Redaksi.co | Palembang – Kantor hukum Desri Nago dan rekan kembali memberikan penyuluhan edukasi sosialisasi hukum tingkat pendidikan anak usia remaja di SMA Negeri 10 Kota Palembang, dengan tema “Penggunaan teknologi digital bullying judi online agar siswa tidak terjebak dalam hukum undang-undang IT”.

Siswa-Siswi SMAN 10 Palembang tampak antusias mendengarkan papar yang di sampaikan satu persatu oleh para Advokat yang berada di ruangan media center, Jum’at (21/02/2025).

Pada kesempatan tersebut, Desri Nago SH bersama team hukum, Adv. Ilham Wahyudin SH.CLA, Adv. Tri Saputra SH, Adv. Philipus Pito Sogan SH.,CLA, Rahmat Admin, Rudianto SH, Amiro SH, mengadakan sesi tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan serta surprise kepada Siswa-Siswi SMAN 10 Palembang.

Terjadi juga sesi tanya-jawab sekitar kehidupan sehari-hari dan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di lapangan yang dilontarkan oleh Siswa Siswi kepada rekan-rekan Team Advokat hukum Desri Nago, SH.

Adapun materi yang diberikan pada penyuluhan edukasi hukum di SMA Negeri 10 tersebut, antara lain:
A. Pengertian Hukum,
– Hukum memiliki beberapa karakteristik, seperti: Mengikat, Umum, Abstrak, dan Normatif.
– Hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: Hukum Publik, Hukum Privat, dan Hukum Internasional.
– Fungsi hukum dalam masyarakat antara lain: Menciptakan ketertiban dan keamanan, Melindungi hak dan kepentingan individu dan lembaga, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan, serta Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.
– Dalam menjalankan fungsinya, hukum memiliki beberapa prinsip, antara lain: Prinsip keadilan, Prinsip kesetaraan, Prinsip kepastian hukum, dan Prinsip kepatuhan hukum.

B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdiri dari 54 pasal yang dibagi menjadi 17 bab.
– Isi UU ITE yang penting: Pengertian UU ITE , Prinsip-Prinsip UU ITE, Hak dan Kewajiban UU ITE, Transaksi Elektronik UU ITE, Penyelenggara Sistem Elektronik UU ITE, dan Sanksi UU ITE .
– Pasal-Pasal Penting UU ITE: Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 30.

C. Kenakalan remaja di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan
peraturan, antara lain: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa pasal yang terkait dengan kenakalan remaja dalam undang-undang dan peraturan di atas adalah: Pasal 76 KUHP, Pasal 77 KUHP, Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Dalam penanganan kenakalan remaja, pihak berwenang dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain: Memberikan sanksi pidana, Memberikan bantuan dan dukungan kepada anak, Melakukan pendekatan, dan Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain.

D. Penyalahgunaan Narkotika, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menjelaskan definisi narkotika, penggunaannya untuk pengobatan dan tujuan ilmiah, serta larangan penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah isi Pasal 2:
1. Pasal 2, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun alami, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang digunakan untuk pengobatan dan/atau untuk tujuan ilmiah.
2. Ayat (1), Narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan/atau untuk tujuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
3. Ayat (2), Penggunaan narkotika untuk tujuan pengobatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan dengan resep yang sah.
4. Ayat (3), Penggunaan narkotika untuk tujuan ilmiah harus dilakukan oleh lembaga penelitian yang berwenang dan dengan izin yang sah.
5. Ayat (4), Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan
Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya dapat dikenakan Sanksi Pidana berupa Pidana penjara Maksimal 5 tahun penjara (Pasal 62 ayat 1), dan Denda: Maksimal Rp 300.000.000,00 (Pasal 62 ayat 2).

Sedangkan untuk sanksi administratif
1. Pencabutan hak sebagai pelajar: Bagi pelajar yang melakukan pelanggaran (Pasal 43)
2. Pengawasan: Bagi pelajar yang telah melakukan pelanggaran (Pasal 45).
3. Pengobatan: Bagi pelajar yang telah melakukan pelanggaran dan memerlukan pengobatan (Pasal 46).

Sanksi Sekolah
1. Skorsing: Bagi pelajar yang melakukan pelanggaran (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2014).
2. Pengeluaran: Bagi pelajar yang melakukan pelanggaran yang berat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2014).

“Semoga apa yang telah disosialisasikan terhadap Siswa-Siswi di usia remaja sekolah ini dapat menjadi pembekalan untuk menghadapi era digital,” Pungkasnya. (*)

Redaksi.co | Palembang – Puluhan massa Dewan Pimpinan Jaringan Αnti Κorupsi Sumatera Selatan (Jakor Sumsel) sambangi Polisi Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait adanya dugaan tercemarnya sungai oleh tumpahan Minyak di Desa lubuk Buah Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diduga Tumpahan Minyak ilegal.

Hal tersebut di sampaikan oleh Fadrianto TH Koordinator aksi di dampingi oleh Idil F Koordinator Lapangan usai melakukan aksi unjuk rasa di halaman Markas Besar Polisi Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Rabu (19/02/25)

Koordinator aksi Fadrianto TH mengatakan sehubungan dengan data dan informasi yang kami dapatkan terkait adanya dugaan tercemarnya sungai oleh tumpahan Minyak di Desa lubuk Buah Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin diduga Tumpahan Minyak ilegal,” maka hari ini kami untuk kedua kalinya datangi Polda Sumsel,”jelasnya.

“Terjadi Meledaknya beberapa sumur Minyak di Wilayah Desa Tanjung Dalam Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin beberapa Minggu Terakhir ini,”ujarnya.

Dan,”sebenarnya Persoalan Pengeboran Minyak dan Pemasakan Minyak di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terkhusus di Wilayah Lubuk Buah Kecamatan Batag Hari Leko dan Kecamatan Keluang tidak jauh berbeda dengan Kasus yang di tangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesian terkait Pertambangan TIMAH llegal yang merugikan Negara sebesar 300 T. Persoalan ini sama Persis yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang membadakanya hanya Produknya saja yaitu Minyak sedangkan di Bangka Timah Maka dengan ini kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk Segera Menyelamatakan Kekayaan Negara dari Sektor Minyak di Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin,”ungkapnya lebih lanjut.

Untuk Mejaga agar tidak lagi terjadi Kerusakan Lingkungan akibat dari Pengolahan Minyak yang banyak Memakan Korban,”Maka dengan ini Kami JAKOR meminta Polda Sumatera Selatan sbb ;

1.TANGKAP SELURUH TOKE MINYAK ILEGAL DI MUBA

2.Meminta Polda Sumatera Selatan Segera Menangkap Pelaku llegal Driling dan Ilegal Reveneri di Kabupaten Musi Banyuasin terkhusus Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Keluang.

3.Meminta Polda Sumatera Selatan untuk segera menangkap Pemilik Moldal Ilegal Diring dan Ilegal Reveneri di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Keluang.

4.Meminta Polda Sumatera Selatan untuk Segara Menangkap Pengepul Minyak Ilegal di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatana Keluang.

5.Meminta Polda Sumatera Selatan Menangkap Dalang Pengendali Minya Ilegal di Muba

6.Meminta Polda Sumatera Selatan Tegas dalam Menghentikan Ilegal Driling dan Menghentikan Peredaran Minyak Ilegal di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dan,”kami berharap ke pada Polda Sumsel agar persoalan ini jangan sampai terulang lagi, apa lagi merusak Lingkungan,”tutupnya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel yang di Wakili oleh IPTU Hendri Panit 2 Subdi 4 Tipiter Ditreskrismsus Polda Sumsel mengatakan menyikapi maraknya Illegal Driling di Kabupaten Musi Banyuasin, kami setiap hari (Polda Sumsel) selalu melakukan Asistensi kepada jajaran dalam hal ini Polres Musi Banyuasin.

“Terjadinya kebakaran di Kabupaten Musi Banyu Asin sudah ada progres dari Laporan Polisi dalam hal ini Polres Musi Banyuasin,”ujarnya.

“Terkait Asistensi maraknya aktivitas illegal Driling dalam minggu ini, seceptnya kami segara tangani,”tutupnya.

Redaksi.co | MUSI BANYUASIN – Aktivitas mafia minyak di wilayah hukum Polsek Keluang, Polres Musi Banyuasin (Muba), semakin menggila. Seakan kejar tayang, rig-rig pengeboran ilegal terus bermunculan tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Minimnya pengalaman dari duet Kapolsek Keluang IPTU Alvin Adam Armita Siahaan, S.Tr.K, dan Kanitreskrim IPDA Dohan Yoanda, diduga menjadi penyebab utama ketidakefektifan penegakan hukum di daerah rawan ini.

Bahkan, kelalaian ini berujung pada serangkaian insiden kebakaran. Terbaru, pada Minggu, 16 Februari 2025, sekitar pukul 18.20 WIB, kebakaran hebat terjadi di wilayah Cobra 1 PT Hindoli akibat aktivitas pengeboran dan penyulingan ilegal.

Peristiwa ini menyebabkan satu orang mengalami luka bakar serius. Kebakaran sumur minyak ilegal di Keluang yang sering terjadi, menandakan lemahnya pengawasan dan tindakan preventif dari pihak kepolisian.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (LSM-POSE RI), Desri, SH, dengan tegas mengkritik kebijakan Kapolda Sumsel dalam menempatkan personel di Keluang.

Menurutnya, duet Kapolsek dan Kanitreskrim yang masih minim pengalaman justru memperburuk keadaan.

“Kapolda Sumsel salah besar menempatkan anak kemarin sore di wilayah sekeras Keluang. Mafia minyak kini semakin berani beroperasi karena tidak ada tindakan tegas dari aparat. Mereka tidak takut lagi dengan hukum,” tegas Desri.

Menurutnya, Keluang adalah wilayah yang sangat rawan dan membutuhkan pemimpin kepolisian yang tegas dan berpengalaman.

“Jika tidak segera ada langkah konkret dari Kapolda Sumsel, maka aktivitas ilegal ini akan terus merajalela, berpotensi memicu bencana lingkungan dan korban jiwa lebih banyak,” katanya.

Ia menambahkan, Kapolsek dan Kanitreskrim yang belum memiliki pengalaman mumpuni seakan tidak ditakuti oleh mafia minyak. “Mereka tidak punya wibawa di mata pelaku kejahatan. Mafia minyak justru merasa aman beroperasi di sini,” ujarnya.

Desri nago ketum pose ri
Pemerhati organisasi sosial ekonomi republik indonesia
Ketum sms serkat.masyarakat sumsel
Ketua dpw pdwdi dpw sumsel
Persatuan wartawan duta pena indonesia
dan berprovesi aktip sebagai seorang advokat
Utk pembelaan rakyat garis margjnal
Kantot hukum desri nago dan rekan mendesak Kapolda Sumsel dan Kapolres Muba untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolsek Keluang dan Kanitreskrim. “Jika mereka tidak mampu menangani masalah ini, segera ganti dengan orang yang lebih kompeten. Jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban,” tegasnya.(*)