MASUK
Jumat, Maret 20, 2026
HARGA IKLAN
MASUK
Beranda blog Halaman 35

BANJIR JERENENG KEMBALI MENGGILA, WARGA SENTIL PUPR DAN BUPATI LOBAR

Penulis
Suhaili .
-
0

BANJIR JERENENG KEMBALI MENGGILA, WARGA SENTIL PUPR DAN BUPATI LOBAR

Lombok Barat – Redaksi.co Air kembali menari liar di atas aspal. Minggu, 22 Februari 2026 pukul 15.10 WITA, ruas Jalan Rengganis Raya, Bajur, Kecamatan Labuapi, tepatnya di kawasan Terowongan Jereneng, kembali berubah menjadi kolam dadakan. Kendaraan merayap seperti perahu darurat, sementara warga terpaksa menggulung celana demi menembus genangan.

Ironisnya, ini bukan cerita baru. Ini lagu lama yang terus diputar tanpa pernah diganti nadanya.

Salah satu pengusaha asal Jereneng, H. Insan, angkat suara. Ia meminta Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat agar tidak lagi menutup mata terhadap persoalan yang sudah menjadi langganan tahunan ini.

“Ini bukan sekali dua kali. Saluran di lokasi ini harus segera disterilisasi, bahkan kalau perlu dibangun ulang. Jangan sampai air terus menggenangi jalan seperti ini. Kami butuh solusi, bukan pembiaran,” tegasnya.

Menurutnya, genangan tersebut bukan sekadar mengganggu aktivitas, tetapi juga berpotensi membahayakan pengendara dan merugikan pelaku usaha di sekitar lokasi.

Keluhan serupa disampaikan Bapak Sam, warga setempat. Ia berharap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, tidak hanya fokus pada pembangunan di wilayah Gerung semata.

“Jangan hanya fokus membangun di Gerung saja. Lihat kami di daerah Terowongan Jereneng ini. Ini pintu masuk Kota Mataram. Masa wajah depan kabupaten seperti ini terus?” ujarnya dengan nada kecewa.

Ia menilai persoalan ini sudah terlalu lama luput dari perhatian Pemerintah Daerah Lombok Barat. Jalan strategis yang menjadi akses vital justru seolah dibiarkan tenggelam setiap musim hujan tiba.

Kritik warga ini bukan tanpa alasan. Jika setiap hujan deras kawasan ini berubah menjadi genangan permanen, maka patut dipertanyakan keseriusan perencanaan drainase dan pengawasan infrastruktur di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru suara warga seperti ini adalah alarm keras yang seharusnya membuat pejabat terkait bergerak cepat, bukan sekadar menunggu air surut lalu lupa.

Sudah saatnya Pemda Lombok Barat membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya sebatas seremoni dan papan proyek. Infrastruktur dasar seperti drainase adalah urat nadi. Jika terus tersumbat, maka yang tersendat bukan hanya air, tetapi juga kepercayaan publik.

Warga Jereneng kini menunggu tindakan nyata, bukan janji yang hanyut bersama arus.

Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co

Abach Uhel

Fariz RM Resmi Bebas, Siap Kembali ke Dunia Musik

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Redaksi.co, Jakarta | Kabar gembira datang dari musisi senior Tanah Air, Fariz RM. Pelantun lagu-lagu legendaris itu kini telah resmi menghirup udara bebas usai menjalani hukuman terkait kasus narkoba.

Kebebasan Fariz RM dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, pada Sabtu (22/2/2026) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Deolipa, kliennya telah menyelesaikan masa tahanan berdasarkan perhitungan masa penahanan yang dijalani.

“Sudah menghirup udara bebas, Fariz RM. Kita pakai hitungan tanggalan saja,” ujar Deolipa kepada awak media.

Ia memastikan kondisi terkini Fariz dalam keadaan sehat dan bahagia setelah bebas dari penjara. Bahkan, sang maestro disebut tak ingin berlama-lama vakum dari dunia musik yang telah membesarkan namanya.

“Nanti ada waktunya beliau press conference dengan acara musik yang akan beliau adakan,” tambah Deolipa.

Saat ini, Fariz RM dikabarkan tengah disibukkan dengan berbagai persiapan, termasuk latihan musik secara intensif. Selama berada di balik jeruji besi, Fariz disebut sangat merindukan momen memainkan alat musik. Meski aktivitas terbatas, ide-ide lagu dan nada tetap mengalir di benaknya.

“Semua ide lagu itu ada di kepalanya, berputar-putar,” ungkap Deolipa.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Fariz RM pada 11 September 2025. Kasus tersebut bermula dari penangkapannya di Bandung pada 18 Februari 2025 dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja.

Pengalaman mendekam di penjara disebut menjadi pelajaran berharga bagi Fariz RM. Kuasa hukumnya menegaskan bahwa sang musisi telah kapok dan berkomitmen meninggalkan narkoba.

Kembalinya Fariz RM ke panggung musik pun dinantikan banyak pihak, sebagai awal baru perjalanan kariernya yang diharapkan lebih positif dan produktif.

Lama Dikeluhkan, Jalan Provinsi Kencong Akhirnya Dibangun, Transparansi Tetap Jadi Sorotan

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0

JEMBER, redaksi.co – Setelah lama dikeluhkan warga, jalan rusak di wilayah Kecamatan Kencong akhirnya mulai ditangani melalui proyek senilai Rp12.081.066.396,00 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Proyek tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember. Berdasarkan papan informasi proyek di lapangan, pekerjaan mencakup ruas Batas Kabupaten Lumajang – Kencong dan Kencong – Kasian, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender sejak kontrak diteken pada 4 Februari 2026. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT. Profil Mas dengan konsultan pengawas PT. Bhakti Persada (22/02/2026).

Sebelumnya, warga di Kecamatan Kencong dan sekitarnya berulang kali menyuarakan keluhan atas kondisi jalan yang rusak, berlubang, dan membahayakan pengguna jalan. Selain mengganggu aktivitas harian masyarakat, kerusakan jalan juga berdampak pada distribusi hasil pertanian serta roda perekonomian lokal.

“Sudah lama kami berharap ada perbaikan. Jalan ini akses utama warga dan petani,” ujar Erna, salah satu warga setempat.

Namun di tengah dimulainya proyek tersebut, muncul sorotan terkait papan informasi kegiatan yang dinilai kurang transparan. Pada papan proyek memang tercantum nilai anggaran, nama pelaksana, serta waktu pelaksanaan. Akan tetapi, tidak dicantumkan secara rinci volume pekerjaan, seperti panjang ruas yang diperlebar, lebar tambahan jalan, maupun jenis dan ketebalan konstruksi yang akan digunakan.

Padahal, informasi volume dan spesifikasi teknis merupakan bagian penting dalam prinsip keterbukaan informasi publik. Tanpa adanya rincian tersebut, masyarakat kesulitan melakukan pengawasan terhadap kesesuaian antara anggaran miliaran rupiah dengan realisasi pekerjaan di lapangan.

Sejumlah warga menilai, papan proyek seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi sarana transparansi agar publik mengetahui secara jelas apa saja yang dikerjakan dan sejauh mana progresnya.

Warga berharap proyek ini tidak hanya sebatas pelebaran, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas konstruksi sehingga jalan lebih tahan lama dan tidak cepat rusak kembali.

Senada dengan Sukat, Ia juga meminta pihak terkait lebih terbuka dalam menyampaikan detail teknis pekerjaan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan tambahan mengenai detail volume pekerjaan maupun progres awal pelaksanaan di lapangan (Sofyan)

Rp14 Miliar Pupuk Gratis di Mamasa Gelap: Petani Rugi, Somasi Resmi Dilayangkan

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Program bantuan pupuk gratis Tahun Anggaran 2025 senilai Rp14 miliar di Kabupaten Mamasa kini berada di bawah sorotan tajam. Dana hibah bernilai fantastis itu diduga belum direalisasikan secara transparan dan adil. Di lapangan, situasinya timpang, ada kelompok tani yang sudah menerima bantuan, namun tak sedikit yang hingga kini belum mendapat apa pun, tanpa penjelasan resmi dari dinas terkait.

Perwakilan Serikat Petani Mamasa, Muhammad Nabir, menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakjelasan serius dalam pengelolaan bantuan publik.

“Anggaran sudah disahkan, nilainya Rp14 miliar. Tapi di lapangan distribusinya tidak merata dan informasinya tertutup. Petani berhak tahu,” tegas Nabir.

Lebih dari sekadar polemik administratif, ketidakjelasan ini disebut telah menimbulkan kerugian nyata. Banyak petani dan pengurus kelompok tani terpaksa bolak-balik ke ibu kota kabupaten untuk mengurus berkas dan mencari kepastian. Ongkos transportasi membengkak, waktu dan tenaga terkuras, sementara musim tanam terus berjalan tanpa kompromi.

Di tengah tekanan ekonomi dan ancaman penurunan produktivitas, petani justru dibebani birokrasi berulang yang membingungkan. Situasi ini dinilai mencerminkan tata kelola yang lemah dan minim akuntabilitas.

Ketika anggaran miliaran rupiah telah diketok, namun distribusinya tidak jelas dan data penerima tidak dibuka ke publik, muncul pertanyaan serius, di mana transparansi? Siapa yang bertanggung jawab?

Merespons kondisi tersebut, Serikat Petani Mamasa resmi melayangkan somasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa dan pihak-pihak terkait. Mereka mengajukan empat tuntutan tegas:

1. Membuka secara transparan realisasi anggaran pupuk gratis Rp14 miliar.

2. Mengumumkan daftar kelompok tani yang telah menerima dan yang belum menerima bantuan.

3. Menjelaskan secara terbuka alasan keterlambatan dan ketimpangan distribusi.

4. Menetapkan jadwal pasti penyaluran tanpa lagi membebani petani dengan birokrasi berulang.

Nabir menegaskan, kerugian akibat biaya administrasi dan perjalanan berulang ke kabupaten tidak boleh dianggap hal biasa. Jika somasi ini diabaikan, mereka menyatakan siap menempuh langkah lanjutan, termasuk aksi terbuka dan pengaduan kepada aparat penegak hukum.

“Petani sudah cukup dirugikan. Jangan tambah penderitaan dengan kebijakan tanpa kejelasan,” tutup Nabir.

Kini publik menunggu respons resmi pemerintah daerah. Rp14 miliar bukan angka kecil. Transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan kewajiban. (ZUL)

Selang Tiga Minggu, Pemalangan Gedung Sekolah di Kramomongga Tak Ada Kepastian Penyelesaian.

Penulis
Berti Rahael
-
0

FAKFAK, Redaksi.co – Warga pemilik tanaman di lokasi pembangunan SMA Negeri Kramongmongga mengaku hingga kini belum menerima kepastian terkait pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Fakfak. Padahal, lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut telah dibersihkan, dan sejumlah pohon produktif milik warga telah ditebang sebelum adanya kepastian pembayaran.

Sebelumnya, pada 21 Oktober 2025, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak telah melakukan mediasi dengan para pemilik tanaman. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa penebangan pohon serta pembangunan gedung sekolah dapat dilaksanakan, dengan catatan seluruh pembayaran ganti rugi atas tanaman yang ditebang maupun digusur akan diselesaikan pada awal tahun 2026.

Namun hingga kini, warga menyebut belum ada kejelasan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme maupun jadwal pasti pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi tersebut.

Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan karena proses penebangan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan janji penyelesaian ganti rugi. Meski demikian, sampai tiga minggu setelah keluhan lanjutan disampaikan kepada pihak terkait, belum ada tanggapan resmi maupun penjelasan terbuka kepada masyarakat terdampak.

“Sangat menyesal dengan janji pemerintah yang membuat kami setuju pohon ditebang. Bulan depan sudah masuk musim durian, tapi kami sudah tidak punya apa-apa untuk dipanen. Sekarang kami hanya bisa diam dan mulai tanam kembali dari nol,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Menurut warga, pohon-pohon yang ditebang merupakan hasil budidaya bertahun-tahun dan menjadi sumber mata pencaharian utama keluarga. Selain durian, terdapat pula tanaman produktif lainnya yang ikut terdampak. Kerugian yang dialami dinilai tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang.

Di sisi lain, masyarakat mengakui bahwa pembangunan fasilitas pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi daerah. Namun mereka berharap proses tersebut tetap mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, khususnya dalam pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Fakfak agar segera memberikan kejelasan mengenai besaran nilai ganti rugi serta jadwal pembayaran yang pasti sesuai hasil mediasi. Mereka berharap ada langkah konkret untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga yang terdampak sekaligus menghindari polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Fakfak maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak terkait perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut

Ketua DPC GMNI Mamuju Kritik Kinerja Bupati: “Setahun Memimpin, Janji Politik Kosong, APBD Dipangkas!”

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Gelombang kritik keras datang dari kalangan mahasiswa. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Dicky Wahyudi, secara terbuka mengecam kinerja Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, setelah genap satu tahun masa kepemimpinannya. Sorotan tajam diarahkan pada pengelolaan APBD 2025 yang dinilai amburadul serta janji politik yang disebut belum berbuah nyata.

Data resmi menunjukkan APBD Kabupaten Mamuju 2025 yang semula sebesar Rp 1,263 triliun harus dipangkas menjadi Rp 1,231 triliun dalam APBD Perubahan. Pemangkasan ini terjadi akibat target pendapatan daerah yang tidak tercapai. Ironisnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan, memperlihatkan lemahnya strategi penggalian potensi ekonomi lokal.

“Setahun memimpin bukan waktu yang singkat. Jika APBD justru dipangkas karena target pendapatan tak tercapai, ini alarm keras bagi pemerintahan daerah,” tegas Dicky Wahyudi.

Ia juga membandingkan capaian daerah lain di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa baru menyentuh 44,6 persen, sementara Mamuju Tengah 47,8 persen. Kondisi ini dinilai mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola fiskal di tingkat daerah, termasuk Mamuju yang disebut belum menunjukkan lompatan berarti.

Bagi GMNI Mamuju, janji politik bukan sekadar rangkaian kata manis saat kampanye. Rakyat, kata Dicky, berhak mengetahui secara jelas bagaimana anggaran dialokasikan untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM, serta bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tak hanya soal angka, GMNI juga menyoroti efisiensi belanja daerah yang dinilai belum optimal. Transparansi APBD pun dianggap masih minim, membuat publik kesulitan mengawasi efektivitas program pembangunan.

Sebagai mitra kritis pemerintah, GMNI Mamuju menyampaikan tiga tuntutan tegas:

1. Pemerintah daerah membuka secara transparan data APBD dan realisasi PAD kepada publik.

2. Mengarahkan anggaran pada program prioritas rakyat: pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.

3. Memperbaiki strategi peningkatan PAD agar janji politik tidak berhenti sebagai slogan kosong.

“Rakyat Mamuju tidak butuh janji manis. Rakyat butuh aksi nyata dan bukti melalui anggaran yang benar-benar terserap untuk kesejahteraan mereka!” tandas Dicky.

Pernyataan keras ini dipastikan menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Satu tahun telah berlalu, publik kini menunggu bukan lagi janji, melainkan bukti konkret di atas meja anggaran. (ZUL)

Rapor Satu Tahun Bupati dan Wabup Fakfak: Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi Digenjot.

Penulis
Berti Rahael
-
0

Fakfak, Redaksi.co – Satu tahun kepemimpinan Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., MAP bersama Wakil Bupati Drs. Donatus Nimbitkebdik, MTP dalam bingkai visi Fakfak Membara 2025–2029 ditandai dengan peluncuran dan implementasi sejumlah program prioritas yang menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi hingga tata kelola pemerintahan.

Mengusung semangat Fakfak yang Mandiri, Sejahtera, Aman, dan Berdaya Saing berlandaskan Keberagaman, pemerintah daerah menegaskan komitmen menghadirkan pembangunan yang terarah, terukur, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Program Fakfak Sehat: Berobat dan Makan Gratis

Di sektor kesehatan, Program Fakfak Sehat menjadi salah satu unggulan. Melalui kebijakan berobat gratis dan makan gratis bagi pasien serta pendamping, pemerintah daerah berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

Layanan kesehatan tanpa pungutan biaya diberikan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, didukung integrasi pembiayaan dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan kebijakan daerah. Selain itu, pasien dan pendamping, terutama dari distrik dan kampung jauh, difasilitasi konsumsi layak dan bergizi selama menjalani perawatan.

Tak hanya itu, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui rehabilitasi dan peningkatan puskesmas dan pustu, pembangunan puskesmas baru di sejumlah distrik, pengadaan alat kesehatan, hingga optimalisasi layanan kesehatan keliling untuk wilayah terpencil.

Fakfak Cerdas: Seragam Gratis hingga Pembangunan SMA

Di bidang pendidikan, Pemkab Fakfak menggulirkan program seragam dan pembebasan biaya masuk sekolah serta SPP gratis bagi jenjang tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua dan mencegah anak putus sekolah karena faktor ekonomi.

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan turut dilakukan, termasuk perbaikan fasilitas belajar dan sanitasi sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Untuk memperluas akses pendidikan menengah, pemerintah juga mendorong pembangunan sekolah tingkat menengah di sejumlah distrik, termasuk wilayah yang sebelumnya belum memiliki akses memadai. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan siswa ke pusat kota serta menekan angka putus sekolah.

Fakfak Menyala 24 Jam dan Pembangunan Infrastruktur

Melalui Program Fakfak Menyala 24 Jam, pemerintah mendorong percepatan layanan kelistrikan agar masyarakat memperoleh akses listrik stabil dan berkelanjutan. Perluasan jaringan listrik ke wilayah yang sebelumnya terbatas jam nyalanya, pembangunan pembangkit serta pemasangan meteran gratis menjadi bagian dari capaian satu tahun.

Di sektor infrastruktur, pembangunan dan rehabilitasi ruas jalan kabupaten menjadi prioritas, termasuk pembukaan akses ke distrik dan kampung yang sebelumnya sulit dijangkau. Peningkatan akses menuju bandara dan program rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga direalisasikan sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup warga.

Bangun Ekonomi dan Ramah Investasi

Dalam penguatan ekonomi daerah, pemerintah fokus pada pengembangan komoditas unggulan seperti pala melalui program penguatan mutu dan hilirisasi. Pemberdayaan UMKM dilakukan lewat pembinaan, kemudahan perizinan, serta fasilitasi promosi dan akses pasar.

Kebijakan Fakfak Ramah Investasi juga dihadirkan melalui penyederhanaan perizinan dan penguatan koordinasi antar-OPD guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor. Masuknya investasi di sejumlah kawasan menjadi salah satu indikator awal penguatan iklim usaha.

Di sisi fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan, serta penguatan tata kelola keuangan daerah.

Fakfak Bersih Kotaku

Gerakan Fakfak Bersih Kotaku diluncurkan untuk mendorong budaya hidup bersih dan penataan kawasan perkotaan. Penataan dan pembersihan kawasan kota, aksi bersih lingkungan berkala, serta pengendalian titik-titik rawan sampah menjadi bagian dari capaian satu tahun.

Raih Sejumlah Penghargaan

Dalam satu tahun kepemimpinan, Pemerintah Kabupaten Fakfak juga mencatat sejumlah penghargaan, antara lain opini WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah, penghargaan inovasi layanan kesehatan, serta apresiasi atas penguatan komoditas unggulan daerah.

Pemerintah daerah menilai capaian ini bukan sekadar deretan angka dan program, melainkan fondasi awal menuju transformasi Fakfak yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Memasuki tahun kedua, tantangan pembangunan dinilai masih besar. Namun, dengan arah kebijakan yang telah diletakkan pada tahun pertama, visi Fakfak Membara 2025–2029 diharapkan terus bergerak dari perencanaan menuju hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jeritan Warga Sampaga di Bulan Suci, Harga Gas 3 Kg Tembus Rp50 Ribu, Siapa Bermain?

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Di tengah kekhusyukan bulan suci Ramadhan 1447 H, warga Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, justru dihantui lonjakan harga gas elpiji 3 kilogram bersubsidi yang kian tak terkendali. Gas melon yang seharusnya menjadi penopang dapur masyarakat kecil, kini berubah menjadi beban yang mencekik.

Di sejumlah titik pengecer, harga elpiji 3 kg dilaporkan meroket hingga Rp45 ribu bahkan menembus Rp50 ribu per tabung. Angka ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kenaikan tersebut sontak memicu keluhan dan kemarahan warga, terutama para ibu rumah tangga yang menjadi pihak paling terdampak.

“Setiap hari kami butuh gas untuk memasak sahur dan berbuka. Sekarang harganya mahal sekali, sulit juga dicari,” keluh seorang warga dengan nada kecewa.

Kelangkaan stok disebut mulai terasa sejak hari pertama Ramadhan. Pasokan di lapangan sangat terbatas, membuat warga harus berkeliling dari satu pengecer ke pengecer lain demi mendapatkan satu tabung gas. Situasi ini menambah tekanan di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama bulan puasa.

Warga menduga ada persoalan serius dalam distribusi. Tak sedikit yang mencurigai kemungkinan adanya oknum yang bermain, bahkan menimbun untuk meraup keuntungan besar dari penderitaan masyarakat kecil.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kecamatan Sampaga melalui Camat Muhammad Yusuf angkat bicara. Ia mengakui bahwa kelangkaan dan lonjakan harga elpiji 3 kg menjadi keluhan utama masyarakat saat ini.

Pemerintah kecamatan telah membentuk tim khusus untuk turun langsung melakukan pemantauan dan pengawasan ke pangkalan-pangkalan elpiji di wilayah Sampaga. Tim tersebut tengah mengumpulkan data guna memastikan penyebab kelangkaan, apakah akibat keterlambatan distribusi atau adanya pelanggaran oleh pihak tertentu.

“Hasil pemantauan akan segera kami laporkan secara resmi ke Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju dan instansi terkait,” ujar Muhammad Yusuf.

Pemkab juga akan mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna menstabilkan harga, serta meminta penambahan kuota distribusi selama Ramadhan apabila diperlukan. Tak hanya itu, pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi.

Warga berharap langkah konkret segera diwujudkan, bukan sekadar janji. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk turun tangan menertibkan harga di tingkat pengecer agar tidak semakin membebani masyarakat kecil.

Ramadhan seharusnya menjadi bulan penuh berkah. Namun bagi warga Sampaga, krisis gas bersubsidi justru menjadi ujian berat yang menuntut ketegasan pemerintah dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. (ZUL)

Tak Kunjung Tangkap Pelaku, Polres Pasangkayu Disentil Keras IPMAPUS Sulbar

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co PASANGKAYU : Sorotan tajam datang dari Ketua IPMAPUS Sulawesi Barat, Akbar, yang secara terbuka mengecam kinerja Polres Pasangkayu dalam menangani kasus pencurian sawit yang terjadi di wilayah Pasangkayu.

Dalam pernyataan sikapnya, Akbar menilai aparat kepolisian terkesan lamban dan tidak menunjukkan ketegasan dalam menindak pelaku pencurian sawit yang bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga disertai tindakan kekerasan terhadap karyawan pekerja lahan.

“Ini bukan sekadar pencurian. Ada pekerja yang dilukai. Ini menyangkut keselamatan warga dan harus menjadi prioritas utama penegak hukum,” tegas Akbar.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu itu, menurutnya, seharusnya ditangani secara cepat dan profesional. Namun hingga kini, pelaku disebut masih bebas berkeliaran tanpa kejelasan progres penanganan dari pihak kepolisian.

IPMAPUS menilai kondisi tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penanganan yang dianggap lambat dan tidak transparan dinilai dapat memperburuk situasi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Akbar pun mendesak Polres Pasangkayu untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan tegas guna menuntaskan kasus tersebut serta menangkap pelaku sesuai hukum yang berlaku.

Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, pihaknya akan membawa persoalan ini secara resmi ke Polda Sulawesi Barat sebagai bentuk komitmen mengawal penegakan hukum dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya para pekerja.

“Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai kontrol sosial. Penegakan hukum tidak boleh tumpul ke bawah dan lamban saat masyarakat membutuhkan keadilan,” pungkasnya. (ZUL)

Pemerintah Pusat Genjot Pendidikan, 124 Sekolah Jember Diresmikan

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0

Jember, redaksi.co – Peresmian revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Jember dipusatkan di SMP Negeri 1 Balung, Sabtu (21/02/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. bersama Bupati Jember,

Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang layak, aman, dan bermutu.

Program revitalisasi yang bersumber dari APBN 2025 ini mencakup 124 satuan pendidikan dari berbagai jenjang di Kabupaten Jember, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga SMK, dengan total anggaran sekitar Rp4 miliar. Perbaikan meliputi ruang kelas, toilet, laboratorium, serta sarana penunjang lainnya. Khusus di SMP Negeri 1 Balung, alokasi anggaran mencapai Rp4,2 miliar, termasuk pengadaan perangkat interactive flat panel untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa secara nasional pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 dengan capaian 100 persen. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp14 triliun dan menargetkan lebih dari 71.000 satuan pendidikan dapat direvitalisasi apabila tambahan anggaran disetujui. Ia menegaskan, sebelum 2029 seluruh sekolah di Indonesia ditargetkan tersentuh program revitalisasi secara bertahap dengan sistem swakelola guna mempercepat pelaksanaan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Bupati Muhammad Fawait menyampaikan bahwa saat awal menjabat, terdapat 1.532 gedung sekolah di Jember dalam kondisi rusak berat. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar, mengingat Jember merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur dan memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi. Ia menegaskan, pendidikan merupakan jalan strategis untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga pembenahan data Dapodik dilakukan secara jujur dan transparan agar bantuan tepat sasaran.

Hasilnya, pada 2025 Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah dengan alokasi revitalisasi terbesar. Bupati Fawait juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan terhadap dunia pendidikan di Jember. Menurutnya, bantuan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda.

Untuk 2026, Pemerintah Kabupaten Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah yang masih dalam kategori rusak berat agar mendapatkan bantuan lanjutan. Revitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik bangunan, tetapi juga memperkuat kualitas peserta didik, menanamkan nilai amanah, serta mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing (Sofyan).

1...343536...412Halaman 35 dari 412

PILIHAN EDITOR

POSTING POPULER

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©