Jayapura,Redaksi.co – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 di Aula Lukman II, Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Jalan Soasiu Dok II, Jayapura, Jumat (27/3/2026).

RUPS yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua selaku pemegang saham ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi kinerja sekaligus menetapkan arah kebijakan Bank Papua ke depan.

Dalam pembukaan RUPS, ditegaskan bahwa forum ini tidak sekadar agenda rutin tahunan, tetapi momentum penting untuk menentukan arah masa depan Bank Papua sebagai pilar ekonomi daerah di Tanah Papua.

Sejumlah agenda utama dibahas dalam RUPS, antara lain pengesahan laporan keuangan, penetapan penggunaan laba dan dividen, serta penyusunan rencana bisnis dan strategi pengembangan perusahaan.

Selain itu, RUPS juga menyoroti penguatan struktur manajemen, baik pada jajaran direksi maupun dewan komisaris, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan.

Salah satu poin yang mencuat dalam forum tersebut adalah usulan pengangkatan Ali Baham Temongmere sebagai Komisaris Non Independen Bank Papua.

Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari agenda RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang juga membahas pemberhentian dengan hormat sejumlah komisaris sebelumnya serta pengisian jabatan yang masih lowong. Proses ini dilakukan sesuai ketentuan, termasuk melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam RUPS, kinerja Bank Papua menunjukkan tren positif. Tingkat kesehatan bank berada pada kategori sehat (peringkat 2), dengan opini keuangan Wajar Tanpa Modifikasian serta pertumbuhan laba yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, Bank Papua juga terus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh wilayah Tanah Papua.

Dalam forum tersebut, para pemegang saham juga menekankan pentingnya penguatan permodalan, peningkatan kredit produktif khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta percepatan transformasi digital layanan perbankan.

RUPS ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antar pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam mendukung Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat, profesional, dan berdaya saing.

Dengan berbagai agenda strategis yang dibahas, RUPS Bank Papua diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pijakan kuat dalam mendorong Bank Papua menjadi “regional champion” di kawasan timur Indonesia.

TAPANULI SELATAN – Kegiatan operasional di Tambang Emas Martabe akhirnya kembali berjalan normal setelah sempat terhenti akibat persoalan perizinan. Pengembalian izin tersebut menjadi angin segar bagi industri pertambangan sekaligus masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Tambang yang dikelola oleh PT Agincourt Resources ini sebelumnya menghentikan sementara aktivitasnya sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyesuaian administratif. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, izin operasional resmi dikembalikan sehingga produksi emas dan perak dapat dilanjutkan.

Pihak perusahaan menyampaikan bahwa operasional tambang kini telah berjalan secara bertahap dengan tetap mengedepankan standar keselamatan kerja serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Selain itu, perusahaan juga menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar area tambang.

Kembalinya aktivitas di tambang ini disambut positif oleh masyarakat, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan. Pasalnya, keberadaan tambang selama ini menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Dengan kembali beroperasinya Tambang Martabe, diharapkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan nasional dapat meningkat, sekaligus memperkuat sektor pertambangan sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia.

‎Provinsi Bengkulu,-REDAKSI.co 27-03-2026 Pemeliharaan Rutin Jalan Melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN) Provinsi Bengkulu, pekerjaan batas Kabupaten Kepahiang – Batas Sumsel(Kota Lubuk Linggau) yang di kerjakan oleh Jumadi Salah satu PPPK di BPJN, memperlihatkan proses pelaksanaan pekerjaan terkesan tantang Penegakan hukum, karena dengaan sengaja tidak mengikuti aturan spesifikasi teknis seharusnya

‎

‎Seperti di ketahui bahwa Proses Pekerjaan Tampal sulam, Jumadi tidak menggunakan material Aspal melalui AMP, melainkan material Aspal Drum yang di masak secara manual di pinggir jalan layaknya proses pengaspalan curah dalam pembangunan jalan Lapisan Penestrasi

‎

‎Sehingga berdampak pada hasil pekerjaan hanya berumur dalam hitungan hari telah mengalami kerusakan kembali, maka di tengah Efesiensi Anggaran, terdapat praktek korupsi nyata yang sengaja ada pembiaran

‎

‎Salah satu tokoh masyarakat Rejang Lebong, berinisial IN kepada awak media mengatakan, “Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan yang di kerjakan Jumadi, Memperlihatkan Masih lemahnya Penerapan hukum, terbukti meski terdapat penyimpangan namun pihak Aparat Penegak Hukum tidak memiliki keberanian untuk melakukan tindakan Penerapan Hukum, dan terkesan seolah terdapat pembiaran yang di sengaja”.tuturnya

‎

‎Sementara Jumadi sebagai Pelaksana kegiatan maupun pihak Pejabat yang terkait, beberapa kali upaya dilakukan awak media untuk konfirmasi namun hingga berita tayang, penjelasan resmi belum berhasil di dapatkan

‎Rilis CIKAK,S,A

Aceh Barat.Redaksi.co
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Barat terus melakukan penataan dan optimalisasi pengolahan limbah domestik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunong Mata Ie yang merupakan pusat muara sampah dari pusat Kota Meulaboh. Kawasan ini kini menjadi fokus utama dalam menjaga estetika dan kesehatan lingkungan kabupaten Aceh Barat

​Setiap hari dari amatan media ini,aktivitas di TPA Gunong Mata Ie terpantau sibuk. Pembersihan dan penataan tumpukan sampah dilakukan secara intensif guna memastikan lahan pembuangan tetap tertata rapi dan mampu menampung volume sampah harian yang terus meningkat

​Kepala DLH Aceh Barat, Kurdi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiagakan tim khusus dan armada angkut untuk memastikan proses transisi sampah dari pemukiman ke TPA berjalan lancar.

​”DLH terus maksimalkan penataan di lokasi dengan mengerahkan 3 unit alat berat yang kita operasikan di lapangan untuk meratakan dan menata gundukan sampah agar tidak terjadi penumpukan yang tidak terkendali,” ujar Kurdi, Jumat, 27/3-2026

Dia juga menyampaikan​, selain alat berat, DLH Aceh Barat juga melibatkan kekuatan penuh di lapangan, pihaknya mengerahkan sebanyak ​22 armada truk yang bertugas mengangkut sampah dari berbagai sudut Kota Meulaboh dan sekitarnya setiap harinya untuk di angkut ke TPA gunong mata ie.

“Untuk memaksimalkan pekerjaan di TPA Mata Ie ini kami menyiagakan ​10 pekerja lapangan yang bertugas mengawasi proses pemilahan, penataan teknis di area landfill, serta memastikan operasional di titik bongkar muat berjalan efisien,” katanya

Kurdi menambahkan ​langkah ini merupakan bagian dari strategi DLH Aceh Barat dalam menghadapi volume sampah yang fluktuatif serta menjaga kebersihan kota Meulaboh sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Aceh Barat.

“Penataan di TPA Mata Ie dilakukan agar proses penguraian sampah berjalan lebih baik dan mengurangi dampak bau bagi lingkungan sekitar,”Ujarnya

​Lebih lanjut Kurdi menambahkan bahwa sinergi antara armada pengangkut di jalan raya dan tim teknis di TPA adalah kunci keberhasilan manajemen sampah daerah. Dengan dukungan alat berat yang memadai, diharapkan umur pakai TPA Mata Ie dapat lebih panjang melalui sistem penataan yang sistematis.

​”Kami mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya ini dengan melakukan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, guna mempermudah proses pengolahan akhir di TPA,”Pungkasnya

Proyek Rutin BPJN Bengkulu “Tantang Penerapan Hukum”, Mampukan APH Ambil Tindakan

Provinsi Bengkulu,-REDAKSI.CO 27-03-2026, Pemeliharaan Rutin Jalan Melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN) Provinsi Bengkulu, pekerjaan batas Kabupaten Kepahiang – Batas Sumsel(Kota Lubuk Linggau) yang di kerjakan oleh Jumadi Salah satu PPPK di BPJN, memperlihatkan proses pelaksanaan pekerjaan terkesan tantang Penegakan hukum, karena dengaan sengaja tidak mengikuti aturan spesifikasi teknis seharusnya

Seperti di ketahui bahwa Proses Pekerjaan Tampal sulam, Jumadi tidak menggunakan material Aspal melalui AMP, melainkan material Aspal Drum yang di masak secara manual di pinggir jalan layaknya proses pengaspalan curah dalam pembangunan jalan Lapisan Penestrasi

Sehingga berdampak pada hasil pekerjaan hanya berumur dalam hitungan hari telah mengalami kerusakan kembali, maka di tengah Efesiensi Anggaran, terdapat praktek korupsi nyata yang sengaja ada pembiaran

Salah satu kotoh masyarakat Rejang Lebong, berinisial IN kepada awak media mengatakan, “Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan yang di kerjakan Jumadi, Memperlihatkan Masih lemahnya Penerapan hukum, terbukti meski terdapat penyimpangan namun pihak Aparat Penegak Hukum tidak memiliki keberanian untuk melakukan tindakan Penerapan Hukum, dan terkesan seolah terdapat pembiaran yang di sengaja”.tuturnya

Sementara Jumadi sebagai Pelaksana kegiatan maupun pihak Pejabat yang terkait, beberapa kali upaya dilakukan awak media untuk konfirmasi namun hingga berita tayang, penjelasan resmi belum berhasil di dapatkan,,

Rilis CIKAK S.A