Fakfak, Redaksi.co – Peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua di Kabupaten Fakfak menjadi momentum untuk kembali menguatkan nilai cinta kasih, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.

Bupati Fakfak Samaun Dahlan mengatakan, nilai Rahmatan Lil Alamin yang bermakna kasih sayang bagi seluruh alam harus menjadi semangat bersama dalam membangun kehidupan masyarakat di Tanah Papua.
Pesan tersebut disampaikan Samaun Dahlan saat memberikan sambutan pada puncak peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Samaun, Islam merupakan agama dakwah yang mengajarkan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sekaligus menghadirkan nilai kebaikan dan kasih sayang dalam kehidupan sosial.
“Islam adalah agama dakwah. Misi dakwah Islam mengajak manusia meniti jalan menuju pengabdian kepada Allah SWT. Nilai universalnya adalah Rahmatan Lil Alamin, yang dapat kita maknai sebagai cinta kasih,” ujar Samaun.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian dan seminar sejarah, Islam masuk ke Tanah Papua melalui Fakfak pada 8 Agustus 1360 Masehi atau bertepatan dengan 24 Ramadan 761 Hijriah.

Sejarah tersebut menyebutkan, Islam dibawa oleh seorang mubalig asal Aceh, Syekh Abdul Ghaffar, yang mendarat di Gar, Kampung Rumbati, Fakfak.

Bagi Samaun, perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Fakfak memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan kehidupan keagamaan di Tanah Papua.
Selain Islam, wilayah Papua Barat juga menjadi bagian dari sejarah masuknya agama Kristen Protestan dan Katolik. Kristen Protestan masuk melalui Pulau Mansinam, Manokwari, pada 5 Februari 1855, sementara Katolik masuk melalui Fakfak pada 22 Mei 1894 yang dibawa oleh Pastor Cornelis Le Cocq d’Armandville.
“Papua Barat boleh dikatakan sebagai wilayah yang diberkati dan dipilih Tuhan sebagai tempat masuknya tiga agama besar, yakni Islam, Protestan dan Katolik,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Bupati, sejarah tersebut tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu. Nilai yang terkandung di dalamnya harus diteruskan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang.

Ia menekankan pentingnya membangun masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan latar belakang suku, etnis maupun agama.

Samaun menilai, semangat tersebut sesungguhnya telah lama hidup dalam kebudayaan masyarakat Fakfak melalui filosofi “Idu-Idu Maninina Jojor” atau “Satu Tungku Tiga Batu”.
Filosofi tersebut menjadi salah satu kekuatan sosial masyarakat Fakfak dalam menjaga persaudaraan di tengah keberagaman.
“Konsep cinta kasih akan melahirkan keharmonisan. Nilai keharmonisan itu harus diaktualkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang beragama,” katanya.
Dorong Masuk Kurikulum Muatan Lokal
Lebih jauh, Samaun mendorong agar sejarah masuknya tiga agama besar di Tanah Papua dapat dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal di sekolah.

Menurutnya, pemahaman sejarah penting bagi generasi muda agar mereka tidak kehilangan akar sejarah daerah sekaligus memahami bagaimana keberagaman dan toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua sejak dahulu.
“Saya berharap kepada kepala dinas pendidikan dan pemuda olahraga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, agar sejarah masuknya tiga agama besar, Islam, Protestan dan Katolik di Tanah Papua menjadi kurikulum muatan lokal yang terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran,” ujarnya.

Ia berharap generasi muda tidak hanya mengenal sejarah secara teoritis, tetapi mampu mengambil nilai-nilai persaudaraan dan toleransi yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Peringatan 666 tahun masuknya Islam ke Tanah Papua juga dinilai menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi masyarakat Fakfak. Kegiatan tersebut, kata Samaun, tidak semata-mata menjadi agenda keagamaan, tetapi juga dapat menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh elemen masyarakat.

Bupati pun memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menggelar berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan, mulai dari lomba hadrat, sawat, bersalawat, baca Yasin, kitab berjanji, ceramah hingga haflah Al-Qur’an.
“Kegiatan ini bersifat tontonan sekaligus tuntunan. Yang dikumandangkan adalah firman Allah dan salawat Nabi. Kegiatan semacam ini harus terus dilaksanakan dalam setiap peringatan masuknya agama Islam ke Tanah Papua,” jelasnya.

Fakfak Punya Warisan Sejarah dan Religi
Dalam kesempatan itu, Samaun juga memperkenalkan sejumlah situs sejarah dan religi yang menjadi bagian dari kekayaan Fakfak.
Di antaranya Masjid Tua Wartutuar di Kampung Patimburak, Distrik Kokas, situs tapak tangan di Distrik Arguni, serta manuskrip Al-Qur’an tua tulisan tangan yang hingga kini masih tersimpan.

Menurutnya, berbagai peninggalan tersebut merupakan kekayaan sejarah yang perlu terus dirawat, dipelajari dan diperkenalkan kepada generasi muda maupun masyarakat luas.
Kehadiran para tokoh agama dan tamu dari berbagai daerah, termasuk Ustaz KH Munawir Aseli, MA., dari Jakarta, diharapkan semakin memperkaya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghidupkan nilai Rahmatan Lil Alamin dalam kehidupan nyata.
Bagi Fakfak, peringatan 666 tahun masuknya Islam ke Tanah Papua bukan hanya tentang mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga tentang bagaimana warisan nilai keagamaan dan budaya diterjemahkan menjadi kekuatan untuk menjaga persaudaraan, kedamaian dan keharmonisan masyarakat di Tanah Papua.

Aceh Barat.Redaksi.co
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Aceh Barat Cut Zulfahnur Syafitri melantik pengurus DWP Unit UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh di Aula Rumah Sakit setempat pada Sabtu 8/8/2026

Zulfanur mengatakan, pengurus DWP memiliki tanggungjawab untuk mendukung terwujudnya keluarga ASN yang berkualitas, menguatkan peran perempuan dalam pembangunan serta menjadi mitra strategis dalam mendukung tugas organisasi dan instansi.

“Hal itu sejalan dengan peran DWP sebagai organisasi yag berfokus pada bidang Pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Saya menitipkan empat hal kepada pengurus DPW Unit UPTD RSUD CND, pertama bengunlah organisasi yang solid, tertib administarsi dan akuntabel,” kata Zulfahnur.

Kemudian, susunlah program kerja yang aktif berinovasi dan relevan dengan kebutuhan anggota, perkuat silaturahmi dan kekompakan, alan kolaborasi dengan DWP kabupaten maupun berbagai stakeholder dalam kegiatan sosial, kesehatan, Pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

“Seluruh Unit DWP di Aceh Barat harus menyelaraskan program kerja dengan arah pembangunan daerah. Sebagai organisasi yang menjadi mitra strategis pemerintah, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Aceh Barat,” katanya.

Dikatakan Zulfahnur, sebagai DWp di lingkup rumah sakit, dia berharap kepedulian sosial harus menjadi identitas yang kuat dalam menghadirkan berbagai inovasi dan kegiatan sosial di bidang Kesehatan.

“Seluruh pengurus harus bekerja sebagai satu tim, tidak ada program yang hasilnya hanya karena satu orang, tetapi karena adanya sinergi, komunikasi dan saling menghargai serta semangat gotong royong,”ujar Zulfahnur.

Adapun susunan pengurus DWP Unit UPTD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh masa bakti 2026 – 2030 adalah, Ketua Yuli Akbar Siregar, Wakil Ketua I Debi Mali, Wakil Ketua II Sri Darlis Munandar, Sekretaris Era Fitria, Wakil Sekretaris Ivany Dini Octary Bendahara diah Lestari Ardian dan Wakil Bendahara Cut Asmanidar ****

Redaksi.co MAMUJU : Awan hitam dugaan korupsi besar-besaran kian mengguncang bumi Sulawesi Barat. Ikatan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Barat (IPMAPUS) melontarkan gertakan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak “bermain mata” atau main-main dalam mengusut tuntas skandal dugaan penyimpangan dana hibah di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua IPMAPUS Sulbar, Akbar, menegaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas borok pengelolaan dana hibah tersebut adalah bom waktu yang harus segera meledak di meja hijau. Publik kini menuntut darah transparansi dan akuntabilitas: sikat tanpa pandang bulu!

“Temuan BPK ini bukan sekadar bisik-bisik tetangga, ini sudah jadi sorotan panas publik! APH jangan coba-coba pasang badan atau membiarkan kasus ini menguap begitu saja tanpa kepastian hukum. Rakyat berhak tahu siapa yang ‘menikmati‘ uang negara!” tegas Akbar dengan nada menantang.

Akbar mengingatkan bahwa BPK bukan lembaga sembarangan. Berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, UU No. 15 Tahun 2006, dan UU No. 15 Tahun 2004, hasil audit BPK adalah peluru kendali sah yang sanggup merontokkan siapa saja yang terbukti membancakan uang rakyat.

Jika indikasi kerugian negara dan unsur pidana menganga, APH wajib menggunakan taring UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyeret para oknum ke balik jeruji besi.

“Siapa pun yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau memperkaya kroninya dari dana hibah KPU Sulbar harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak ada karpet merah untuk penjahat anggaran!” lanjutnya.

Ketegasan APH dalam menangani kasus KPU Sulbar kini menjadi pertaruhan harga diri institusi penegak hukum di mata rakyat. IPMAPUS menegaskan, publik tidak butuh janji manis atau penanganan yang adem-ayem di balik pintu tertutup.

“Gelar perkara secara terbuka! Jika bukti cukup, tangkap dan proses hukum tanpa pandang bulu. Jika memang bersih, umumkan secara transparan. Jangan gantung kasus ini seperti drama tanpa akhir!” pungkas Akbar.

Kini, bola panas resmi berada di tangan Ah. Publik Sulbar menanti gebrakan nyata: apakah hukum akan tegak lurus menggilas para tikus anggaran, atau justru melempem di hadapan kekuasaan? (ZUL)

KOTA BEKASI – Upaya mendorong pelaku usaha lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas mendapat perhatian serius dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar. Menurutnya, penguatan merek dan penerapan sistem bisnis yang profesional menjadi kunci agar UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi mampu berkembang menjadi brand berskala nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Qadar saat menghadiri IBOS Expo 2026 di Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Jumat (7/8/2026). Mengusung tema *“How To Grow Your Brand Through Franchising”*, kegiatan ini mempertemukan pelaku usaha, pemilik brand, investor, pemerintah, akademisi, serta praktisi industri waralaba.

Qadar menilai, IBOS Expo 2026 memiliki arti strategis bagi perkembangan dunia usaha di Kota Bekasi. Bukan hanya sebagai ajang promosi, kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi ruang bertemunya berbagai kepentingan bisnis sekaligus membuka peluang kolaborasi dan investasi.

“UMKM Kota Bekasi harus berani naik kelas. Jangan hanya menjadi pelaku usaha lokal, tetapi harus mulai membangun brand yang kuat, memiliki sistem bisnis yang profesional, dan mampu dikembangkan melalui pola kemitraan,” ujar Qadar.

Ia menjelaskan bahwa kualitas produk saja tidak cukup untuk membawa sebuah usaha menuju skala yang lebih besar. Pelaku usaha juga perlu memiliki standar operasional yang jelas, konsistensi kualitas, identitas merek yang kuat, serta model bisnis yang dapat direplikasi.

Dalam konteks tersebut, franchise atau waralaba dinilai menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat ekspansi usaha. Melalui sistem yang tertata, pemilik usaha dapat memperluas jaringan bisnis sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra.

“Kita ingin semakin banyak brand lokal Bekasi yang memiliki kemampuan untuk berkembang. Potensi pasar di Bekasi sangat besar dan harus bisa dimanfaatkan untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang mampu bersaing di tingkat nasional,” katanya.

Qadar juga menekankan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan ekosistem yang saling mendukung. Pemerintah daerah, KADIN, lembaga pembiayaan, asosiasi bisnis, investor, dan komunitas usaha perlu membangun sinergi agar pelaku usaha mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, pendampingan, legalitas, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

IBOS Expo 2026 sendiri menghadirkan berbagai peluang bisnis, seminar, business matching, networking, dan pertemuan antara pemilik brand dengan calon mitra. Penyelenggara juga mencatat lebih dari 100 peluang bisnis serta puluhan sesi dan pembicara dalam rangkaian acara yang berlangsung 7–9 Agustus 2026.

Bagi KADIN Kota Bekasi, momentum tersebut diharapkan tidak berhenti setelah expo berakhir. Pengetahuan dan jejaring yang diperoleh perlu diterjemahkan menjadi program konkret seperti pelatihan waralaba, pendampingan UMKM, business matching, hingga promosi produk unggulan daerah.

Qadar optimistis, apabila kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat terus diperkuat, Kota Bekasi dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu melahirkan brand lokal berdaya saing tinggi.

“KADIN Kota Bekasi akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.