Wali Kota Tangerang Siap Evaluasi Perwal No. 14 Tahun 2025

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perwal Nomor 89 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

Menurut wali kota, langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmennya Pemkot Tangerang untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita sama-sama sudah mendengar aspirasi masyarakat dan berbagai komunitas terkait tunjangan DPRD. Awalnya isu ini muncul di tingkat pusat, dan sekarang sudah merambah ke seluruh daerah, termasuk DPRD Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang perlu menyikapinya dengan bijak,” ujar Sachrudin, di sela aktivitasnya, Senin (08/09/2025).

Wali kota, menegaskan bahwa evaluasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa ataupun sepihak Pemkot Tangerang akan mengkaji kembali substansi Perwal No. 14 Tahun 2025 melalui diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Nanti akan kita evaluasi kembali, kita koreksi dengan Perwal yang ada, kemudian akan kita komunikasikan. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemkot Tangerang, melainkan perlu pembahasan bersama. Tidak serta-merta bisa langsung dicabut atau diubah tanpa prosedur,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sachrudin, menyampaikan bahwa proses evaluasi akan melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Banten agar langkah yang diambil sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kita harus merespons aspirasi ini, dan tentu harus kita sikapi dengan tepat. Karena itu, nanti akan kita bahas bersama, baik dengan Kementerian Hukum, Kemendagri, maupun pihak provinsi, supaya ada kesamaan pandangan dan keputusan yang benar-benar sesuai regulasi,” tambahnya.(*/red)

JEMBER, redaksi.co – Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 berlangsung meriah di Jalan Semeru, Dusun Krajan 1, Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Dari sekian banyak momen, partisipasi para mak-mak, menjadi sorotan utama. Mereka tampil sebagai motor penggerak kemeriahan, sekaligus simbol kebersamaan warga.

Dengan penuh antusias, para mak-mak terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari lomba tradisional, parade kostum, hingga pertunjukan seni. Kehadiran mereka tak hanya menambah semarak suasana, tetapi juga menghadirkan pesan tentang kuatnya rasa cinta tanah air yang diwujudkan lewat keceriaan, kreativitas, dan kebersamaan.

Sebelum pementasan reog, para ibu bersama putra-putrinya terlebih dahulu menampilkan tarian tradisional khas daerah. Aksi ini tidak hanya memperkaya perayaan, tetapi juga menjadi cara memperkenalkan seni budaya lokal kepada generasi muda.

“Semangat para ibu luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan cara sederhana namun penuh makna,” ungkap Sulami salah satu panitia penyelenggara.

Yang lebih istimewa, suksesnya acara ini lahir dari kekompakan para Enak – Emak penggerak yang secara spontan mengumpulkan dana secara sukarela. “Kami Semua ibu di sini ikhlas patungan demi terlaksananya acara. Rasanya bangga bisa berbuat sesuatu untuk kampung sendiri,” tutur salah seorang penggerak.

Kegiatan ini bukan yang pertama kali digelar di Jalan Semeru. Sebelumnya, acara serupa telah berlangsung dua kali, dan bulan ini menjadi kali ketiga. Selain merayakan HUT RI, agenda ini juga menjadi ajang memperkenalkan kesenian lokal Desa Padomasan sekaligus memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk lebih dikenal masyarakat luas.

Partisipasi mak-mak Desa Padomasan diharapkan dapat menginspirasi banyak pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong dan nasionalisme, sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa.

Reporter: Uswa /Edi

Redaksi.co, Jakarta | Industri film horor Indonesia kembali bergairah dengan hadirnya karya terbaru berjudul “SUKMA”, produksi dan ide kreatif dari Baim Wong. Film ini resmi diperkenalkan kepada publik melalui Press Conference dan Press Screening yang digelar pada Kamis (11/9) di Jakarta.

Berbeda dari film horor kebanyakan, SUKMA tidak hanya menonjolkan sosok-sosok menakutkan atau adegan kejutan semata. Baim Wong menjelaskan bahwa film ini justru menggali ketakutan manusia dari sisi psikologis dan filosofis.

“Film ini bukan hanya soal hantu, tapi tentang rasa takut yang datang dari dalam diri manusia sendiri,” ujar Baim.

Dengan sentuhan horor yang lebih dalam dan bermakna, SUKMA mencoba menantang persepsi penonton tentang apa itu “teror” sesungguhnya.

Deretan bintang papan atas turut memperkuat film ini, di antaranya Luna Maya, Fedi Nuril, Oka Antara, Christine Hakim, Yosi Mokalu, Livia Marta, Keshwara Setiaro, Gamaliel Tapiheru, dan Anjo Wilo. Perpaduan aktor senior dan generasi muda ini diharapkan mampu menghadirkan penampilan akting yang intens, emosional, dan penuh adrenalin.

LBH RHUKI Laporkan Dugaan Pelanggaran Hukum Terkait Pers, Pertambangan, dan ITE

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) RHUKI resmi melayangkan laporan terkait dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut kebebasan pers, pengelolaan sumber daya alam, serta penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Dalam laporan tersebut, LBH RHUKI menjadikan tiga Undang-Undang sebagai objek utama, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terkait perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan jurnalis dari segala bentuk intimidasi maupun kriminalisasi.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), berkaitan dengan indikasi pelanggaran tata kelola pertambangan yang berpotensi merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang disinyalir digunakan secara tidak tepat hingga menimbulkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

LBH RHUKI menegaskan bahwa laporan ini dilayangkan untuk memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan transparan, sekaligus melindungi hak-hak warga negara yang dilanggar.

“Negara wajib menjamin kebebasan pers, menjaga kelestarian lingkungan dalam aktivitas pertambangan, serta melindungi warga dari kriminalisasi digital. Karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum agar serius menindaklanjuti laporan ini,” tegas perwakilan LBH RHUKI dalam keterangan tertulis.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk evaluasi terhadap praktik hukum yang kerap tidak sejalan dengan semangat demokrasi, perlindungan lingkungan, dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

JEMBER,redaksi.co – Gerhana bulan yang terjadi malam ini kembali menghidupkan ingatan akan kearifan leluhur Jawa dalam memaknai gejala alam. Bagi masyarakat Jawa tempo dulu, gerhana tidak hanya dipandang sebagai peristiwa astronomis, melainkan tanda kosmik yang sarat pitutur atau perilaku tentang kehidupan (7/9/2025).

Dalam tradisi Jawa, gerhana bulan bukanlah musibah, melainkan pangeling atau pengingat dari Bopo Angkoso, Sang Penguasa Jagat Raya. Fenomena ini dianggap sebagai pitutur agar manusia senantiasa eling lan waspada dalam perjalanan dan persoalan hidup.

Secara turun-temurun, leluhur Jawa membedakan makna dari setiap jenis gerhana. Gerhana Bulan Total dimaknai sebagai pertanda kegelapan zaman, saat manusia alpa pada asal-usul hidupnya. Gerhana Bulan Sebagian melambangkan ketidakseimbangan antara lahir dan batin, sementara Gerhana Bulan Penumbra menjadi isyarat halus agar manusia waspada terhadap persoalan hidup yang mungkin datang.

Dalam laku budaya, masyarakat Jawa kerap menyambut gerhana dengan doa, tapa brata, maupun tirakat. Sesaji atau wilujengan yang digelar bukan semata berupa hidangan, melainkan simbol doa keselamatan bagi seluruh alam semesta.

Tokoh masyarakat Jawa, Purwadi, mengatakan, pentingnya memaknai gerhana dengan bijak. “Gerhana bagi orang Jawa bukanlah pertanda buruk, melainkan pangeling atau pengingat. Leluhur kita selalu mengajarkan, saat rembulan tertutup, manusia sebaiknya mendekatkan diri pada Gusti, karena kegelapan itu hanya bersifat sementara, cahaya pasti akan kembali,” tuturnya.

Dari nasehat inilah lahir keyakinan bahwa setiap kegelapan akan berakhir dengan cahaya. Pesannya terang: gerhana adalah momentum untuk memperdalam kesadaran spiritual, menjaga keseimbangan hidup, dan senantiasa kembali kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi, yang berarti Tuhan yang mengatur segala kejadian atau Penentu nasib semua makhluk. Sebutan ini digunakan untuk merujuk kepada Tuhan atau Yang Maha Kuasa, atas seluruh ciptaan dan kejadian di alam semesta.

Kini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, masyarakat memiliki pemahaman ilmiah mengenai gerhana. Namun, tradisi lama tidak sepenuhnya ditinggalkan. Banyak masyarakat Jawa tetap menjaga laku budaya ini sebagai warisan luhur, bukan sekadar mitos, tetapi simbol kebersamaan dan penghormatan pada kearifan lokal (*)

Aceh Barat.Redaksi.co
Dangkalnya Muara Krung Cangkoi masih terus menjadi persoalan serius bagi para nelayan di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo dalam melakukan aktivitas aat melalui muara tersebut.

Hingga kini, masalah tersebut belum juga mendapat solusi meski sudah berulang kali disuarakan kepada DPRK Aceh Barat maupun instansi terkait.

Akibat kondisi muara yang dangkal, banyak boat nelayan mengalami kesulitan keluar masuk. Bahkan tidak jarang perahu terbalik saat hendak melaut maupun ketika kembali ke daratan.

Situasi ini membuat hasil tangkapan nelayan sering terbuang percuma karena perahu tersangkut di jalur muara.

“Sudah banyak nelayan yang merugi, bahkan ada yang hampir kehilangan nyawa karena boat terbalik.

Masalah ini sudah lama kami sampaikan ke pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada titik temu,” ujar Zulhelmi Ridwan, S.Sos, dari organisasi DPP Panglima Atjeh sekaligus pembina Rumoh Aspirasi Nelayan Atjeh kepada media pada Minggu 7/9/2025

Zulhelmi menegaskan, nelayan dan masyarakat berharap DPRK Aceh Barat, DPRA, serta pemerintah kabupaten maupun provinsi segera mengambil langkah konkret.

Menurut dia , persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan dan sumber mata pencaharian nelayan.

“Kami minta pemerintah segera turun tangan mengatasi nya,kami berharap ada pergantian struktur di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat maupun Provinsi,agar penanganan masalah ini lebih serius”tambahnya

Lebih lanjut,Zulhelmi juga mendorong perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Aceh Barat, seperti PT. AJB, PT IPE, PT Pertamina,PT. PAL, PT.ASN dan PT. MPM, agar menyalurkan program dana tanggung jawab sosial (CSR) secara nyata kepada masyarakat nelayan.

“Kami masih menunggu fungsi dana CSR perusahaan-perusahaan di Aceh Barat itu benar-benar dirasakan.
Jangan hanya ada nama, tapi tidak memberi dampak bagi masyarakat pesisir,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait langkah penyelesaian masalah kedangkalan Muara Krung Cangkoi****