Redaksi.co | Palembang – Momentum bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi dimanfaatkan puluhan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sumatera Selatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperingati Hari LSM Sedunia.

Kegiatan bertema “Ramadhan dan Reformasi, Aspirasi Publik Untuk Polri yang Humanis dan Akuntabel” tersebut digelar di Resto Hotel Kusuma, Palembang, Jumat (27/2/2026).

Ketua Umum LSM GRANSI, Supriyadi, SP mengatakan kegiatan buka puasa bersama itu dihadiri lebih dari 50 LSM dan ormas di Sumsel, khususnya Kota Palembang. Selain berbuka puasa, acara juga diisi diskusi kebangsaan terkait peran strategis LSM dan ormas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Fokus kita adalah mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, selama ini tidak pernah terjadi bentrokan antara LSM, ormas maupun wartawan,” ujar Supriyadi.

Ia menegaskan bahwa LSM dan ormas merupakan lembaga independen yang lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen menjaga marwah organisasi dan menjunjung tinggi nilai persatuan.

“Jadilah LSM dan ormas yang bermartabat. Dengan tema Ramadhan dan Reformasi ini, kami ingin menyampaikan aspirasi publik agar Polri semakin humanis dan akuntabel. Kami siap mendukung Polri dalam menciptakan kamtibmas,” tegasnya.

Supriyadi juga berharap LSM dan ormas dapat lebih dilibatkan dalam berbagai agenda bersama aparat penegak hukum. Menurutnya, sinergi antara masyarakat sipil dan kepolisian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah.

Ia turut menyoroti tidak hadirnya perwakilan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dalam kegiatan tersebut.

“Kami berharap ke depan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan LSM serta ormas bisa lebih ditingkatkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Koordinator Daerah (DKD) Garda Prabowo Sumatera Selatan, Hardiansyah Bana, S.H., M.B.A. atau Bana Djuni, menegaskan bahwa ormas dan LSM memiliki fungsi strategis sebagai kontrol sosial dan penyeimbang pemerintah.
“Ormas dan LSM adalah bagian dari kontrol sosial. Garda Prabowo lahir dari gagasan Bapak Prabowo Subianto dan disahkan pada 2017. Kami mengawal program-program beliau sebagai Presiden RI dan siap bersinergi dengan ormas maupun LSM mana pun,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Martin turut mengajak seluruh organisasi menjaga kekompakan. “Kita harus solid dan saling menjaga. Stabilitas keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

Dalam sesi diskusi, Aktivis sekaligus Akademisi Dr. Ade Indra Chaniago memaparkan pentingnya pemahaman sistem ketatanegaraan.
Ia menjelaskan bahwa negara memiliki tiga pilar utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang saling menopang dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

“Dalam sistem yudikatif terdapat subsistem seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Jika dalam sistem politik tidak ada oposisi, maka tidak ada penyeimbang. Di sinilah peran ormas dan LSM sebagai kelompok penekan atau kelompok kepentingan sesuai concern masing-masing,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa indikator keberhasilan seorang pemimpin dapat diukur dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia mengutip pandangan ilmuwan politik bahwa politik merupakan jembatan antara pemimpin dan rakyat, sehingga masyarakat harus terus dicerdaskan secara politik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB), Kgs Sofyan, M.Pd mengatakan bahwa di beberapa negara seperti Amerika Serikat, LSM berperan layaknya oposisi yang melakukan pemantauan dan pengawasan atas kebijakan pemerintah.

“LSM berdiri atas nama masyarakat dan untuk masyarakat. PMPB sempat vakum hampir 25 tahun, dan kini kami ingin kembali berkontribusi membantu masyarakat agar Palembang menjadi kota yang aman dan makmur,” ujarnya.

Acara tersebut juga mengundang Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Tony Budhi Susetyo SIK MH namun yang bersangkutan berhalangan hadir karena agenda mendadak.

Sebagai penutup, seluruh perwakilan ormas dan LSM yang hadir membacakan deklarasi damai berisi komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Deklarasi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan penegasan bahwa ormas dan LSM di Sumsel siap berperan aktif menjaga kondusivitas daerah, khususnya selama bulan suci Ramadhan.(ril)

Redaksi.co MAMASA : Mamasa bergejolak. Sistem desil yang dijadikan acuan tingkat kesejahteraan masyarakat justru memantik badai protes. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa melontarkan kritik keras dan menilai sistem tersebut sarat kejanggalan.

Menurut PMII, data desil yang kini menjadi dasar penentuan bantuan sosial dinilai tidak transparan dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di Kabupaten Mamasa. Dampaknya fatal, warga yang secara ekonomi masih kesulitan justru tercatat dalam desil tinggi atau dikategorikan sebagai masyarakat mampu.

“Ini bukan sekadar keliru, ini kacau! Banyak warga miskin tiba-tiba dianggap sejahtera,” tegas Yasir, Pengurus Cabang PMII Mamasa.

Imbasnya langsung menghantam rakyat kecil. Sejumlah warga dilaporkan mengalami penonaktifan BPJS dan kehilangan akses terhadap berbagai bantuan pemerintah karena sistem tersebut menggolongkan mereka sebagai mampu. Situasi ini memicu keresahan luas dan mempertanyakan validitas data yang digunakan.

PMII Mamasa mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tidak sekadar bertumpu pada data administratif di atas kertas. Mereka menuntut pendataan ulang secara langsung ke lapangan agar angka-angka yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Jangan hanya duduk di balik meja. Turun ke lapangan, lihat sendiri kondisi warga. Data harus faktual, bukan asumsi,” lanjut Yasir.

Keluhan masyarakat terus bermunculan. Banyak warga mengaku kaget ketika mengetahui status desil mereka melonjak tanpa pemberitahuan maupun penjelasan memadai. PMII menilai pemerintah daerah tidak boleh menutup mata dan harus segera mengambil langkah konkret agar polemik ini tidak berubah menjadi krisis kepercayaan publik.

Selain mendesak perbaikan data, PMII juga menuntut adanya sosialisasi terbuka terkait mekanisme penentuan desil serta prosedur perubahan data bagi warga yang merasa dirugikan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam keresahan yang kian meluas.

PMII Mamasa menegaskan, seluruh instansi pemerintah yang berwenang harus segera bertanggung jawab dan menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Jika tidak, polemik desil bukan hanya menjadi persoalan administrasi, tetapi juga ancaman serius bagi hak-hak dasar masyarakat kecil di Mamasa. (ZUL)

Medical Check Up (MCU) adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang bertujuan mendeteksi dini penyakit, memantau kondisi organ (jantung, ginjal, hati), dan mengevaluasi status kesehatan secara berkala. Pada umumnya meliputi konsultasi riwayat medis, pemeriksaan fisik, tes darah/urine, dan rontgen,yang disarankan dilakukan setahun sekali.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep, dr.Erliyati, M. Kes, menyatakan bahwa pelayanan medical check up bagi pejabat daerah merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam mendukung kinerja pemerintah daerah melalui pelayanan kesehatan yang optimal.

Selain itu,Erliyati menyebut MCU dilakukan untuk mendeteksi dini,yakni mengidentifikasi risiko penyakit serius seperti diabetes, kanker, atau stroke sebelum gejala muncul.Mencegah komplikasi penyakit dengan penanganan lebih awal.

“Medical check up ini penting sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan,jadi kondisi kesehatannya terpantau,sehingga para pejabat daerah dapat bekerja lebih maksimal dalam melayani masyarakat,” ujar Erliyati, Jumat (27/02/26).

Pelayanan medical check up bagi pejabat daerah ini juga menjadi bagian dari upaya RSUDMA Sumenep,dalam meningkatkan mutu layanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

“Untuk tahun ini ,MCU khusus Pejabat Daerah sudah kami lakukan bulan lalu ,dan direncanakan akan dilakukan secara berkala,”terangnya.

“Kami juga membuka layanan medical check up bagi masyarakat umum, instansi pemerintah, maupun swasta,tentunya dengan berbagai paket pemeriksaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan,”tukasnya.

(HR)

Aceh Barat.Redaksi.co
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat menyerahkan bantuan masa panik berupa tali asih kepada warga korban kebakaran yang terjadi di Gampong Ranub Dong, Kecamatan setempat, Jumat 27/2-2026

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pengurus DPK Apdesi Meureubo diterima langsung oleh korban kebakaran Maksah (75) yang turut didampingi Keuchik Ranub Dong, Basri. Adapun bantuan masa panik tersebut berupa beras, mie instan, telur, minyak goreng dan sirup

Ketua DPK Apdesi Meureubo, Abdul Salam.D didampingi sejumlah pengurus, mengatakan bantuan diserahkan kepada korban kebakaran merupakan kepedulian para Keuchik di Kecamatan Meureubo terhadap warga di wilayahnya yang mengalami musibah kebakaran yang terjadi pada Kamis tanggal 26 Februari 2026 kemarin

“Semoga bantuan masa panik ini diharapkan dapat membantu meringankan beban bagi korban yang rumahnya terbakar tersebut yang terjadi di Gampong Ranub Dong,” ungkap Abdul Salam

Ia menyebutkan bantuan atau donasi ini merupakan wujud dari perhatian Apdesi Kecamatan Meureubo beserta Keuchik bagi warga yang mengalami musibah bencana kebakaran.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan membantu meringankan korban tertimpa musibah,” ujarnya.

Abdul Salam meminta korban kebakaran untuk senantiasa bersabar menghadapi cobaan dan bantuan bisa bermanfaat dimasa sulit,” pungkasnya

Seperti diketahui, Satu unit rumah milik warga atas nama Maksah (75) terbakar di Gampong Ranup Dong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang terjadi pada Kamis (26/2/2026) sekira pukul 14.15 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materil diperkirakan mencapai kurang lebih Rp200 juta ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat kembali menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama di Pendopo Bupati, Gampong suak indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan pada Jumat 27/2/2026

Pada kesempatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar kali ini Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadhil SH mengundang wartawan, LSM, Ormas Umum dan Tokoh Masyarakat serta anak yatim.

Tarmizi mengatakan, momentum silaturahmi melalui buka puasa bersama pada hari ini sangat penting karena yang hadir adalah orang – orang yang punya kemampuan dan pengaruh besar untuk memajukan daerah.

“Apa lagi teman – teman media, mereka ini bisa mengharumkan nama daerah dalam sekejap dan begitu juga sebaliknya. Kemudian informasi juga sangat update, bahkan informasi akurat itu sudah hampir sama didapatkan dari wartawan dengan dari intel,” kata Tarmizi.

Bupati juga mengatakan,tokoh LSM, Ormas dan juga mahasiswa mempunyai kemampuan analisis yang tajam, ide – idenya brilian, pandangannya konstruktiv dan kritis terhadap pembangunan daerah.

“Kondisi hari ini tentu semuanya pasti update, mengikuti perkambangan mulai dari geopolitik, nasional, internasional hingga ke daerah. Maka solusi yang tepat, terbaik dan mungkin bisa dikatakan satu – satunya yang paling tepat untuk bisa membangun daerah hari ini adalah dengan cara kolaborasi,” Ujarnya.

Kata Tarmizi, melalui kolaborasi maka akan dapat memperkuat persatuan di daerah, jika pun nantinya semua pihak menyatu atau bersatu belum tentu akan bisa memajukan daerah apalagi masih berkelompok – kelompok dab terpecah belah.

“Atas dasar itu lah kemudian lahir inisiatif kami untuk mempersatukan seluruh tokoh di Aceh Barat dari semenjak kami dilantik sampai dengan hari ini masih tetap konsisten insyaallah sampai selamanya,” ujar Tarmizi ****

Fakfak, Redaksi.co – Target pendataan dan peminatan tanam pala seluas 1.000 hektare dalam Program Kawasan Pala Ekonomi Masyarakat Sejahtera (Kapala Emas Fakfak) resmi tercapai dan ditutup pada 27 Februari 2026.

Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak bersama Yayasan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Mbaham Matta Fakfak (YP2M3F), pemerintah distrik dan kampung, serta partisipasi aktif masyarakat yang antusias mendaftarkan diri dalam program pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut.

Program Kapala Emas merupakan skema peminatan, di mana petani secara sukarela mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari pengembangan kawasan pala di Kabupaten Fakfak. Tingginya minat masyarakat dinilai sebagai bentuk optimisme terhadap masa depan komoditas pala sebagai sektor strategis daerah.

Kepala Dinas Perkebunan Fakfak, Widhi Asmoro Jati, ST, MT, menyatakan bahwa keberhasilan pendataan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mendukung program hilirisasi kawasan perkebunan pala, yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

“Hilirisasi kawasan diarahkan untuk memperkuat ekosistem perkebunan pala secara menyeluruh, tidak hanya pada peningkatan luas dan produksi, tetapi juga penguatan pascapanen, pengolahan, pengembangan produk turunan bernilai tambah hingga akses pemasaran,” ujarnya.

Menurutnya, melalui pendekatan tersebut, komoditas pala diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Memasuki tahapan berikutnya, Dinas Perkebunan akan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat. Proses ini mencakup pemeriksaan identitas, pengecekan serta penetapan titik lokasi lahan, hingga memastikan kesesuaian administrasi dan teknis sesuai ketentuan program.

Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, sekaligus memastikan kesiapan kawasan dalam mendukung agenda hilirisasi perkebunan pala secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat yang belum terakomodasi dalam kuota tahun ini, pemerintah daerah mengimbau agar tetap mempersiapkan kelengkapan administrasi dan kesiapan lahan untuk diusulkan pada tahap berikutnya.

Lebih lanjut, Widhi menegaskan bahwa Program Kapala Emas bukan sekadar kegiatan perluasan tanam, melainkan bagian dari strategi investasi jangka panjang daerah.

“Pembangunan kawasan pala harus dipandang sebagai tabungan masa depan masyarakat. Pala merupakan komoditas unggulan Fakfak yang memiliki nilai historis dan ekonomi tinggi. Ketika kita menanam hari ini, sesungguhnya kita sedang menyiapkan sumber pendapatan berkelanjutan bagi keluarga petani di masa mendatang,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui pendekatan kawasan dan dukungan hilirisasi, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga memastikan adanya nilai tambah melalui pengolahan serta penguatan rantai pemasaran. Dengan demikian, hasil yang diperoleh petani tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, melainkan berkembang menjadi sumber kesejahteraan yang lebih stabil dan berdaya saing.

Keberhasilan pendataan 1.000 hektare ini dinilai menjadi bukti optimisme masyarakat terhadap masa depan komoditas pala. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga konsistensi pengembangan pala sebagai fondasi ekonomi jangka panjang, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Fakfak sebagai daerah penghasil pala yang berkualitas dan berkelanjutan.