Beranda blog Halaman 338

Bupati Tarmizi Lantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan Sejumlah Pejabat Struktural & Fungsional di Aceh Barat

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan berlangsung di Aula Bappeda Aceh Barat, Jumat ,30/1/2026.

Peelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus tindak lanjut hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat yang telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik, antara lain Muhammad Isa, dari jabatan lama Kepala Dinas Syariat Islam kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dayah.

Kurdi, sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR, dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara Edy Juanda, dari Kepala DPMPTSP kini menjabat sebagai Kepala BPKD.

Selanjutnya, Bukhari yang sebelumnya Kepala DLH dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Keistimewaan Aceh. Abdurrani, dari Kaban Kesbangpol menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dodi Bima Saputra yang sebelumnya Kadishub kini menjabat Kaban Kesbangpol.
Kemudian, Safrizal dari Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab. Erniwati, sebelumnya Sekwan DPRK, dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Sementara itu, Ifan Murdani yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesra kini menjadi Kepala DPMPTSP. Abdullah dilantik sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Mulyani bergeser menjadi Kepala Dinas P3AKB.

Selanjutnya, Erdian Mourny dari Kadis Kominsa dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Husensyah yang sebelumnya Kadisdikbud kini menjabat Kepala Dinas Syariat Islam.

Dalam sambutannya, Bupati Tarmizi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan ini bertujuan membentuk tim kerja yang solid dan sefrekuensi dalam menjalankan program pembangunan daerah.
“Penyegaran ini penting agar kita memiliki tim yang kuat. Tahun 2026 ini kita harus lari kencang,” tegas Tarmizi.
Tarmizi juga menyampaikan, saat ini masih terdapat sejumlah jabatan struktural yang kosong. Untuk mengisi posisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan segera melaksanakan lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sesuai ketentuan yang berlaku ****

Satgas MBG Jember Turun Lapangan, Dapur SPPG Sumbersari Disorot soal Lokasi dan Legalitas

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0

Jember, redaksi.co – Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Jember melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) Sumbersari usai terdampak banjir. Peninjauan lapangan pada Kamis (30/1/2026) itu menegaskan pentingnya kelayakan lokasi dan kepatuhan perizinan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peninjauan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ratno C. Sembodo serta unsur Muspika Kecamatan Sumbersari. Tim Satgas MBG memeriksa kondisi fisik dapur, alur produksi, hingga lingkungan sekitar yang dinilai berisiko terhadap keamanan pangan.

Hasil evaluasi menunjukkan lokasi SPPG Sumbersari berada sangat dekat dengan saluran air, yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya genangan saat hujan deras. Kondisi tersebut dinilai tidak ideal bagi dapur produksi makanan berskala besar yang melayani ribuan porsi setiap hari.

“Fakta di lapangan menunjukkan lokasi dapur ini rentan terdampak genangan. Ini menjadi catatan serius karena menyangkut keamanan pangan dan keberlangsungan program MBG. Relokasi perlu dipertimbangkan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Akhmad Helmi Luqman.

Meski baru beroperasi sekitar tiga bulan, SPPG Sumbersari tercatat memproduksi sekitar 2.000 porsi MBG per hari untuk sejumlah sekolah. Namun pascabanjir, operasional dapur dihentikan sementara selama dua hari terakhir sebagai langkah mitigasi risiko pencemaran dan penurunan kualitas makanan.

Selain persoalan lokasi, Satgas MBG juga menyoroti aspek kepatuhan administratif. Evaluasi menemukan bahwa sejumlah dokumen perizinan SPPG Sumbersari masi

belum tuntas, termasuk perizinan bangunan dan administrasi pendukung lainnya, meskipun dapur telah beroperasi melayani program pemerintah.

Kondisi tersebut menjadi alarm bagi Satgas MBG untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Jember. Pemerintah daerah menegaskan bahwa aspek teknis, higienitas, dan legalitas tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program strategis yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah.

Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Sumbersari Dwi Aprilia menyampaikan bahwa pihaknya menghentikan operasional secara sukarela guna melakukan pembersihan dan sterilisasi menyeluruh. Sejumlah wadah makanan yang dinilai tidak layak pakai telah disingkirkan demi menjaga keamanan pangan.

Distribusi MBG ke sekolah-sekolah masih tertunda dan diperkirakan kembali berjalan pada awal pekan depan setelah seluruh proses sterilisasi dan pengecekan dinyatakan aman.

Reporter: Sofyan

Nelayan Jatuh dari Kapal di Perairan Majene, Operasi SAR Hari Kedua Masih Nihil

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAJENE : Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Mamuju kembali melanjutkan Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) hari kedua terhadap seorang nelayan yang dilaporkan jatuh dari kapal saat melaut di Perairan Majene, Sulawesi Barat, Jumat (30/01/2026). Hingga petang, korban belum berhasil ditemukan.

Korban diketahui bernama Muh. Rifai (32), seorang nelayan asal setempat, yang hingga kini masih berstatus Dalam Pencarian (DP). Insiden tersebut terjadi di perairan Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.

Pada operasi SAR hari kedua, Tim SAR Gabungan memulai pencarian sejak pukul 07.00 WITA dengan membagi area pencarian ke dalam dua Search and Rescue Unit (SRU). Luas area yang disisir mencapai sekitar 32 Nautical Mile (Nm), dengan metode pencarian melalui jalur laut serta pemantauan visual di sekitar lokasi kejadian.

Namun, hingga pukul 18.00 WITA, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Operasi SAR kemudian dihentikan sementara dan dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Sabtu (31/01/2026) pukul 07.00 WITA.

Operasi ini melibatkan berbagai unsur gabungan, di antaranya Rescuer Unit Siaga SAR Majene, TNI AL, Polsek Tubo Sendana, POSPOL Kecamatan Tubo, BPBD Majene, Mapala Unsulbar, serta masyarakat setempat. Sejumlah sarana turut dikerahkan, termasuk 1 unit D-Max Box Compartement, 1 unit RIB 01, 1 unit perahu karet, serta peralatan navigasi, komunikasi, medis, dan evakuasi.

Kondisi cuaca selama operasi dilaporkan cerah berawan dengan kecepatan angin berkisar 1–20 km/jam dari arah tenggara hingga barat laut, sehingga relatif mendukung proses pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mamuju menegaskan bahwa pencarian akan terus dimaksimalkan hingga korban ditemukan, dengan tetap mengedepankan keselamatan seluruh personel yang terlibat dalam operasi. (ZUL)

Dapur MBG Degen dan Warpah Mulai Beroperasi, Layani 1.500 Siswa di Fakfak.

Penulis
Berti Rahael
-
0

FAKFAK, Redaksi.co – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Degen, Distrik Teluk Patipi, dan Kampung Warpah, Distrik Kayauni, Kabupaten Fakfak, resmi mulai beroperasi pada Jumat, 30 Januari 2026. Beroperasinya dua dapur ini menjadi langkah nyata dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan semangat belajar anak-anak di daerah pesisir dan pedalaman Fakfak.

Pantauan media ini di lapangan menunjukkan bahwa dapur MBG di kampung Warpah Distrik Kayauni melayani 7 sekolah dengan total sekitar 1.000 siswa, sementara dapur MBG di Kampung Degen, Distrik Teluk Patipi, melayani 6 sekolah dengan jumlah sekitar 500 siswa. Sejak pagi hari, aktivitas di kedua dapur terlihat berlangsung aktif dan terkoordinasi dengan baik. Para petugas dapur mulai menyiapkan bahan makanan, memasak, mengemas, hingga mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Menu makanan yang disajikan kepada siswa disusun berdasarkan kebutuhan gizi anak usia sekolah. Setiap porsi terdiri dari karbohidrat sebagai sumber energi, protein hewani dan nabati untuk pertumbuhan, serta sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Penyusunan menu dilakukan secara bergilir agar siswa mendapatkan variasi makanan yang sehat dan seimbang. Melalui asupan gizi yang memadai, diharapkan siswa dapat lebih fokus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Program MBG ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Operasional dapur melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari juru masak, pengemas, hingga tenaga distribusi.

Beroperasinya dapur MBG di Degen dan Warpah menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya membangun generasi Fakfak yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. Ke depan, masyarakat berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak sekolah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak.

Menjaga Nadi “To Mamuju” Lewat Gerakan Hidup Taki Ma’basa Mamuju

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMUJU : Upaya pelestarian bahasa daerah di Sulawesi Barat memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Mamuju secara resmi meluncurkan buku panduan “Taki Ma’basa Mamuju” (Ayo Berbahasa Mamuju) dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Ballroom Maleo Hotel, Kamis (29/1/2026). Peluncuran ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya Mandar Mamuju di tengah derasnya arus modernisasi.

Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH, M.Si, menegaskan bahwa buku tersebut bukan sekadar produk literasi, melainkan bentuk ikhtiar nyata untuk mewariskan jati diri kepada generasi mendatang.

“Ini bukan hanya kumpulan kosakata. Buku ini adalah kunci identitas. Kita tidak ingin anak cucu kita tumbuh sebagai orang asing di tanahnya sendiri karena kehilangan bahasanya,” ujar Sutinah dalam wawancara usai peluncuran.

Sebagai bupati perempuan pertama di Bumi Manakarra, Sutinah menekankan bahwa Taki Ma’basa Mamuju bukan program seremonial semata, melainkan awal dari sebuah gerakan hidup yang akan dihadirkan di ruang-ruang keseharian masyarakat.

“Ini garis start, bukan garis akhir. Bahasa Mamuju harus bernyawa di rumah, di sekolah, di ruang publik. Komitmen kami tidak berhenti pada peluncuran buku,” tegasnya.

Menghadapi tantangan era digital yang membuat bahasa daerah kian ditinggalkan generasi muda, Pemkab Mamuju memilih strategi adaptif. Bahasa Mamuju akan didorong masuk ke ekosistem anak muda melalui media sosial, musik, dan konten kreatif, tanpa menghilangkan keberagaman dialek seperti Sumare–Rangas, Padang, dan Sinyonyoi.

“Bahasa daerah harus tetap relevan dan keren. Keberagaman dialek adalah kekayaan kita, bukan untuk diseragamkan,” kata Sutinah, Jumat 30 Januari 2026.

Di sektor pendidikan, Pemkab Mamuju tengah menyiapkan penguatan kebijakan melalui regulasi. Salah satu gagasan strategisnya adalah penerapan “One Day Using Mamuju Language” bagi siswa SD dan SMP. Program ini juga akan disinergikan dengan sektor pariwisata agar wisatawan dapat merasakan keunikan budaya Mamuju secara utuh.

Selain bahasa, identitas visual budaya juga terus diperkuat. Kain Sekomandi telah diwajibkan bagi ASN setiap hari Rabu dan ke depan akan diperluas ke sekolah, BUMD, hingga BUMN di wilayah Mamuju.

Menutup pernyataannya, Bupati Sutinah mengajak seluruh masyarakat menjadikan pelestarian bahasa sebagai tanggung jawab bersama.

“Kebertahanan bahasa Mamuju adalah tanggung jawab kolektif. Dengan semangat Taki, mari kita bangun kebanggaan bersama: keren bahasanya, bangga budayanya.” (ZUL)

APBDes Tadisi 2025 Disorot Tajam, Program Hilang, BUMDes Dikuasai Keluarga Kades, Dana Desa Diduga Bermasalah

Penulis
ZULKIPLI
-
0

Redaksi.co MAMASA : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025 di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, kini berada di bawah lampu sorot tajam publik. Sejumlah program bernilai ratusan juta rupiah diduga hanya berhenti di atas kertas, tanpa wujud nyata di lapangan.

Sorotan keras ini datang dari Ketua LSM KPK RI Provinsi Sulawesi Barat, Simson, menyusul gelombang keluhan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama warga Desa Tadisi. Mereka menilai hasil musyawarah desa yang telah disepakati bersama justru “menguap” saat masuk tahap pelaksanaan.

“Yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah tidak terlihat realisasinya. Tidak ada kegiatan fisik yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Simson menilai kondisi tersebut sebagai alarm bahaya dalam pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, ketika masyarakat mulai mempertanyakan hasil pembangunan, maka transparansi anggaran patut dipertanyakan.

“Kalau warga tidak bisa melihat hasil pembangunan, itu indikasi kuat Dana Desa tidak dikelola secara terbuka. Ini patut diduga ada penyelewengan anggaran,” tegas Simson.

Sejumlah pos anggaran APBDes 2025 pun mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan publik, di antaranya:

Pengadaan bibit alpukat sebesar Rp133.000.000

Pengadaan hand traktor sebesar Rp210.000.000

Pengadaan bibit coklat sebesar Rp105.000.000

Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp190.000.000

Total anggaran bernilai ratusan juta rupiah tersebut dipertanyakan realisasi dan manfaatnya bagi masyarakat desa.

Tak berhenti di situ, dugaan konflik kepentingan turut menyeruak. Ketua BUMDes Desa Tadisi diketahui merupakan anak kandung Kepala Desa. Lebih ironis lagi, BUMDes yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa itu justru diduga tidak beroperasi secara normal. Bangunannya disebut terbengkalai dan ditumbuhi rumput liar.

“Ini memperkuat dugaan bahwa BUMDes hanya formalitas. Uangnya ada, tapi kegiatannya nihil. Penyertaan modalnya wajib diaudit,” tambah Simson.

Atas kondisi tersebut, LSM KPK RI Sulbar mendesak Inspektorat Kabupaten Mamasa untuk segera turun tangan melakukan audit khusus terhadap pengelolaan APBDes Desa Tadisi.

Sementara itu, Kepala Desa Tadisi, Palullugan, membantah seluruh tudingan tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, ia menyebut sejumlah anggaran yang dipersoalkan telah dialihkan melalui mekanisme perubahan APBDes.

“Anggaran itu digeser di perubahan. Sudah tidak ada lagi anggaran bibit coklat. Masuk program baru dan dialihkan ke fisik,” tulis Palullugan.

Namun, bantahan tersebut belum mampu meredam kegelisahan warga. Publik kini menuntut lebih dari sekadar klarifikasi lisan. Transparansi dokumen perubahan APBDes serta bukti nyata pembangunan fisik menjadi tuntutan utama masyarakat.

Kasus Desa Tadisi kembali membuka luka lama pengelolaan Dana Desa di daerah. Dana yang seharusnya menjadi motor kesejahteraan rakyat justru berpotensi berubah menjadi ladang persoalan, konflik kepentingan, dan dugaan penyelewengan di tingkat desa. (ZUL)

Kado HUT ke-26,Sachrudin Berikan Jaminan Kesehatan Kepada Wartawan Pokja

Penulis
Hendra Yulianto
-
0

Kado HUT ke-26, Sachrudin Berikan Jaminan Kesehatan kepada Wartawan Pokja

 

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan pentingnya peran insan media dan pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

 

 

 

Hal tersebut disampaikan Sachrudin,saat menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kelompok Pekerja Wartawan Harian Tangerang Raya (Pokja WHTR) yang digelar di Sekretariat Pokja WHTR, Kecamatan Tangerang, Kamis (29/01/2026).

 

 

 

“Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Media memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan informasi antara Pemerintah dan masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, aktual, dan terpercaya,” ujar Sachrudin.

 

 

 

Lebih lanjut, Sachrudin menjelaskan, dalam kerangka kolaborasi Pentahelix, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai pengawal pembangunan serta pelayanan publik agar tetap berjalan sesuai sasaran.

 

 

 

Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis tersebut, pada momentum HUT ke-26 Pokja WHTR, Wali Kota Tangerang, menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) kepada wartawan anggota Pokja WHTR.

 

 

 

“Sebagai mitra strategis pemerintah, rekan-rekan wartawan perlu memiliki jaminan yang sah dan legal. Dengan adanya jaminan ini, saya berharap teman-teman dapat menjalankan tugas mulia sebagai penyampai informasi kepada masyarakat dengan lebih aman dan nyaman,” tutur Sachrudin.

 

 

 

Di akhir sambutannya, Sachrudin, menyampaikan ucapan selamat dan harapannya bagi Pokja WHTR.

 

 

 

“Saya ucapkan selamat Hari Jadi ke-26 untuk Pokja WHTR. Semoga terus menjadi wadah silaturahmi dan diskusi insan pers di Kota Tangerang, serta semakin optimal berkontribusi dalam mendukung terwujudnya pembangunan kota yang semakin maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*/red)

Film “CAPER: Check Out Sekarang, Pay Later” Sindir Fenomena Pinjol Ilegal Lewat Drama Komedi Sosial

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta, Redaksi.co – Rumah produksi Scovi Films bersama RAPI Films resmi menghadirkan film terbaru bertajuk Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER), Film ini disutradarai oleh Surya Ardy Octaviand, ditulis oleh Widya Arifianti bersama Surya Ardy Octaviand, serta diproduseri oleh Sunar Samtani dan Surya Ardy Octaviand.
Mengusung genre drama komedi sosial, film CAPER hadir sebagai potret kritis sekaligus reflektif terhadap realitas masyarakat urban kelas bawah yang terjebak dalam jerat pinjaman online (pinjol) dan sistem ekonomi instan yang kian menjamur. Cerita dikemas ringan, satir, namun sarat makna, sehingga mampu menjadi hiburan sekaligus bahan perenungan sosial.

Film ini didukung deretan pemain lintas generasi dan karakter kuat, antara lain Amanda Manopo, Fajar Sadboy, Devano Danendra, Jovial Da Lopez, Sastra Silalahi, Wavi Zihan, Kaneishia Yusuf, Shanice Margaretha, Merry Danger, Richard Derrick, Arnold Kobogau, Lukman Sardi, serta Martin Carter.

Amanda Manopo memerankan karakter Tina, sementara Fajar Sadboy berperan sebagai Umski, yang dikisahkan sebagai kakak-beradik. Keduanya menjadi pusat cerita dalam dinamika keluarga urban yang harus bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi, gaya hidup instan, serta godaan kemudahan digital.
Realitas Sosial dalam Balutan Komedi
Film CAPER tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi membangun narasi dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Karakter-karakter di dalamnya merepresentasikan kelompok masyarakat urban kelas bawah yang hidup di tengah keterbatasan ekonomi, tekanan sosial, serta budaya konsumtif.

Cerita tentang jeratan pinjol ilegal, budaya flexing di media sosial, hingga keinginan untuk tampil “baik-baik saja” di ruang publik menjadi benang merah yang kuat dalam film ini. Semua itu dikemas dengan pendekatan komedi satir, sehingga penonton tidak hanya tertawa, tetapi juga diajak berefleksi.

Film ini menjadi semacam cermin sosial yang memperlihatkan bagaimana masyarakat kecil sering terjebak dalam sistem yang tampak memberi kemudahan, namun justru menciptakan lingkaran masalah baru.
Karakter Tina: Potret Perempuan Urban di Era Flexing.

Karakter Tina yang diperankan Amanda Manopo menjadi simbol perempuan urban modern yang hidup di tengah tekanan sosial media, standar gaya hidup tinggi, dan dorongan untuk selalu terlihat “berhasil”. Tina digambarkan sebagai sosok yang terjebak antara kebutuhan hidup nyata dan hasrat kesenangan duniawi yang dibentuk oleh budaya digital.

Narasi Tina tidak hanya menjadi konflik personal, tetapi juga representasi realitas sosial perempuan masa kini.Tina menjadi refleksi perempuan urban yang hidup di era flexing, di mana pencitraan sering kali lebih penting dari realitas. Film ini mengajak penonton untuk memahami bahwa kegagalan mengontrol hasrat konsumtif bisa menjadi pintu masuk pada krisis yang lebih besar.

Film Hiburan Sekaligus Kritik Sosial
CAPER membangun cerita dengan lensa yang dekat dengan penonton: sederhana, membumi, namun kuat secara pesan. Realitas masyarakat kelas bawah digambarkan secara manusiawi, tanpa menghakimi, tetapi tetap kritis terhadap sistem dan budaya yang menjerat mereka.

Film ini tidak menempatkan karakter sebagai tokoh hitam-putih, melainkan sebagai manusia biasa yang terjebak dalam kondisi sosial yang kompleks—antara kebutuhan, tekanan, dan pilihan hidup yang serba instan.Lewat humor, satire, dan konflik keluarga, CAPER berhasil menyampaikan pesan bahwa masalah ekonomi, pinjol ilegal, dan budaya konsumtif bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan sistem sosial yang lebih besar.

Film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER) mengisahkan kehidupan sekelompok masyarakat urban kelas bawah yang terjebak dalam sistem pinjaman online ilegal dan gaya hidup instan, Di tengah tekanan ekonomi, hubungan keluarga, persahabatan, dan moralitas diuji. Dengan balutan komedi, film ini menampilkan kisah-kisah getir yang justru mengundang tawa, empati, dan refleksi diri.

Film”Check Out Sekarang,Pay Later (CAPER)Tayang Serentak Di Bioskop Indonesia Mulai 5 Februari 2026

Polda Metro Jaya Buka Suara soal Insiden Penjual Es Jadul di Kemayoran, Propam Turun Tangan, Disuguhi Pe

Penulis
NILA WULANDARI
-
0

Jakarta,Redaksi.Co—Rabu (28/1/2026) Polda Metro Jaya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait peristiwa pengamanan terhadap seorang penjual es kue jadul yang terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sikap terbuka institusi kepolisian ini menjadi respons atas polemik dan persepsi publik yang berkembang luas di ruang publik dan media sosial.

Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto.

Kombes Pol.Budi Hermanto menegaskan bahwa langkah personel di lapangan sejatinya dilakukan dalam rangka edukasi serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun pihaknya memahami bahwa tindakan tersebut dapat ditafsirkan berbeda oleh publik.

“Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personel kami menimbulkan persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi,” ujar Kepala Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa Polri tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),Ia memastikan institusi kepolisian justru berkomitmen menciptakan rasa aman agar aktivitas usaha warga dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

“Kepolisian tidak pernah mematikan atau menghambat usaha UMKM masyarakat, Namun apa pun itu kami memahami secara psikologis adanya kekecewaan publik,” katanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional, Polda Metro Jaya juga memastikan telah melakukan langkah evaluatif.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) disebut telah melakukan pendalaman untuk menelusuri apakah terdapat unsur pelanggaran etika, kewenangan, maupun prosedur dalam tindakan personel yang terlibat.

“Kami terbuka terhadap evaluasi dan akan menindaklanjuti secara profesional,” tegas Budi.

Langkah permintaan maaf terbuka dan keterlibatan Propam ini dinilai sebagai bentuk komitmen Polda Metro Jaya dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat.

Operasi Keselamatan Seligi Awal Tahun 2026, Ditlantas Polda Kepri Tekankan Penegakan Hukum Berbasis ETLE

Penulis
Andrishine7
-
0

 

Redaksi.co | Batam – Polda Kepri gelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Keselamatan Seligi 2026 yang dipusatkan di Gedung Lancang Kuning (GLK) Polda Kepri.

Kegiatan ini dipimpin oleh Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Taswin, S.I.K., M.H., Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H., serta dihadiri oleh Pejabat Utama Ditlantas Polda Kepri dan Seluruh Peserta Latpraops Keselamatan Seligi 2026. Kamis (29/1/2026) siang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi pelaksanaan Operasi Keselamatan Seligi 2026, serta memastikan seluruh subsatgas memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kepulauan Riau

Dalam sambutannya, Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Taswin, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan merupakan kegiatan awal tahun yang menjadi bagian dari rangkaian menjelang Operasi Ketupat 2026.

Ia menegaskan pentingnya operasi ini untuk membentuk perilaku masyarakat agar lebih tertib dan teratur dalam berlalu lintas, sehingga dapat menekan potensi terjadinya kecelakaan di wilayah Kepulauan Riau.

“Pada hari ini saya membuka Latpraops tentang Operasi Keselamatan sebagaimana rencana dan petunjuk dari Mabes Polri, bahwa operasi keselamatan di awal tahun 2026 adalah rangkaian menjelang Operasi Ketupat,” kata Karo Ops Polda Kepri.

Harapan kami, operasi ini dapat menjadikan masyarakat Kepri lebih tertib dan teratur sebagai pengguna jalan, sehingga tidak terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas,” ujar Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Taswin, S.I.K., M.H.,

Sementara itu, Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H., dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh personel harus memahami dengan jelas objek pengamanan dalam operasi, yang meliputi orang, barang, benda, tempat, dan lokasi.

Ia menjelaskan bahwa Operasi Keselamatan Seligi 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 Februari sampai dengan 15 Februari 2026, dengan pelibatan empat satuan tugas utama yaitu preemtif, preventif, gakkum, dan banops yang telah disiapkan secara lengkap.

Pentingnya membangun budaya keselamatan berkendara di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keselamatan manusia sebelum memasuki pelaksanaan Operasi Ketupat.

Berdasarkan data Gakkum, hingga tahun 2025 terdapat 28 unit perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang aktif di jajaran Polda Kepri, baik statis maupun mobile. Selama dua tahun terakhir, penindakan pelanggaran melalui ETLE menunjukkan peningkatan efektivitas.

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 503.835 pelanggaran yang terekam kamera, dengan 4.837 surat tilang terkirim dan 2.711 pelanggaran yang berujung pada e-tilang.

Sedangkan pada tahun 2025, jumlah pelanggaran yang terekam menurun menjadi 210.131 kasus, namun tingkat konfirmasi meningkat menjadi 10.999 surat terkirim dan 2.369 pelanggaran yang ditindak melalui e-tilang. Data ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas di wilayah Kepri.

Selain itu, data kecelakaan lalu lintas selama dua periode Operasi Keselamatan terakhir juga menjadi perhatian utama. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kejadian kecelakaan sebesar 13 persen atau naik enam kasus.

Korban meninggal dunia bertambah satu orang atau meningkat 25 persen, korban luka berat naik tiga orang (18 persen), dan korban luka ringan meningkat enam orang (10 persen). Sementara kerugian materil akibat kecelakaan juga meningkat sebesar 23 persen atau sekitar Rp27 juta.

Kecelakaan paling banyak terjadi di wilayah perkotaan dengan korban didominasi oleh kelompok usia produktif antara 15 hingga 34 tahun, serta kendaraan roda dua sebagai penyumbang terbesar insiden.

Dirlantas Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas melalui penegakan hukum berbasis teknologi ETLE serta pemanfaatan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) sebagai dasar dalam penyuluhan, sosialisasi, dan kerja sama lintas instansi.

Melalui Operasi Keselamatan Seligi 2026 yang akan digelar mulai 2 hingga 15 Februari 2026, diharapkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, menuju Kepri yang tertib, aman, dan selamat di jalan raya. (Redaksi)

 

1...337338339...688Halaman 338 dari 688