Beranda blog Halaman 329

Hamzah Gurnita S.H Laksanakan Reses Tahun 2026, Serap Aspirasi Warga Cibungur Warungkiara Kab.Sukabumi

0

Redaksi.Co || Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, S.H., melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Tahun 2026 di Kampung Cibungur, Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, pada Kamis (5/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat guna menyerap serta menindaklanjuti aspirasi warga di daerah pemilihannya.

Dalam reses tersebut, Hamzah Gurnita menyampaikan sejumlah poin penting terkait program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan. Salah satunya adalah pemberian kuota Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi warga yang memenuhi kriteria, sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Hamzah juga melakukan evaluasi terhadap pembangunan jalan lingkungan yang telah direalisasikan pada tahun anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa masukan dari warga sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tak kalah penting, penerangan jalan umum (PJU) yang telah dibangun pada tahun 2025 turut menjadi bahan pembahasan. Menurut Hamzah, PJU memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan, kenyamanan, serta aktivitas sosial dan ekonomi warga, sehingga perlu terus dipantau dan ditingkatkan kualitasnya.

“Reses ini adalah sarana untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan warga akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD agar dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan pemerintah daerah,” ujar Hamzah Gurnita di hadapan warga.

Warga Kampung Cibungur menyambut baik pelaksanaan reses tersebut. Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan, khususnya terkait perbaikan infrastruktur dan bantuan perumahan, dapat segera direalisasikan demi menunjang kehidupan masyarakat yang lebih layak dan sejahtera. (Yosep)***

Editor : Ujang S

Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Gane Barat Terjun Langsung Tanam Jagung Bersama Kelompok Tani

0

REDAKSI.CO – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, Polsek Gane Barat turut serta dalam kegiatan penanaman perdana jagung hibrida di Desa Moloku, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Rabu (5/2) kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara aparat kepolisian dengan kelompok tani setempat.

Kapolsek Gane Barat, Ipda Ruslan Anwar, menyampaikan bahwa keterlibatan Polri merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah di sektor pertanian sekaligus upaya mempererat kemitraan dengan masyarakat.

“Polri hadir untuk memastikan program pembangunan, khususnya di sektor pertanian, berjalan dengan baik. Ini adalah dukungan nyata Polsek Gane Barat terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Kapolsek.

Lebih lanjut, Kapolsek menyampaikan harapan dan dukungannya bagi para petani. “Kami berharap hasil panen kali ini maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga di sini. Kami yakin, apabila masyarakat sejahtera, angka kejahatan akan turun drastis,” imbuhnya.

Kapolsek mengapresiasi langkah petani Desa Moloku yang menanam jagung hibrida, yang sejalan dengan program Pemerintah. Ia juga menegaskan dukungannya tidak berhenti di tahap penanaman.

“Polri, khususnya Polsek Gane Barat, siap mendampingi mulai dari tanam hingga pascapanen. Kami juga berkomitmen membantu memfasilitasi akses pemasaran, misalnya ke Perum Bulog, agar harga stabil dan hasil panen petani terserap dengan baik,” tegasnya.

Dukungan konkret kepolisian ini langsung mendapat apresiasi tinggi dari kelompok tani setempat. Kehadiran Polri di tengah sawah memberikan motivasi dan rasa aman bagi para petani.

Bersama Kelompok Tani Desa Moloku, sebanyak 5 kilogram benih jagung hibrida varietas Syngenta NK306 berhasil ditanam di lahan seluas satu hektare milik desa. Melalui ketua kelompok tani, Kepala Desa Moloku, Bapak Yahya Asagaf, menyampaikan bahwa dengan perawatan optimal, hasil panen diperkirakan dapat mencapai 3 ton pada Juni 2026.

Kegiatan gotong royong ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat, serta mendorong percepatan terwujudnya ketahanan pangan di tingkat daerah.

Sat Lantas Polres Langkat Gelar Ramp Check Kendaraan dalam Ops Keselamatan Toba 2026

0

LANGKAT -redaksi.co

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Langkat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat melaksanakan kegiatan ramp check kendaraan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan–Banda Aceh KM 35–36, Desa Sei Karang, Kecamatan Stabat, Kamis (05/02/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas serta memastikan kendaraan angkutan maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih memenuhi standar kelayakan jalan. Pemeriksaan dilakukan secara humanis dan mengedepankan pendekatan edukatif kepada para pengemudi.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ramp check merupakan bagian dari upaya preventif Polri dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama Operasi Keselamatan Toba 2026.

“Operasi Keselamatan Toba 2026 ini kami fokuskan pada upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Salah satunya melalui kegiatan ramp check untuk memastikan kendaraan yang beroperasi benar-benar dalam kondisi laik jalan, sehingga dapat melindungi keselamatan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya,” tegas Kapolres.

Kasat Lantas Polres Langkat, AKP Mhd. Tommy Franata, S.T.K., S.I.K., M.H., M.T., menjelaskan bahwa pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi kendaraan serta kondisi teknis seperti lampu utama, lampu sein, sistem pengereman, tinggi dan lebar bak kendaraan, wiper, kotak P3K, segitiga pengaman, hingga buku KIR.

Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga memberikan imbauan dan edukasi kepada pengemudi agar senantiasa mematuhi aturan berlalu lintas, menjaga kondisi kendaraan, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Dari hasil kegiatan tersebut, situasi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar, serta tidak ditemukan kejadian menonjol maupun kecelakaan lalu lintas. Polres Langkat juga mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui Operasi Keselamatan Toba 2026 ini, Polres Langkat berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat demi terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Langkat.

M.ilyas

Muhammad Yusuf Resmi Jabat Plt Kepala DKP Mamuju, Transisi Kepemimpinan Berjalan Khidmat

0

Redaksi.co MAMUJU : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju resmi memasuki babak baru kepemimpinan. Muhammad Yusuf dipercaya mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Mamuju, menggantikan Mas Agung, dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung khidmat di Aula Kantor DKP Mamuju, Kamis, 5 Februari 2026.

Momentum ini menjadi penanda penting bagi keberlanjutan roda organisasi DKP Mamuju. Meski kedua pejabat berstatus Pelaksana Tugas, sertijab tetap dilaksanakan secara lengkap dan formal sebagai wujud komitmen terhadap tertib administrasi dan kesinambungan pelayanan publik.

Serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran internal DKP Mamuju, mulai dari Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, Kepala Seksi, hingga staf, yang turut menyaksikan langsung proses peralihan kepemimpinan.

Sekretaris Dinas DKP Mamuju, mewakili seluruh pegawai, menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Muhammad Yusuf. Ia menegaskan bahwa pergantian ini menjadi jembatan strategis agar seluruh program yang telah direncanakan tetap berjalan tanpa hambatan.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Muhammad Yusuf sebagai Plt Kepala Dinas. Sertijab ini sangat penting agar tidak ada kekosongan kendali organisasi. Seluruh jajaran siap memberikan dukungan penuh dan loyalitas untuk peningkatan kinerja DKP ke depan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Mas Agung yang juga menjabat sebagai Asisten II Pemkab Mamuju, menekankan bahwa sertijab bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan kewajiban administratif yang krusial.

“Sertijab adalah langkah penting untuk menjaga akuntabilitas aset, anggaran, dan dokumen. Dengan proses ini, pejabat baru memiliki dasar yang jelas dalam melanjutkan program kerja dan memastikan stabilitas organisasi tetap terjaga,” kata Mas Agung.

Sementara itu, Muhammad Yusuf menyatakan kesiapannya membawa semangat baru dan penyegaran organisasi di lingkungan DKP Mamuju. Ia berkomitmen melanjutkan program yang telah berjalan, sekaligus mendorong inovasi dan penguatan kolaborasi internal.

“Fokus utama saya adalah memastikan pelayanan di sektor kelautan dan perikanan tetap dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Regenerasi kepemimpinan ini harus menjadi momentum lahirnya ide-ide baru yang sejalan dengan visi Mamuju Keren,” tegasnya.

Pelaksanaan sertijab ini juga menegaskan kepatuhan DKP Mamuju terhadap pedoman administrasi pemerintahan. Meski jabatan Plt tidak melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan definitif, sertijab tetap diperlukan guna memastikan peralihan kewenangan dan tanggung jawab berjalan optimal, sebagaimana diatur dalam pedoman Kementerian PANRB.

Secara regulasi, Pelaksana Tugas merupakan pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan sementara atau tetap, tanpa mengubah status jabatan definitif tersebut. Dengan sertijab ini, DKP Mamuju diharapkan tetap solid dalam mendukung target pembangunan daerah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. (ZUL)

Tak Ber-SK Tapi Tercantum di Dokumen Resmi, Dugaan Maladministrasi Mencuat di SDN Ambulu 01

0

Jember, redaksi.co – Pencantuman Nama Relawan dalam Dokumen Resmi SDN Ambulu 01 Disorot, Dispendik Akui Langgar Aturan, Pencantuman nama Lathifa Aly, S.Pd dalam Daftar Pembina Upacara SDN Ambulu 01 menuai sorotan publik. Pasalnya, yang bersangkutan bukan guru honorer, bukan PPPK, dan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) penugasan, namun tercantum dalam dokumen resmi sekolah yang ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah (05/02/2026).

Dokumen tersebut menempatkan Lathifa sejajar dengan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa keterangan sebagai relawan atau tenaga sukarela. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pihak sekolah sebelumnya yang menyebut Lathifa hanya berstatus guru sukarelawan, bukan tenaga pendidik resmi.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan maladministrasi dan ketidakakuratan data dalam dokumen kedinasan. Pencantuman nama non-guru dalam dokumen resmi sekolah negeri dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam tata kelola pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN Ambulu 01, Siti Yuliana Margareta, S.Pd, saat dikonfirmasi pada hari Rabu 04 Januari, membenarkan bahwa Lathifa bukan guru honorer maupun PPPK. Menurutnya, Lathifa merupakan guru sukarelawan yang membantu proses pembelajaran bagi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun ironisnya, keberadaan guru sukarelawan tersebut tidak tercatat dan tidak diketahui secara resmi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Fakta ini semakin menambah sorotan, mengingat SDN Ambulu 01 merupakan sekolah inklusi dengan jumlah siswa disabilitas mencapai sekitar 40 anak, sementara pelayanan pendampingan dinilai belum ideal.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Tjahjono, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon karena tengah menjalani perjalanan dinas, membenarkan adanya guru yang dianggap sukarelawan di sekolah tersebut.

“SDN Ambulu 01 itu sekolah inklusi. Di sana ada sekitar 40 siswa disabilitas. Idealnya ditangani oleh tiga guru khusus. Saat ini satu guru sedang menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Unesa, sehingga tinggal dua guru. Dua guru ini kewalahan, akhirnya ada satu guru sukarelawan yang membantu. Namun guru tersebut tidak di-SK, tidak digaji, dan bukan PPPK,” jelas Arief.

Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah keberadaan guru sukarelawan yang masuk ke lembaga pendidikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dinas Pendidikan diperbolehkan ?

Arief menegaskan bahwa hal tersebut melanggar aturan.“Ya, itu sebenarnya tidak boleh, Mas, kalau dalam aturannya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperjelas adanya kontradiksi antara regulasi dan praktik di lapangan. Di satu sisi, kebutuhan pendampingan siswa ABK bersifat mendesak, namun di sisi lain, mekanisme formal dan aturan yang berlaku justru dilanggar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember, H. Ahmad Halim, S.Sos, yang akrab disapa Gus Halim, turut angkat bicara. Ia menegaskan akan menelusuri informasi yang berkembang dengan berkoordinasi bersama Dinas Pendidikan.

“Setiap kepala sekolah jangan sampai menyalahgunakan wewenangnya, apalagi memutuskan secara sepihak terkait tenaga baru, apa pun bentuknya. Harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena aturannya jelas dan ada undang-undangnya,” tegas Gus Halim.

Ia menambahkan, apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam perekrutan atau pelibatan tenaga pendidik tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan, maka sanksi sesuai peraturan perundang-undangan harus ditegakkan.

Reporter: Sofyan.

Dedi Mulianda Di Tunjuk Oleh Bupati Tarmizi Menjadi Plt KadisKominsa Aceh Barat

0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM menunjuk Kabag Prokopim Setdakab Dedi Mulianda menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kadis Kominsa) menggantikan Erdian Mourny.

SK Plt Kadis Kominsa diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH di ruang kerjanya yang
disaksikan oleh Plt Sekda, Kepala BKPSDM, Asisten III dan Erdian Mourny.pada Kamis 5/2/2025

Said Fadheil mengatakan, penunjukan Plt Kadis Kominsa tersebut dilakukan karena pejabat sebelumnya yaitu Erdian Mourny telah diamanahkan oleh Bupati Aceh Barat menjadi Kadishub.

“Maka untuk penyegaran maka kita menunjuk saudara Dedi Mulianda sebagai Plt Kadis Kominsa. Pesan khusus seperti yang saya sampaikan tadi intinya hari ini Diskominsa harus lebih inovatif dan dapat merangkul semuanya,”kata Said Fadheil.

Meskipun di tengah efisiensi anggaran kata Said, pemberitaan yang positif dan edukatif harus tetap terwujud demi tercapainya dan terwujudnya Kabupaten Aceh barat yang lebih baik lagi kedepan****

Warga senang Motor Hilang Telah Kembali ditemukan Hasil Ops Pekat Jaya Polisi Polres Priok

0

Jakarta, Redaksi.co– Jakarta Utara Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Kawasan Sunda Kelapa Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengembalikan satu unit sepeda motor hasil pencurian kepada pemiliknya setelah melalui serangkaian proses penyelidikan.

Kapolsek Kawasan Sunda Kelapa AKP Hitler Napitupulu, S.H., M.H., bersama Kanit Reskrim IPTU Indra Basuki, S.H., M.H., menyerahkan langsung barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol B-3168-UTH warna hitam tahun 2025 kepada pemiliknya, Sahrul Pananjaya, warga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Peristiwa ini bermula dari laporan Sahrul Pananjaya pada 7 Januari 2026 terkait dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP. Terlapor diketahui adalah IN, yang di duga telah mengambil sepeda motor tersebut dan dijual kepada seseorang bernama R di kawasan Kampung Bahari Jakarta Utara.

“Kami menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil menemukan sepeda motor yang dicuri. Setelah dilakukan interogasi, IN mengaku bahwa telah mengambil kendaraan tersebut yang merupakan milik korban,” ujar AKP Hitler Napitupulu.

Setelah barang bukti berhasil diamankan, pihak Kepolisian memfasilitasi proses mediasi antara pelapor dan terlapor mengingat keduanya masih memiliki hubungan keluarga. Pada 28 Januari 2026, kedua pihak sepakat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Selanjutnya, pada 29 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa Polres Pelabuhan Tanjung Priok, resmi mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., sangat mengapresiasi langkah cepat jajaran Polsek Kawasan Sunda Kelapa.

“Kami berterima kasih atas profesionalisme anggota di lapangan yang bertindak cepat dan tetap mengedepankan upaya restoratif justice dalam penanganan perkara keluarga seperti ini,” ungkap AKBP Aris.

Kapolres menegaskan akan terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya, serta mengedepankan pelayanan yang humanis kepada warga.

KKP Dorong Tata Kelola Karbon Biru, Maluku Siap Jadi Pilar Ketahanan Iklim Nasional

0

Redaksi.co, Jakarta | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menggelar Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia dengan tema “Menjembatani Sains, Kebijakan, dan Pasar untuk Keberlanjutan dan Perdagangan Karbon” pada Kamis (5/2/2026) di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat.

Seminar nasional ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru meliputi mangrove, padang lamun, dan rawa payau sebagai bagian penting dari upaya nasional dalam pengendalian perubahan iklim, pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, S.T., MPMM, yang hadir sebagai keynote speaker, mengatakan bahwa laut dan ekosistem pesisir memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim. Menurutnya, pengelolaan dan restorasi ekosistem karbon biru yang terintegrasi tidak hanya mampu menurunkan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Penguatan tata kelola ekosistem karbon biru bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Kartika dalam sambutannya.

Dukungan terhadap penguatan karbon biru juga disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku yang turut hadir dalam forum tersebut. Sebagai provinsi kepulauan dengan 17 kabupaten dan kota serta dominasi wilayah laut yang luas, Maluku memandang ekosistem karbon biru sebagai fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekologi sekaligus menopang ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan bahwa Maluku memiliki potensi besar sebagai kawasan penyerap dan penyimpan karbon biru. Namun, pengelolaan karbon biru di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan data dan kajian ilmiah, serta belum optimalnya keterhubungan antara praktik pengelolaan di lapangan dengan kebijakan, pembiayaan, dan mekanisme pasar karbon.

“Dalam konteks tersebut, seminar nasional ini menjadi sangat relevan sebagai forum strategis untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta membuka jalan bagi pengembangan model pengelolaan karbon biru yang terukur dan berkelanjutan,” ujar perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku.

Pengelolaan karbon biru di Maluku juga dinilai tidak terlepas dari kebijakan kelautan dan perikanan nasional, seperti kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis zona, penetapan wilayah pemijahan dan pembesaran ikan, serta penguatan kawasan konservasi laut. Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut, meskipun memiliki konsekuensi terhadap industri perikanan dan ekonomi lokal, demi menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan perlindungan habitat penting dalam jangka panjang.

Dalam rangkaian kegiatan seminar, turut dilakukan penandatanganan kerja sama internasional yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lingkungan serta mendorong investasi berkelanjutan di sektor kelautan dan pesisir.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur terkait pengelolaan padang lamun dan konservasi ekosistem pesisir pada 27 Juni 2025 di Kota Ambon. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir Maluku sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

Seminar nasional ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, DPR RI, akademisi, peneliti, pelaku usaha, hingga mitra internasional. Melalui forum ini, KKP menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru sebagai bagian dari solusi nasional dan global dalam menghadapi perubahan iklim, sekaligus mendorong terwujudnya ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan.

LSM MAUNG DPC Kota Tangerang Dukung Pers Prefosional di HPN 2026

0

Sambut HPN 2026 di Banten, LSM MAUNG DPC Kota Tangerang Apresiasi Peran Strategis Pers

 

​TANGERANG – Menjelang puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MAUNG Kota Tangerang memberikan ucapan selamat dan apresiasi mendalam kepada seluruh insan pers.

 

​Ketua DPC LSM MAUNG Kota Tangerang, M. Soleh, menegaskan bahwa pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan pilar keempat demokrasi yang menjadi mata dan telinga masyarakat.

 

​Poin Utama Pernyataan LSM MAUNG:

 

​Sinergitas Tanpa Batas: Mengharapkan kolaborasi yang lebih kuat antara LSM dan media massa demi menciptakan transparansi publik dan pengawasan kebijakan yang efektif.

 

​Amanah Profesionalisme: Di tengah gempuran informasi digital dan hoaks, pers dituntut untuk tetap teguh memegang Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

 

​Momentum Tuan Rumah: Menjadikan HPN 2026 di Banten sebagai panggung bagi jurnalis lokal untuk menunjukkan kualitas dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah “Tanah Jawara”.

 

​”Selamat Hari Pers Nasional 2026.

Semoga pers Indonesia, khususnya di Banten, semakin profesional, berintegritas, dan terus menjadi pelita bagi pencerdasan bangsa,” ujar M. Soleh dalam keterangan resminya di Tangerang, Kamis (5/2/2026).

 

​Harapan untuk HPN 2026

 

​Peringatan tahun ini dirasa sangat spesial karena Provinsi Banten bertindak sebagai tuan rumah. Rangkaian acara yang dimulai besok, 6 hingga 9 Februari, diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi juga mampu membangkitkan semangat literasi dan keterbukaan informasi di seluruh lapisan masyarakat Tangerang dan sekitarnya.

 

​LSM MAUNG berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi para jurnalis dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan aspirasi rakyat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(*/red)

Sesuai Arahan Presiden RI, Polres Langkat Laksanakan Kurve di Sekolah SLB Stabat

0

Langkat -redaksi.co

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Sentul tanggal 02 Februari 2026, Polres Langkat melaksanakan kegiatan kurve atau kerja bakti pembersihan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan fasilitas pendidikan.

Kegiatan kurve tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/02/2026) dengan melibatkan 30 personel Polres Langkat. Adapun sasaran kegiatan yakni Sekolah Luar Biasa (SLB) Stabat yang berada di depan Mako Polres Langkat, Jalan Proklamasi, Kabupaten Langkat. Personel melakukan pembersihan sampah, penataan halaman sekolah, serta membersihkan area sekitar bangunan sekolah.

Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo S.H, S.I.K, M.Si, melalui keterangannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata dari arahan Presiden RI agar seluruh jajaran menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memiliki kepedulian sosial.

“Kegiatan kurve ini merupakan bentuk komitmen Polres Langkat dalam mendukung arahan Presiden RI, sekaligus wujud kepedulian kami terhadap lingkungan pendidikan, khususnya sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan sehat,” ujar Kapolres Langkat.

Kapolres Langkat juga menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif, serta mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Polres Langkat berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

M.ilyas