Beranda blog Halaman 271

Keributan di Mataram, Warung Nasi Warga Pagutan Peresak Dibakar, Korban Desak Pemerintah Segera Bertindak

0

Keributan di Mataram, Warung Nasi Warga Pagutan Peresak Dibakar, Korban Desak Pemerintah Segera Bertindak

Mataram, NTB — Redaksi.Co
Keributan antarwarga pecah di wilayah Kota Mataram, tepatnya di Lingkungan Petemon dan Pagutan Peresak, pada malam yang mencekam. Bentrokan tersebut menyebabkan sejumlah rumah dan ruko mengalami kerusakan berat, bahkan sebuah warung nasi milik warga dilaporkan dibakar oleh massa. 🔥


Salah satu korban, Seftian, warga Lingkungan Pagutan Peresak RT 04, mengaku warung nasi sekaligus tempat usahanya menjadi sasaran, meski dirinya tidak mengetahui persoalan yang memicu keributan tersebut.

Warung nasi saya rusak parah, bahkan sampai dibakar oleh warga Petemon. Padahal saya sendiri tidak tahu apa-apa. Malah usaha saya yang jadi sasaran mereka,” ungkap Seftian.


Ia menuturkan, pintu warung berupa rolling door spandek dirusak hingga hangus terbakar. Lemparan batu bata yang menghantam bangunan juga membuat suasana mencekam bagi keluarganya.

Kerugian saya kurang lebih sekitar Rp25 juta. Suara lemparan batu ke spandek saja sudah sangat membuat trauma, apalagi istri dan anak saya masih bayi,” ujarnya. 😢

Seftian berharap Pemerintah Kota Mataram segera turun tangan melakukan pendataan terhadap warga terdampak serta memberikan bantuan atau kompensasi atas kerusakan yang dialami.

Kami mohon kepada pemerintah, mulai dari kelurahan Pagutan hingga Wali Kota Mataram, agar segera mendata kami yang menjadi korban. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, siapa lagi yang akan bertanggung jawab? Kami ini tidak tahu apa-apa tapi jadi korban,” tegasnya.


Lebih lanjut, Seftian juga meminta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi NTB agar kondisi warga terdampak tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia berharap Wali Kota Mataram bersama jajaran terkait dapat segera turun langsung ke lokasi, bahkan bila perlu didampingi Gubernur NTB untuk melihat situasi nyata di Tempat Kejadian Perkara (TKP). 🏛️
Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan daerah sangat penting agar penanganan tidak hanya sebatas laporan di atas meja, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan warga yang mengalami kerugian dan trauma.


“Kami sangat berharap ada atensi cepat dari Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB. Jangan sampai warga yang menjadi korban justru merasa ditinggalkan,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan masih berjaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi bentrokan susulan. Situasi dilaporkan mulai kondusif, namun rasa takut dan trauma masih dirasakan warga, khususnya korban yang tempat usahanya rusak akibat keributan tersebut. 🚔

Sumber: Redaksi.co
Reporter: Abach Uhel

Ini Alasan Forum honorer, Tolak Pegawai SPPG MBG Diangkat Sebagai ASN PPPK

0

Redaksi.co | Palembang, – Kebijakan Pemerintah untuk mengangkat puluhan ribu pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik.

Salah satunya dari kalangan guru honorer yang menilai kebijakan tersebut tidak adil dan sangat bertolak belakang dengan program pemerintah untuk melakukan efisiensi.

“Menurut kami hak itu sangatlah tidak adil, pasalnya pegawai SPPG itu baru beberapa bulan bekerja tapi sudah diangkat sebagai PPPK. Sementara, guru honorer setelah berpuluh-puluh tahun mengabdi barulah bisa diangkat sebagai PPPK,” ungkap Wakil Ketua Forum Honorer Kota Palembang, Chandra SKom, Senin (23/3/2026).

Menurut Chandra, secara pribadi maupun keorganisasian pihaknya menolak hal tersebut. Lantaran jika itu direalisasikan akan memunculkan kesenjangan kebijakan terutama bagi kalangan guru honorer.

“Alangkah naifnya kami yang mesti berpuluh-puluhan tahun lamanya sebagai honorer belum juga diangkat. Sedangkan pegawai SPPG yang notabene baru bertugas sejak program MBG digulirkan tiba-tiba mau langsung diangkat menjadi ASN PPPK,” keluh Candra.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Forum Honorer Kota Palembang, Tri Andriansyah Putra.
“Kalau benar hal itu dilakukan artinya telah terjadi ketidakadilan dan menciptakan kesenjangan sosial. Karena program MBG sendiri baru dilaksanakan belum genap setahun sedanhkan apra guru honorer yang saat ini diangkat sebagai ASN PPPK sudah bertugas hingga puluhan tahun lamanya,” keluhnya.

Artinya sangat tidaklah adil rasanya jika yang sudah bertugas hingga puluhan tahun lamanya disamakan haknya dengan pegawai SPPG yang baru bertugas dalam hitungan bulan.

“Tapi Alhamdulillah sejauh ini untung wilayah Palembang khususnya dan Sumsel pada umumnya tidak terjadi hal-hal yang memicu terjadinya konflik dalam menyikapi perkembangan terkini soal rencana pengangkatan pegawai SPPG MBG menjadi ASN PPPK. Sekali lagi kami mohon agar rencana tersebut bisa dipertimbangkan kembali secara matang,” imbuh Tri.

Untuk diketahui sebanyak 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal diangkat menjadi ASN PPPK per 1 Februari 2026, dengan beberapa sudah menerima SK per Maret 2026.

Pengangkatan ini mencakup posisi Kepala SPPG, akuntan, dan tenaga gizi yang lulus seleksi CAT.
Berikut detail pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK:
Dasar Hukum: Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai tata kelola program MBG.

Posisi yang Diangkat: Pengangkatan tidak berlaku untuk seluruh pegawai, melainkan terbatas pada posisi inti: Kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi.

Jumlah & Tahapan:
Tahap 1: 2.080 pegawai diangkat pada 1 Juli 2025.
Tahap 2: 32.000 pegawai (Kepala SPPG/Sarjana Penggerak, akuntan, ahli gizi) diangkat per 1 Februari 2026.
Tahap 3 & 4: Direncanakan rekrutmen selanjutnya dengan masing-masing 32.460 formasi.

Tujuan: Pengangkatan ini bertujuan menjamin keberlanjutan dan profesionalisme penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis.

YouTubeYouTube +5
Pengangkatan ini merupakan inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan layanan gizi nasional berjalan konsisten.(ril)

*DEDIKASI HINGGA AKHIR, ANGGOTA DITLANTAS POLDA METRO JAYA GUGUR USAI TUGAS PENGAMANAN MUDIK*

0

JAKARTA , Redaksi.Co– Kabar duka mendalam kembali menyelimuti jajaran Polda Metro Jaya. Salah satu personel terbaiknya, Brigadir Fajar Permana, anggota Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), meninggal dunia usai menjalankan tugas mulia mengawal kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Almarhum diduga kuat mengalami kelelahan fisik yang sangat luar biasa (exhaustion) serta gangguan pernapasan setelah berjaga di titik-titik pelayanan masyarakat tanpa kenal lelah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum. Menurutnya, dedikasi Brigadir Fajar Permana selama Operasi Ketupat 2026 merupakan cerminan nyata dari semangat pengabdian insan Polri yang rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi memastikan jutaan pemudik bisa sampai ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

“Polda Metro Jaya sangat kehilangan sosok Bhayangkara muda yang berdedikasi tinggi seperti almarhum Brigadir Fajar Permana. Beliau mengembuskan napas terakhirnya usai menjalankan amanah negara. Dugaan sementara, kondisi fisik almarhum menurun drastis akibat kelelahan setelah bertugas secara maraton di lapangan guna melayani masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangan resminya, Senin (23/3).

Pihak Polda Metro Jaya memastikan akan memberikan penghormatan terakhir dan memenuhi seluruh hak-hak almarhum serta memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kejadian ini menjadi atensi serius bagi pimpinan untuk terus mengevaluasi dan memantau kondisi kesehatan personel yang masih berjaga di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebagai langkah preventif, Kapolda Metro Jaya telah menginstruksikan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) untuk lebih proaktif melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di pos-pos pengamanan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap anggota tetap dalam kondisi prima di tengah tingginya tensi tugas operasional selama masa arus mudik dan balik Lebaran.

“Bapak Kapolda telah memerintahkan jajaran Dokkes untuk menyisir kesehatan anggota di lapangan. Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar almarhum Brigadir Fajar Permana mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini,” tambah Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Meninggalnya Brigadir Fajar Permana menjadi catatan haru sekaligus pengingat akan beratnya tugas kepolisian di lapangan. Semangat pengabdian almarhum akan terus menjadi inspirasi bagi seluruh rekan sejawat di jajaran Polda Metro Jaya untuk tetap tulus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski nyawa menjadi taruhannya.

Gudang Selep Padi dan Ternak Ayam di Lojejer Dikeluhkan Warga, DLH Diminta Turun Tangan

0

JEMBER, redaksi.co – Aktivitas sebuah gudang yang digunakan sebagai selep padi sekaligus peternakan ayam petelur di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, menuai keluhan serius dari warga. Polusi debu dan bau menyengat yang ditimbulkan diduga telah mencemari lingkungan permukiman dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.

Warga mengaku tidak hanya terganggu secara kenyamanan, tetapi juga mulai merasakan dampak fisik seperti gatal-gatal pada kulit hingga gangguan pernapasan akibat paparan debu dari proses penggilingan padi dan limbah bau dari peternakan ayam.

Warga setempat berinisial SK, menegaskan bahwa persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan belum ada penanganan signifikan dari pihak pengelola gudang.

“Debu dari selep padi itu beterbangan sampai masuk ke rumah warga. Banyak yang mengeluh gatal-gatal. Ditambah lagi bau dari kandang ayam petelur yang sangat menyengat, ini jelas mengganggu pernapasan,” tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun pihak gudang telah menyalurkan zakat tiap tahun warga menilai hal tersebut tidak sebanding dengan dampak pencemaran yang dirasakan setiap hari. Apalagi yang di berikan setahun sekali.

“Kami bukan menolak usaha. Tapi jangan sampai usaha itu merugikan kesehatan warga. zakat idak bisa jadi alasan untuk mengabaikan dampak lingkungan,” lanjutnya.

Kondisi ini memicu desakan agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember segera turun tangan melakukan inspeksi dan pengujian kualitas udara di lokasi tersebut. Warga juga meminta adanya evaluasi terhadap izin operasional gudang, termasuk standar pengelolaan limbah dan pengendalian polusi.

Jika tidak segera ditangani, warga khawatir dampak yang ditimbulkan akan semakin meluas dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius, terutama bagi anak-anak dan lansia.

“Kami hanya ingin lingkungan yang sehat. Kalau memang ada aturan soal limbah dan polusi, tolong ditegakkan. Jangan sampai warga terus jadi korban,” pungkas Solik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola gudang terkait keluhan warga tersebut.(*)

Emas Haram Kalumpang Menggila, 20 Alat Berat Serbu Hutan, Dugaan Bekingan Oknum Aparat Menguat

0

Redaksi.co MAMUJU : Aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, kini memasuki fase yang kian brutal dan tak terkendali. Desa Karataun dan Desa Makkaliki berubah menjadi “ladang emas haram” yang dikepung puluhan alat berat, terus berdatangan tanpa hambatan berarti.

Informasi dari lapangan menyebutkan, sedikitnya 20 unit alat berat telah beroperasi secara masif, bahkan jumlahnya diduga terus bertambah. Alat-alat tersebut didatangkan oleh oknum-oknum tertentu yang secara terang-terangan mengeruk kekayaan alam tanpa izin resmi, sekaligus merambah kawasan hutan lindung yang seharusnya menjadi benteng terakhir ekosistem.

Kerusakan lingkungan pun tak terelakkan. Hutan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan kini terancam luluh lantak akibat eksploitasi yang berlangsung liar, tanpa kontrol, dan terkesan dibiarkan.

Di tengah situasi yang semakin memanas, Ketua LSM KPK RI, Simson, angkat bicara dengan nada keras. Ia mengungkap dugaan serius adanya keterlibatan oknum aparat kepolisian yang diduga membekingi aktivitas tambang ilegal tersebut.

Jika benar ada keterlibatan aparat, ini bukan sekadar pelanggaran, ini pengkhianatan terhadap hukum dan kepercayaan publik,” tegas Simson.

Dugaan ini semakin memperkuat sinyal bahwa praktik tambang ilegal di Kalumpang tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dengan “payung perlindungan” dari pihak tertentu, sehingga aktivitasnya seolah kebal hukum.

Simson pun mendesak Mabes Polri dan aparat penegak hukum, khususnya Gakkum, untuk tidak tinggal diam. Ia menuntut tindakan tegas, menyeluruh, dan tanpa kompromi, baik terhadap pelaku tambang ilegal maupun terhadap oknum aparat yang terlibat.

“Penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas. Siapa pun yang terlibat harus diseret ke meja hukum. Jangan biarkan hukum dipermainkan oleh kepentingan segelintir orang,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, aktivitas penambangan ilegal di Kalumpang masih terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan berhenti. Kondisi ini memicu kemarahan dan keresahan masyarakat yang kini menunggu keberanian negara untuk benar-benar hadir, menghentikan praktik ilegal yang merusak lingkungan sekaligus mencederai rasa keadilan. (ZUL)

*Ditpolairud Polda Metro Jaya Bersama Satgas Bang Jasri Bersihkan Permukiman Terdampak Banjir di Kebon Pala*

0

Jakarta Timur,Redaksi.Co– Ditpolairud Polda Metro Jaya melalui personel Siaga Bencana Ops Ketupat melaksanakan kegiatan bersih-bersih bersama Satgas “Bang Jasri” (Bhayangkara Jakarta ASRI) di wilayah Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Minggu (22/3/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat pascabanjir yang sebelumnya merendam permukiman warga akibat tingginya curah hujan di wilayah Depok dan Bogor.

Kegiatan dipimpin Koordinator Siaga SAR AKP Hamdannallah didampingi Wakil Koordinator Ipda Gede Mahardika dengan melibatkan Pleton I Siaga Bencana sebanyak 24 personel. Sebelum pelaksanaan bersih-bersih, personel terlebih dahulu melaksanakan patroli pengamanan dan pencarian serta pertolongan di sekitar wilayah terdampak banjir guna memastikan situasi aman dan kondusif bagi warga.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, banjir terjadi pada Sabtu (21/3/2026) sekitar pukul 17.00 WIB hingga 22.00 WIB dan menggenangi empat RT, yakni RT 11 dan RT 12 RW 04 serta RT 13 dan RT 14 RW 05 Kelurahan Kampung Melayu. Hingga saat kegiatan berlangsung, kondisi air dilaporkan mulai surut sehingga personel Ditpolairud Polda Metro Jaya bersama BPBD Jakarta Timur bergerak membantu warga membersihkan rumah-rumah yang terdampak.

Dirpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mustofa mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya saat warga membutuhkan bantuan pascabencana. “Kami hadir tidak hanya untuk melakukan patroli dan pengamanan, tetapi juga membantu masyarakat memulihkan lingkungan tempat tinggalnya. Ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polri kepada masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.

Selanjutnya, selain membantu proses pembersihan rumah warga, personel juga tetap bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan harkamtibmas serta memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional, sejalan dengan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kombes Pol. Mustofa menegaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia Asri yang dijalankan melalui Satgas Bang Jasri. “Melalui Satgas Bang Jasri, kami ingin menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian lingkungan, dan kehadiran Polri yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Polda Metro Jaya menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah preventif, pengamanan, serta bantuan kemanusiaan di setiap wilayah yang membutuhkan. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta segera berkoordinasi dengan petugas apabila membutuhkan bantuan, demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Kepolisian 110 apabila menemukan keadaan darurat atau membutuhkan bantuan petugas secara cepat.

Tinjau Kawasan Wisata Ragunan, Polri Pastikan Keselamatan dan Kenyaman Masyarakat Saat Libur Lebaran

0

Jakarta ,Redaksi.Co– Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kasatgas Humas Operasi Ketupat 2026, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, menyampaikan imbauan kepada masyarakat terkait keselamatan selama libur dan arus balik Lebaran. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan doorstop usai peninjauan di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Sabtu (21/3/2026).

Dalam keterangannya, Polri mengingatkan bahwa momen libur Idulfitri identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk bersilaturahmi maupun berwisata. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, menjaga kondisi fisik, serta tidak memaksakan diri apabila merasa lelah saat berkendara maupun beraktivitas.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan, meningkatkan kewaspadaan, dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama perjalanan maupun saat berada di lokasi wisata,” ujar Brigjen Pol. Tjahyono Saputro.

Khusus di destinasi wisata, terutama wisata air seperti pantai, sungai, dan kolam renang, masyarakat diminta lebih waspada terhadap potensi risiko kecelakaan. Pengunjung juga diingatkan untuk memperhatikan kondisi cuaca, arus air, serta mengikuti rambu peringatan dan arahan petugas di lapangan.

Selain itu, orang tua diminta untuk mengawasi anak-anak secara ketat guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, menghindari area terlarang, serta menggunakan perlengkapan keselamatan yang tersedia.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga mengingatkan para pengelola tempat wisata untuk memastikan aspek keselamatan pengunjung. Pengelola diharapkan mampu mengatur kapasitas, menyediakan sarana dan prasarana keselamatan, serta menyiapkan petugas pengamanan dan pertolongan pertama di lokasi wisata.

Berdasarkan hasil pemantauan di kawasan Ragunan hingga pukul 12.00 WIB, jumlah pengunjung tercatat mencapai 43.348 orang, dengan rincian 52 unit bus, 2.030 unit mobil, 5.519 unit sepeda motor, serta 36 unit sepeda. Hingga saat ini, tidak terdapat laporan anak terpisah maupun kejadian menonjol lainnya.

Polri juga memberikan apresiasi kepada pengelola Taman Margasatwa Ragunan atas kesiapan fasilitas dan pelayanan yang dinilai cukup baik, mulai dari fasilitas umum, ruang menyusui, hingga akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, keberadaan pelaku UMKM di dalam area wisata turut memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.

Dari sisi manajemen pengunjung, pengelola juga telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dengan kategori kapasitas, yakni kondisi hijau untuk jumlah pengunjung hingga 80.000 orang, kuning antara 80.000 hingga 100.000 orang, dan merah apabila melebihi 100.000 orang.

Polri menegaskan bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama antara pengelola, petugas, dan masyarakat. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan seluruh rangkaian aktivitas libur Lebaran, termasuk wisata dan arus balik, dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

*Kenyamanan dan Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas, Polri Apresiasi Pengelola Taman Margasatwa Ragunan*

0

Jakarta,Redaksi.Co-Kasatgas Humas Operasi Ketupat 2026, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, melakukan peninjauan ke kawasan Taman Margasatwa Ragunan pada Minggu (22/3) guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang berwisata selama libur Idulfitri.

Dalam kegiatan tersebut, Brigjen Tjahyono tidak hanya melakukan pengecekan situasi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para pengunjung. Ia menyapa masyarakat, berdialog, serta memastikan fasilitas dan pelayanan di lokasi wisata berjalan dengan baik.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat dapat menikmati libur Lebaran dengan aman dan nyaman. Kami juga mengimbau agar seluruh pengunjung tetap mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan yang berlaku di lokasi wisata,” ujar Brigjen Tjahyono.

Ia menekankan bahwa momen libur Lebaran identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk kunjungan ke destinasi wisata. Oleh karena itu, Polri mengingatkan masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik, menjaga kondisi fisik, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.

Selain itu, Brigjen Tjahyono juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan, khususnya di area yang memiliki potensi risiko. Orang tua diminta untuk selalu mengawasi anak-anaknya, serta memastikan mereka berada dalam kondisi aman selama berada di lokasi wisata.

Berdasarkan data hingga pukul 12.00 WIB, jumlah pengunjung di Ragunan tercatat mencapai 43.348 orang. Sementara itu, jumlah kendaraan yang masuk terdiri dari 52 unit bus, 2.030 mobil, 5.519 sepeda motor, serta 36 sepeda. Dalam kesempatan tersebut, dilaporkan tidak terdapat kejadian menonjol, termasuk anak hilang maupun insiden lainnya.

Lebih lanjut, Brigjen Tjahyono juga memberikan apresiasi kepada pengelola Ragunan atas kesiapan sarana dan prasarana yang dinilai memadai, mulai dari fasilitas umum hingga layanan bagi penyandang disabilitas. Ia juga menyoroti adanya pengaturan kapasitas pengunjung melalui kategori suasana kondisi, mulai dari hijau, kuning, hingga merah, sebagai langkah antisipasi kepadatan.

Apresiasi juga datang dari salah satu pengunjung, Iqbal (20), yang mengaku merasa nyaman selama berwisata di Ragunan. “Alhamdulillah tadi masuk cukup tertib, petugasnya juga banyak dan membantu. Jadi kami sebagai pengunjung merasa lebih aman dan nyaman saat liburan di sini,” ungkapnya.

Menurutnya, kehadiran petugas di lapangan memberikan rasa tenang bagi masyarakat, terutama di tengah tingginya jumlah pengunjung saat libur Lebaran.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh pihak, baik pengelola maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman, tertib, dan lancar selama masa libur Lebaran,” tutup Brigjen Tjahyono.

Cegah Laka Lantas, Pos Pam Terpadu Operasi Ketupat Kie Raha 2026 Polda Malut Gelar Patroli Blue Light  

0

REDAKSI. CO – Dalam rangka mencegah laka lantas dan kejahatan Jalanan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Kie Raha Tahun 2026, personel Pos Pengamanan Terpadu Ketupat Kie Raha 2026 melaksanakan patrol Blue Light di seputaran Sofifi pada Sabtu (21/3).

Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh Kasatgas Kamseltibcarlantas Kompol Ranto Eko Mardayanto, S.Kom., S.I.K. bersama anggota dengan menyasar sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi rawan laka lantas dan kriminalitas pada malam hari.

Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya melakukan pemantauan situasi, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat. Personel mengimbau agar warga, khususnya para pemuda, senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap potensi tindak kejahatan.

Kasatgas Kamseltibcarlantas Kompol Ranto Eko Mardayanto, S.Kom., S.I.K., menjelaskan bahwa kegiatan patroli Blue Light ini merupakan langkah preventif guna meminimalisir potensi gangguan kamtibmas selama berlangsungnya Operasi Ketupat Kie Raha 2026.

“Melalui patroli Blue Light ini, kami mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing, sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran personel di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya dalam momentum pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Antrian Jergen Mengular di SPBU Mala’bo, BBM Subsidi Ludes Diduga Dikuasai Oknum

0

Redaksi.co MAMASA : Praktik mencurigakan kembali mencoreng distribusi BBM bersubsidi. SPBU 76.913.02 Mala’bo di Kecamatan Tandukalua, Kabupaten Mamasa, diduga kuat melayani pengisian BBM menggunakan jergen dalam skala besar. Pemandangan tak biasa terlihat di lokasi: deretan mobil membawa puluhan jergen mengantre panjang, seolah aktivitas ini menjadi praktik yang “lumrah” dan dibiarkan.

Situasi ini memicu kemarahan publik. Pasalnya, BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite yang seharusnya dinikmati masyarakat luas justru cepat habis, diduga disedot oleh oknum untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, warga kecil kembali menjadi pihak yang paling dirugikan, dipaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi dari ketentuan pemerintah.

Salah satu anggota LSM KPK RI, Anser, mengecam keras dugaan praktik tersebut. Ia menilai pembiaran pengisian jergen dalam jumlah besar adalah bentuk kegagalan pengawasan yang merugikan rakyat.

“Ini sangat memprihatinkan. BBM subsidi yang seharusnya untuk masyarakat justru habis karena diduga disalahgunakan. Rakyat dipaksa membeli dengan harga mahal di luar SPBU,” tegas Anser.

Lebih jauh, Anser mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Ia meminta langkah tegas dari Polres Mamasa, Polda Sulawesi Barat hingga Mabes Polri, serta pengawasan ketat dari BPH Migas untuk segera turun tangan mengusut dugaan praktik ilegal tersebut.

Jika terbukti, praktik pengisian jergen skala besar ini bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan berpotensi menjadi bagian dari rantai distribusi ilegal BBM subsidi yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU Mala’bo terkait dugaan tersebut. Namun satu hal yang pasti, masyarakat kini menunggu: apakah hukum akan benar-benar ditegakkan, atau praktik “mafia BBM” akan terus dibiarkan hidup di depan mata? (ZUL)