Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.Moh.Anwar (RSUDMA) Sumenep,kembali berinovasi, kali ini Rumah Sakit plat merah itu menghadirkan layanan terapi wicara di Poli Rehabilitasi Medik.

Layanan yang ditangani oleh Aisyah Shinta Balqis, A.Md. Kes, ini bertujuan untuk membantu pasien yang mengalami gangguan komunikasi, seperti kesulitan berbicara, keterlambatan bicara (speech delay), hingga gangguan bahasa dan menelan, baik pada anak maupun orang dewasa.

Direktur RSUDMA Sumenep, dr. Erliyati, menyampaikan bahwa kehadiran layanan terapi wicara merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan menyeluruh.

“Kami terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif. Terapi wicara menjadi salah satu layanan penting, khususnya bagi pasien yang membutuhkan rehabilitasi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kualitas hidup,” ujar dr. Erliyati.

“Layanan ini dapat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai gangguan, seperti kesulitan berbicara, keterlambatan bicara (speech delay) pada anak, hingga pemulihan kemampuan komunikasi pasca stroke,”imbuhnya.

Erliyati juga mengungkapkan bahwa masih banyak orang tua yang terlambat membawa anaknya untuk mendapatkan terapi karena menganggap keterlambatan bicara sebagai hal yang wajar,padahal kondisi tersebut perlu segera ditangani oleh tenaga medis.

“Kami menghimbau masyarakat untuk segera berkonsultasi apabila menemukan tanda-tanda keterlambatan bicara pada anak,biar segera ditangani,karena deteksi dan penanganan sejak dini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi,”tegasnya.

“Layanan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pasien secara bertahap. Untuk itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak menunda pemeriksaan, terutama bagi anak yang mengalami keterlambatan bicara,” sambungnya.

“Kami berharap,dengan hadirnya layanan ini ,masyarakat Sumenep dan sekitarnya dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, khususnya dalam bidang rehabilitasi medik,” pungkasnya.(hrs)

Rumah Sakit Umum Daerah  H. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, khususnya dalam penanganan permohonan salinan rekam medis bagi masyarakat.

Pelayanan permohonan salinan rekam medis merupakan bagian dari tanggung jawab rumah sakit dalam memenuhi hak pasien atas informasi medis, dengan tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang berlaku. RSUDMA memastikan setiap permohonan diproses secara tertib, cepat, dan akuntabel.

Direktur RSUDMA Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes, menyampaikan bahwa seluruh layanan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat harus diberikan secara maksimal, terlebih jika bersifat mendesak.

“Setiap pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat wajib kami layani secara optimal, apalagi jika bersifat urgent. Kami berupaya memberikan kemudahan tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku,” ujarnya Erliyati ,Selasa (28/04/26).

Ia menambahkan, pihak rumah sakit terus melakukan pembenahan sistem pelayanan agar lebih responsif dan transparan, sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk dalam pengurusan dokumen rekam medis.

“Pelayanan medis akan terus kami respons secara optimal, bahkan selama 24 jam, guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” tambah dr. Erliyati.

Sementara itu, Bambang Hermanto, salah satu warga yang mengajukan permohonan salinan rekam medis orang tuanya yang pernah dirawat di RSUD pada tahun 2023, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan.

“Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Direktur yang telah mempermudah keperluan saya, karena rekam medis tersebut sangat saya butuhkan,” ungkapnya.

Dengan komitmen tersebut, RSUDMA Sumenep diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi layanan kesehatan daerah.

(HR)

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.Moh. Anwar (RSUDMA) Kabupaten Sumenep resmi membuka rekrutmen pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non-Aparat Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026.

Rekrutmen ini menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya tenaga profesional di bidang kesehatan dan tenaga pendukung, untuk bergabung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep.

Direktur RSUDMA Sumenep, dr. Erliyati, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya apapun.

“Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi gratis. Kami tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pungutan yang mengatasnamakan panitia,” tegasnya.

Pendaftaran dibuka selama empat hari, mulai 13 hingga 16 April 2026.

Formasi yang dibutuhkan cukup beragam, meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga tenaga pendukung.

Diantaranya dokter umum, perawat, apoteker, radiografer, tenaga laboratorium, fisioterapis, serta tenaga administrasi dan programmer.

Untuk dapat mengikuti seleksi, pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

Warga Negara Indonesia (WNI)

Tidak berstatus ASN, TNI, atau Polri

Memiliki ijazah sesuai formasi dengan IPK minimal 2,75

Khusus tenaga kesehatan wajib memiliki STR aktif

Selain itu, pelamar juga diminta melengkapi dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak RSUDMA mengimbau masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen.

“Jika ada pihak yang menjanjikan janji dengan ketidakseimbangan tertentu, itu tidak benar. Jangan mudah percaya,” tambahnya.

Rekrutmen ini diharapkan dapat menjaring tenaga kerja yang kompeten dan profesional guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumenep.

(HR)

Redaksi.co | Palembang, – Menjelang Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Tahun 2026, yang jatuh pada tanggal 1 Mei, Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Sumatera Selatan, Hermawan, SH menyampaikan bahwa Serikat Buruh dan Serikat Pekerja di Sumsel akan menggelar dialog terbuka bersama Gubernur Sumatera Selatan pada Jumat mendatang di Kantor DPRD Sumsel.

Menurut Hermawan, dialog terbuka tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi buruh kepada Pemerintah Daerah, termasuk Kepada Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel.

Lebih lanjut, Hermawan menyampaikan bahwa Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Sumsel akan berdialog secara terbuka dengan Bapak Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel untuk menyampaikan berbagai tuntutan dan persoalan yang dihadapi pekerja.

Secara nasional,” buruh mendesa pemerintah pusat untuk segera mengesahkan regulasi ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, serta melakukan revisi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai memberatkan pekerja. Di antaranya terkait sistem perpajakan seperti pajak THR, pajak upah, hingga pajak Jaminan Hari Tua (JHT),”ujar Hermawan.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti belum terbentuknya Dewan Pengupahan di sejumlah Daerah di Sumatera Selatan. Dari total Kabupaten/Kota, masih terdapat delapan daerah yang belum memiliki Dewan Pengupahan.

“Kami meminta agar Dewan Pengupahan segera dibentuk di seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel, karena ini penting dalam menentukan kebijakan upah yang adil bagi pekerja,”jelasnya.

Hermawan juga, menekankan pentingnya penegakan Hukum Ketenagakerjaan, khususnya bagi perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Ia meminta agar pengawas ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Sumsel menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Penegakan hukum harus berjalan. Hak-hak buruh yang di-PHK harus dilindungi dan dipenuhi,”jelasnya.

Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Hermawan kembali menegaskan penolakan dari kalangan buruh.

Menurutnya, sejak awal disahkan, regulasi tersebut dinilai telah mendegradasi hak-hak pekerja.

“UU Cipta Kerja sejak awal ditolak oleh buruh di seluruh Indonesia karena dianggap merugikan pekerja. Kami berharap ada perubahan regulasi yang lebih berpihak pada buruh,” ujarnya.

Ia menambahkan, Partai Buruh bersama serikat pekerja telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat dikeluarkan dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih sesuai dengan aspirasi pekerja.

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Partai Buruh Sumsel memperkirakan sekitar 3.000 buruh akan terlibat dalam kegiatan yang dipusatkan di halaman DPRD Sumsel. Kegiatan tersebut tidak hanya berupa penyampaian aspirasi, tetapi juga dialog terbuka dengan pemerintah.

“Koordinasi juga telah dilakukan dengan pihak Kepolisian, termasuk Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, guna memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib,”jelasnya.

Hermawan mengimbau kepada seluruh serikat Buruh dan Pekerja untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi.

“Kami menghimbau seluruh buruh untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengedepankan zero konflik dan zero insiden, serta tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan May Day, Partai Buruh juga akan menggelar Bakti Sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

“Peringatan May Day bukan hanya tentang perjuangan buruh, tetapi juga momentum untuk berbagi kepada masyarakat,”pungkasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi Hadiri Konferensi Pers Mayday 2026

Jakarta, 29 April 2026 — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, S.T., S.H., menyampaikan sejumlah aspirasi strategis pekerja Indonesia usai konferensi pers peringatan May Day 2026 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (29/04).

Dalam keterangannya, Ristadi menegaskan bahwa momentum Hari Buruh tahun ini tidak semata-mata diwarnai tuntutan, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang telah lama diperjuangkan sekaligus apresiasi kepada pemerintah atas respons terhadap sebagian aspirasi pekerja.

“Besok itu bukan tuntutan, tapi penyampaian aspirasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Bahkan sebagian sudah direspons oleh pemerintah dan DPR,” ujar Ristadi.

Adapun sejumlah isu utama yang disoroti KSPN meliputi pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), pengaturan ulang sistem outsourcing, serta percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Soroti Ketimpangan Upah

KSPN juga menekankan pentingnya reformasi sistem pengupahan yang lebih adil dan berimbang. Ristadi menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara upah pekerja di sektor yang sama di daerah berbeda.

“Pekerja di sektor otomotif dengan jam kerja sama, tapi upah di Yogyakarta dan Karawang bisa berbeda hingga dua setengah kali lipat. Ini tidak adil,” tegasnya.

Menurutnya, perbedaan biaya hidup antar daerah tidak cukup signifikan untuk membenarkan kesenjangan tersebut. KSPN mendorong pemerintah melakukan survei bersama untuk memastikan standar kebutuhan hidup layak yang lebih objektif.

Dinamika Regulasi Ketenagakerjaan

Terkait revisi regulasi ketenagakerjaan, Ristadi mengungkapkan bahwa proses politik masih berjalan dan akan melibatkan tarik-menarik kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Ia juga mengakui potensi benturan antara regulasi lama dan rencana undang-undang baru, khususnya terkait fleksibilitas outsourcing.

“Presiden sudah menyampaikan akan ada perubahan, minimal kembali ke aturan sebelumnya yang lebih membatasi outsourcing. Ini tentu akan menjadi perdebatan,” jelasnya.

Dorong Perlindungan dan Lapangan Kerja

KSPN mencatat sekitar 20 juta masyarakat Indonesia berada dalam kondisi rentan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memperluas lapangan kerja sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja aktif.

Selain itu, KSPN menekankan pentingnya perlindungan industri dalam negeri melalui pembatasan impor, pemberantasan impor ilegal, serta dukungan terhadap modernisasi industri nasional.

“Kalau industri dalam negeri kuat, pekerja akan lebih terlindungi dari ancaman PHK,” katanya.

Isu Pajak dan Jaminan Sosial

Dalam aspek kesejahteraan, KSPN juga mendorong penghapusan pajak penghasilan bagi pekerja serta perluasan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja, termasuk pekerja mandiri.

Tantangan Teknologi dan Perubahan Generasi

Menanggapi perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), Ristadi menilai dampaknya tidak merata di semua sektor. Sektor industri padat karya dinilai relatif lebih aman, namun perubahan pola kerja generasi muda menjadi perhatian serius.

“Generasi muda sekarang cenderung memilih pekerjaan fleksibel seperti jualan online atau menjadi konten kreator. Ini harus diantisipasi agar tidak berdampak pada keberlangsungan industri,” ujarnya.

Harapan May Day 2026

Menutup pernyataannya, Ristadi berharap momentum May Day 2026 menjadi titik penguatan sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing.

“Kami berharap ke depan lapangan kerja semakin luas, perlindungan meningkat, dan kesejahteraan pekerja terus membaik,” pungkasnya.