REDAKSI.CO, KEDIRI KOTA – KB Samsat Kediri kota kini meraih apresiasi positif atas pelayanan yang humanis, cepat, dan transparan, serta berdedikasi tinggi memberikan pelayanan bersih tanpa pungli.
Menciptakan suasana nyaman, didukung fasilitas modern bagi warga yang memperpanjang STNK, serta aktif melakukan edukasi keselamatan berkendara

“Seorang yang namanya tidak ingin disebut mengatakan kepada Media, bahwa “pelayanan di Samsat Kediri kota saat pengurusan ni lebih cepat dan tidak ribet, sangat nyaman.
Saya baru nyampai langsung di layani dengan sanget baik.
Semoga bisa lebih baik untuk kami para wajib pajak “ungkapnya”

Pelayanan Humanis & Ramah: Melalui program “Polantas Menyapa”, petugas Samsat menghapus kesan kaku, tampil lebih dekat, humanis, dan siap membantu wajib pajak, menciptakan suasana antrean yang tidak kaku.
Transparan dan Bebas Pungli: Komitmen kuat dari jajaran Satlantas Polres Kediri Kota memastikan seluruh pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan bebas dari praktik calo atau pungutan liar.
Fasilitas Modern & Nyaman: Samsat Kota Kediri terus memodernisasi layanan, menyediakan ruang tunggu yang nyaman, kursi prioritas lansia, dan area ramah keluarga untuk mempermudah warga.

Dengan Dedikasi tinggi dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor membuat KB Samsat Kediri Kota mendapatkan apresiasi positif, bahkan Kasatlantas mendapatkan penghargaan atas kinerjanya.
Inovasi Pelayanan: Selain pelayanan langsung, Samsat Kota Kediri aktif memberikan edukasi keselamatan berlendara di sela-sela pelayanan wajib pajak.

BANYUWANGI, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyuwangi masa khidmat 2026–2031 resmi dilantik pada Sabtu, 4 April 2026 di Ponpes Minhajut Thullab Desa Sumberberas, Muncar. Pelantikan yang dimulai sejak pukul 12.30 WIB ini akan menjadi momentum penting dalam melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di daerah tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor: 87/PB.01/A.II.01.45/99/04/2026, struktur kepengurusan PCNU Banyuwangi telah ditetapkan secara lengkap, mulai dari jajaran Mustasyar, Syuriyah, hingga Tanfidziyah.

Jajaran Mustasyar

Di posisi Mustasyar, tercatat sejumlah ulama sepuh dan tokoh NU Banyuwangi, di antaranya: KH Fathullah Suyuti Thoha, KH Hasan Sonhaji Hamid, KH Hisyam Syafa’at, KH Fadlul Rohman Zaini, KH Zainulloh Marwan, KH Masrukhin Aba Hidayat, KH Ali Makki Zaini, KH Abdullah, H. Habib Abdurrahman, KH Ahmad Siddiq, KH Masykur Ali, dan KH Hasan Thoha.

Jajaran Syuriyah

Rais Syuriyah: KH Fachruddin Mannan

Wakil Rais: KH Abdillah Muhtar, H. Mukhlis Aly, KH Fathurroji, S.Ag., Dr. H. Kholilur Rohman, M.Pd.I., Dr. KH Abdul Kholik Syafaat, M.A., KH Mursyidi, KH Hidayatul Fikri, KH Ahmad Ghozali, KH Ahmad Yamin, Lc., H. Moh. Sauki, KH Fathor Rozi, KH Nasir Bashrawi, S.H., Drs. H. Slamet, M.H.I., KH Lukmanul Hakim, KH Ahmad Hakim Assyafuq, KH Washil Hasan Al Hifdzi, KH Damanhuri, KH Achmad Mistari, KH Masrur Fatah, S.Pd.I., KH Moch. Hasyim A. Zahnan, S.Pd.I., KH Masfu’ Ali, KH Misbah Aziz, KH Fu’ad Ma’mun Mahfud, Utomo Darwis, M.M., Habib Ahmad Uweis Al Haddar, S.Pd.I., serta KH Mukhdor Atim.

Katib: Kiai Ahmad Qosim

Wakil Katib: KH Sholehudin, Moh. Iswandi, KH Mudzakir Salim, M.Pd.I., Moh. Shofiullah, Ahmad Yani, S.Pd.I., Nidhomuddin, Hakam Baihaqi, Anwar Ainun Na’im Hisomudin, Moh. Basthon Kharisma, KH Malik Ibrahim, KH Rohmatulloh, Dr. H. Moh. Ali Mas’ud, M.Pd., Ma’ruf Al Karkhi, dan H. Syamsudin.

A’wan

Jajaran A’wan diisi oleh: KH Moh Syakur, Dr. H. Lukman Hakim, S.Ag., M.HI., KH Syafi’i Musthofa, KH Imam Syafi’i, KH Wafir As’adi, KH Nurhadi, KH Muhammad Faizin, KH Abdul Qodir, H. Sabilur Rosyad, H. Qomarul Huda, H. Mastur, Ir. KH Achmad Wahyudi, KH Muhammad Munir Mahmud, S.Pd., M.Pd., H. Waris, M.Pd., Wahyu Nur Hafifi, serta Drs. H. Moh Fadil Abd. Fattah Hasan.

Jajaran Tanfidziyah

Ketua: H. Achmad Turmudzi

Wakil Ketua: H. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB., Drs. H. Guntur, KH Khozin Haris, M.H.I., Ayum Dja’far, S.Sos., Mohammad Iqbal Lutfi Ar, S.E., Muhlisin, S.H., Agus Baihaqi, S.Ag., M.I.Kom., H. Abdillah As’ad, Lc., M.Pd., Drs. H. Herman Suyitno, M.A., H. Fathan Himami Hasan, Moh. Karyono, S.H., Nailil Hufron, Faiz Fadholi, H. Mohammad Arif Fauzi, S.H.I., Drs. H. Arif Rahman Mulyadi, Drs. Ahmad Nuril Falah, M.Si., dan Abdul Aziz, M.H.I.

Sekretaris: H. Moh. Bisri Musthofa, M.Pd.

Wakil Sekretaris: Syamsul Arifin, S.Sos.I., Haikal Kafili, S.H., M.Pd., Moh. Nawawi, S.Pd., M.Pd.I., M. Junaidi, M.Pd.I., Iskandar, S.H.I., Lukman Hadi, S.Pd.I., Saifudin Mahmud, S.T., Budi Kurniawan, A.Md., Fahd Reza Abdullah, Ahmad Badawi, S.H., M.H., dan Ilzam Nuzuli, M.M.

Bendahara: H. Junaedi, S.H., M.M.

Wakil Bendahara: Sugianto, S.Pd., Moh. Basuki Khamid, S.Sos., H. Ahmad Yamin, H. Fauzi, dan H. Ainur Rofiq.

Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi, H. Achmad Turmudzi, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal penguatan organisasi.

“Pelantikan adalah mikot/start kita untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam kerangka membangun soliditas pengurus sampai di tingkat paling bawah. Karena dengan soliditas lah organisasi ini lebih bisa maksimal dalam menjalankan program-program organisasi. Harapannya, kehadiran PCNU lebih bisa memberikan manfaat bagi umat di semua bidang,” ujarnya.

Pelantikan kepengurusan ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran Nahdlatul Ulama di Banyuwangi dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, serta menjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

Aceh Barat.Redaksi.Co
Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Mirza Tabrani, mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang tetap melanjutkan studi pada Program Magister Manajemen (MM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USK di tengah padatnya agenda pemerintahan.

Menurut Rektor, keputusan tersebut bukan sekadar langkah akademik, tetapi juga mencerminkan kepemimpinan progresif yang menempatkan peningkatan kapasitas diri sebagai prioritas strategis.

“Kami mengapresiasi semangat Bapak Fadhlullah yang memilih melanjutkan studi Magister Manajemen di USK. Di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Aceh, komitmen untuk terus belajar merupakan teladan yang sangat baik,” ujar Prof. Mirza.

Ia menilai, langkah yang diambil Wagub Aceh tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak berhenti pada capaian jabatan, melainkan terus berinvestasi pada peningkatan kompetensi dan kualitas diri. Hal ini, kata dia, menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan daerah harus ditopang oleh kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan berbasis pengetahuan.

Lebih jauh, Rektor menekankan bahwa kehadiran figur publik seperti Fadhlullah di ruang akademik akan memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran. Pengalaman praktis di pemerintahan dinilai mampu memperkaya diskursus, khususnya dalam isu manajemen publik dan tata kelola daerah.

“Program Magister Manajemen USK yang telah terakreditasi unggul dirancang untuk memperkuat kapasitas manajerial dan kepemimpinan, terutama dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis. Kehadiran beliau tentu menjadi energi positif bagi lingkungan akademik,” tambahnya.

Langkah Fadhlullah ini juga dipandang sebagai bentuk nyata implementasi lifelong learning di kalangan pejabat publik. Di tengah tuntutan kinerja yang tinggi, keputusan untuk kembali ke bangku kuliah menjadi pesan kuat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab jabatan.

Program Magister Manajemen FEB USK sendiri terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin daerah yang visioner, adaptif, dan berdaya saing.

Keputusan Wagub Aceh tersebut diharapkan dapat menjadi role model bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan aparatur sipil negara, untuk tidak berhenti belajar serta terus meningkatkan kapasitas diri demi mendorong kemajuan Aceh ke depan ****

Redaksi.co SULBAR : Sulawesi Barat dilanda krisis bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Fenomena ini dinilai tidak wajar dan memunculkan dugaan kuat adanya permainan terorganisir di balik distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil.

Aktivis Zul Bakri menilai terdapat kontradiksi mencolok antara kuota BBM subsidi yang diklaim telah disalurkan dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, jika distribusi berjalan normal sesuai regulasi, antrean berjam-jam hingga mengular berkilo-kilometer seharusnya tidak terjadi secara terus-menerus. Ia menduga adanya kebocoran sistematis di tengah jalur distribusi sebelum BBM sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

Zul Bakri juga mengungkap sejumlah modus yang diduga digunakan oleh jaringan “mafia” BBM. Di antaranya penyalahgunaan barcode atau QR Code dengan menggunakan identitas kendaraan orang lain untuk menyedot kuota subsidi melebihi batas harian. Selain itu, muncul fenomena kendaraan “helikopter” yang bolak-balik mengantre setelah memindahkan BBM ke jeriken, hingga praktik tangki modifikasi ilegal yang mampu menampung ratusan liter dalam sekali pengisian.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan distribusi jalur belakang yang melibatkan oknum operator SPBU dan spekulan. Stok BBM disebut-sebut disisihkan untuk pembeli tertentu pada malam hari, sementara masyarakat umum harus berebut sisa kuota di siang hari.

Dampaknya disebut sangat masif. Biaya transportasi logistik melonjak, memicu inflasi lokal dan kenaikan harga bahan pokok. Nelayan dan petani kecil menjadi korban utama karena kerap tidak kebagian BBM subsidi, memaksa mereka membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal. Antrean panjang juga memicu kemacetan dan meningkatkan potensi konflik antar warga di sekitar SPBU.

Zul Bakri melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya fungsi pengawasan. Pertamina dinilai kurang tegas memberikan sanksi kepada SPBU yang terindikasi bermain. Pemerintah daerah dianggap pasif dan tidak menghadirkan solusi jangka panjang. Sementara aparat penegak hukum didesak untuk tidak hanya menindak pengecer kecil, tetapi membongkar jaringan pemodal besar yang diduga menyalurkan BBM subsidi ke sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan.

Sebagai solusi, ia menuntut transparansi data distribusi harian setiap SPBU, investigasi mendalam terhadap gudang-gudang yang dicurigai sebagai lokasi penimbunan, serta evaluasi total penyaluran BBM oleh regulator terkait di Sulawesi Barat.

Fenomena ini disebut sebagai lingkaran setan yang sulit diputus. Selama selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi tetap tinggi, praktik penimbunan akan terus menggiurkan. Tanpa keberanian politik dan pengawasan ketat, krisis BBM subsidi dikhawatirkan akan terus menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Sulawesi Barat. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Desakan keras kembali dilontarkan oleh Gerakan Vendetta terkait janji bantuan kapal bagi pelajar di wilayah Karampuang. Hingga kini, organisasi tersebut menilai tidak ada sedikit pun respons dari Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju, yang dianggap mengabaikan kebutuhan vital dunia pendidikan di daerah kepulauan tersebut.

Salah satu aktivis Gerakan Vendetta, Fergiawan Rai Zacky, menyatakan kekecewaan mendalam atas lambannya realisasi janji bantuan fasilitas transportasi laut bagi pelajar. Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan utama negara yang seharusnya menjadi prioritas, terutama bagi siswa di wilayah terpencil yang bergantung pada akses laut untuk bersekolah.

“Kami sudah cukup sabar menunggu keputusan dari pihak Komisi III DPRD. Bahkan salah satu anggotanya telah berjanji dan membuat surat pernyataan untuk membantu pengadaan kapal. Namun sampai hari ini, itu hanya menjadi janji palsu,” tegas Fergiawan dengan nada keras.

Ia menilai sikap diam tersebut mencerminkan seolah-olah dunia pendidikan tidak dianggap penting di Kabupaten Mamuju. Padahal, menurutnya, pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak merupakan langkah strategis untuk membawa perubahan bagi generasi masa depan, khususnya pelajar di Karampuang yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Gerakan Vendetta juga mengultimatum bahwa jika tidak ada respons dalam waktu dekat, mereka akan kembali turun ke jalan. Aksi lanjutan disebut akan dilakukan dengan mengibarkan bendera perlawanan sebagai bentuk protes terhadap apa yang mereka sebut sebagai pengabaian terhadap generasi muda Karampuang.

“Kami akan kembali menyuarakan perlawanan. Anak-anak Karampuang tidak boleh terus dianaktirikan dalam dunia pendidikan,” pungkas Fergiawan. (ZUL)

Redaksi.co MAMUJU : Gerakan Mahasiswa Mamuju (GMM) melontarkan desakan keras kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera menghentikan operasional serta menutup tambak udang milik Srikandi Udang Vaname di Desa Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Desakan ini muncul setelah GMM mengklaim menemukan dugaan pelanggaran administratif berat yang dinilai mencederai aturan hukum dan mengancam lingkungan pesisir.

Berdasarkan hasil penelusuran dan kajian lapangan, tambak udang tersebut disebut telah beroperasi lebih dari satu tahun. Namun hingga kini, aktivitas budidaya itu diduga kuat tidak mengantongi izin resmi sebagaimana diwajibkan dalam regulasi yang berlaku. Ketua GMM, Ismuliadi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berpotensi merusak tata kelola ruang wilayah dan lingkungan.

“Kami telah melakukan kajian lapangan selama beberapa waktu terakhir. Temuan kami menunjukkan bahwa Srikandi Udang Paname menjalankan usahanya tanpa dasar hukum yang sah. Ini preseden buruk bagi investasi di Mamuju jika dibiarkan,” tegasnya.

Dalam kajian tersebut, GMM menyoroti tiga instrumen perizinan krusial yang diduga tidak dimiliki pihak pengelola, yakni:

1. Izin KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)

2. Izin ALSE terkait standar operasional dan lingkungan

3. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Ketiadaan dokumen tersebut dinilai berpotensi memicu kerusakan ekosistem pesisir serta merugikan daerah karena kegiatan usaha berjalan tanpa mekanisme perizinan yang transparan. GMM juga menilai keberadaan tambak ilegal dapat membuka celah praktik usaha yang tidak sehat dan melemahkan penegakan hukum.

Atas temuan tersebut, GMM melayangkan sejumlah tuntutan tegas:

1. Pemerintah kabupaten dan provinsi segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

2. DPMPTSP serta Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan sanksi tegas berupa penyegelan.

3. Aparat penegak hukum memeriksa potensi kerugian negara dan dugaan pelanggaran pidana lingkungan.

GMM menegaskan tidak akan tinggal diam apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah. “Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar untuk memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya,” tutup pernyataan tersebut. (ZUL)