Redaksi.co | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Kurniawan Abadi menghadiri acara kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Adapun kunker kali ini dalam agenda inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional terkait sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025 bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

Turut hadir didalam kegiatan ini Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Disdik Provinsi Sumsel Hj Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd diwakili oleh Sekretaris Disdik Provinsi Sumsel Misral, S.Sn., M.Sn, Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Disdik Provinsi Sumsel Andi Bobby Wahyudi, S.H., M.Si, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Fu’adi, dan undangan lainnya, Senin (15/9/2025).

Dikatakan Wakil Ketua I Komite III DPD RI Dailami Firdaus, di mana tujuan pengawasan kami sederhana, namun mendasar, yang pertama adalah melakukan inventarisasi permasalahan yang muncul di dalam pelaksanaan SPMB 2025. Kedua juga menyerap aspirasi pandangan, pendapat dan masukan masyarakat serta daerah tentunya, sehingga pelaksanaan SPMB benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Ada pertanyaan besar yang perlu kita jawab bersama berkaitan dengan SPMB sejauh mana kesiapan dari pemerintah daerah baik itu provinsi, maupun kabupaten/kota untuk menjamin bahwa SPMB ini berjalan adil, transparan dan sesuai prinsip pemerataan proses pendidikan,” ujarnya.

Kemudian, kita tentunya tidak boleh menutup mata, masih banyak kendala dilapangan integrasi data, lemahnya pengawasan internal, hingga saksi atas pelanggaran yang belum jelas. Salah satu masalah krusial adalah manipulasi domisili dan dokumen pendudukan demi meloloskan siswa atas sekolah tertentu. Jadi pertanyaannya bagaimana koordinasi nyata antara Disdik dan Disdukcapil untuk mencegah hal ini.

“Jangan sampai integritas sistem pendidikan di korbankan hanya karena kekurangan administrasi. Selain itu kita juga harus bertanya bagaimana mekanisme daripada pengaduan masyarakat dalam SPMB kali ini. Dan tentunya peran ombudsman dan lembaga terkait sangat penting,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, jangan sampai diskriminasi atau ketidakadilan dalam penerimaan siswa, sistem pengaduan harus efektif, harus cepat, tanggap dan berpihak kepada rakyat kecil. Ada beberapa prinsip utama yang ingin kami tekankan, yang pertama bagaimana pemerataan daripada akses pendidikan. Jangan hanya jargon, tapi roh dari sistem SPMB ini, yang kedua adalah validitas data adalah kunci, agar tidak ada lagi manipulasi halaman.

“Dan kesiapan infrastruktur, juga IT (Ilmu Teknologi) harus ditingkatkan agar masyarakat tidak dipersulit. Serta juga bagaimana sistem pengaduan yang cepat tanggap, ini wajib diperkuat, supaya masyarakat tidak merasa terpikirkan,” katanya.

Menurut Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Sumsel Kurniawan Abadi, selamat datang dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kunker komite III DPD RI di provinsi Sumsel. Sebagian telah kita ketahui bersama bahwa kehadiran tim kunker Komite III DPD RI pada hari ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita.

“Dalam rangka mendengarkan hasil pantauan dan pengaduan serta rekomendasi dalam menyusun berbagai kebijakan SPMB yang akan data yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi Sumsel. Dengan demikian maka hari ini kami menyambut dengan baik dan menjadi moment yang sangat penting bagi kita semuanya,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan di mana dari Kunker Komite III DPD RI yang sudah datang ke kota Palembang khususnya di Disdik Provinsi Sumsel, dan memang kami fokus kami adalah dua yang pertama adalah di Disdik Provinsi Sumsel, kemudian ada di SMK Negeri 8 Palembang dan alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Di mana saya hanya menyampaikan untuk pembukaannya saja, dan tadi sudah dijelaskan oleh Syamsul Rizal sebagai penyusun petunjuk teknis SPMB SMA/SMK Sumsel Tahun Ajaran 2025/2026.

“Namun sudah disampaikan Wakil Ketua bahwasanya SPMB di Sumsel sudah menjalankan fungsinya dengan menjalankan sesuai dengan Permendikdasmen Nomer 3 Tahun 2025. Sesuaikan dengan yang diamanatkan oleh Permen tersebut, bahwasanya mereka yang tidak diterima di negeri bisa disalurkan ke swasta,” imbuhnya.

Redaksi.co | Palembang,- Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) serap aspirasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Palembang di mana penerimaan siswa baru harus lebih baik.

Di mana Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) dan SMK Negeri 8 Palembang, Senin (15/9/2025).

Agenda ini membahas inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.

Kunjungan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti, Anggota Komite III DPD RI sekaligus anggota DPD RI periode 2024–2029 dr Hj Ratu Tenny Leriva, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel Hj. Mondyaboni, SE, S.Kom, M.Si, M.Pd, Kepala SMK Negeri 8 Palembang Rafli, S.Pd., M.Pd., serta para kepala SMA dan SMK lainnya.

Dikatakan PLT Kepala Disdik Sumsel Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu SMK Negeri 8 Palembang belum begitu dilirik masyarakat. Namun, berkat dukungan Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M dan pembangunan infrastruktur pendidikan, sekolah ini kini berkembang pesat.

“Selain pembangunan fisik, inovasi literasi juga berkembang. Salah satunya dengan menghadirkan perpustakaan luar ruangan (outdoor library) yang sudah diterapkan di beberapa sekolah, tidak hanya di Palembang tetapi juga di sejumlah kabupaten,” ujarnya.

Kemudian, di mana dirinya juga menekankan pentingnya mengimbangi perkembangan teknologi dengan budaya literasi. Anak-anak sekarang lebih banyak menggunakan gawai daripada membaca buku. Karena itu, perpustakaan luar ruangan menjadi solusi agar siswa tidak bosan belajar membaca.

Terkait penerimaan siswa baru, dirinya menyampaikan bahwa Sumsel sudah mengikuti aturan Permendikbud tahun 2025. Untuk SMK seluruh sekolah sudah menyelesaikan proses penerimaan, dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) juga berjalan sesuai aturan, meski ada beberapa kendala teknis yang akan kita bahas lebih lanjut,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, dirinya juga menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), DPD RI, satuan pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Dirinya juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Disdik Sumsel akan menggelar workshop Artificial Intelligence (AI) untuk guru se-Sumsel.

“Dan dimana acara ini ditargetkan mencatatkan rekor dunia Guinness Book dengan jumlah peserta mencapai 25 ribu guru. Dan untuk antusiasme guru sangat tinggi, di mana dalam seminggu pendaftaran sudah penuh,” katanya.

Menurut Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti menegaskan bahwa kunjungan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan penerimaan murid baru.

“Harapannya, SPMB tahun ajaran 2025/2026 bisa berjalan lebih baik dan merata dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya.

Begitu juga disampaikan Kepala SMK Negeri 8 Palembang Rafli, S.Pd., M.Pd, dirinya mengaku pihaknya hanya menerima siswa sesuai kuota dan aturan. Alhamdulillah, di SMK Negeri 8 Palembang tidak ada kendala berarti. Namun kami tetap memberi masukan agar kebijakan nasional lebih memperhatikan kondisi di lapangan.

“Rafli juga menegaskan pihak sekolah berkomitmen menyiapkan lulusan yang siap kerja. Kami mendatangkan guru dari industri, memagangkan siswa dan guru ke dunia kerja, agar keterampilan mereka relevan dengan kebutuhan industri,” imbuhnya.

Besok !! Momen Hari Perhubungan Nasional, Naik Angkot Si Benteng & Bus Tayo Gratis

Ada kabar gembira untuk seluruh masyarakat, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harbunas), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memberikan layanan gratis bagi seluruh masyarakat yang ingin beraktivitas dengan menggunakan angkot Si Benteng maupun Bus Tayo pada Rabu, 17 September 2025.

Dalam kesempatannya, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, mengatakan layanan gratis ini diberikan sebagai apresiasi sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk lebih akrab dengan transportasi publik.

“Kami ingin di momen Hari Perhubungan Nasional ini, warga bisa merasakan langsung manfaat transportasi publik yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Jadi, ayo manfaatkan kesempatan ini,” ujar Wali Kota, di sela-sela kegiatannya, Selasa (16/09/2025).

Dengan adanya program ini, lanjut Sachrudin, Pemkot Tangerang berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi umum sehingga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendukung kota yang lebih hijau.

“Kami ingin transportasi publik menjadi pilihan utama masyarakat. Selain lebih efisien, juga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan menjaga kualitas lingkungan di Kota Tangerang,” tambahnya.

Sachrudin mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momentum dan merasakan transportasi publik ini secara gratis.

“Besok silahkan gunakan Si Benteng dan Bus Tayo secara gratis pada tanggal 17 September. Mari bersama-sama kita dukung budaya tertib berlalu lintas dan transportasi publik yang berkelanjutan,” tutupnya.(*/red)

JEMBER, redaksi.co – Kasus dugaan pemalsuan dokumen sewa tanah kas desa (TKD) yang menyeret Kepala Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Sucipto, memasuki babak baru. Hari ini 16 September 2025 sejumlah warga Desa Kesilir resmi melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Jember.

Laporan ini diajukan sebagai bentuk keresahan masyarakat atas dugaan rekayasa dokumen sewa TKD yang dinilai merugikan kepentingan desa. Warga menilai tindakan itu bukan hanya mencederai aturan hukum, tetapi juga berpotensi merugikan aset desa yang semestinya dikelola secara transparan dan akuntabel.

Salah satu perwakilan warga, Gatot, menegaskan laporan ini dibuat agar aparat penegak hukum serius menindaklanjuti dugaan tersebut.

“Kami sebagai warga hanya ingin kejelasan. Tanah kas desa itu milik masyarakat, jadi harus dikelola secara benar, bukan dipalsukan atau diselewengkan,” ujarnya.

Dugaan pemalsuan tanda tangan mencuat setelah beredarnya percakapan WhatsApp antara Kepala Dusun Wasis dengan Bendahara Desa Kesilir, Tiko alias Tika. Dalam percakapan itu, dibahas soal dokumen Surat Garapan (SG) yang menjadi dasar legalitas pemanfaatan tanah desa. Dokumen tersebut diduga menggunakan tanda tangan palsu, bahkan sebelumnya sudah dilaporkan ke Polsek dan Polres.

Dalam chat itu, Tika mengaku hanya menjalankan instruksi pimpinan. Ia menegaskan tidak pernah membuat tanda tangan palsu, dan menyebut tanda tangan tersebut dibuat oleh Toni, Kaur Perencanaan Desa.

Selain Toni, nama Sekretaris Desa Iisugianto serta Kades Sucipto juga ikut diseret dalam laporan warga. Berdasarkan dokumen yang diterima Kejaksaan Negeri Jember, warga meminta ketiganya diperiksa karena dianggap memiliki peran penting.

Menurut laporan warga, Kades Sucipto selaku pengambil keputusan (decision maker) desa diduga mengetahui sekaligus memberi arahan, Toni sebagai Kaur Perencanaan dituding sebagai pelaksana pemalsuan tanda tangan, sementara Iisugianto selaku Sekretaris Desa dinilai bertanggung jawab terhadap administrasi dan penyusunan anggaran. Dugaan peran mereka semakin kuat dengan adanya pengakuan dari Bendahara Desa.

Reporter: Sofyan

Jakarta.Redaksi.co-Upaya membangun Fakfak menuju daerah maju dan terbuka terus digelorakan Bupati Samaun Dahlan bersama Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik. Keduanya hadir langsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (16/9), untuk bertemu jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Agenda penting itu membahas percepatan sertifikasi Bandara Siboru sekaligus rencana perpanjangan landasan pacu hingga 2,3 kilometer. Langkah strategis ini dipandang krusial demi mengakselerasi masuknya investasi besar yang tengah menatap Fakfak.

“Bandara Siboru adalah kunci kemajuan. Ini bukan sekadar bandara, tapi gerbang bagi pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat Fakfak,” tegas Samaun.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga mengajukan beberapa kebutuhan teknis. Di antaranya, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan akses jalan baru sepanjang 26 kilometer menuju bandara, pembebasan area seluas 2 hektare untuk obstacle limitation surfaces (OLS), serta pengalihan 20 hektare lahan sekolah lapang rakyat (SLR).

Dirjen Planologi Kehutanan KLHK Ade Tri Ajikusumah menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, Bandara Siboru adalah proyek strategis nasional (PSN) yang harus segera dipercepat.

“Tim teknis segera diturunkan untuk pemetaan kawasan, penyusunan dokumen, hingga percepatan penerbitan sertifikat,” ujarnya.

Donatus Nimbitkendik menambahkan, koordinasi lintas kementerian ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah.

“Kami ingin setiap hambatan segera diselesaikan. Dengan begitu, Fakfak siap melangkah lebih cepat menuju pembangunan dan investasi yang nyata,” ucapnya.

Pertemuan tersebut menjadi bukti nyata, pasangan Samaun–Donatus tak hanya bekerja di tingkat lokal, tapi juga berani membawa aspirasi Fakfak langsung ke pusat. Bandara Siboru pun diproyeksikan menjadi simbol keterbukaan Fakfak terhadap perubahan besar.

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Fadheil, menyambut kedatangan rombongan tamu dari Malaysia dalam rangka program “The Young Islamic Student Exchange Terengganu – Aceh Barat 2025” di Pendopo Bupati, pada Sabtu 13/9/2025 malam.

Sebanyak 32 peserta yang terdiri dari 10 siswa dan 22 pendamping dari Negeri Terengganu, Malaysia, hadir dalam acara jamuan malam tersebut. Turut hadir Plt Sekretaris Daerah Aceh Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepala DPKKD, Inspektur Daerah, staf ahli Bupati, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program pertukaran pelajar yang berlangsung sejak 11 hingga 14 September 2025 itu. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat besar, khususnya dalam memperluas wawasan dan pengetahuan para pelajar Aceh Barat.

“Program student exchange seperti ini akan membawa dampak positif bagi para siswa Aceh Barat, terutama dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang tak kalah penting, kegiatan ini juga dapat mempromosikan Aceh Barat ke Malaysia. Wisatawan yang paling banyak datang ke Aceh berasal dari Malaysia, dan dengan adanya program ini kami yakin kunjungan ke Aceh Barat akan semakin meningkat,” ujar Tarmizi.

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh keberlanjutan program pertukaran pelajar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan visi menjadikan Aceh Barat sebagai destinasi wisata unggulan. Pemerintah daerah juga terus menggelar berbagai acara budaya, seperti weekend show yang menampilkan ragam seni dan tradisi Aceh Barat ****

Tual.Redaksi.co-Pernyataan Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant), Jusron Ali Rahayaan, yang dimuat dalam media online Suara Damai pada 14 September 2025 dengan menyebut bahwa pihak yang melayangkan surat keberatan atas proses pemilihan Direktur “tidak memiliki kewenangan, bahkan untuk mengawasi sekalipun”, adalah sebuah bentuk arogansi kekuasaan dan pengingkaran terhadap hakikat lembaga akademik.

Pernyataan tersebut jelas menyesatkan dan menunjukkan bahwa Direktur sedang mabuk kuasa. Ia lupa atau pura-pura lupa, bahwa perguruan tinggi adalah rumah bagi kebebasan mimbar akademik, tempat di mana setiap insan akademik maupun masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab moral untuk mengawal integritas proses yang berlangsung di dalamnya.

Lebih jauh, pernyataan itu mengabaikan fakta penting: Ketua Panitia Pemilihan Direktur Polikant sendiri pada 19 Juli 2025 di media yang sama secara terbuka meminta dukungan civitas akademika dan masyarakat untuk mengawal dan mengawasi proses pemilihan.

Permintaan itu bukanlah basa-basi, melainkan sebuah mandat moral. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat maupun civitas akademika dalam melayangkan surat keberatan adalah langkah sah, legal, dan justru sejalan dengan semangat transparansi.

Kami menegaskan bahwa dalam pengawalan tersebut telah ditemukan adanya indikasi kuat pelanggaran aturan dan praktik abuse of power.

Kajian kritis dari civitas akademika telah disampaikan ke Satuan Pengawasan Internal (SPI) Polikant, dan laporan resmi sudah diteruskan sampai ke Inspektorat Jenderal Dikti. Alih-alih mendapat apresiasi, Ketua SPI yang menjalankan tugasnya justru diberhentikan dari jabatannya.

Ini adalah ironi yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk membungkam suara kritis, bukan untuk membenahi penyimpangan.
Kebebasan mimbar akademik tidak boleh dipersempit hanya menjadi slogan kosong.

Kami menolak keras segala bentuk upaya menutup ruang kontrol publik, sebab tanpa pengawasan independen, demokrasi kampus akan berubah menjadi oligarki kekuasaan.

Direktur Polikant seharusnya menyambut baik setiap bentuk kritik dan pengawasan, bukan menudingnya sebagai tindakan tanpa kewenangan.

Kami mengingatkan: Perguruan tinggi bukanlah kerajaan kecil yang boleh dijalankan sesuka hati oleh seorang direktur.

Ia adalah institusi publik, dibangun dengan uang rakyat, dan karenanya wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta penghormatan terhadap kebebasan akademik.

Sungguh mengherankan jika seorang Direktur justru merasa terganggu oleh suara kritis yang sejatinya adalah vitamin bagi demokrasi kampus.

Pernyataan Jusron Ali Rahayaan bukan hanya melukai civitas akademika, melainkan juga merendahkan martabat perguruan tinggi di hadapan publik.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada seluruh civitas akademika, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan untuk tidak diam.

Demokrasi kampus hanya bisa hidup jika kita berani melawan arogansi kekuasaan. Kami tegaskan kembali: Kebebasan mimbar akademik adalah harga mati, dan tidak ada seorang pun—termasuk Direktur—yang boleh menginjak-injaknya.

Pemdes Tabeak Blau I Gelar Musdes RKP Desa TA 2026

Lebong – Redaksi.co Pemerintah Desa (Pemdes) Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Selasa, (16/09/2025), secara resmi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) yang berfokus pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Acara penting ini dilangsungkan Balai Desa Tabeak Blau I.

Musdes RKPDes ini menjadi forum strategis yang melibatkan berbagai pihak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Camat Lebong Atas, Kapolsek Lebong Atas, Tenaga Ahli Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, perwakilan dari BUMDes, serta sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen bersama dalam merencanakan masa depan desa.

Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Tabeak Blau I, Dedi Dewinsyah, S.Sos, menjelaskan bahwa Musdes ini merupakan tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan desa.

“Tujuan Musdes ini adalah untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, ataupun penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilaksanakan tahun 2026,” ujar Dedi.

Ia juga menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir. Dedi menambahkan, dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat dari setiap dusun di Desa Tabeak Blau secara aktif menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan desa untuk tahun 2026 mendatang.

“Usulan-usulan tersebut mencakup sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, kesehatan, pengembangan ekonomi desa, hingga bidang pendidikan seperti pembentukan PAUD dan TK, ataupun penyelenggaraan pemerintah,” paparnya.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa pelaksanaan Musdes ini berlandaskan pada regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musdes ini diharapkan dapat menjaring aspirasi dan menyusun skala prioritas program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Desa Tabeak Blau I, serta potensi dan kebutuhan masyarakat.

Pemdes Tabeak Blau I sangat menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan ini. Harapannya, hasil pembangunan akan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga.

Melalui Musdes ini, Pemdes Tabeak Blau I menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Semua aspirasi yang terkumpul akan menjadi landasan kuat untuk menentukan arah pembangunan di tahun 2026, demi Desa Tabeak Blau I yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Terpantau, jalannya Musdes berlangsung lancar, diwarnai dengan interaksi komunikasi, diskusi, dan pertukaran ide yang konstruktif di antara para peserta.

Rilis Cikak S,A