Pemerintah Pusat Kucurkan Rp14 Miliar Lebih untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Remening Komplek di Lombok Barat

Gerung, Redaksi.co – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pertanian. Salah satunya melalui proyek rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah Remening Komplek, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Proyek ini merupakan bagian dari program strategis nasional dalam bidang sumber daya air yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I. Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan ini mengacu pada kontrak kerja nomor HK.02.03-AS/KONT/SK.IRWA I/196, yang ditandatangani pada 10 Maret 2025, dengan nilai kontrak mencapai Rp14.166.155.717,-. Dana ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Pekerjaan rehabilitasi dijadwalkan berlangsung selama 295 hari kalender atau sekitar 10 bulan, dan dikerjakan oleh CV. Ammar Jaya Mandiri dengan pengawasan teknis dari PT. Wahana Prakarsa sebagai konsultan supervisi. Proyek ini diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap sistem pengairan lahan pertanian di kawasan tersebut, yang selama ini mengalami penurunan fungsi akibat usia jaringan irigasi yang sudah lama dan kerusakan struktural di beberapa titik.

Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin, S.Sos, saat ditemui Redaksi.co menyambut baik pelaksanaan proyek ini. Menurutnya, kehadiran irigasi yang baik merupakan kebutuhan vital bagi para petani di wilayahnya.

> “Kami sangat bersyukur dan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam mendanai proyek ini. Sudah sejak lama masyarakat mengeluhkan jaringan irigasi yang kurang optimal, terutama saat musim tanam. Harapan kami, setelah rehabilitasi ini selesai, produktivitas pertanian warga bisa meningkat signifikan,” ujar M. Tajudin, S.Sos.

Sementara itu, perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi NTB, Ir. Adi Nugraha, MT., menyampaikan bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya menyeluruh dalam memperbaiki sistem irigasi teknis di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

> “Kami terus berkoordinasi dengan BBWS dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana. Irigasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan program pertanian berkelanjutan. Selain itu, proyek ini juga menyerap tenaga kerja lokal yang membantu perputaran ekonomi di desa,” terang Adi Nugraha.

Pelaksanaan proyek juga menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sebagaimana tercantum dalam papan proyek: “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”. Langkah ini sejalan dengan standar pelaksanaan proyek infrastruktur nasional agar berjalan aman, efisien, dan ramah lingkungan.

Masyarakat di sekitar lokasi proyek pun berharap pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu dan membawa manfaat besar bagi pengairan sawah, terutama menjelang musim tanam berikutnya.

Read : HS2025

Sumber : Redaksi.co

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi , SP, MM secara resmi melantik Dr. Husensah, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Barat bersama 6 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Pelantikan dan pengambilan sumpah tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini berlangsung di aula Bappeda Aceh Barat, Jum’at (2/5-2025)

Pelantikan Husensah sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat merupakan hasil seleksi Jabatan Pejabat Tinggi (JPT) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa bulan yang lalu

Usai pelantikan, Husensah kepada media mengatakan ia siap menjalankan amanah dan instruksi dari Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras demi untuk membenahi sektor pendidikan di kabupaten Aceh Barat ke arah yang lebih baik.

Tugas pertama, kata Husensah, dirinya akan melakukan mapping guru yakni penempatan atau distribusi guru berdasarkan kebutuhan di sekolah, hal ini dilakukan untuk memastikan guru bidang studi yang ditempatkan sesuai kebutuhan, sehingga distribusi guru di wilayah kecamatan lebih efektif dan efisien. Mapping guru ini akan dilakukan secepat mungkin,” terangnya

Ia mengatakan bahwa pemetaan kurikulum juga merupakan prioritas utama guna untuk mengidentifikasi apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya serta nantinya akan dievaluasi secara rutin keberhasilan pembelajaran di setiap sekolah,” ujar Husensah

Selain itu, dirinya akan menekankan setiap sekolah untuk jenjang satuan pendidikan SD dan SMP wajib melaksanakan shalat Dhuhur berjamaah seusai proses pembelajaran dan juga sebelum dimulai proses belajar wajib mengaji selama 15 menit. Hal ini untuk menanamkan nilai-nilai agama di kalangan siswa,” tambah Husensah

Dan juga sesuai instruksi Bupati Aceh Barat, kata Husensah, guru dilarang merokok saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, karena hal ini akan berdampak buruk bagi siswa,” tegas Husensah

Intinya, ada beberapa hal penting yang perlu benahi untuk perbaikan mutu pendidikan di sekolah sesuai arahan Bupati, dan tentunya hal ini nantinya pihak dinas pendidikan akan melakukan pertemuan lanjutan dengan seluruh kepala sekolah dan guru jenjang satuan pendidikan SD dan SMP di Aceh Barat,” demikian Husensah ****

Amburadul! Pengelolaan Jamaah Haji NTB Kacau di Era Iqbal-Dinda
Oleh: Ardiansyah, Direktur NasPol NTB

Gagal Sebelum Berangkat, Ratusan Calon Jamaah Haji NTB Terancam Batal – Di Mana Peran Gubernur?

Tahun 2025 seharusnya menjadi momentum penuh harapan bagi para calon jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, harapan itu kini berubah menjadi kecemasan. Ratusan calon jamaah menghadapi ketidakpastian akibat buruknya pengelolaan keberangkatan haji oleh Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda N. Syafrina.

Keterlambatan Penerbitan Visa: Ancaman Serius Hak Beribadah

Salah satu persoalan paling krusial adalah keterlambatan penerbitan visa. Hingga hitungan hari menjelang jadwal keberangkatan, ratusan calon jamaah masih belum menerima visa mereka. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan pelanggaran terhadap hak beribadah yang dijamin konstitusi. Pemerintah daerah seharusnya hadir untuk menjamin kelancaran proses ini.

Tanpa Tenaga Kesehatan: Lalai dan Berbahaya

Lebih ironis lagi, sejumlah jamaah dilaporkan diberangkatkan tanpa pendampingan tenaga kesehatan. Di tengah cuaca ekstrem dan kondisi fisik jamaah yang mayoritas lansia, keputusan ini sangat sembrono. Ibadah haji adalah perjalanan fisik dan spiritual yang berat. Tanpa perlindungan medis, keselamatan jamaah benar-benar dipertaruhkan.

Gubernur NTB Menghilang di Tengah Krisis

Dalam situasi genting ini, publik mempertanyakan keberadaan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Sosok yang selama ini dikenal tenang dan mengusung slogan “NTB Mendunia” justru tidak menunjukkan respons konkret. Ketika masyarakat menghadapi ancaman gagal berhaji, gubernur seharusnya tampil sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.

Isu Nepotisme dalam Perekrutan PPIH

Kekacauan ini tampaknya bukan terjadi secara tiba-tiba. Sejak awal, proses perekrutan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) sudah disorot. Berhembus isu adanya praktik nepotisme dalam pemilihan panitia, yang lebih menekankan kedekatan daripada kompetensi. Jika benar, maka ini menjadi akar dari semua kekisruhan yang kini menimpa jamaah.

Krisis Kepercayaan Publik

Opini ini bukan bermaksud menghakimi, tetapi menjadi cermin bagi seluruh pemangku kepentingan. Jika penyelenggaraan ibadah haji saja tak mampu dikelola dengan baik, bagaimana masyarakat bisa percaya pada janji-janji pembangunan lainnya?

Pemimpin Seharusnya Hadir di Garis Depan

Dalam kondisi darurat seperti ini, kepala daerah seharusnya menjadi pihak pertama yang tampil di depan, memberikan solusi, bukan justru menghilang. Haji bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan amanah yang harus dijaga. Ketika amanah ini diabaikan, yang rusak bukan hanya sistem, tetapi juga nurani pemerintahan.

Read: HS2025

Sumber : redaksi.co

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh pejabat tinggi pratama eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Jumat (2/5/2025).

Pelantikan ini berlangsung di Aula Cut Nyak Dhien Bappeda itu dihadiri sejumlah pejabat daerah serta keluarga dari para pejabat yang dilantik.

Dalam kata sambutannya, Bupati Tarmizi menegaskan pentingnya loyalitas, integritas, serta semangat pengabdian yang tulus dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Semoga saudara semua bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat secara tulus,” ujar.

Ia menyebut pelantikan ini sebagai bagian dari langkah penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja di tubuh pemerintahan daerah guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal.

Tarmizi juga menyoroti pentingnya keterbukaan, koordinasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung berbagai program strategis daerah.

Menurutnya, pelantikan ini menandai awal baru dalam membangun struktur pemerintahan yang lebih kuat, berorientasi pada hasil, serta berkomitmen terhadap pelayanan prima bagi masyarakat, ucapnya

Dengan mengusung semangat “Aceh Barat Bersatu, Aceh Barat Maju,” Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi, bekerja secara kolaboratif, dan membawa perubahan nyata demi kemajuan daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, lanjutnya, berkomitmen menjadikan birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, pungkasnya ****

Redaksi.co | Palembang,- Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd melaksanakan kunjungan dan silaturahmi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel yang langsung diterima oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru bertempat di ruang rapat Gubernur, Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (2/5/2025).

Turut mendampingi Gubernur Sumsel yakni Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan (E.Keu) dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel Regina Ariyanti, S.T, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN.Eng, dan Kepala Dinas lainnya.

Dikatakan Bupati Kabupaten OKU H Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd, hari ini kami dari kabupaten OKU memenuhi undangan Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk memaparkan usulan pembangunan melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), Bantuan Gubernur (Ban gub).

Alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan ke Gubernur Sumsel H Herman Deru pada pertemuan tersebut saya didalam pertemuan itu didampingi pejabat terkait.

“Bahwa sebagian besar itu adalah yang kami usulkan betul-betul memang muncul dari aspirasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, ini sebagian besar yang kami usulkan adalah infrastruktur yang terdampak banjir, bencana, yakni banjir dan longsor yang kemarin atau beberapa waktu lalu yang terjadi di kabupaten OKU.

Kami juga usulkan beberapa kegiatan atau proyek yang sifatnya untuk penanggulangan bencana seperti banjir dan longsor.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi prioritas dan mudah-mudahan Gubernur Sumsel dalam hal ini pemrov Sumsel bisa mengabulkan semua usulan yang kami sampaikan pada hari ini,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, untuk pengerjaannya sendiri ya segera mungkin, begitu sudah disetujui oleh Gubernur Sumsel, terus ada nanti ada team-team verifikasi, dan validasi dan team teknisnya itu, dan selesai, mungkin langsung proses.

Dampak dari banjir kemarin ya banyak, ya jalan, ya bangunan, ya jembatan terutama, ya sekolah, itu banyak. Di mana bangunan itu ya bangunan ya masjid, bangunan sekolah, bangunan rumah, dan ini dampaknya luar biasa.

“Ini mungkin banjir terbesar selama berdirinya kabupaten OKU ini. Kalau terkait mengenai anggarannya sendiri boleh dicek di Bappeda Provinsi Sumsel,” katanya.

redaksi.co, Jakarta – Puluhan Kepala Desa, Desa Ketapang , Sintang dan Kuburaya Kalimantan Barat menjadi korban penipuan proyek fiktif dana hibah yang mencatut nama Kementerian Desa dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kasus ini kini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh dua orang perwakilan dari puluhan kepala desa yang menjadi korban, penipuan berkedok Proyek dana hibah dari Kementerian Desa dan Kementerian PUPR (Uti Royden Top dan Tut Wuri Handayani).

Modus yang digunakan para terduga pelaku adalah menjanjikan pencairan dana hibah infrastruktur desa senilai Rp1 Milyar hingga Rp2,5 miliar per desa. Para pelaku mengklaim program tersebut berasal dari dua kementerian dan menyamar sebagai pejabat atau staf kementerian.

“Saya pribadi merasa sangat dirugikan. Kami dijanjikan program besar yang katanya resmi dari kementerian. Kami lengkapi semua dokumen, dari proposal hingga survei lapangan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kami hanya ingin keadilan,” ujar Uti Royden Top di Polresta Jakarta Selatan, Jumat (2/5/25).

Korban lainnya, Tut Wuri Handayani, juga melaporkan kerugian hingga hampir Rp300 juta akibat proyek yang tak kunjung terealisasi.

Dalam laporan polisi Nomor: LP/B/1486/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, ia menyebut nama-nama seperti Dedi Sutandar, Rayne Adella Wanda, dan Endang Yuniarti sebagai pihak yang menjanjikan dana hibah dengan syarat pembayaran uang operasional bervariasi Rp 5 jura sampai 10 juta per desa.

“Saya membawa semangat bersama rekan saya Tut Wuri Handayani, semangat dari bawah untuk maju bersama membangun desa. Tapi yang kami dapat malah kerugian dan luka batin. Kami bukan hanya rugi uang, tapi juga harga diri kami sebagai orang desa yang ingin percaya pada negara,” tegas Uti.

Kasus ini bermula saat Tut Wuri, salah satu inisiator dari Kalbar, dikenalkan dengan Endang Yuniarti yang menawarkan kerja sama dana hibah desa. Setelah diyakinkan lewat presentasi dan dokumen resmi, Tut Wuri mengajak 25 desa untuk ikut serta. Masing-masing desa diminta menyetor uang muka rata-rata Rp 5 sampai 10 juta untuk pengurusan administrasi.

Para korban bahkan sempat diajak bertemu di lokasi-lokasi yang meyakinkan seperti Sarinah, Kalibata City, hingga Kantor Kementerian PUPR dan kementerian Desa. Namun setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir, pencairan dana tidak juga terjadi, dan para terlapor menghilang.

“Kami hanya rakyat kecil. Tapi kami punya hak untuk tahu, apakah para pelaku benar-benar bagian dari kementerian atau hanya menggunakan nama institusi untuk menipu,” tambah Uti.

Saat ini, para korban berharap kepolisian segera memproses laporan ini secara transparan dan profesional. Mereka juga mendesak klarifikasi resmi dari Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR terkait dugaan pencatutan nama lembaga dalam kasus ini.

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan tes urine secara mendadak kepada tujuh orang calon pejabat baru, berlangsung di lantai dua Kantor Bupati Aceh Barat, di pimpin langsung Bupati Tarmizi SP MM.

“Tes urine ini merupakan semangat untuk memberantas narkoba di lingkungan pemerintah daerah,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada wartawan, Jumat siang dikutip dari ANTARA

Ada pun tujuh calon pejabat baru pemerintah daerah di Aceh Barat yang menjalani tes urine diantaranya Said Azmi, Husensyah, Kamarlisnur, Mudassir, Erdian Mourny, Khairuzzadi, serta Irfan Murdani.

Bupati Tarmizi mengatakan tes urine yang digelar secara mendadak tersebut, dimaksudkan untuk memberi contoh kepada masyarakat, agar calon pejabat pemerintah tidak terlibat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Selain kepada calon pejabat, kata dia, tes urine juga akan diberlakukan bagi seluruh calon pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

“Selain kepada calon pejabat baru, tes urine secara mendadak dan tiba-tiba juga akan kita berlakukan kepada seluruh ASN dan PPPK di Aceh Barat,” kata Tarmizi.

Ia menyatakan bagi calon pejabat daerah yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba, maka akan ditunda pelantikannya dan akan di rehab.

Namun berdasarkan hasil tes yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, ketujuh calon pejabat baru tersebut dinyatakan negatif dari narkoba.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga menegaskan komitmennya untuk memerangi peredaran narkoba di daerah, dengan memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN), PPPK dan pejabat pemerintah tidak terlibat narkotika ****

Aceh Barat.Redaksu.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Aceh membebaskan enam orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari pasungan. Pada Jumat (2/5/2025), seperti di lansir Atjeh Terkini.com .

Para pasien tersebut dijemput dari rumah masing-masing untuk menjalani perawatan intensif di RSJ Banda Aceh.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM., menegaskan bahwa mulai hari ini tidak boleh ada lagi praktik pasung terhadap ODGJ di wilayahnya.

“Ini adalah komitmen kami untuk menghentikan praktik pasung terhadap ODGJ. Semua akan kita rawat secara layak dan manusiawi,” tegasnya

Tarmizi menjelaskan, keenam ODGJ yang dirujuk masing-masing berasal dari Kecamatan Sungai Mas (2 orang), serta dari Kecamatan Bubon, Kaway XVI, Samatiga, dan Meureubo masing-masing satu orang. Mereka langsung diberangkatkan ke Banda Aceh sore ini untuk mendapatkan perawatan intensif.

Ia menyampaikan bahwa ODGJ yang masih berkeliaran di jalan akan segera ditertibkan oleh Satpol PP. Mereka akan didata, dicari keberadaan keluarganya, dan dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis di RSJ Banda Aceh. “Pihak rumah sakit jiwa akan membantu proses identifikasi data kependudukan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSJ Provinsi Aceh, dr. Hanif, menyambut baik langkah dan kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa pihak rumah sakit siap memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien.

“Kami akan melakukan penanganan secara menyeluruh, baik dari sisi medis, psikologis, maupun sosial. Kami juga akan mengidentifikasi data kependudukan pasien untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara,” ujar dr. Hanif.

Ia menambahkan, upaya ini merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama untuk memastikan hak-hak penyandang gangguan jiwa terpenuhi, serta menghapus stigma negatif terhadap ODGJ di tengah masyarakat ****