Fakfak, Redaksi.co – Semangat kebersamaan dan toleransi kembali ditegaskan dalam kegiatan “Wewowo” pembagian takjil dan buka puasa bersama yang digelar di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta, Jalan DR Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak, Selasa (3/3/2026)..

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, bersama unsur adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan lintas etnis dan agama. Hadir pula perwakilan Suku Besar Mbaham Matta, etnis Papua, paguyuban Nusantara, hingga komunitas Arab dan Tionghoa yang turut ambil bagian dalam kegiatan sosial tersebut.

Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Apnel Hegemur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momentum penuh berkah untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini, yang menjadi momen penuh berkah bagi kita semua, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Kepanitiaan yang kami bentuk berjalan dalam waktu persiapan yang cukup singkat. Namun puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini niat dan ikhtiar kami untuk melaksanakan kegiatan ini dapat terlaksana dengan segala keterbatasan yang ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Komunitas Kultur Remaja Nusantara yang berkembang secara nasional dan berada dalam satu lembaga kultur kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

“Cara dan tata peribadatan mungkin berbeda-beda, namun pada hakikatnya kita menyelaraskan diri kepada satu Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta’ala,” tegasnya.

Apnel juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, para kepala kampung, serta para dermawan yang telah berkontribusi dalam bentuk puluhan hingga ratusan paket bantuan. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan wujud nyata pelayanan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Fakfak, Redaksi.co – Semangat kebersamaan dan toleransi kembali ditegaskan dalam kegiatan “Wewowo” pembagian takjil dan buka puasa bersama yang digelar di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta, Jalan DR Salasa Namudat, Kabupaten Fakfak, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, bersama unsur adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan lintas etnis dan agama. Hadir pula perwakilan Suku Besar Mbaham Matta, etnis Papua, paguyuban Nusantara, hingga komunitas Arab dan Tionghoa yang turut ambil bagian dalam kegiatan sosial tersebut.

Momentum yang berlangsung di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini menjadi wujud nyata persaudaraan dalam bingkai adat dan keberagaman. Melalui tradisi “Wewowo” yang bermakna berbagi dalam kebersamaan, Dewan Adat Mbaham Matta menunjukkan komitmen menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Fakfak.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dewan Adat Mbaham Matta dan seluruh pihak yang telah berkontribusi.
“Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mendukung kegiatan sosial berupa pembagian bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan terhadap nilai kebersamaan dan solidaritas sosial, khususnya di bulan Ramadan.
“Saya mengajak kita semua untuk terus saling mendukung dan saling membantu satu sama lain. Apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata solidaritas dan nilai luhur budaya kita yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong,” tambahnya.

Donatus juga mengajak masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa untuk tetap memberikan dukungan kepada umat Muslim dengan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Menurutnya, toleransi dan persaudaraan merupakan kekuatan utama dalam membangun daerah.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pembagian takjil kepada masyarakat serta buka puasa bersama di lingkungan Kantor Dewan Adat Mbaham Matta. Suasana penuh kekeluargaan dan harmoni antarumat beragama begitu terasa, mencerminkan filosofi hidup masyarakat Fakfak, “satu tungku tiga batu”, yang selama ini menjadi simbol persatuan dalam keberagaman.

Redaksi.co MAMASA : Dugaan skandal membayangi program bantuan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Mamasa. Anggaran yang bersumber dari APBN 2025 dengan nilai fantastis mencapai kurang lebih Rp9 miliar kini menjadi sorotan tajam publik.

Yasir, pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa, secara terbuka mendesak transparansi penuh atas pelaksanaan program yang seharusnya menjadi angin segar bagi para petani tersebut. Ia menilai pelaksanaan kegiatan sarat tanda tanya dan kuat dugaan manipulasi.

Sorotan publik kini mengarah pada proyek cetak sawah seluas 300 hektare yang disebut-sebut menjadi bagian dari program strategis ketahanan pangan. Namun, alih-alih menghadirkan kepastian dan keterbukaan, proyek ini justru dinilai tertutup dan minim informasi teknis kepada masyarakat.

Menurut Yasir, pihak Kodim 1428/Mamasa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa yang bertindak sebagai penanggung jawab dan pendamping kegiatan belum menunjukkan transparansi yang memadai. Publik mempertanyakan apakah luas lahan benar-benar sesuai dengan perencanaan, bagaimana teknis pelaksanaannya, serta apakah anggaran miliaran rupiah tersebut digunakan secara tepat sasaran.

“Program ini sangat bagus dan strategis untuk petani serta mendongkrak ketahanan pangan di Mamasa. Tapi jika pengelolaannya tidak transparan, wajar bila publik mencium adanya dugaan manipulatif bahkan praktik korupsi,” tegas Yasir.

Ia menambahkan, hingga kini masih menjadi tanda tanya besar apakah realisasi program sudah sesuai dengan rencana awal atau justru terjadi penyimpangan. Ketiadaan keterbukaan data, laporan teknis, serta detail penggunaan anggaran dinilai memperkuat kecurigaan masyarakat.

Lebih jauh, PMII Mamasa juga menyoroti keterlibatan institusi TNI dalam proyek pembangunan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Menurut mereka, peran utama TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan terlibat langsung sebagai penanggung jawab atau pendamping proyek pembangunan.

“Kami berharap ke depan TNI tidak terlibat langsung dalam proyek-proyek pembangunan. Jika ingin melakukan pengawasan dari luar, silakan. Namun jangan masuk sebagai pelaksana atau penanggung jawab,” ujar Yasir.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan tersebut. Publik Mamasa kini menanti jawaban tegas dan transparan atas proyek Rp9 miliar yang seharusnya menjadi harapan baru bagi para petani, bukan malah memunculkan badai kecurigaan. (ZUL)

Redaksi.co SULBAR : Aksi panas meledak di halaman Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Ratusan mahasiswa PP IPMAPUS Sulbar memadati gerbang Mapolda, mengibarkan spanduk bernada keras dan melontarkan orasi tajam yang menuding adanya dugaan praktik-praktik merugikan rakyat di berbagai sektor strategis.

Muh. Kadri, Koordinator Aksi PP IPMAPUS Sulbar, menegaskan bahwa demonstrasi ini adalah peringatan terbuka kepada aparat penegak hukum.

“Ini bukan aksi seremonial. Kami membawa empat tuntutan besar. Ini gambaran lemahnya pengawasan dan dugaan pembiaran terhadap jaringan mafia di Sulawesi Barat,” tegasnya lantang.

Isu pertama yang disorot adalah kasus pembebasan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Kalukku. Mahasiswa mendesak Polda Sulawesi Barat membuka secara transparan proses penanganan perkara yang diduga mengandung praktik mark-up harga lahan.

Massa aksi menuding adanya indikasi keterlibatan mafia tanah dan oknum dinas yang diduga membayar lahan tidak sesuai nilai riil yang diterima warga. Mereka meminta aparat tidak tebang pilih dalam menindak pihak yang terlibat.

“Kalau ada mafia tanah bermain, bongkar sampai ke akar. Jangan ada yang dilindungi,” seru orator dari atas mobil komando.

Aksi semakin memanas ketika mahasiswa menyoroti dugaan mafia distribusi elpiji subsidi di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan temuan internal IPMAPUS Sulbar, terdapat indikasi pangkalan fiktif yang kuotanya diduga diperjualbelikan secara ilegal kepada pedagang tanpa izin resmi. Akibatnya, harga gas melonjak di tingkat masyarakat. Kelompok ekonomi lemah yang semestinya menikmati subsidi negara disebut justru menjadi korban kebocoran distribusi.

Mahasiswa mendesak aparat untuk: 1. Mengungkap jaringan mafia elpiji subsidi hingga ke aktor utama,
2. Menindak pangkalan fiktif tanpa kompromi,
3. Menjamin subsidi energi benar-benar tepat sasaran.

Tak hanya itu, proyek pengadaan bibit kakao di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut menjadi sorotan. Mahasiswa meminta Ditkrimsus Polda Sulbar menyelidiki dugaan: 1. Bibit tidak sesuai spesifikasi teknis, 2. Terjadi mark-up anggaran, 3. Kualitas bibit tidak maksimal, 4. Bibit tanpa sertifikasi jelas namun tetap dilabeli resmi.

Program pertanian yang seharusnya menjadi pengungkit kesejahteraan petani dinilai tidak boleh tercoreng oleh dugaan proyek bermasalah.

Dalam tuntutan terakhir, mahasiswa memperingatkan agar penanganan penyalahgunaan BBM subsidi tidak berhenti pada sopir kendaraan. Mereka mendesak aparat mengembangkan kasus hingga menyentuh pemilik kendaraan, pengepul, jaringan distribusi ilegal, hingga pihak yang diduga menjadi aktor utama dan pemodal.

“Penegakan hukum harus menyasar dalang, bukan hanya pelaku lapangan,” tegas massa.

PP IPMAPUS Sulbar menegaskan bahwa subsidi dan program pembangunan negara harus berpihak kepada rakyat, bukan menjadi ruang permainan oknum.

Mereka memastikan akan terus mengawal proses hukum di Sulawesi Barat. Jika tuntutan tidak direspons secara serius, gelombang aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar disebut siap digelar kembali.

“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat!” pekik massa menggema keras di depan Mapolda. (ZUL)