiun Tebing Tinggi pukul 20.39 WIB
– Berangkat Stasiun Lahat pukul 21.57 WIB
– Berangkat Stasiun Muara Enim pukul 22.49 WIB
– Berangkat Stasiun Prabumulih pukul 00.15 WIB
– Tiba Stasiun Kertapati pukul 01.55 WIB

KA Bukit Serelo (nomor KA S9) relasi Kertapati – Lubuklinggau, waktu tempuh menjadi 6 jam 25 menit dari sebelumnya 7 jam 15 menit (lebih cepat 50 menit).
– Berangkat Stasiun Kertapati pukul 09.00 WIB
– Berangkat Stasiun Payakabung pukul 09.30 WIB
– Berangkat Stasiun Prabumulih pukul 10.25 WIB
– Berangkat Stasiun Muara Enim pukul 11.48 WIB
– Berangkat Stasiun Lahat pukul 12.48 WIB
– Berangkat Stasiun Tebing Tinggi pukul 14.10 WIB
– Berangkat Stasiun Kota Padang pukul 14.58 WIB
– Tiba Stasiun Lubuk Linggau pukul 15.25 WIB

KA Bukit Serelo (nomor KA S10) relasi Lubuk Linggau – Kertapati, waktu tempuh menjadi 6 jam 30 menit dari sebelumnya 7 jam 20 menit (lebih cepat 50 menit).
– Berangkat Stasiun Lubuk Linggau pukul 10.15 WIB
– Berangkat Stasiun Kota Padang pukul 10.39 WIB
– Berangkat Stasiun Tebing Tinggi pukul 11.13 WIB
– Berangkat Stasiun Lahat pukul 12.40 WIB
– Berangkat Stasiun Muara Enim pukul 13.30 WIB
– Berangkat Stasiun Prabumulih pukul 15.05 WIB
– Berangkat Stasiun Payakabung pukul 16.00 WIB
– Tiba Stasiun Kertapati pukul 16.45 WIB

Untuk info selengkapnya, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

Pada masa transisi Gapeka, seluruh jajaran internal sudah siap akan perubahan ini dengan menyiapkan peralihan pada 31 Januari 2025 serta posko di berbagai unit kerja. Tujuannya agar seluruh aspek seperti layanan tiket dan operasional kereta api berjalan lancar, selamat, aman, dan terkendali. Kami menghimbau agar calon penumpang untuk memastikan kembali jam keberangkatan yang tertera di tiket.

“Dengan diberlakukannya Gapeka 2025 ini, diharapkan dapat mendukung aktifitas masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif serta menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan yang aman dan nyaman,” tutup Aida.(*)

Redaksi.co | PALEMBANG – Terhitung 2 x 24 jam sejak peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di wilayah hukum Polsek Keluang, pada Minggu 19 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, hingga saat ini aparat kepolisian Polres Musi Banyuasin terkesan masih bungkam.

Pasalnya, sejak meledaknya sumur minyak di lokasi yang dikenal sebagai wilayah Cobra 1 Hindoli tersebut, Polres Musi Banyuasin belum juga memberikan keterangan resmi atau pers rilis kepada awak media.

Bahkan tiga nama inisial AR, HR, dan MF yang ramai disebut sebagai pemilik sumur minyak ilegal terbakar itu, belum juga ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya ‘Tukar Kepala’ yang akan dilakukan oleh pemilik Sumur Minyak Ilegal dengan cara main mata atau kongkalikong dengan aparat penegak hukum.

Tukar kepala merujuk kepada proses menjadikan seseorang sebagai kambing hitam untuk menangggung kesalahan dan dijadikan tersangka dalam insiden kebakaran sumur minyak ilegal.

“Belum adanya pers rilis, dan keterangan resmi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Unit Pidsus Polres Muba membuat kami curiga. Apakah aparat penegak hukum saat ini sedang mempersiapkan calon tersangka untuk praktik ‘Tukar Kepala’? Sebagaimana yang sudah lazim terjadi dan sudah jadi rahasia umum dalam kasus ilegal drilling,” ungkap Ketua Umum LSM POSE RI, Desri SH.

Jika memang tidak ada upaya main mata, menurut Desri SH, sangat mudah bagi aparat untuk berstatment kepada publik terkait peristiwa kebakaran di Keluang.

“Seharusnya, berikan dulu keterangan kepada publik. Sebab publik berhak tahu dengan sejelas-jelasnya, mengenai pengungkapan kasus ini,” tukasnya.

Dirinya pun mendesak agar aparat kepolisian transparan dalam ungkap kasus kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Keluang.

“Jangan ada ‘tukar Kepala’ dan jangan ada jual beli pasal. Kami mendesak supaya pemilik sumur, pemilik lahan, pemodal, dan pekerja ditangkap dan diproses sesuai Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dalam UU Cipta Kerja, dengan hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar,” tuturnya.(*)

Redaksi.co | Muara Enim – Dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme, personel Satlantas Polres Muara Enim menerima arahan langsung dari sejumlah pejabat utama di Rupatama Polres Muara Enim, Senin (20/1/25).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kabag Ops Kompol Hendryanto, SH, didampingi Kabag SDM Kompol Apriansyah, SH, MSi, Kasat Lantas AKP Trifiona Situmorang, SIK, MSi, Kasi Propam AKP Alatas, dan Kasiwas AKP Budi Santoso serta diikuti Para Kanit dan personil Satlantas Polres Muara Enim turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, sejumlah poin penting ditekankan kepada seluruh personil. Mereka diingatkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan job description dan standar operasional prosedur (SOP). Para personil juga diminta untuk selalu bersikap sopan santun dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menghindari tindakan arogan.

Selain itu, mereka diimbau untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran, termasuk pungutan liar (pungli). “Jaga marwah Polri dengan menjaga integritas dan disiplin tinggi. Kami tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas kepada personel yang melakukan pelanggaran,” ujar salah satu pejabat yang memberikan arahan.

Kapolres Muara Enim AKBP Jhoni Eka Putra, SH, SIK, MSi, melalui Kasi Humas AKP RTM Situmorang, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. “Arahan ini adalah pengingat bagi personil Satlantas agar selalu bekerja secara maksimal dan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Dengan adanya arahan ini, diharapkan personil Satlantas Polres Muara Enim semakin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.