BANYUWANGI – JAKARTA, Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) Tahun 2025 resmi dianugerahkan Kementerian PAN-RB kepada Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur, sebagaimana keputusan yang diumumkan pada Rabu, 11 Februari 2026 di Jakarta.

Capaian ini menjadi tonggak sejarah bagi Polresta Banyuwangi. Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan realisasi komitmen yang pernah diucapkan di ruang publik saat Kombes Pol Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., S.H., M.Si. baru menjabat sebagai Kapolresta Banyuwangi sekitar satu tahun tiga bulan lalu.

Komitmen itu bermula dari diskusi santai namun berbobot di Warung K-Jon Kemiren, Glagah, dalam forum ngopi bareng media, LSM, dan para penggiat sosial. Dalam pertemuan tersebut, Hakim Said, S.H., jurnalis senior sekaligus Founder dan Ketua Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi, melontarkan pertanyaan terbuka tentang komitmen Kapolresta yang baru dalam mewujudkan Zona Integritas dan meraih predikat WBBM.

Saat itu, Kombes Rama menyatakan kesiapannya bekerja keras.

Kini, setelah keputusan MenPAN-RB turun, Rama Samtama Putra yang saat ini menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Papua, mengenang kembali momen tersebut.

“Saya masih teringat pertama kali kita ketemu di Warung K-Jon, ngopi bareng bersama teman-teman media di Glagah. Pak Hakim hanya minta satu hal kepada saya, yaitu komitmen meraih WBBM,” ungkap Kombes Rama.

Dengan nada penuh syukur, Rama yang menjabat Kapolresta Banyuwangi sejak Oktober 2024 – 9 Januari 2026, menambahkan:

“Sekarang sudah terjawab dan lunas ya Pak Hakim.”

Sebelumnya, ia juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Syukur Alhamdulillah, Polresta Banyuwangi menorehkan sejarah atas pencapaiannya meraih predikat ZI WBBM Tahun 2025 melalui proses perjuangan, komitmen serta integritas personel yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.”

Ia berharap capaian ini tidak berhenti sebagai simbol administratif, melainkan menjadi budaya kerja berkelanjutan.

“Semoga Polresta Banyuwangi terus konsisten dan semakin berintegritas serta lebih optimal dalam pelayanan publik sehingga dapat mengangkat citra Polri.”

Bagi Hakim Said, komitmen yang disampaikan saat ngopi bareng itu bukan sekadar jawaban formal pejabat baru. Menurutnya, sejak awal Rumah Kebangsaan (RK) Banyuwangi menjadikan isu Zona Integritas dan WBBM sebagai bagian dari diskusi publik yang digelar secara kontinyu.

“Waktu itu saya bersama rekan-rekan RK hanya meminta satu hal: komitmen yang jelas di depan publik. Hari ini kita menyaksikan komitmen itu terealisasi. Ini bukan hanya capaian institusi, tapi juga bukti bahwa dialog publik bisa melahirkan perubahan nyata,” ujar Hakim Said, yang juga Ketua Yayasan Anti Narkoba LPSS Banyuwangi.

Ia menegaskan bahwa predikat WBBM harus terus dijaga melalui transparansi dan keterbukaan terhadap kritik masyarakat.

“Selamat kepada Polresta Banyuwangi yang berhasil meraih WBBM. Predikat bisa diraih, tetapi integritas harus dijaga setiap hari. RK akan terus menjadi ruang diskusi agar semangat reformasi birokrasi tetap hidup.”

Selama 1 tahun 3 bulan memimpin Polresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra membangun fondasi reformasi melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, respons cepat terhadap pengaduan masyarakat melalui WhatsApp Wadul Kapolresta, serta sinergi dengan media dan elemen sipil.

Kini, meski telah bertugas di Bumi Cenderawasih, jejak komitmen itu tertoreh jelas dalam sejarah Polresta Banyuwangi.

Dari diskusi sederhana di Warung K-Jon Kemiren hingga keputusan resmi negara pada 11 Februari 2026 – sebuah janji yang akhirnya terbayar lunas.

Redaksi.co, Jakarta – Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (PASTI) Indonesia menggelar konferensi pers di Malacca Toast, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Dalam forum tersebut, PASTI menyoroti dugaan skandal pendidikan yang terjadi di SD Kalam Kudus Sorong, Papua Barat Daya.

PASTI Indonesia menilai kasus ini bukan sekadar konflik internal sekolah, melainkan rangkaian panjang dugaan penyalahgunaan kewenangan yayasan, diskriminasi terhadap anak, kekerasan psikis, hingga pembiaran oleh aparat penegak hukum.

Juru bicara PASTI Indonesia, Lex Wu, mengungkapkan seorang siswa sekolah dasar berinisial MKA (9) diduga dikeluarkan secara sepihak dari SD Kalam Kudus Sorong. Peristiwa itu disebut bermula dari kritik ayah korban, Johanes Anggawan, yang mempertanyakan transparansi pembangunan Gereja Kalam Kudus Sorong dengan nilai yang disebut mencapai lebih dari Rp10 miliar sejak 2018.

“Pertanyaan soal transparansi Rencana Anggaran Biaya dan laporan pertanggungjawaban justru dibalas dengan sentimen personal, yang kemudian berdampak langsung pada anak,” ujar Lex.

Menurutnya, anak tersebut tidak hanya dikeluarkan, tetapi juga ditolak saat pendaftaran ulang serta mengalami penahanan data Dapodik, sehingga kehilangan hak mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

PASTI Indonesia juga membeberkan hasil pemeriksaan psikologis resmi pada Oktober 2025 yang menyatakan korban mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD). Trauma tersebut diduga dipicu tekanan dan stigma sosial di lingkungan sekolah.

Dalam asesmen psikologis itu terungkap dugaan kekerasan psikis oleh seorang guru yang disebut mempermalukan korban di hadapan siswa lain saat ibadah sekolah. Peristiwa tersebut membuat korban menangis dan mengalami trauma mendalam.

Ironisnya, saat kondisi psikologis anak memburuk, pihak sekolah justru tampil di ruang publik dengan narasi bahwa korban dinilai malas, sering terlambat, dan kerap absen. PASTI menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk fitnah dan kampanye hitam terhadap anak.

Selain itu, PASTI Indonesia menyoroti kinerja aparat penegak hukum di Papua Barat Daya. Sejumlah laporan keluarga korban, mulai dari dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE hingga perlindungan anak, disebut dihentikan penyelidikannya. Bahkan, laporan terkait intimidasi massa di rumah keluarga korban dilaporkan ditolak.

“Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam melindungi anak dan menegakkan hukum secara adil,” ungkap Lex.

PASTI Indonesia merinci sejumlah peristiwa penting, di antaranya pemeriksaan psikologis pada Oktober 2025 yang menyatakan korban mengalami PTSD, dugaan kekerasan psikis oleh guru, hingga penghentian laporan perlindungan anak pada 4 Desember 2025 serta penolakan laporan intimidasi massa pada 13 Desember 2025.

PASTI menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mendorong agar hak-hak anak atas pendidikan yang aman dan bermartabat dapat dipulihkan.