Redaksi.co MAMASA : Distribusi BBM bersubsidi makin tercoreng. SPBU 76.913.02 Mala’bo di Kecamatan Tandukalua, Kabupaten Mamasa, disorot setelah muncul dugaan kuat praktik pengisian BBM menggunakan jerigen dalam skala besar. Pemandangan di lokasi disebut mencolok, deretan mobil membawa puluhan jerigen mengular panjang, seolah praktik tersebut menjadi aktivitas “normal” yang dibiarkan berlangsung tanpa hambatan.

BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite yang seharusnya dinikmati masyarakat luas dilaporkan cepat habis. Dugaan mengarah pada penyedotan oleh oknum tertentu, sehingga warga kecil kembali menjadi korban. Mereka terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah. Situasi ini memicu kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan.

Anggota LSM KPK RI, Anser, mengecam keras dugaan tersebut. Ia menilai pembiaran pengisian jerigen dalam jumlah besar merupakan bentuk kegagalan pengawasan yang merugikan rakyat. Menurutnya, praktik ini tidak mungkin berlangsung lama tanpa adanya kelonggaran dari pihak terkait.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada Polres Mamasa. Anser menduga ada pembiaran terhadap praktik yang berlangsung, bahkan menyinggung kemungkinan “main mata” antara pihak SPBU dan aparat. Dugaan ini semakin menguat karena aktivitas pengisian jerigen disebut masih terus terjadi hingga saat ini.

“Ini sangat memprihatinkan. BBM subsidi yang seharusnya untuk masyarakat justru habis karena diduga disalahgunakan. Rakyat dipaksa membeli dengan harga mahal di luar SPBU,” tegas Anser.

Ia mendesak langkah tegas dari Polda Sulawesi Barat dan Mabes Polri untuk segera turun tangan. Selain itu, pengawasan ketat juga diminta dari BPH Migas agar dugaan praktik ilegal tersebut diusut hingga tuntas.

Jika tidak segera ditindak, praktik ini dikhawatirkan terus menggerogoti jatah subsidi negara, sementara masyarakat kecil harus menanggung dampaknya. Tekanan publik kini semakin kuat, aparat diminta bergerak, bukan sekadar menonton. (ZUL)

Aceh Barat.Redaksi.Co
Ketua Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Aceh, Chairan Manggeng, melakukan kunjungan silaturahmi langsung ke kantor Pengurus Daerah (PD) IWO Aceh Barat yang berlokasi di Gampong Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Sabtu 28/3/2026

Kedatangan orang nomor satu di IWO Aceh ini disambut hangat oleh Ketua PD IWO Aceh Barat, Syamsul Rizal, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota. Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini menjadi momentum penting dalam mempererat tali persaudaraan antar sesama jurnalis online di wilayah Bumi Teuku Umar.

Tidak sekadar berkunjung, Chairan Manggeng juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan penguatan kapasitas bagi para jurnalis. Ia membagikan ilmu dan pengalamannya seputar dunia jurnalistik kepada rekan-rekan PD IWO Aceh Barat.

“Silaturahmi adalah kunci kekompakan. Namun, peningkatan kapasitas diri melalui pemahaman jurnalistik yang benar adalah kewajiban bagi setiap anggota IWO agar terus profesional dalam menyajikan informasi,” ujar Chairan di sela-sela diskusi.

Ketua PD IWO Aceh Barat, Syamsul Rizal, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kunjungan langsung dari jajaran PW Aceh. Menurutnya, kehadiran Chairan Manggeng memberikan motivasi tambahan bagi seluruh rekan-rekan di daerah.

“Alhamdulillah, silaturahmi hari ini berjalan lancar. Kami sangat mengapresiasi kesediaan Ketua PW yang jauh-jauh hadir untuk berbagi ilmu dengan kami di sini. Semua rekan-rekan PD IWO Aceh Barat hadir dan sangat antusias mengikuti sesi diskusi tadi,” pungkas Syamsul.

Pertemuan tersebut ditutup dengan sesi foto bersama dan diskusi santai mengenai perkembangan media siber di Aceh ****

Jayapura, Redaksi.co – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham.

Kehadiran Bupati Fakfak dalam forum tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan peran Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di Tanah Papua.

RUPS yang berlangsung di Jayapura pada Jumat (27/3/2026) itu turut dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua, jajaran manajemen Bank Papua, serta pihak regulator.

Dalam kesempatan tersebut, Samaun Dahlan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Papua, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi produktif.

“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memperkuat Bank Papua sebagai mitra strategis, terutama dalam mendorong investasi dan pengembangan UMKM,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan porsi kredit produktif serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal. Menurutnya, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui Bank Papua menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan dan menjaga likuiditas bank.

RUPS ini tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja serta merumuskan arah kebijakan ke depan. Sejumlah agenda utama yang dibahas meliputi pengesahan laporan keuangan, pembagian dividen, hingga penetapan rencana bisnis dan strategi pengembangan perusahaan.

Dari sisi kinerja, Bank Papua menunjukkan tren yang positif. Tingkat kesehatan bank berada pada kategori sehat (peringkat 2), dengan opini keuangan Wajar Tanpa Modifikasian serta pertumbuhan laba yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, Bank Papua juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Tanah Papua.

Ke depan, Bupati Fakfak berharap Bank Papua dapat semakin memperkuat perannya dalam mendukung sektor riil, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Ia juga mendorong peningkatan profesionalisme, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta percepatan transformasi digital.

Dengan dukungan seluruh pemegang saham, termasuk Pemerintah Kabupaten Fakfak, Bank Papua diharapkan terus berkembang sebagai bank daerah yang sehat, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi di Tanah Papua.

Manokwari, Redaksi.co – Di sela-sela pelaksanaan Match Coordination Meeting (MCM) Liga 4 Regional Papua Barat musim 2025/2026 yang digelar di Stadion Sanggeng, Jumat (27/3/2026) pukul 19.00 WIT, Juru Bicara Persifa Fakfak, Semuel Lesnussa, menyampaikan kesiapan penuh timnya jelang kompetisi.

Kegiatan MCM tersebut diikuti oleh sembilan klub peserta dan menjadi tahapan final yang membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan liga. Mulai dari verifikasi administrasi pemain dan official melalui aplikasi SIAP PSSI, regulasi pertandingan, proses drawing (pengundian grup), hingga launching jersey home dan away, termasuk jersey official serta rompi pemain cadangan.

“Pada hari ini telah dilaksanakan MCM sebagai tahapan final meeting terkait seluruh kesiapan kompetisi, baik administrasi, regulasi maupun teknis pertandingan,” ujar Semuel.

Ia juga menjelaskan bahwa jadwal kick off Liga 4 yang semula direncanakan pada 28 Maret 2026 resmi mengalami perubahan menjadi 31 Maret 2026.

Dari sisi administrasi, Persifa Fakfak dipastikan telah memenuhi seluruh persyaratan. Sebanyak 32 orang yang terdiri dari pemain dan official telah dinyatakan approved dalam sistem SIAP PSSI serta telah mencetak kartu identitas resmi.

“Artinya seluruh pemain dan official Persifa Fakfak sudah sah dan siap mengikuti Liga 4 Regional Papua Barat,” tegasnya.

Hasil drawing menempatkan Persifa Fakfak di Pool B dengan nomor undian B4, bersama tiga klub lainnya yakni Putra Telbin FC, Kasuari FC, dan Kamasan FC. Sementara itu, Pool A diisi oleh lima klub yaitu Persipegaf FC, Kejaksaan FC, Kaimana FC, Ransiki FC, dan Persitelbin FC.

Pada laga fase grup, Persifa Fakfak dijadwalkan akan menghadapi Putra Telbin FC pada pertandingan kedua Pool B yang akan digelar Rabu, 1 April 2026 pukul 15.14 WIT di Stadion Sanggeng.

Menghadapi laga tersebut, Semuel memastikan kondisi tim dalam keadaan siap tempur.

“Untuk kesiapan pemain, kami Persifa Fakfak sudah siap 100 persen untuk menghadapi pertandingan melawan Putra Telbin FC,” pungkasnya.

FAKFAK, Redaksi.co – Pemerintah Kampung Otoweri bersama masyarakat adat menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan survei laut yang berlangsung pada Jumat (27/3/2025) di Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak.

Kepala Kampung Otoweri, Daing Kutanggas, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh perwakilan CRP tersebut berjalan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan sebelumnya telah memberikan pemahaman yang cukup kepada warga terkait tujuan dan manfaat survei laut.

“Secara prinsip, masyarakat mendukung kegiatan ini karena sudah melalui proses sosialisasi yang baik,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Namun demikian, Daing mengungkapkan adanya aspirasi dari masyarakat pesisir yang mendiami wilayah Bomberai hingga Wamosan Tana Rata. Warga menyampaikan harapan agar perhatian terhadap masyarakat adat di kawasan tersebut dapat ditingkatkan, khususnya oleh pihak terkait, termasuk Raja Arguni.

Sebagai bentuk penegasan, masyarakat Kampung Otoweri meminta agar setiap rencana kegiatan maupun aktivitas perusahaan ke depan dapat dilakukan dengan koordinasi yang intensif bersama masyarakat adat, terutama yang berada di sepanjang wilayah pesisir.

Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi hal penting guna menjaga keharmonisan serta mencegah potensi konflik, terutama bagi masyarakat nelayan yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari.

“Semua aktivitas di wilayah pesisir, mulai dari Bomberai hingga Tomage Wamosan Tana Rata, harus melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Pemerintah kampung bersama masyarakat berharap ke depan seluruh pihak dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif dalam setiap program yang berkaitan dengan wilayah pesisir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat.

Jayapura,Redaksi.co – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 di Aula Lukman II, Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Jalan Soasiu Dok II, Jayapura, Jumat (27/3/2026).

RUPS yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua selaku pemegang saham ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi kinerja sekaligus menetapkan arah kebijakan Bank Papua ke depan.

Dalam pembukaan RUPS, ditegaskan bahwa forum ini tidak sekadar agenda rutin tahunan, tetapi momentum penting untuk menentukan arah masa depan Bank Papua sebagai pilar ekonomi daerah di Tanah Papua.

Sejumlah agenda utama dibahas dalam RUPS, antara lain pengesahan laporan keuangan, penetapan penggunaan laba dan dividen, serta penyusunan rencana bisnis dan strategi pengembangan perusahaan.

Selain itu, RUPS juga menyoroti penguatan struktur manajemen, baik pada jajaran direksi maupun dewan komisaris, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan.

Salah satu poin yang mencuat dalam forum tersebut adalah usulan pengangkatan Ali Baham Temongmere sebagai Komisaris Non Independen Bank Papua.

Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari agenda RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang juga membahas pemberhentian dengan hormat sejumlah komisaris sebelumnya serta pengisian jabatan yang masih lowong. Proses ini dilakukan sesuai ketentuan, termasuk melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam RUPS, kinerja Bank Papua menunjukkan tren positif. Tingkat kesehatan bank berada pada kategori sehat (peringkat 2), dengan opini keuangan Wajar Tanpa Modifikasian serta pertumbuhan laba yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, Bank Papua juga terus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh wilayah Tanah Papua.

Dalam forum tersebut, para pemegang saham juga menekankan pentingnya penguatan permodalan, peningkatan kredit produktif khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta percepatan transformasi digital layanan perbankan.

RUPS ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antar pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam mendukung Bank Papua sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat, profesional, dan berdaya saing.

Dengan berbagai agenda strategis yang dibahas, RUPS Bank Papua diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pijakan kuat dalam mendorong Bank Papua menjadi “regional champion” di kawasan timur Indonesia.

TAPANULI SELATAN – Kegiatan operasional di Tambang Emas Martabe akhirnya kembali berjalan normal setelah sempat terhenti akibat persoalan perizinan. Pengembalian izin tersebut menjadi angin segar bagi industri pertambangan sekaligus masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Tambang yang dikelola oleh PT Agincourt Resources ini sebelumnya menghentikan sementara aktivitasnya sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyesuaian administratif. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, izin operasional resmi dikembalikan sehingga produksi emas dan perak dapat dilanjutkan.

Pihak perusahaan menyampaikan bahwa operasional tambang kini telah berjalan secara bertahap dengan tetap mengedepankan standar keselamatan kerja serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Selain itu, perusahaan juga menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar area tambang.

Kembalinya aktivitas di tambang ini disambut positif oleh masyarakat, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan. Pasalnya, keberadaan tambang selama ini menjadi salah satu penggerak utama roda ekonomi daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Dengan kembali beroperasinya Tambang Martabe, diharapkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan nasional dapat meningkat, sekaligus memperkuat sektor pertambangan sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia.