JEMBER, redaksi.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah membangun bendung pelimpah (spillway) di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Proyek senilai Rp 15,6 miliar yang bersumber dari APBD 2025 ini ditargetkan rampung dalam 270 hari kalender, atau pada 21 Desember mendatang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifa Indar Parawansa, meninjau langsung lokasi pembangunan untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai rencana. Menurut Khofifa, hingga saat ini progres pembangunan bendung pelimpah telah mencapai 55 persen.

Bendung pelimpah ini diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan banjir dan kekeringan yang melanda sekitar 1.046 hektare lahan pertanian akibat perubahan alur Sungai Tanggul pasca-banjir besar tahun 2019. Selain mengatur aliran sungai agar kembali mengairi sawah petani, bendung ini juga dirancang untuk mencegah intrusi air laut yang selama ini mengancam kesuburan lahan.

“Air adalah sumber kehidupan. Dengan adanya bendung pelimpah ini, kami berharap masyarakat Kencong dan sekitarnya tidak lagi mengalami krisis air, sekaligus terlindungi dari ancaman banjir,” ujar Gubernur Khofifa.

Luapan banjir tahun 2019 menyebabkan aliran air tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya air mengaliri lahan pertanian milik petani seluas 1.046 hektare. Namun, akibat banjir, sebagian besar air justru langsung mengalir ke laut, sehingga potensi irigasi dan produksi padi tidak dapat dimaksimalkan.

Kondisi ini menjadi sangat strategis, terutama ketika pemerintah mewajibkan setiap daerah melakukan pemetaan Luas Lahan Pangan untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Melalui pemetaan, lokasi-lokasi produksi padi yang seharusnya dapat dioptimalkan kini dapat diidentifikasi, sehingga proyek bendung pelimpah ini menjadi solusi penting.

Proyek ini dibangun untuk mengembalikan aliran air dari sungai melalui tanggul, sehingga secara efektif dapat mengairi kembali 1.046 hektare persawahan di wilayah tersebut. Dengan demikian, proyek ini diharapkan tidak hanya mengatasi persoalan banjir dan kekeringan, tetapi juga meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi irigasi.

Reporter: Sofyan

JEMBER, redaksi.co – Keluarga korban dalam kasus dugaan pemalsuan data tanah di Desa Bagorejo sejak awal sudah mencium adanya “permainan” yang diduga melibatkan oknum internal Polres Jember. Kecurigaan itu kian menguat setelah perkara ini dihentikan penanganannya di tingkat Polres, hingga akhirnya diambil alih oleh Polda Jawa Timur (13/09/2025).

Keluarga pelapor mengaku kecewa dan merasa tidak memperoleh keadilan. Kekecewaan itu muncul usai keluarnya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/77/VIII/RES.1.9/2025 tertanggal 21 Agustus 2025 tentang penghentian penyelidikan. Mereka menduga telah terjadi manipulasi data oleh Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Satreskrim Polres Jember.

“Penanganan perkara seolah mandek dan terkesan tidak serius. Data yang kami laporkan justru terindikasi dimanipulasi,” ungkap perwakilan keluarga.

Menurut keluarga, situasi itu menimbulkan dugaan adanya oknum aparat yang justru melemahkan jalannya proses hukum.

“Seakan-akan Tipidter Polres Jember memang lemah (masuk angin) dalam menangani perkara ini,” sindir mereka.

Dengan pengambilalihan kasus oleh Polda Jatim, keluarga berharap penyidikan berlangsung lebih transparan, adil, dan mampu membuka tabir dugaan manipulasi data tanah. Mereka menegaskan, perkara ini bukan sekadar sengketa tanah, melainkan pertaruhan serius bagi institusi kepolisian.

“Apakah kepolisian mampu membuktikan integritas dan keberpihakan pada keadilan, atau justru larut dalam praktik manipulasi yang mencederai kepercayaan masyarakat,” tegas mereka.

Selain melapor ke Polda Jatim, keluarga juga mengadukan dugaan manipulasi yang dilakukan oknum penyidik dan Kanit Tipidter Polres Jember ke Bidpropam (Divisi Profesi dan Pengamanan Polri) serta Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) Mabes Polri.

Pakar hukum sekaligus penasihat keluarga pelapor, Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa manipulasi data tanah bukan sekadar pelanggaran administratif.

“Manipulasi data tanah menyangkut hak dasar kepemilikan dan garis keturunan. Bila terbukti ada kesengajaan, maka itu jelas perbuatan biadab, melawan hukum, dan merugikan masyarakat luas,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Tipidter Polres Jember belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan yang dilayangkan keluarga pelapor.

Reporter: Sofyan

JEMBER, redaksi.co – Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Dusun Gondosari, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, menuai sorotan tajam dari warga. Alih-alih membawa manfaat, pelaksanaan proyek justru menimbulkan persoalan baru di lapangan (13/09/2025).

Material berupa batu untuk pembangunan irigasi ditumpuk sembarangan di jalan utama warga. Tanpa tanda pengaman maupun pengaturan, akses kendaraan pun terganggu. Kondisi ini kian berbahaya bagi pengguna jalan, terutama pada malam hari.

“Ini proyek pakai uang negara, mestinya dikerjakan dengan tertib. Jangan sampai kepentingan masyarakat dikorbankan,” ujar Sugeng, seorang warga yang kerap melintas di jalan tersebut.

Kesalahan proyek dinilai mencolok di beberapa sisi. Pertama, manajemen material yang ceroboh, batu proyek dibiarkan menutup badan jalan tanpa penataan. Kedua, lemahnya pengawasan dari pemerintah desa maupun pihak pengawas program, yang terkesan tutup mata terhadap masalah di lapangan.

Berdasarkan papan proyek, P3TGAI di lokasi tersebut mendapat pagu anggaran Rp195 juta per titik dari APBN. Dengan nilai sebesar itu, masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, serta standar kerja yang profesional.

Seorang pengamat pembangunan desa menilai, kekeliruan teknis seperti ini mencerminkan lemahnya kontrol pemerintah maupun kelompok pelaksana. “Kalau dibiarkan, proyek yang mestinya menjadi solusi bisa menimbulkan masalah sosial baru,” katanya.

Pantauan di lokasi memperlihatkan sebuah mobil terpaksa berhenti karena jalan tertutup tumpukan batu yang dibiarkan tanpa tanda peringatan. Tak sedikit pengendara motor yang harus mencari jalur alternatif agar bisa melintas. Situasi ini jelas menghambat mobilitas warga sekaligus membahayakan keselamatan.

Sejumlah warga mendesak agar pihak pelaksana segera menata material proyek agar tidak mengorbankan akses jalan umum. “Ini jalan utama warga. Kalau ditutup batu seperti ini, aktivitas kami sangat terganggu. Mestinya ada pengaturan yang jelas,” keluh salah seorang pengendara.

Secara prinsip, P3TGAI ditujukan untuk meningkatkan kualitas irigasi pertanian melalui pembangunan dan perbaikan saluran. Namun di lapangan, warga menilai pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

Pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait pun dipertanyakan. Minimnya kontrol dianggap memberi ruang bagi pelaksana proyek bekerja tanpa memperhatikan keselamatan maupun kenyamanan masyarakat. Padahal, anggaran ratusan juta rupiah itu semestinya memberi hasil pembangunan yang nyata, transparan, dan akuntabel.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun pemerintah desa belum memberikan keterangan resmi. Warga berharap ada tindak lanjut segera agar akses jalan kembali normal dan aman, serta pengawasan terhadap program P3TGAI diperketat agar dana negara benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Reporter: Sofyan

Aceh Barat.Redaksi.co
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat merilis Tingkat kemiskinan di Aceh Barat pada tahun 2025 turun signifikan sebesar 2,1%, dari 17,60% pada tahun 2024 menjadi 15,50%. Penurunan ini menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Data penurunan kemiskinan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS, Rudi Hermanto, kepada Bupati di Kantor BPS Aceh Barat

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM, melalui Plt Sekda sekaligus Kepala Bappeda, Wistha Nowar, S.Pt, M.Si, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Kurdi menyambut positif capaian ini. Menurutnya, data BPS tersebut membuktikan bahwa berbagai program pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 telah berjalan efektif.

“Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari strategi pemerintah yang fokus pada pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan,” ujar Wistha, Jumat 12/9/2025 kemarin.

Menurut Wistha, Program Unggulan Dorong Daya Beli dan Kesejahteraan, Salah satu program prioritas yang memberi dampak besar adalah Kartu Aceh Barat Sehat (KABS).

Program ini memberikan bantuan Rp1 juta kepada keluarga pendamping pasien yang dirujuk keluar daerah. BPS menilai, inisiatif tersebut mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Tak hanya itu, kata Wistha, kegiatan Car Free Day bulanan juga terbukti mendorong pertumbuhan UMKM lokal, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah daerah juga rutin menggelar Pasar Murah dan Gelar Pangan Murah yang membantu masyarakat miskin memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, ucap Wistha

Di sisi lain, sebut Wistha, peningkatan pendapatan, pemerintah menggulirkan berbagai bantuan produktif, seperti pengembangan ternak ayam kampung petelur, kambing, kerbau, perikanan budidaya, hingga bantuan alat pengolahan ikan dan dukungan bagi UMKM serta industri pengolahan.

Sementara pada aspek pengurangan kantong-kantong kemiskinan, program perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, hingga rumah layak huni menjadi prioritas agar kualitas hidup masyarakat meningkat, ujarnya.

Tak hanya sampai disitu, Pemerintah Aceh Barat juga menghadirkan sejumlah inovasi yang sangat berpengaruh seperti PAKET DANSA (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Terintegrasi Dana Desa) sejak 2023, yang mengoptimalkan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Kemudian juga CSR MAKIN MESRA (CSR Masyarakat Miskin Menuju Sejahtera), pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk pengembangan UMKM, bantuan peternakan, hingga pembangunan rumah layak huni, dan OPTIMIS (Optimalisasi Perlindungan Sosial Antisipasi Kemiskinan), yang diluncurkan tahun 2024 berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, tambah nya.

Selain program langsung, Wistha juga menjelaskan keberhasilan menekan angka kemiskinan juga didukung pengendalian inflasi. Garis kemiskinan di Aceh Barat hanya naik 1,24%, dari Rp644 ribu tahun 2024 menjadi Rp652 ribu pada 2025. Kenaikan yang relatif kecil ini ikut mencegah munculnya penduduk miskin baru.

Lebih lanjut Wistha menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. “Kami optimistis, angka kemiskinan akan semakin menurun pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya

Wistha menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk terus menurunkan angka kemiskinan di masa mendatang.

“Kami optimistis, dengan kolaborasi yang kuat, kita akan mampu mewujudkan Aceh Barat yang lebih mandiri, sejahtera, dan bermartabat,” pungkas Wistha ****

Redaksi.co | MUSI BANYUASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) mendesak aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka dalam kasus kebakaran sumur minyak tua di Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir. Insiden pada Selasa (9/9/2025) sekitar pukul 17.00 WIB itu menyebabkan lima warga mengalami luka bakar, tiga di antaranya meninggal dunia.

Ketua Umum POSE RI Desri Nago SH meminta Polres Muba tidak hanya memproses pengelola sumur minyak ilegal, tetapi juga memeriksa dan menetapkan oknum Kepala Desa Kali Berau berinisial MS sebagai tersangka.

“Beberapa bulan lalu POSE RI pernah melaporkan pencemaran sungai, kerusakan lingkungan, hingga jemaah masjid terganggu akibat bau minyak menyengat dari aktivitas pengelolaan sumur minyak tua secara ilegal. Namun Kades dalam salah satu pemberitaan justru menyangkal adanya pencemaran dan malah mengimbau pengelola sumur minyak agar bekerja hati-hati. Ini jelas bentuk restu terhadap kegiatan ilegal,” tegas Desri, Jumat (12/9/2025).

Menurut Desri, bila pemerintah desa tegas melarang aktivitas tersebut, seharusnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menutup aktivitas pengelolaan sumur minyak tua yang sangat berbahaya karena berada dekat permukiman.

“Kades seharusnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, bukan malah merestui dengan dalih banyak warga mencari nafkah di sana. Sikap demikian justru menimbulkan kecurigaan apakah dugaan mengenai adanya setoran dari pengelola sumur minyak kepada oknum pemerintahan desa, benar adanya,” ujar Ketua POSE RI.

Desri menambahkan, meledaknya sumur minyak di Kali Berau tidak akan terjadi bila aparat Polda Sumsel dan Polres Muba bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat.

“POSE RI sudah dua kali menggelar aksi di Mapolda Sumsel, 24 Juni dan 15 Juli 2025. Namun hingga kini belum ada tindakan hukum. Masyarakat jadi bertanya-tanya siapa beking dari oknum pengelolaan sumur minyak tua ini sampai tidak tersentuh hukum sama sekali,” tukasnya.

Selain menyoroti peran Kades, POSE RI juga meminta agar pemilik lahan turut diperiksa dan ditahan. “Pemilik lahan paling bertanggung jawab, karena atas seizinnya para pengelola sumur ini bisa bekerja. Lahannya dipagari seng dan dipakai kegiatan pengambilan minyak dari sumur tua. Kami minta pemilik lahan segera ditahan bersama kepala desa,” pungkas Desri. (\*)

Redaksi.co | Palembang – Puluhan aktivis dari Suara Informasi Rakyat (SIRA) Sriwijaya menggelar aksi di Gedung Inspektur Tambang Sumsel, Palembang, Jumat (12/9/2025).

Mereka menuntut pertanggungjawaban Kementerian ESDM cq. Inspektur Tambang yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan tambang batubara di Sumatera Selatan.

Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara di Sumsel adalah bukti nyata pembiaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Tambang ditinggalkan tanpa reklamasi, dokumen terbang dijadikan bisnis legalitas, hingga perambahan hutan tanpa IPPKH. Semua ini menunjukkan pengawasan tambang di Sumsel nyaris lumpuh. Inspektur Tambang harus bertanggung jawab,” ujar Rahmat dalam orasinya.

SIRA membeberkan sederet pelanggaran yang dibiarkan terjadi, di antaranya: Tambang tanpa reklamasi seperti PT Dwinad Nusa Sejahtera (Muratara), PT Putra Hulu Lematang (Lahat), dan PT Aman Toebillah Putra (Lahat).

Praktik dokumen terbang di PT Abadi Ogan Cemerlang (OKU) yang disebut dikoordinir oknum Inspektur Tambang berinisial AA, serta di PT Putra Hulu Lematang (Lahat).

Perambahan hutan produksi tanpa IPPKH oleh PT Triaryani (Muratara), PT Levi Bersaudara (Lahat), PT RMK Energy (Muara Enim) bersama anak usaha PT TBBE, dan PT Wiraduta Sejahtera Langgeng (Lahat).

Pelanggaran teknis lain seperti penggunaan solar subsidi, pengelolaan air asam tambang (AAT) yang tidak sesuai aturan, serta pembukaan tambang tanpa dokumen perencanaan yang sah.

“Publik tidak lupa, mantan Kepala Inspektur Tambang (KAIT) Dirjen Minerba pernah ditangkap Kejati Bengkulu dalam kasus korupsi. Bukan tidak mungkin, warisan masalahnya juga masih menjerat Sumsel,” tambah Rahmat.

Dalam aksinya, SIRA menyampaikan 7 tuntutan utama, yaitu:
Kementerian ESDM cq. Inspektur Tambang bertanggung jawab penuh atas kerusakan tambang di Sumsel; Hentikan seluruh praktik ilegal, termasuk tambang tanpa reklamasi, dokumen terbang, dan perambahan hutan tanpa IPPKH; Stop illegal mining, khususnya tambang ilegal di PT Putra Hulu Lematang yang dijalankan oleh inisial L; Stop penggunaan solar subsidi untuk aktivitas tambang; Tindak tegas perusahaan pelanggar dan oknum pejabat yang melindungi praktik ilegal.; Pulihkan lingkungan dan hak masyarakat terdampak; dan Copot Kepala Inspektur Tambang Sumsel bila terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya.

Rahmat menegaskan, jika tuntutan ini tidak dipenuhi, SIRA akan menggelar aksi yang lebih besar di Kantor Kementerian ESDM Jakarta.

“Ini bukan ancaman kosong. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan bawa persoalan ini ke pusat. Inspektur Tambang yang gagal bekerja harus dicopot,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Inspektur Tambang Sumsel, Mariyadi yang menerima massa aksi mengapresiasi kepedulian SIRA. Ia menyatakan, pihaknya akan mempelajari tuntutan dan berkoordinasi sebelum menyampaikan ke pusat.

“Tentunya kami sudah menerima beberapa tuntutan yang telah disampaikan kepada kami. Pastinya hal ini akan kami pelajari dan koordinasi sebelum nantinya akan kami sampaikan tuntutan kawan-kawan ke pusat,” jelasnya.

Terkait maraknya pertambangan ilegal, Mariyadi menegaskan, hal itu menjadi ranah aparat penegak hukum, karena inspektur tambang hanya menangani perusahaan legal.”Karena kami inspektur tambang ini hanya menangani perusahaan-perusahaan yang legal,” pungkasnya. (*)

Redaksi.co | Palembang – Semangat kebersamaan ditunjukkan warga Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat II dalam kegiatan Gotong Royong Jumat Bersih yang digelar pada Jumat (12/9/2025) pukul 07.00 WIB. Kegiatan ini dipusatkan di SDN 31 Palembang, Jalan Gubah Atas RT 27 RW 11, dengan sasaran pembersihan ruang mushola, ruang perpustakaan, area makam, dan lingkungan sekolah.

Gotong royong kali ini terasa istimewa karena langsung dipimpin Danramil 01/Makrayu Kapten Czi Jhunaidi bersama jajaran. Hadir pula Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dr. Alhadi Yan Putra, S.E., S.Sos., M.Si., mewakili Kepala Dinas Pendidikan; Seklur 29 Ilir, Ibu Iin Indraswari, S.E.; Kepala SDN 31, Ibu Yeyen; Bhabinkamtibmas 29 Ilir Aipda Elvin; Babinsa 29 Ilir Sertu Catur dan Serda Ifriansyah; staf kelurahan; anggota Koramil 01/Makrayu; Ketua RW dan RT setempat; Linmas; serta masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan ini, Danramil mengajak seluruh peserta untuk menanamkan budaya gotong royong sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
“Membersihkan sekolah, mushola, hingga area makam bukan hanya menjaga kebersihan, tapi juga bagian dari menciptakan suasana yang nyaman dan sehat bagi warga,” ujar Kapten Czi Jhunaidi.

Kegiatan berlangsung penuh kekompakan hingga selesai pada pukul 10.00 WIB dalam keadaan aman dan lancar. Tepuk tangan riuh mengiringi selesainya gotong royong yang semakin mempererat silaturahmi antarwarga dan aparatur.

Aceh Barat.Redaksi.co
Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Aceh memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H di Banda Aceh, Rabu 11/9/2025

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri Ketua PW IWO Aceh Chairan Manggeng, jajaran pengurus, serta perwakilan anggota IWO dari berbagai daerah, termasuk Arju Na Fahlefi dari Kabupaten Pidie Jaya.

Memperingati Maulid Nabi tahun ini bukan sekadar tradisi keagamaan, melainkan juga momentum memperkuat kebersamaan para insan pers di tengah derasnya arus digitalisasi media.

Dalam sambutannya, Ketua PW IWO Aceh Chairan Manggeng menegaskan bahwa wartawan perlu meneladani akhlak Rasulullah dalam menjalankan tugas jurnalistik yang profesional, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga soliditas organisasi agar IWO semakin relevan di era disrupsi digital.

“Momentum Maulid Nabi ini mengingatkan kita untuk meneladani akhlak Rasulullah. Dengan soliditas dan profesionalitas, IWO siap menghadapi tantangan digitalisasi media sekaligus mengawal ruang publik dengan berita yang mencerahkan,” ujar Chairan.

Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga menjadi wadah konsolidasi organisasi. Chairan menyampaikan sejumlah agenda penting IWO di tingkat nasional, seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IWO di Jakarta pada 25 Oktober 2025, pelantikan PW dan PD IWO pada 29 Oktober 2025, serta kegiatan kebersamaan bertajuk Family Gathering.

ketua Panitia sekaligus Dewan Etik PW IWO Aceh Sri Rahayu, dan juga Ketua PD IWO Aceh, Fitriani,mengapresiasi partisipasi seluruh anggota sehingga acara berjalan lancar.

Peringatan Maulid ditutup dengan tausiah, doa bersama, dan jamuan makan. Suasana kebersamaan itu semakin meneguhkan peran IWO sebagai wadah pers yang solid, adaptif, dan berkomitmen menjaga nilai-nilai keislaman dalam kerja-kerja jurnalistik ****